peninggalan;Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragamaIslam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanyaberdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akanmenentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Z bin (A) berdasarkanhubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral/parental

ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki danperempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi HukumIslam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah,yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, pamandan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudaraperempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dariduda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral/parental

Hal inisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya berdasarkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dalamperkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Suharno binIskandar berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islam adalahasas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki danperempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat

(1) Kompilasi HukumIslam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah,yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, pamandan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudaraperempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari dudaatau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golongan ahliwaris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidak dibedakanuntuk

M Ali Jauhari berdasarkan hubungan darahatau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanHal 8 dari 13 hal.

.127/Pdt.P/201 7/PA.Mpw.antara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental

Oleh karenanya berdasarkan permohonan para Pemohon,Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahliwaris dari Faisal Firdaus bin Firdaus berdasarkan hubungan darah atauhubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan

hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, Saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas

H Z berdasarkanhubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki danperempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi HukumIslam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah,yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, pamandan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak

perempuan, saudaraperempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dariduda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golongan ahliwaris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidak dibedakanuntuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilan berimbang (asasproporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) dan peranan seorang lakilakiberbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhan nafkah untuk kehidupan keluarga(rumah tangga

Oleh karenanya berdasarkan permohonan para Pemohon,Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahliwaris dari Musa Muhammad Yatim bin Muhammad Yatim berdasarkanhubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan

Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PA.Ptk.anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban

Oleh karenanya berdasarkan permohonan paraPemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yangmenjadi ahli waris dari Hamzah DL bin Daeng Lebeng berdasarkan hubungandarah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan

hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas

peninggalan;Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragamaIslam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanyaberdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akanmenentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari B binti S berdasarkan hubungandarah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral / parental

waris tidak dibedakan antara lakilaki danperempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi HukumIslam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah,yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, pamandan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudaraperempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dariduda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental

No. 94/Pdt.P/2019/PA.Ptk.menjadi ahli waris dariAlmarhum Gusti Idris berdasarkan hubungan darahatau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, Saudara lakilaki,

paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) danperanan seorang lakilaki berbeda dengan perempuan

Adam berdasarkan hubungan darah atauhubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak

perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) danperanan seorang lakilaki berbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhannafkah untuk kehidupan keluarga (rumah tangga

Ellyne Dwi Poespasari yang adalah seorang peneliti serta dosenHukum Adat dan Hukum Waris Adat dari Universitas Airlangga dalamBukunya berjudul Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesiamengatakan bahwa, Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral dianutoleh daerah seperti di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh,Sumatera Selatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, danLombok.* Lebih lanjut Ellyne Dwi Poespasari mengatakan bahwa SistemKekerabatan Parental atau Bilateral (duasisi)

PadahalMinahasa memegang prinsip sistem kekerabatan Bilateral/Parental (Lihaturaian diatas).Majelis Hakim judex facti tidak mempertimbangkan di bagian ini bukti SuratP2, P5, P9, dan P10 dari PEMBANDING. Tetapi justru) anehnyamempertimbangkan buktibukti tersebut di bagian lain (Bagian apakahobyek sengketa merupakan milik yang sah dari para penggugat) khususnyabukti P2, P5, P9, P10 dan Pi1il (VIDE Putusan Nomor82/Pdt.G/2018/PN.Mnd halaman 3940).

Fotocopy prospek 19 Wilayah hukum adat dilihat dari menguatnya systemkekerabatan parental, bilateral dalam bidang hukum keluarga oleh HelwanKasra, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (LP2);3. Fotocopy Sistem kekerapan orang Minahasa (LP3);4. Fotocopy karya ilmiah suatu tinjauan terhadap tanah tanah milik Adat dikabupaten Minahasa oleh NELLY PINANGKAAN, SH.MH, DepartemenPendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado 2018(LP4);5.

Ellyne Dwi Poespasari yang adalahseorang peneliti serta dosen Hukum Adat dan Hukum Waris Adat dari UniversitasAirlangga dalam Bukunya berjudul Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat diIndonesia mengatakan bahwa, Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral dianutoleh daerah seperti di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, SumateraSelatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Lebih lanjutEllyne Dwi Poespasari mengatakan bahwa Sistem Kekerabatan Parental atauBilateral (duasisi) adalah sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua atauHalaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT MND.garis dua sisi (bapakibu) dimana kedudukan lakilaki dan perempuan tidakdibedakan dan susunan kekerabatan Parental salah satunya terdapat dimasyarakat Sulawesi.Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan artikel hasil penelitian olehPriscilla Agnes dikatakan bahwa Orang Minahasa memegang

peninggalan;Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragamaIslam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanyaberdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akanmenentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari SI bin S berdasarkan hubungandarah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral/parental

ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki danperempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi HukumIslam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah,yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah, anak lakilaki, saudara lakilaki, pamandan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudaraperempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dariduda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral/parental

peninggalan;Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan denganpewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadiahli waris, oleh karenanya berdasarkan permohonan Para Pemohon, MajelisHakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisdari Pewaris berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental

waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental

mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengaturbeberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyaihubungan darah atau hubungan perkawnan dengan peweris, beragama Islamdan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam mengenal asasbilateral/parental

Maksud asas bilateral/parental adalah dari segikeahliwarisan tidak dibedakan antara lakilaki dan perempuan, sedangkanHal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PA.Mab.maksud asas ijbari adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya(atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris,karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli warisatau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahliwaris, sebagaimana disebutkan

Amin berdasarkan hubungan darahatau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, Saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak

perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) danperanan seorang lakilaki berbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhannafkah untuk kehidupan keluarga (rumah tangga

hartapeninggalan;Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan denganpewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadiahli waris, oleh karenanya berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakimdalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dariSrp bin M berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental

waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental

Muhammad Ali Abdullah Sani, SH bin Abdullahsani berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, Saudara lakilaki, paman dan kakek, dan

golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) danperanan seorang lakilaki berbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhannafkah

Oleh karenanya berdasarkan permohonan paraPemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yangmenjadi ahli waris dari Komariah binti Bahari berdasarkan hubungan darahatau hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan

darah, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas

Oleh karenanya berdasarkan permohonan paraPemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yangmenjadi ahli waris dari Salim bin Rahim berdasarkan hubungan darah atauhubungan perkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalamIslam adalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakanantara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan darah

, yaitu golongan lakilaki yang terdiri dari ayah,anak lakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek, dan golongan perempuanyang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanHal 11 dari 15 hal.

Oleh karenanya berdasarkan permohonan para Pemohon,Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahliwaris dari Mohammad Said Jafar berdasarkan hubungan darah atau hubunganperkawinan;Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islamadalah asas bilateral / parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara lakilaki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli warisberdasarkan hubungan

Penetapan No.0076/Pdt.P/2016/PA.Mpw.yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sertaberdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral / parental golonganahli waris lakilaki maupun golongan ahli waris perempuan samasama tidakdibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilanberimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) danperanan seorang lakilaki berbeda dengan perempuan