Kemudian Terdakwa selaku Direktur CV.Mudah Rezeki sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SatkerSementara BRR Pengembangan Otonomi Daerah NADNIAS Nomor:KEP.001/PPBJ/BRR.459220/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ditetapkansebagai pemegang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa mobilsebanyak 9 (Sembilan) unit untuk KIP Pemerintah Aceh;Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.

Kemudian Terdakwa selaku Direktur CV.Mudah Rezeki sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SatkerSementara BRR Pengembangan Otonomi Daerah NADNIAS Nomor:KEP.001/PPBJ/BRR.459220/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ditetapkansebagai pemegang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa mobilsebanyak 9 (sembilan) unit untuk KIP Pemerintah Aceh;Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat dengan Nomor : S4373/BRR.10/X/2006, perihal PersetujuanPengadaan Sewa Mobil Untuk Operasional Komisi IndependenPemilihan dalam Tahun Jamak; Surat Perjanjian/Kontrak antara Satker Sementara BRR Otonomi DaerahNADNias dengan CV.

No. 1235 K/Pid/SUS/2008Surat Perjanjian/Kontrak antara Satker Sementara BRR Otonomi DaerahNADNias dengan CV.

Daerah NADNIAS; DIPA Satker Sementara BRR Pengembangan Otonomi Daerah NADNias Nomor: 0002.3/094020/2006 tanggal 17 Agustus 2006 dengankode kegiatan 01.90.0415.5740.0089.521219;" Keputusan Badan Pelaksana BRR Wilayah dan KehidupanMasyarakat Propinsi NADNias No.25.25/KEP/BPBRR/II/2006tentang Penambahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bapel BRRHal. 21 dari 29 hal.

., Jabatan : Kepala BiroAdministrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, PemerintahProvinsi jawa TiMUT ; 22992 222 no none mene nnn nee =. Makhfud, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; . Indah Wahyuni, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Otonomi padaBiro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PemerintahProvinsi Jawa TIMUT ;

Putusan No.16 P/HUM/201234bertentangan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.1.Bahwa tujuan dibentuknya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususPapua sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 35Tahun 2008 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan yang lebihluas bagi Provinsi

Putusan No.16 P/HUM/201242rancangan Perdasus yaitu Majelis Rakyat Papua dalam Pasal 20 huruf cUndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua (Bukti TIIL.5).b.

Dengan demikian UndangUndang RI Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengakui UndangUndang RI Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Kusus Bagi Provinsi Papua untukmengatur berbeda.6.

Tahun 2008 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua, Jo.

UU No. 35 Tahun 2008tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2008 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua Menjadi UndangUndang.

.; JabatanKepala Bagian Otonomi Daerah pada BiroAdministrasi Pemerintahan dan Otonomi. ADI SARONO, S.H.,M.H.; Jabatan : KepalaSub Bagian Litigasi, pada Bagian BantuanHukum, Biro HuKUIM jesssssnsnessensecncnrnscsencenDr. MUHAMMAD RIZKI. S.H.,M.H.;Jabatan: Kepala Sub Bagian Non Litigasipada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;. CHOLIK HIDAYAT,S.H.,M.PSDM.;Jabatan:Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak AsasiManusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro. Dra.

RITA KUSTANTI RAHAYU; Jabatan :Kepala Sub Bagian Fasilitasi KeanggotaanDPRD pada Biro Administrasi Pemerintahandan Otonomi Daerah;ENDAH PURWATININGSIH, S.H; Jabatan:Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroHal. 2 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.10. HADID MANGGALA SHOFWAN, S.H;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, padaBir@ HUKUM js2e2s

Dan selanjutnya Bupati Ciamismengeluarkan SK Bupati Ciamis No: 135/Kpts.47huk/2009tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Pangandaran;Bahwa selanjutnya Presidium mengajukan proposal kepadaGubernur dan DPRD Jawa Barat melalui Biro Otonomi DaerahProv. Jabar. Pada tahapan tersebut, Kepala Biro Otonomi DaerahProv. Jabar yang saat itu dijabat oleh Drs. H.

Putusan Nomor 112 K/TUN/2017Dalam hal Pemilinan diselenggarakan pada daerah otonomi baru,Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIPKabupaten/Kota pada daerah otonomi baru harus terbentuk danterisi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tahapanpenyelenggaraan pemilihan;1.20.Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 1411.21.1.22.1.23.Sekretariatan KPU Kabupaten Pangandaran resmi berdiri padatanggal 27 April 2015;Bahwa berdasarkan uraian angka 1.21 di atas Sekretariatan

Putusan Nomor 112 K/TUN/20172.2.2.3.Bahwa dalam konsideran tidak merujuk kepada Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang mana dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015mengatur daerah otonomi baru.

Kabupaten Pangandaran sebagaidaerah otonomi baru, sehingga objek sengketa keliru dalammenetapkan landasan hukum;Bahwa berdasarkan uraian di atas, akibat hukum yang nyataadalah terpilinnya Komisi Pemilihaan Umum Daerah KabupatenPangandaran, yang serta merta menggantikan dan melanjutkanproses pemilihan yang sebelumnya dilakukan oleh KomisiPemilihan Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihaan Umum RepublikIndonesia Nomor 141/SJ/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 perihal PengisianSekretaris, Personil Sekretariat KPU dan Anggota KPU di daerah otonomibaru, Tergugat telah melaksanakan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kotadi daerah otonomi baru serta melakukan pengisian personil sekretariat didaerah otonomi baru yang dilengkapi dengan 3P (Perlengkapan, Personildan Pembiayaan);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara

., untuk proses pemekaran wilayah Sindue, disetorkan kepadapemerintah pusat di kemendagri yang membawahi otonomi khusus; Bahwa NUR ARIF pernah menyampaikan "bahwa derah Sindue tetap akanmekar tapi dana masih kurang, untuk mempercepat proses. Dan setahusaksi dari keterangan Terdakwa I.

ISRA YARUJATI, sebagai anggota; Bahwa Pengajuan otonomi khusus dari keterangan Nur Arif sudah dilaporkan kepada orang pusat yang bernama Prof.DR NUSRAN AMRAN yangmengaku sebagai ketua otonomi khusus di pusat dalam hal ini Kemendagri yangmenangani otonomi khusus, dibuktikan saksi Nur Arif dengan adanya surat dariProf.

daerah);Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pal Bahwa pemekaran wilayah Sindue Tanapamula tidak diketahui kabupateninduk yaitu Kabupaten Donggala dikarenakan pada waktu itu saksi Nur Arifmenyampaikan kepada Terdakwa dan temanteman selaku panitia, tidak perludiberitahukan karena pemekaran ini, adalah pemekaran otonomi khusus yanglangsung ke pusat, dengan diperlihatkan undangundang yang mendukungpemekaran otonomi khusus tersebut; Bahwa saksi Nur Arif menyampaikan pengurusan kepusat membutuhkandana

ILHAM; Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanyajanji dari saksi NUR ARIF, akan melaksanakan otonomi daerah dalam hal inipemekaran wilayah Kab. Sindue Tanapamula.

Dan pada tahun 2013 dilakukan sosialisasipemekaran wilayah oleh para Terdakwa kepada masyarakat; Bahwa dalam rapat tersebut, saksi Nur Arif menyampaikan dalam prosespemekaran otonomi khusus, diperlukan dana yang ditanggung sendiri oleh panitiadan tidak ada dana dari Kabupaten Induk.

MENTERI DALAMNEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSIRIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V.

MENTERI DALAMNEGERI & OTONOMI DAERAH, (Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSIRIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAHKOTA PEKANBARU, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No.460 Pekanbaru, yangdalam hal ini memberi kuasa kepada : ERMANUMAR, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantordi Jalan Setiabudi V No.1 Jakarta Selatan ;1. PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAMNEGERI & OTONOMI DAERAH, Ca.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSIRIAU, Cg. WALIKOTA KEPALA DAERAHKOTA PEKANBARU, Cg.

Cq.MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH Cq. GUBERNURHal.122 dari 149 hal. Put. No.191 PK/Pdt/2008KEPALA DAERAH PROPINSI RIAU Cq. WALIKOTA KEPALADAERAH KOTA PEKANBARU, 2. PEMERINTAH RI. Cg. MENTERIDALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH Cg. GUBERNUR KEPALADAERAH PROPINSI RIAU Cg. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAPEKANBARU Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU,3. PEMERINTAH RI. Cg. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.

Menteri Dalam Negeri &Otonomi Daerah, Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau, Cq.Walikota Kepala Daerah Kota Pekanbaru, para Pemohon PeninjauanKembali Il : 1. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri & OtonomiDaerah, Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau, Cq. WalikotaKepala Daerah Kota Pekanbaru, Cq. Dinas Tata Kota Daerah KotaPekanbaru, 2. Pemerintah R.I., Cg. Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Cq.

MENTERI DALAMNEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALAHal.147 dari 149 hal. Put. No.191 PK/Pdt/2008DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAHKOTA PEKANBARU, para Pemohon Peninjauan Kembali Il : 1.PEMERINTAH R.I., Cqo. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMIDAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINASTATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU, 2. PEMERINTAH R.I.,Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI RIAU, Cq.

Mawardi kepada masing-masingketua kelompok tani yang ditanda tangani oleh Ketua KelompokTani, Kuasa Direktur, Manhutbun, Kepala Desa, Camat, dan PPTK104. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan OtonomiKhusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh tahunanggaran 2009, yang telah dilegalisir ;105. 1 (

Aceh Selatan selaku Kuasa PenggunaAnggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

/2008 tanggal 13 September 2008 tentangpengangkatan PNS didalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan, yang telahdilegalisir ;112. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengantar Laporan Fisik danKeuangan Nomor : 050/538/2009 tanggal 30 Desember 2009, yangtelah dilegalisir ;113. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh SelatanNomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentangPenetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan KegiatanDana Otonomi

Membantu menyusun RKASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;b. Membantu menyusun DPASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran kegiatantambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus melaluipengguna anggaran / pengguna barang ;d.

Melaksanakan anggaran SKPA atau SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasil minyakdan gas bumi dan dana otonomi khusus ;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran kegiatan tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan ;g.

Menetapkan panitia pengadaan barang / jasa, panitia pemeriksa barang / jasadilingkungan SKPA atau SKPK atas kegiatan yang dananya bersumber dari tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;q.

Mengendalikan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagihasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dananya bersumber dari tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;c.

Aceh Selatan selaku Kuasa PenggunaAnggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

(daerah yang menjadi domain dan kewenangan Pemohon);Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah pada bagian Penjelasan Umum dari Undang37Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada butir 1b, yang menyebutkansecara tegas antara lain:Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus danmengatur semua urusan Pemerintahan yang ditetapkan dalam undangundang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahuntuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa danpemberdayaan masyarakat;Selanjutnya disebutkan bahwa:Prinsip Otonomi Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menanganiurusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dankewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahdan;Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalampenyelenggaraannya

harus benarbenar sejalan dengan tujuan danmaksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untukmemberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraanrakyat;Berdasarkan Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 tersebut yang pada pokoknya memberi penjelasan bahwadalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerahdiberi hak otonomi yang seluasluasnya dan diberikan kewenanganuntuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dimanadaerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan

Otonomi Daerah yang didasarkan pada AsasDesentralisasi mensyaratkan adanya Sistem Pembagian Urusan danHal. 37 dari 104hal.

seluasluasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkanAsas Otonomi dan Tugas Pembantuan;Hal. 75 dari 104hal.

Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;14) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;15) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi

desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;18) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal

16 Agustus 2013 desa Sidoan;19) Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa

Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan PemerintahanDesa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili MUHAMMAD ANSHAR danFIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehabbangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitasaparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desaBainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan KabupatenParigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013;Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPkK

/2016/PT PALBahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanTinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalasyang diwakili kades terdakwa BASRAM N.

MARU selaku kepala desa Ogoalas setelahmenerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD PropinsiSulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desaOgoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikanbahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untukkepentingan pribadi terdakwa;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan

kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanTinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalasyang diwakili kades terdakwa BASRAM N.

MARU selaku kepala desa Ogoalas setelahmenerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD PropinsiSulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desaOgoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikanbahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untukkepentingan pribadi terdakwa;pBahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan

Pembanding/Tergugat : KUD Binangun Diwakili Oleh : KUD Binangun
Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAHAN PRIVINSI RIAU Cq.PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR Cq.DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAMPAR Diwakili Oleh : KUD Binangun
Terbanding/Penggugat : Unit Usaha Otonomi (UUO)

Kemudian pihakBadan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengahyang diwakili MUHAMMAD ANSHAR dan FIRDAUS telah membawa danmenyerahkan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanHal. 5 dari 33 hal.

kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanTinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalasyang diwakili kades terdakwa BASRAM N.

Terima Barang Nomor:021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentangpenyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desakegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desadalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas KecamatanTinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun2013;dikembalikan kepada pihak BPMPD Prof.

Putusan No. 423 K/Pid.Sus/2017Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan TinomboKabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;Dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop. Sulawesi Tengah; Uang sebesar Rp.46.900.000, (empat puluh enam juta sembilan ratusribu rupiah) yang disetorkan ke rekening BRI Syariah an.KejaksaanNegeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 oleh Terdakwasebagai Uang Pengganti,dirampas untuk Negara;8.

Tengah Nomor : 0184/SPMLS/1220101/BPMPD Tanggal 22Agustus 2013;20) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentangpenyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desakegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desadalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas KecamatanTinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun2013;dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop.

Mawardi kepada masing-masing ketua kelompok tani yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Kuasa Direktur, Manhutbun, Kepala Desa, Camat, dan PPTK

Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

tanggal 13 September 2008 tentang pengangkatan PNS didalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;

Membantu menyusun RKASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;b. Membantu menyusun DPASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran kegiatantambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus melaluipengguna anggaran / pengguna barang ;d.

Melaksanakan anggaran SKPA atau SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasil minyakdan gas bumi dan dana otonomi khusus ;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran kegiatan tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan ;g.

Menetapkan panitia pengadaan barang / jasa, panitia pemeriksa barang / jasadilingkungan SKPA atau SKPK atas kegiatan yang dananya bersumber dari tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;q.

Mengendalikan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagihasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dananya bersumber dari tambahandana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;c.

Aceh Selatan selaku Kuasa PenggunaAnggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

untuk rehabilitasi kantor desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;

16. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi

desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

17. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

19. Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;

20. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi

Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan PemerintahanDesa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakil MUHAMMAD ANSHAR danFIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehabbangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitasaparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desaBainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan KabupatenParigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013;Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK

/2016/PT PAL Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanTinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalasyang diwakili kades terdakwa BASRAM N.

MARU selaku kepala desa Ogoalassetelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desakegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalamrangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPDPropinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desaOgoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikanbahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untukkepentingan pribadi terdakwa; Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan

Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan PemerintahanDesa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakilli MUHAMMAD ANSHAR danFIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehabbangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitasaparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desaBainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan KabupatenParigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013.

Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatanpemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangkaPenguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa KecamatanTinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalasyang diwakili kades terdakwa BASRAM N.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (vide BuktiP2), sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (selanjutnya disebut UU No. 35/2008) (vide Bukti P3), padaBagian Kedua, tentang Badan Legislatif

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (vide Bukti P2), sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaMenjadi UndangUndang (selanjutnya disebut UU No.35/2008) (videBukti P3), perlu diatur tentang

Putusan Nomor 21 P/HUM/202034.35.Periode 20192024 (vide Bukti P1) diberlakukan oleh Termohonmerupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (4) UndangUndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(vide Bukti P2), sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (vide

Putusan Nomor 21 P/HUM/202010.11.12.Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Bukti P2);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua MenjadiUndangUndang (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014tentang Keanggotaan

Putusan Nomor 21 P/HUM/2020signifikan dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Sifat knusus jugatercermin dalam alokasi dana otonomi khusus yang diatur dalammekanisme perencanaan dan penganggaran.

Otonomi dimaksud terdiri atas otonomi di bidang akademik(meliputi penetapan Norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaanpendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan otonomi dibidang non akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakanoperasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan,ketenagakerjaan, dan sarana prasarana). Salah satu hak otonomipengelolaan perguruan tinggi adalah penyelenggaraan uji kompetensidan penerbitan sertipikat kompetensi;.

Bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendirilembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi. Dalam Pasal 63 UndangUndang Nomor 20/2003 menjelaskanbahwa salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi perguruan tinggiadalah penjaminan mutu;19.

Bahwa Para Pemohon pada angka 6 Permohonan mendalilkan bahwaPerguruan Tinggi memiliki otonomi, baik otonomi di bidang akademikdan otonomi di bidang non akademik, untuk mengelola sendirilembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014) (LampiranT5);Bahwa dalil Para Pemohon tersebut, khususnya dalam menyitirPeraturan

Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:1. Pendidikan;2. Penelitian; dan3. Pengabdian kepada masyarakat;Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;b. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dankebijakan operasional serta pelaksanaan:1. Organisasi;Keuangan;Kemahasiswaan;Ketenagaan; dana+; Sarana dan prasarana;Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;2.

Putusan Nomor 41 P/HUM/2016itu berarti bahwa otonomi perguruan tinggi baik yang otonomi akademikmaupun otonomi non akademik harus dilihat kepada ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur dengan substansikewenangan tersebut.

khusus ;b Membantu menyusun DPASKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggarankegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khususmelalui pengguna anggaran / pengguna barang ;Hal. 29 dari 97 Hal.

:a Mengendalikan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan danabagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dananya bersumber daritambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;Menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran berupa SPPLS barangatau jasa dan Nota Pencairan Dana (NPD) atas beban anggaran pengeluaranpelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasilminyak dan gas bumi

dan dana otonomi khusus ;Hal. 31 dari 97 Hal.

HUSIN, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan bibit kakao yang dananyabersumber dari Dana Otonomi Khusus Kab.

Aceh Selatan pada tahun2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.617.995.325, (dua milyar enam ratustujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluhlima rupiah) yang bersumber dari dana otonomi khusus Kab.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar photo copy kliping koran harian jumal nasional berjudul BUPATI OKU TIMUR DIADUKAN KE KOMNASHAM ANAK terbit hari selasa tanggal 19Januari 2010, 1 (satu) lembar photocopy kliping koran HARIAN TERBIT kolom OTONOMI DAERAH berjudul KOMNAS Usut Pemerkosa Oknum Bupati Oku Timur terbit hari Selasa tanggal 19 Januari 2010, 1 (satu) lembar photocopy kliping koran BERITA KOTA kolom HUKUM & KRIMINAL berjudul Korban perkosaan

Lalu terdakwa turun dari atas mobil dan menghampiri saksiAnsori, setelah bercerita sebentar dengan saksi Ansori kemudian terdakwa masukkembali kedalam mobil dan mengambil gulungan kertas didalam dasbor mobilmiliknya yang berisi 6 (enam) lembar gulungan fotocopy cliping koran HARIANTERBIT kolom OTONOMI DAERAH terbitan hari Selasa tanggal 19 Januari 2010berjudul KOMNAS USUT PEMERKOSAAN OKNUM BUPATI OKU TIMUR berisibahwa Bupati OKU Timur H.

Lalu terdakwa turun dari atas mobil menghampiri saksi Ansori setelahbercerita sebentar kemudian terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan mengambilgulungan kertas didalam dasbor mobil miliknya yang berisi 6 (enam) lembar gulunganfotocopy cliping koran HARIAN TERBIT kolom OTONOMI DAERAH terbitan hariSelasa tanggal 19 Januari 2010 berjudul KOMNAS USUT PEMERKOSAAN OKNUMBUPATI OKU TIMUR? berisi bahwa Bupati OKU Timur H.

BuhtiBahwa cara para terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi denganmenyebarkan kekhalayak ramai foto copy clipping Koran harian JURNALNASIONAL yang berjudul BUPATI OKU TIMUR DIADUKAN KEKOMNAS HAM dan foto copy clipping HARIAN TERBIT pada kolom OTONOMI DAERAH denganberjudul KOMNAS USUT PEMERKOSAAN OKNUM BUPATI OKU TIMURBahwa pada saat itu saksi masih mencalon sebagai Bupati Oku Timur Periode keIIBahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya penghinaan tersebut adalah saksiANSORI Bin H.KHOLIL,

kecuali tahu danmengenalnya= Bahwa akibat penghinaan terhadap saksi korban H.LHERMAN DERU, SH,MMmengalami kerugian baik secara moril, material dan anama baik korbanH.HERMAN DERU,SH,MM diminta masyarakat luas= Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut danbenar 1 (satu) lembar photo copy clipping Koran HARIAN JURNAL NASIONALberjudul BUPATI OKU TIMUR DIADUKAN KEKOMNAS HAM terbit tanggal 19Januari 2010 dan 1 (satu) lembar photo copy clipping Koran HARIAN TERBITkolom OTONOMI

Daerah;Bahwa berita tersebut diletakkan di kolom Otonomi Daerah berjudul KOMNASUsut Pemerkosa Bupati Oku Timur;Bahwa terdakwa mendapatkan kliping dari seseorang lakilaki yang tidak sayakenal pada saat hendak pulang ke Desa Kota Negara dan ditengah perjalanandihentikan oleh orang tersebut;Menimbang, bahwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannyaSebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa serta barang bukti yang

Pada Pasal 7angka (1) lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun2018 Termohon turut serta memasukkan Dana Otonomi Khusussebagai bagian dari lainlain pendapatan daerah yang sah dengannilai penggunaan dana otonomi khusus sebesarRp8.029.791.592.980,00 (delapan triliun dua puluh sembilan milyartujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh duaribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Putusan 48 P/HUM/2018tentang Pengelolaan Keuangan Aceh jelas menyatakanPenggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebihlanjut dengan Qanun. Artinya keterlibatan Pemohon (DPRA)bersama Termohon (Gubernur Aceh) dalam alokasi danpenggunaan Dana Otonomi Khusus' Aceh tidak dapatdikesampingkan oleh Termohon dengan menetapkan APBD melaluiPergub secara sepihak;6.

Khusus Padahal PenggunaanDana Otonomi Khusus Hanya Boleh Ditetapkan Melalui Perda(Qanun Aceh);Halaman 41 dari 76 halaman.

Bahwa ketentuan Pasal 279 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmenentukan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungankeuangan dengan Permintahan Daerah salah satunya adalahPemberian Dana penyelenggaraan Otonomi Khusus untukPemerintahan Daerah tertentu. yang ditetapkan dalamundangundang. Pemerintah Aceh termasuk salah satu yangmenerima dana otonomi khusus ini.

Artinya keterlibatan Pemohon (DPRA)bersama Termohon (Gubernur Aceh) dalam alokasi danpenggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh tidak dapatdikesampingkan dan Termohon semestinya tidak menetapkanalokasi dana otonomi khusus Aceh ke dalam Pergub AcehNomor 09 Tahun 2018;Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Pasal 7 angka(1) lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018dimana Termohon memasukkan Dana Otonomi KhususHalaman 43 dari 76 halaman.

pendidikan danpengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruantinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasanmimbar akademik serta otonomi keilmuan;(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelolasendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraanpendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdiankepada masyarakat;(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana darimasyarakat yang pengelolaannya dilakukanberdasarkan prinsip akuntabilitas publik;(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikantinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Sisdiknas,otonomi perguruan tinggi adalah dalam kerangka otonomikeilmuan dan pengelolaan lembaga.

Pengelolaan lembagasebagai otonomi perguruan tinggi adalah dalam kaitannyadengan kedudukannya sebagai pusat penyelenggaraanpendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepadamasyarakat.

Dalam konteks ini, otonomi perguruan tinggiadalah dalam bidang tri dharma perguruan tinggi;Bahwa konsep otonomi yang oleh Pemohon hendakdipersamakan dengan otonomi dalam kerangkapolitik,dalam hal ini mengenai konsep one man one vote dan oneperson one vote one value, maka nampaknya PemohonHalaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2014)telah keliru dan atau sesat (fallacy) karena menempatkanperguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahsebagai institusi politik.

Sehingga untuk pengisianjabatan pimpinan perguruan tinggi, Pemohon menghendakipenerapan otonomi perguruan tinggi dalam kerangka politik.Padahal otonomi perguruan tinggi tidak dapat dilepaskandengan konsep vertikal dalam satu organ penyelenggaraanpendidikan.