Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.160.000/m2 X 6200Rp.992.000.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 3500 M2 Berdasarkan Girik No.921 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 3500 =Rp.224.000.000.

JariNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 395 =Rp.17.775.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon,Kec.

SaanBarat : Tanah Milik PurnataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 5012 =Rp.225.540.000.

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.40.000/m2 X 654 =Rp.26.160.000.91 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec.

Andia ; Barat : Batas Desa Curug Kulon/Jalan ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2x 3.960 = Rp.253.440.000.2.

di kawasan Pelabuhan Balantang tersebut;Bahwa NJOP sebesar Rp200.000/m? ekuivalen dengan nilaiRp2.000.000.000/ha (dua miliar Rupiah per hektar).

Pemohon Banding tidaksetuju NJOP bumi Pemohon Banding 10 kali lebih besar dari NJOP bumilainnya yang letaknya lebih baik dan strategis;Bahwa Pemohon Banding lampirkan fotokopi Bukti Pembayaran sebesarRp153.761.282,00 (yang terbagi dalam 2 kali pembayaran: tanggal 25September 2009 sebesar Rp70.880.641,00 dan 3 Desember 2009 sebesarRp70.880.641,00), seperti jumlah yang tercantum dalam SPPT;Bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka NJOP untukbumi seluas 345.000 m?

Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 30.237.141.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terutang 30.237.141.000,0040% 12.094.856.400,000.5% 60.474.282,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45024/PP/M.1I/18/2013 tanggal 21 Mei 2013, diberitahukan

atas SPPT PBB Tahun Pajak 2009 NOP 73.24.180.013.0030165.0,sedangkan yang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah KlasA35 dengan nilai NJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp20.000,00;6.

NJOP ketiga data pembanding tersebut jauh dibawahRp200.000/m?.

Nilai tanah yang ditetapkan untuk BPHTB berdasarkan NJOP PBB adalahterlalu tinggi dan tidak realistis ;Bahwa nilai tanah perM2 yang ditetapkan sebagai dasar pembayaranBPHTB adalah sebesar NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Rp.1.700,perM2 adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya(tidak sesuai dengan nilai pasar) ;Bahwa untuk harga tanah di wilayah sekitar Kecamatan Seputih Mataramtersebut berkisar antara Rp.7.000.000, sampai Rp.8.000.000, per hektarnyaatau dengan kata lain

hanya Rp.700, sampai dengan Rp.800, perM2,dengan demikian penetapan nilai tanah untuk pembayaran BPHTB denganmengambil dasar NJOP PBB yaitu sebesar Rp.1.700, menurut PemohonBanding terlalu tinggi, seyogyanya nilai jual objek pajak adalah cerminandari nilai pasar ;Bahwa apabila penggunaan NJOP untuk pembayaran PBB PemohonBanding masih dapat menerima, dalam rangka ikut serta dalam memberikankonstribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah Lampung Tengah, tetapikalau penggunaan NJOP PBB tersebut dijadikan

Tanah yang tidak dapat dikelola............ 28.205.700 M2.Bahwa dari kondisi pemanfaatan lahan tersebut, maka seyogyanya penetapanBPHTB selain dengan NJOP yang sesuai dengan nilai tanah saat perolehanoleh Pemohon Banding juga harus mempertimbangkan kondisi pemanfaatanlahan, dimana tidak seluruhnya lahan yang diterima Pemohon Banding dapatdimanfaatkan sebagaimana harapan ;4.

diterima seluruhnya oleh Majelis (bahkan melebihi apa yangdimohon oleh Pemohon Banding) ;Dalam diktum tersebut terdapat kontradiksi, karena dalam surat permohonanbandingnya Wajib Pajak menyatakan bahwa NJOP sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar Rp.850, pe M2 adalah cukup realistisdan sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, selain itu menuntut agarBPHTB yang telah dibayarkan sebesar Rp.3.943.444.550, dapat ditetapkansecara final, namun dalam putusannya Majelis menetapkan NJOP sebagaidasar

;Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf j UndangUndang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2000,bahwa saat terutang pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan untukpemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalahsejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberianhak, maka NJOP PBB yang digunakan adalah NJOP PBB pada tahunperolehan, sehingga perhitungan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44832/PP/M.VII/18/2013Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagaiberikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp.2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Pemohon Banding Rp.1.000.000.00@ = Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp.1.779.000.00Menurut Terbanding: bahwa

penerapan kode ZNT (Zona Nilai Tanah) untuk objek pajak yangMenurut PemohonPendapat Majelisdiajukan keberatan sudah sesuai, karena sama dengan objek pajak yang lainyang berada di sekitarnya, yaitu kode 053 dengan NJOP Bumi per m2 sebesarRp.2.779.000,00;: bahwa tanah Pemohon Banding terkondisi lain dengan kavling tetangganyayang ada pada ZNT yang sama.

Sebagai datapembanding disampaikan data NJOP Bumi di sekitar lokasi objek pajak yangdiajukan keberatan, yaitu : NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.018 0065 Jl. Duri Intan Blok HI/191 = 053 2.779.000,00018 0067 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 Jl. Duri Intan Blok HI/189 = 053 2.779.000,00018 0066 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00Jl. Duri Intan Blok I/189RT.011/RW.8Jl.

penelitian Majelis atas NOP Pemohon Banding Nomor :31.74.010.005.0180066.0 dan Gambaran Zona Nilai Tanah (ZNT) obyekpajak yang diajukan banding dan obyek pajak pembanding di sekitarnya, yaitu:NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT Kelas Bumi NJOP/m?

, Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan penetapan Terbanding dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2;: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.: 1.

penurunan/keberatan NJOP.

Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahdan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1).oa fF WwW DNBumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,00)). Bangunan: M2 X = Rp ,). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,00Ms))NJOPTKP = Rp.

Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahOodan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1). Bumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,002). Bangunan: M2 X = Rp ,3). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,004). NJOPTKP = Rp5).

sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Pasuruan;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2000 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;1 (satu) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2001 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2002 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;Hal. 27 dari 72 hal.

,untuk membantu proses keberatan NJOP PT IP tersebut terlebih dihadapan saksi Charles L.

Menurut Pemohon Banding PBB Terutang adalah Nihil denganperhitungan sebagai berikut: Luas Bumi (m2) 394.120.000NJOP Bumi/m2 (Rp)Luas Bangunan (m2)NJOP Bangunan /m2 (Rp)Total NJOP BumiTotal NJOP BangunanTotal NJOPNJOPTKP 12.000.00NJOP untuk Penghitungan PBBNJKP (40%)PBB Terutang (0,5%) O/O;/O/O/O//O;O O O Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116149.18/2016/PP/M.IVB Tahun 2018

2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.02/2017tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atasSPPT Tahun Pajak 2016 Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2tanggal 25 April 2016, atas nama PT The Best One Unitimber, NPWP01.102.079.9331.000 beralamat di Jalan Orang Kayo Pingai, Nomor 7,RT/RW 005, Talang Banjar, Jambi Timur, sehingga NJOP

PBB dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% Rp 90.635.600.000 36.254.240.000Pajak yang terutang = 05% Rp 36.254.240.000 181.271.200 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 4016/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terkaitpenetapan Klas Bumi dan NJOP Bumi yang menghasilkan penetapanpajak terutang sebesar Rp646.332.800,00 dalam SPPT PBB TahunPajak 2016 NOP 14.04.041.222.2100027.2 yang dibatalkan sebagianoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan

Putusan Nomor 4016/B/PK/Pjk/2019 Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp) Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk menghitung PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)Pajak yang terhutang12.000.00090.635.600.00040% Rp 90.635.600.000 36.254.240.0000.5% Rp 36.254.240.000 181.271.200 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

NJOP/m?

Blongkut, Gaya Baru Merbau,Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, sehingga perhitungan Nilai Jual ObjekHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 400/B/PK/PJK/201 7Pajak (NJOP) Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 74.721.800Kelas Tanah 140NJOPTanah(Rp)/m2 14.000,00 NJOPTanah (Rp)1.046.105.200.000,00 Luas Bangunan (m2) 93.099Kelas Bangunan 079NJOP Bangunan (Rp)/m2 480.000,00 NJOP Bangunan

(Rp)44.687 .520.000,00 Jumlah NJOP Tanah & Bang.

NJOP Tanah per m dikonversi berdasarkanPMK No. 150/PMK.03/2010Rp14.000,00/m2 (Kelas 140)Rp14.000,00 x 74.721.800 m?

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi DanBangunan Sektor Perkebunan yang antara lain menyebutkan:Pasal 2 ayat (1):Dasar Pengenaan PBB untuk objek PajakSektor Perkebunan adalah NJOP Sektor Perkebunan yangmerupakan hasil penjumlahan antara perkalian luas arealperkebunan dengan NJOP bumi permeter persegi danperkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per meterpersegi;Pasal 2 ayat (2), NJOP bumi per meter persegi sebagaimanadimaksud pada

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 84.416.917.000,00b. NJOP TKP 8.000.000,00c. NJOP untuk penghitungan PBB 84.408.917.000,00d. NJKP = 40% 33.763.566.800,00e.

Sidoarjo, mempunyai NJOP bumi sebesarRp1.032.000,00/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp595.000,001 m2. Lokasi PT. KudaLaut Mas adalah di Jalan Raya Buduran yang berada pada jalur satu jalan denganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);b Bahwa data pembanding berupa lokasi PT. Japfa Comfeed yang berada di JI.Raya Buduran, satu lokasi dengan PT. Kuda Laut Mas, NJOP buminya adalahRp916.000,00/m2 dan NJOP bangunan sebesar Rp968.000,00 m2 ;c Bahwa data pembanding berupa PT.

Sidoarjo mempunyai NJOP bumi sebesarRp.702.000,00/m? dan NJOP Bangunan Rp.700.000,00/m?. Apabila ditinjau dari segilokasi, lokasi PT. Yana Prima menuju ke arah luar kota Sidoarjo, tetapi merupakanpabrik yang secara fisik hampir sebanding dengan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tetapi secara aksesibilitas bisa dikatakan hampir sebanding,bedanya PT.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan datadata pembanding tersebut diatas, bahwa objek bangunan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah sesuai yaitu masuk dalam kelas A0O5 dengan NJOP/m?2 sebesarRp595.000,00/m2.19.

Bahwa Kesimpulan Majelis mempertahankan NJOP atas Bumi berdasarkan datadata pembanding yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menunjukkan bahwa datadata tersebut seharusnya juga digunakanuntuk menentukan NJOP atas Bangunan ;20.Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyebutkan bahwa harga bumi dan bangunan turun akibat bencana lumpurLapindo adalah tidak tepat karena pada tahun 2009 daerah yang tidak terkenaluapan lumpur telah mengalami pemulihan

Indonesia Power di Grati pada tahun 2010 adalah: NJOP Bumi awalRp.82.000.000, (delapan puluh dua ribu rupiah) (A.30), hasilpemeriksaan saksi NJOP Bumi adalah Rp.27.000.000, (dua puluh tujuhribu rupiah) (A.34), NJOP Bangunan awal Rp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) (B.20), hasil pemeriksaan saksi NJOP Bangunan adalahRp.944.000, (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) (A.02); 63 e Bahwa menurut saksi ahli pada tahun 2003 NJOP bumi di lokasi tersebut sekitarRp.25.000, Rp.30.000,,

IP; e Bahwa besarnya NJOP pda saat itu saksi lupa; e Bahwa saksi pernah diberitahu apabila NJOP tanah PT. JP lebih tinggidibandingkan dengan tanahtanah disekitar PT.

NJOP terhadap tanah PT.

Kep0150/WPJ.12/KB 0707/2003 tanggal 29 Juli 2003 yangisinya merubah NJOP untuk lokasi Desa Wates Kec.

Kep0150/WPJ.12/KB 0707/2003 tanggal 29 Juli 2003yang isinya merubah NJOP untuk lokasi Desa Wates Kec.

Fatmawati, ditetapbkan dengan NJOP sebesarRp. 4.155.000,00 per m?, namun tidak membayar PBB, karena objek tersebutadalah milik pemerintah. Perlu diketahui bahwa penerapan NJOP di sepanjangJalan R.S. Fatmawati bervariasi mulai dari Rp. 1.274.000,00 per m2 sampaidengan Rp. 4.155.000,00 per m*. Demikian juga jalanjalan yang memiliki akseskeluar ke Jalan R. S. Fatmawati seperti Jalan Pinang Bahari dan Jalan WijayaKusuma, diterapkan NJOP yang jauh lebih rendah, mulai dari Rp.1.274.000,00 perm?

Kelas NJOP (Rp)JumlahPer M2Bumi 100.000 All 1.573.000 .300.000.000Bangunan 0 0 0 157.300.000.0000NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBB 157.300.000.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 157.300.000.000 62.920.000.000Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0,5% x 62.920.000.000 314.600.000 PBB Yang Harus Dibayar (Rp) 314.600.000 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c.

sebesar Rp. 3.168.000,00 atas dasar haltersebut jika NJOP per 01 Januari 2008 ditetapkan sebesar Rp.4.155.000,00 per m tidak riil;5. Menentukan NJOP atas objek pajak yang disengketakan yaitu dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumidan Bangunan Tahun Pajak 2008 NOP 31.71.020.002.0030546.0tanggal 02 Januari 2008 kembali ke kelas bumi A11 dimana NJOP perm2 sebesar Rp.1.573.000,00.Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 89 B/PK/PJK/20103.

NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak yang berada di sepanjang ataumemiliki akses ke Jalan RS Fatmawati di kelurahan Cilandak Baratditetapkan dengan kode ZNT : AC dengan nilai Rp. 4.155.000,00 per m2.b. NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Pinang Bahari ditetapbkan dengan kode ZNT : AR/AD dengan nilai Rp. 1.573.000,00 per m2.c.

NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Swakarya Bawah ditetapkan dengan kode ZNT :AR/AD/AX dengan nilai Rp. 1.573.000,00 per m2.d. NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Wijaya Kusuma ditetapkan dengan kode ZNT : AEdengan nilai Rp. 1.862.000,00 per m2.6.

Penetapan atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Tahun Pajak 2012bahwa Kode ZNT dan NJOP bumi/m? Pemohon Banding berbeda denganlingkungannya, baik jalan S.Parman maupun perkampungan disekitarnya.Lingkungan disekitar terbagi atas beberapa zona, sedangkan lokasi di pinggirjalan S.Parman termasuk Zona Nilai Tanah AA dengan NJOP Rp12.195.000,00/m?.: bahwa tanah milik Pemohon Banding tersebut sebagai objek pajak secarafaktual tidak menghadap secara langsung ke jalan Letjen S.

Parman Slipi,Palmerah, Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun2012 tidak dikenakan NJOP per M? sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakansama dengan NJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04Slipi, Palmerah, Jakarta Barat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2012dengan Kelas 053 dan NJOP per M?

bahwa Terbanding menetapkan NJOP bumi dengan kelas 041 sebesarRp8.145.000,00/m?

berdasarkan kode Zona Nilai Tanah AP.bahwa Pemohon Banding meminta agar NJOP bumi atas objek pajak denganNOP 31.74.031.002.0130004.0 dipersamakan dengan NOP31.74.031.002.0130125.0 dengan lokasi yang sama di RT.010 RW.04 Slipi,Palmerah, Jakarta Barat yang hanya dikenakan NJOP Rp.2.779.000,00/m2dengan Kelas 053, dengan alasan bahwa tanah Pemohon Banding secarafaktual tidak menghadap secara langsung ke jalan Letjen S Parman, Slipi,Palmerah, Jakarta Barat.bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan

(Rp)Bumi 25.300 041 8.145.000 206.068500.000Bangunan 3.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 213.425.300.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB =NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x Rp213.425.300.000 85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% x Rp85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 426.850.600 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaandalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa

1.099.144.000 807.520.000Luas Bangunan Luas Bangunan (m2) 8.980 8.980NJOP Bumi/m2 ( NJOP Bumi/m2 (RP) 2.156 1.249NJOP Bangunan/m?

Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2019 Uraian Luas (m2) NJOP Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 1.249 1.008.793.771.000Luas Bangunan 8.980 543.530 4.880.900.000 Total NJOP 1.013.674.671.000 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai 1.013.674.671.000Dasar PengenaanPajakNJOPTKP 7.500.000NJOP untuk 1.013.667.171.000perhitungan PBBPersentase Nilai 40%Jual Kena PajakNilai Jual Kena 405.466.868.400PajakPersentase PBB 0,5%yang terhutangPBB yang terhutang 2.027.334.342 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak PajakBumi Dan Bangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2011 Atas ArealProduktif Tanah Yang Belum Menghasilkan Umur 1 Tahun, Umur 2Tahun dan Umur 4 Tahun Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2011 yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan

mengedepankan asaskebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the formyang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum dimana dapat ditelusuridari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanamanindustri serta mengklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.027.334.342,00; dengan perincian sebagai berikut :Uraian Luas (m2) NJOP Per m2 (Rp) NJOP (Rp)Luas Bumi 807.520.000 1.249 1.008.793.771.000Luas Bangunan 8.980 543.530 4.880.900.000Total NJOP 1.013.674.671.000 Perhitungan Pajak Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.013.674.671.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.013.667.171.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai

Kelas (Ro) Total NJOP (Rp)pBumi 23.449.200 141 13.300,00) 311.874.360.000,00Bangunan 41.499 079 480.000,00 19.919.520.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk perhitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terhutangPBB yang harus dibayar 40 % x 331.793.880.000,000,50 % x 132.717.552.000,00331.793.880.000,000,00331.793.880.000,00132.717.552.000,00663.587.760,00663.587.760,00 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak

NJOP/m?

Kelas NJOP per m?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi (termasuk SIT) 23.449.200 143 12.100,00 283.735.320.000,00Bangunan 41.499 085 240.000,00 9.959.760.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk perhitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terhutang40 % x 293.695.080.000,00= 0,50 % x 117.478.032.000,00293.695.080.000,000,00293.695.080.000,00117.478.032.000,00587.390.160,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56815/PP/M.XIIB/18/2014, tanggal 03 November 2014 yang

Pernantian, Gaya Baru Merbau,Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, sehingga perhitungan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 23.780.700Kelas Tanah 139NJOPTanah(Rp)/m2 14.800,00NJOPTanah (Rp) 351.954.360.000,00Luas Bangunan (m2) 42.315Kelas Bangunan 079NJOP Bang (Rp)/m2 480.000,00NJOP Bang (Rp) 20.311.200.000,00Jumlah NJOP Tanah & Bangunan (Rp) 372.265.560.000,00NJOPTKP

Kapitalisasi (Rp.)2.386.911.783.300 2.020.646.261.983 366.265.521.317 10,25 3.754.221.593.502JUMLAH 3.754.221.593.502Nilai per M121.693Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak:Objek Pajak Klas NJOP NJOP Per M2 Luas (M2) NJOP (Rp.)BUMI 95 122.000 30.850.000 3.763.700.000.000)NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB = Rp 3.763.700.000.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =NJOP Untuk Penghitungan Pajak = Rp 3.763.700.000.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x Rp. 3,763.700.000.000 Rp 1.505.480.000.000PBB Yang Terutang

Klas NJOP Klas 8011. Nilai Tubuh Bumi per m2 Rp 263.00012. Perhitungan PBB: NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp 8.113.550.000.000NJOPTKP Rp NJOP Untuk Penghitungan Pajak Rp 8.113.550.000.000NJKP (40%) Rp 3.245.420.000.00013. PBB Yang Terhutang (0.5%) Rp 16.227.100.00014. PBB Yang Telah Dibayar Rp 7.218.900.00015. PBB Yang Masih Harus Dibayar Rp 9.008.200.000 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 10 halaman.

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu adalah bukan biaya langsungyang berkaitan dengan proses produksi galian tambang sebagaimanadimaksudkan dalam kepentingan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP

Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2019Hutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Luas (m2) NJOP Per NJOP (Rp)m2(Rp)Luas Bumi 1.028.370.000 1114 1.145.725.140.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.150.546.140.000 Perhitungan pajak yang terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.150.546.140.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.150.538.640.000Persentase Nilai Jual Kena

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi DanBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2008 Atas Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur: 1 Tahun, dan Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur: 4 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2008yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.301.077.280,00; dengan perincian sebagai berikut Uraian Luas (m2) NJOP

Per NJOP (Rp) Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2019 m2 (Rp)Luas Bumi 1.028.370.000 1114 1.145.725.140.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000 Total NJOP 1.150.546.140.000 Perhitungan pajak yang terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.150.546.140.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.150.538.640.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 460.215.456.000Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.301.077.280 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) per meter persegi;
3. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya Ganti Kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar

Alasan penolakan yang sangat jelasHalaman 2 dari 47 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tjsdari PEMOHON adalah disebabkan nilai yang ditawarkan di bawah NJOPyang ditetaobkan Pemerintah Kabupaten Bulungan.Perihal ganti rugi yang berada di bawah NJOP ini yang menjadi dasarkeberatan PEMOHON yang nilainya hanya mencakup 30% dari NJOP yangada. Tentu ini merupakan harga ganti rugi yang tidak layak dan tidak adilbagi PEMOHON yang rutin membayar PBB setiap tahunnya.

Kondisi inimembuat tanda tanya besar bagi masyarakat awam yang dituntut wajibpatuh membayar pajak di lahan yang dikuasainya, namun ketika lahantersebut diambil untuk kepentingan umum, nilai ganti ruginya di bawahNJOP yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilai ganti kerugian sepatutnyaberada di atas NJOP yang ada. Rumus baku yang diketahui masyarakatadalah NJOP ditambah dengan Nilai Pasar kemudian dibagi 2.

kantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan. Dengan fakta bahwanilai ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pelaksana PengadaanPelabuhan Pesawan yang nilainya berada di bawah NJOP yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang PBBnya dibayarsecara reguler oleh para pemilik lahan garapan, maka hal ini PEMOHONmenyimpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan tidaklayak dan tidakadil.4.

, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasar daripengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan Bangunan

Menetapkan besar ganti kerugian yaitusesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 43.200,00 (empatpuluh tiga ribu dua ratus Rupiah) per meter persegi;3.

0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 6 Juni 2011 yang merupakan orang tua kandungnya, Khusus mewakili anak tersebut untuk menjual dua bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 133/Desa Demangrejo, Persil P.60 b/IV sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28-12-1991 Nomor 4889/1991 seluas 631 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP

) : 34.01.060.001.005.0158.0 terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo, Kelurahan Demangrejo, Jalan Dusun Belik dan Hak Milik Nomor 452/Desa Jatirejo, sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28-12-1991 Nomor 6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo

DIVA TRISTA MAHARANI dan DISYAALMEIRA MAHARANI, bahwa ARI YULIATI telah menghibahkansebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 133/Desa Demangrejo,Persil P.60 b/IV sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasitanggal 28121991 Nomor 4889/1991 seluas 631 meter persegidan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP)34.01.060.001.005.0158.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo,Kelurahan Demangrejo, Jalan

452/Desa Jatirejo,sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat PemberitauanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsari atas nama:1.

Hak Milik Nomor 452/Desa Jatirejo,sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat PemberitauanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsariatas nama:1.

sebagaimanadiurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor 6097/1989seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsariatas nama:1.

Milik Nomor 452/Desa Jatirejo, sebagaimana diurakan dalamGambar Situasi tanggal 28121991 Nomor 6097/1989 seluas 1510meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP)34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsari atas nama:1.

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 24.230.000 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 0,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40% x0,00 0,00PBB yang Terutang =0,5% x 0,00 0,00PBB yang harus dibayar 0,00 Menimbang,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp170,000/m2, yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatHalaman 4 dari 7 halaman.

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 24.230.000 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 0,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40% x0,00 0,00PBB yang Terutang =0,5% x 0,00 0,00PBB yang harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaHalaman 5 dari 7 halaman.

VII/18/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun Pajak 2012Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi NJOP BumiPer m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagai berikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp. 2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut PemohonBanding Rp. 1.000.000.00Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp. 1.779.000.00Menurut bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NOP 31.74.010.005.0180236.0

adalahTerbanding Rp.2.779.000,00 sudah tepat;bahwa Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untukobjek pajak tersebut, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi per m2 sudah benar.

Dengandemikian keberatan Pemohon Banding atas NJOP Bumi tidak dapat diterima;Menurut bahwa tanah di daerah ZNT yang sama, akan diberi harga yang sama bila kondisinya tidakPemohon ada cacat berat.

Sebagai data pembanding disampaikan data NJOP Bumidi sekitar lokasi objek pajak yang diajukan keberatan, yaitu: NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.)0180065 JL Duri Intan Blok HI/191 RT.003/RW.12 053 2.779.000, 00018 0067 VI. Duri Intan Blok HI/189 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 VI. Duri Intan Blok I/189 RT.O11I/RW.8 053 2.779.000,00018 0066 VI.

Duri Intan Blok HI/193 RT.003/RW.12 AJ 053 2.779.000, 00 diketahui NOP Pemohon Banding mempunyai kode ZNT AJ dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2 ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis sependapat dengan pendapat Terbandingyang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untuk objek Pajak( Pemohon Banding, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi sebesar Rp 2.779.000,00/m2,adalah sudah benar dan tetap dipertahankan; menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan

Patra Jasa ada larangan bahwa penjualan aset dibawah NJOP ;32Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Dirut PT. Pertamina tidak pernah terjadi anakperusahaan menjual aset dibawah NJOP, dan ini baru terjadi sekalinya dilakukanoleh PT.

penilaian itu nilainya diatas NJOP ataupun dibawah NJOP, kalaudipinggiran kota biasanya penilaiannya diatas NJOP dan kalau ditengah kotabiasanya dibawah NJOP ;Bahwa yang mempengaruhi penilaian kalau obyeknya dipinggiran kota diatas NJOPsedangkan ditengah kota dibawah NJOP karena yang telah dipatok oleh Pemerintahharga tanahnya menjadi murah dan kalau banyak yang beli harganya mahal ;Bahwa selama saksi bekerja secara professional melakukan penilaian aset, saksipernah mendapat komplain, keluhan, tegoran

Sucofindo,mengapa nilai tanah itu dibawah NJOP, yang kemudian dijawab oleh PT.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara cq.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian begi keuangan Negara cq.