Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gading Serpong Sek.6 GA 4/16 Rt.001,Rw.004 Kel.Curug Srengseng Kec.KelapaDua Tangerang Banten atau PerumahanKalideres Blok G.6 No.11 Rt.05,Rw.016 Kelurahan Kalideres KecamatanKalideresJakarta Barat ;Agama : IslamPerkerjaan : Wiraswastia,Pendidikan : STMTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:1Penyidik tanggal 3092015 No.Sp.Han/170/IX/2015/Dit Reskrimsus sejaktanggal 3092015 sampai dengan tanggal 19102015 ;Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.SPPP

terikat pada perkawinan yang sah denganpasangannya masingmasing, sudah sepantasnya lah kalau Kepolisian RepublikIndonesia dalam hal ini Polsek Kualuh Hilir juga melakukan penyidikan terhadaptindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan serta tidak sematamatamelakukan penyidikan tindak pidana perjinahan, dengan demikian Hakim dapatmengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; 47Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 (tiga) dari PermohonanPemohon yang Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/246/VII/2013/Reskrim tertanggal 24 Juli 2013 yang diterbitkan olehTermohon Bataldemi hukum ; 4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan demihukum dan keadilan atas pidana yang dilaporkan oleh Pemohon denganNo.LP:24/11/2013/S PK tertanggal 10 Maret 2013 ; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ; Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 1 OKTOBER2013, oleh Kami ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

Kemudian untuk kepastian hukum Termohon melaksanakan gelarperkara yang hasilnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/953/V1/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepadaPemohon. Dengan demikian maka Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No.

Menyatakan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan No.SPPP/01/V/Res.2.5/2019/Dittipideksus Tertanggal 9 Mei 2019 adalahtidak sah dan batal demi hukum;3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan laporan polisiLP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon datang menghadap Kuasanya Arifin Umaternate, S.H., M.H., danEdelisna H.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharuslah dibebankan kepada Termohon ;Memperhatikan, Pasal 77 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara ; Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon; Menyatakan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan No.SPPP

Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/115.C/XII/2015/Ditreskrimum tanggal tanggal 31 Desember2015; diberi tanda P9.Semua bukti suratPemohon telah direkati materai cukup sebagaimanaperintah peraturan bea materai sehingga dapat dipakai sebagai buktisurat di Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil Jawabannya,Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :1.Fotocopy sesuai asli Laporan Polisi Nomor: Lp/44/l/2015/SPKT,tanggal 12 Januari 2015 An.

Tommy Soekiato Sanjoto; diberitanda T27.Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/115.C/XII/2015/Ditreskrimum tanggal tanggal 31 Desember2015; diberi tanda T28.2529.Fotocopy sesuai asli Surat Polda Lampung kepada Kepada KajatiLampung No.

Dethan, tanggal27 September 2016, bertanda T.12 ;Foto copy Paparan Gelar Perkara, bertanda T.13;Foto copy Hasil Gelar Perkara, tanggal 19 Oktober 2016, bertanda T.14 Foto copySurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 21 Oktober 2016,bertanda T.15 ;Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/126/X/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2016, bertanda T.16 ;Foto copySurat Ketetapan No. : S.Tap/126a/X/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2016,bertanda T.17 ;Alat bukti surat

Perguruan Tinggi (S.2).Terdakwa ditahan di Rutan:e Oleh Penyidik sejak tanggal, 22 Desember 2010 s.d 10Januari 2011;e Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Keyjari depok sejak tanggal, 11Januari 2011 s.d 19 Februari 2011;e Perpanjangan Penahanan ke 1 Wakil ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal, 20 Februari 2011 s.d 21 Maret 2011;e Perpanjangan Penahanan ke II Wakil ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal, 22 Maret 2011 s.d 20 April 2011;e Berdasarkan Surat perintah Pengeluaran Tahanan No.SPPP

SPPP/17/I11/2011 tanggal 31Januari 2011 tentang pelimpahan kasus penganiayaanyang dilakukan oleh Pratu Herman (Terdakwa ), No.SPPP/24/11/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentangpelimpahan kasus penganiayaan yang dilakukan olehPratu Bambang Legiono (Terdakwa Il), No.SPPP/06/11/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentangpelimpahan kasus penganiayaan yang dilakukan olehPratu Andi Matopani (Terdakwa Ill), No.SPPP/05/11/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentangpelimpahan kasus penganiayaan yang dilakukan olehPratu.

Pasal 385 KUHPidana dan dari hasilpemeriksaan dan gelar perkara dalam rangka guna mendapatkankepastian hukum pada Tgl.20 November 2014 di Mapolres Batubarayang dihadiri oleh pihakpihak terkait,maka hasil dari gelar perkara tidakterbukti sangkaan yang dilaporkan H.Muslim Giban dan terbitlah suratpenghentian penyidikkan No.SPPP/54.a/xil/2014/Reskrim = TgI.29Desember 2014 dan perlu digaris bawahi bahwa pengakuan H.MuslimGiban pada waktu gelar perkara bahwa tanah yang dalam perkaratersebut belum dijual

penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal13 Februari 2013 s/d 13 April 2013 berdasarkan surat No.5/Pen.Pid/2013/PN.Slw tertanggal 04 Februari 2013.Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penahananmasing masing oleh:1Penyidik, sejak tanggal 22 November 2012 s/d 11 Desember 2012berdasarkan surat No.Pol:Sp.Han/187/XI/2012/Reskrim tertanggal 22November 2012.Dibantarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 11Desember 2012 berdasarkan surat No.SPPP

Kemudian terdakwa ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah No.SPPP/O1/1/2014/reskrim tertanggal 04 Januari 2014;2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;3. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan No.25/Pen.Pid/2014/PN.Skl tertanggal 22 Mei2014, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;4.

Indonesia Seberang Kopas atas dugaan pencurian tandananHal 14 dari 32 hal Putusan Perdata NomorBuah Segar kelapa sawit sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/1759/X1I/2018/SPKT III tanggal 20 Desember 2018, namun dalam prosespenyelidikan dugaan tindak pidana tersebut tidak ditemukan bukti permulaanyang cukup sehingga proses penyelidikan laporan Polisi tersebut telahdihentikan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan No.S.Tap/98.B/V/2019/Reskrim dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No.SPPP

Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2010 danyonif112/DJ melakukan pengusutanterhadap perkarapenganiyayaan dan meninggalnya Prada Andi Apriandi danmembuat surat Penetapan Penyerahan Pengusutan No.SPPP/10,51,21/1/2011 tanggal 31 Januari 2011pelimpahan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ParaTerdakwa terhadap Prada Andi Apriandi.17 Bahwa setelah dilakukan Penyidikan oleh yangberwajib telah ditemukan tempatpembuangan/penguburanmayat An.

Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2010 danyonif112/DJ melakukan pengusutanterhadap perkarapenganiyayaan dan meninggalnya Prada Andi Apriandi danmembuat surat Penetapan Penyerahan Pengusutan No.SPPP/10,51,21/1/2011 tanggal 31 Januari 2011pelimpahan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ParaTerdakwa terhadap Prada Andi Apriandi.17. Bahwa setelah dilakukan Penyidikan oleh yangberwajib telah ditemukan tempatpembuangan/penguburanmayat An.

Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepolisian Resort Maros, No.SPPP/03/V1V2016/Reskrim;Tgl 29 Juli 2016, diberi tanda T.IX.5.. Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kepada haryono (Tergugatll), tertanggal 11 Maret 2016, perihal Undangan klarifikasi, diberi tanda T.IX.6.. Fotokopi surat kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.B/110A.2/V1/2016/Ditreskrimum, tertanggal 29 Juli 2016 ~ PerihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), diberi tandaT.EX.7.8.

Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SPPP/01/IX/2014/Reskrim, diberi tanda T8;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut kuasa tergugatmengajukan pula saksisaksi yang telah di sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :1.

akan dibuktikan di persidanganPengadilan apakah benar atau tidak sangkaannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebutdi atas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukanTERMOHON~ berupa Penghentian Peyidikan terhadap tersangkaSdr.SUBAGIO telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan hukum, yaitupasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf dan Pasal 109 ayat (2), UndangUndangNo. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sesuai dengan perintahpenghentian Penyidikan No.SPPP

LP/1783/V/2015/Ditreskrimun tanggal 10 Mei 2015, (sesuaidengan asli);: Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No.SPPP/264/l/2016 tanggal 23 Pebruari 2016,(sesuai dengan asli);: Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur No.309/Pdt.

Fotokopi Surat perintah Penghentian Penyidikan, No.SPPP/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 januari 2018, selanjutnya diberitanda TI.10;11.Fotokopi Surat ketetapan No. S.Tap/176/Il/2018/ditreskrium,tanggal 30Januari 2018, selanjutnya diberi tanda TI.11;12.Fotocopy Keterangan Terdaftar No.

Masa Batam telahdihentikan penyelidikannya oleh penyidik Ditreskrmum Polda Keprimelalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No.SPPP/ 12/TII/2013/Ditreskrmum tanggal 13 Maret 2013 dengan alasantidak cukup bukti;Bahwa berdasarkan Pasal 222 UndangUndang No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (selanjutnya mohon disebut UU NO. 17 Tahun 2008)menyebutkan bahwa :(1) Syah Bandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintahtertulis pengadilan;(2) Penahan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan

,mengatakan bahwasanya : Surat Penghentian Penyidikan No.SPPP/49/II/ 2011, tanggal 16 Febuari 2011 tidak sah serta perkarapenipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh MarioAlisjahbana dan Sri Ataria tidak hanya ranah perdata tapi patutdidugamasukranahpidana yang dapat dikenakan pasalpenggelapan atau penipuan ;Bahwa dari pendapat Hakim Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.H., tersebutdapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbuatan seseorang tersebutpatut diduga terdapat delik pidana/unsur pidana di