Palundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat4.

No.804/Pdt.G/2016/PA PalUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;3.

di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kalikedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka PengadilanAgama Blitar berwenang untuk memeriksa daan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki legal standingsebagaimana diatur Pg 5Nomor 7 Tahun 1989 feeab/Peradilan Agama yanUndang Nomor 3 Tali : 2g06 cay palUndang

Palundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan Penggugatmengenai alasan perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat buktisurat (bukti P) serta dua orang saksi.Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopiKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, bermeterai cukup dancocok dengan aslinya, isi

PalUndang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur salingmencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagaisuami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinanmerupakan belenggu bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhinorma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam KitabGhoyatul Marom yang diambil alin menjadi pendapat

PalUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon:Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,2. Menyatakan menetapkan Siti Halimah sebagaiPewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2019 di Palu karenasakit;3.

Put.No.620/Pdt.G/2017/PA Palundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3.

Putusaan No. 82/Pdt.G/2021/PA .PalUndang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain shugraa Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telahmembangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal149 R.Bg.

Menyatakan terdakwa HARUN MUHAMMAD NUR, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UndangHalaman 5 dari 10 halamanPutusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PT PALUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaanPrimair Penuntut Umum.Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa HARUN MUHAMMAD NURdengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan

di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kalikedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka PengadilanAgama Blitar berwenang untuk memeriksa daan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki legal standingsebagaimana diatur Pg 5Nomor 7 Tahun 1989 feeab/Peradilan Agama yanUndang Nomor 3 Tali : 2g06 cay palUndang

PalUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndangUndangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan tidak hadir.NhMengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.oO.

Putusaan No. 504/Pdt.G/2021/PA .PalUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dantidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka harus ditetapkanagar terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PT PALUndang

PalUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Menyatakan Terdakwa RM telah terbukti secara sah danmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhandengannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undangundang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UndangHalaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT PALundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnaksebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhnkan pidana penjara kepada Terdakwa

bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitumgugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 8 dari 10 hal.Put,No.331/Pdt.G/2018/PA PalUndang

PalUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebin dahuluakan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;Menimbang

No. 53/PDT/2015/PT PALUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, ParaPembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukanMemori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Para Pembanding semula para Tergugat tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Palu dan mohon agar supaya PengadilanTinggi:1. Menyatakan menerima pernyataan/permohonan banding = daripembanding /tergugat;2.

PALUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi HukumIslam;Bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, kKemudian dibacakansurat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil PermohonannyaPemohon , telah mengajukan alat bukti berupa :ll SURAT Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor /2010 tanggal 11Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palu Barat yang telah dicocokkan

PengadilanNegeri Buol, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing tanggal 28 Mei 2019 ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkandengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Mei2019 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingpada tanggal 22 Mei 2019, dengan demikian permintaan banding tersebutdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangHalaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 72/PID/2019/PT PALundang