NATUNA 2 BV

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU291/PJ/2019, tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT NATUNA 2 B.V, beralamat

Pengadilan Pajak Nomor Put112652.25/2013/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 5 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00155/KEB/WPJ.07/2017tanggal 10 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00001/240/13/081/15 tanggal 12 November 2015 Masa Pajak Desember2013, atas nama BUT Natuna

Putusan Nomor 41/B/PK/Pjk/2020Desember 2013, atas nama: BUT Natuna 2 B.V, NPWP:02.058.638.4081.000, alamat: JI. Jend. Sudirman Lot 11 a SCBDKebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Lagi pula penerima atas penghasilan adalahHESS (Luxembourg) adalah suatu transaksi pengalihan saham bukanpengalihan participating interest, yang tidak memiliki BUT di Indonesia,dan memperoleh penghasilan dari pengalihan saham pada Natuna 2 BVHalaman 5 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NATUNA 2 B.V.;

BUT NATUNA 1B. V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 1 B.V

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3333/PJ/2020, tanggal 19 Agustus 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT NATUNA

Pajak Nomor PUT006124.36/2018/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01382/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 23 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak Gasdan Bumi Nomor 00009/246/15/081/17, tanggal 17 April 2017, Masa PajakJanuariDesember 2015, atas nama BUT Natuna

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4), Nomor 00009/246/15/081/17, tanggal 17 April 2017, Masa Pajak JanuariDesember 2015,atas nama BUT NATUNA 1 B.V., NPWP 02.058.639.2081.000,beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite Lantai 3, JalanLetjend. T.B.

Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis HakimAgung dalam mengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwadalam Plan of Development (POD) dan dokumen korespondensiMenteri Keuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjianantara BUT NATUNA 1 B.V dengan Pemerintah Republik Indonesiadapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar85:15, yang

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding BUT Natuna 1B.V.;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED;;

BUT NATUNA 2 B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 5310/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 2 B.V., beralamat di Gedung The EnergyLantai 1112, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal SudirmanKavling 5253, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh TitiThongjen, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili

Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86184/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KBH Natuna

Desember 2004 Nomor00001/245/04/081/13, tanggal 28 Februari 2013, atas nama BUT Natuna 2B.V., NPWP 02.058.638.4081.000, alamat Gedung The Energy Lantai 1112, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253, Jakarta Selatan12190;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 2 B.Vketimbang P3B, maka Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT NATUNA 2 B.V.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 646/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat diGedung Bursa Efek Jakarta Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Gary Selbie,jabatan kuasa Direktur Managing;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.

Putusan Nomor 646/B/PK/Pjk/2020 Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00968/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00001/216/14/081/16 tanggal 18April 2016, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP:01.068.713.5081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower Lt.10, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00968/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00001/216/14/081/16 tanggal 18 April 2016, atas nama BUTPremier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000 yangsemula berlamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253, Senayan, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12190, dan pada saat

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116223.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.

KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU595/PJ/2021,tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA

M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 3 November2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP002313/KEB/WPUJ.04/2019tanggal 23 Mei 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak danGas Bumi Masa Pajak Januari Desember 2016 Nomor00002/445/16/081/18 tanggal 6 April 2018 atas nama BUT KUFPECIndonesia (Natuna

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP002313/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 23 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas BumiMasa Pajak Januari Desember 2016 Nomor: 00002/445/16/081/18tanggal 6 April 2018, atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV,Halaman 3 dari 8 halaman.

beralamat di Gedung TalaveraOffice Park Lantai 3 Suite #A,B,C Jalan TB Simatupang BlokKav.2226 Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi MasaPajak Januari Desember 2016 Nomor: 00002/445/16/081/18tanggal 6 April 2018, atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna

Putusan Nomor 2278/B/PK/Pjk/2021Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP002313/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 23 Mei 2019, tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari Desember 2016 Nomor 00002/445/16/081/18 tanggal 6 April 2018 atasnama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000,beralamat di Gedung Talavera Office Park Lantai 3 Suite #A, B, C JalanTB Simatupang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2232/PJ/2020, tanggal 20 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA

Desember 2015 Nomor 00008/246/15/081/17 tanggal17 April 2017 atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV,NPWP. 02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBILt. 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Blok 28, Jakarta Pusat(alamat korespondensi: Talavera Office Park, 3rd Floor Suite #AJalan TB Simatupang Kav. 2226, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak

Desember 2015 Nomor 00008/246/15/081/17 tanggal17 April 2017 atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV,NPWP 02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBILt. 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Blok 28, Jakarta Pusat(alamat korespondensi: Talavera Office Park, 3rd Floor Suite #AJalan TB Simatupang Kav. 2226, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding BUT KUFPECINDONESIA (NATUNA) BV;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 586/B/PK/Pjk/2021ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 # =Maret 2021,oleh Prof. Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU122/PJ/2019tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Putusan Nomor 2703/B/PK/Pjk/20192013, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP01.068.713.5081.000, Alamat: Gedung Bursa Efek Jakarta Tower Lt. 10,Jalan Jend.

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

KUFPEC INDONESIA (NATUNA) B.V;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 2467/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA

Nomor PUT099675.13/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3404/WPJ.07/2015, tanggal12 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaldengan Desember 2010 Nomor 00008/204/10/081/14, tanggal 4 Agustus2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 Nomor 00008/204/10/081/14, tanggal 4 Agustus2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV., NPWP02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBI Lantai 15Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Tanah Abang,Jakarta Pusat 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 9 halaman.

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BVketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding BUT KUFPECINDONESIA (NATUNA) BV;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NATUNA 2 B V;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1447/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

tanggal 18 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1822/WPJ.07/2014tanggal 16 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011 Nomor 00006/277/11/081/13tanggal 24 April 2013 atasnama BUT Premier Oil Natuna

Desember 2011 Nomor00006/277/11/081/13 tanggal 24 April 2013, atas nama BUT PremierOil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;c.