tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana dan membebaskan Terdakwa Ahmad Yasin dari dakwaanPrimair Pasal 2 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun = 2001 tentangPemberantasaan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan Terdakwa Ahmad Yasin bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

0.01 gram, 2 (dua) pelastikkosong, dan 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipa kaca bekas pakaisabusabu, dikarenakan barang bukti tersebut adalah illegal dan dilakukanuntuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam pemberantasaan

BUKTI SEHINGGABAPA MAU MINTA KTP LAI;Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.00wit saksi sementara berada di balai Desa Wakarleli tepatnya di depan pintudan kemudian datang 4 (empat) orang yang mengaku bersal dari KPKsetelan di beritahu oleh KAUR PEMBANGUNAN saudara RUDOLOF JMANDAKA,dan saya mengatakan kepada saudara RUDOLOF J MANDAKAuntuk mempersilanhkan mereka (Tim) KPK untuk masuk,kemudian saatbertemu dengan saksi saudara ABRAHAM mengatakan KAMI DARI KPK(KOMISI PEMBERANTASAAN

rumahbersamasama dengan para terdakwa lalu saksi LUMOSTERD H.TETRAPOIK meminta saudara sekdes BRURI SIAMILOY untukmemberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan uangditerima oleh terdakwa 1 ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY;Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITpara terdakwa menuju ke balai desa Wakarleli langsung menemui saksiMARNEX BENJAMIN TANODI, S.Pd selaku Kepala Desa Wakarleli,selanjutnya Terdakwa 1 ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY mengakuKAMI DARI KPK (KOMISI PEMBERANTASAAN

H.TETRAPOIK meminta saudara sekdes BRURI SIAMILOY untukmemberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan uangditerima oleh terdakwa 1 ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY;Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITpara terdakwa menuju ke balai desa Wakarleli langsung menemui saksiHalaman 102 dari 121 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN SmlMARNEX BENJAMIN TANODI, S.Pd selaku Kepala Desa Wakarleli,selanjutnya Terdakwa 1 ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY mengakuKAMI DARI KPK (KOMISI PEMBERANTASAAN

Menyatakan terdakwa AHMAD YASIN bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;3.

Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN, SE. bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YASIN, SE. dengan Pidanapenjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masapenahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan penjara;.4.

Menyatakan terdakwa AWALUDDIN, S.P tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuaidalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 joUU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidanakorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan membebaskanterdakwa AHMAD YASIN dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana; nanan nananHim. 35

Put.Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSBahwa Terdakwa AWALUDDIN,S.P. berdasarkan faktapersidangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuaidalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindakpidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana denganancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasaan tidak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan:1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulang!perbuatan tersebut;3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;4.

yang seringanringannya, dengan pertimbangan bahwaterdakwa mengakui dan menyesali perouatannya, terdakwa tidak mempersulitpemeriksaan perkaranya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung matapencaharian keluarganya, terdakwa adalah korban dari peredaran narkotikadengan status pengguna untuk diri sendiri, mestinya lebih tepat untukdirehabilitasi, dan pidana penjara yang lama bagi pengguna narkotika bukansebagai solusi utama dalam pemberantasaan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hikmaluddin Bin Hayyung, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutamapula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Terdakwa, denganmaksud agar setelah Terdakwa menjalankan pidananya, mereka dapat hidupbermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadapTerdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintahtentang pemberantasaan

tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidanganberupa : Kayu Olahan Jenis Rimba Campuran Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cmsebanyak 248 picis atau sama dengan 3,9680 m; 1 (satu) unit Mesin gergaji Merk STIHL.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah yang gergaji yangmerupakan alat yang digunakan untuk memotong kayukayu hutan tersbutdan Kayu olahan jenis Rimba campuran adalah kayukayu yang di tebangoleh Terdakwa yang mana berdasarkan Undangundang No 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasaan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sitti Hadija Binti Nasaruddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

berdasarkan UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan telah dilakukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkanakan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkanagar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasaan

Menyatakan terdakwa AHMAD YASIN bersalah melakukan tindak pidanakorupsi Sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YASIN dengan Pidana penjaramasing masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan denganmasa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan penjara;4.

Sinar Baru dengan rekaanan Putra.oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia PengadilanTinggi Makassar :1.2.Menerima permohonan banding kami selaku Jaksa Penuntut Umum.Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN, SE. bersalah melakukan tindak pidanakorupsi Sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YASIN, SE. dengan

Terdakwa DJATMIKO WIWOHO Bin LUWARNOJOYO PRAYITNO selaku Kepala Desa Ciampel tersebut PemerintahKabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 30.507.500, (tigapuluh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa DJATMIKO WIWOHO Bin LUWARNO JOYOPRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan

Menyatakan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG bersalah melakukantindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindakpidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;3.

perlu terlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan bagi diri terdakwa ;HalHal yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampelestarian hutan negara;HalHal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaikiperbuatannya dikemudian hari;e Tedakwa merupakan tulang punggung keluarga;Memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang No. 18 tahun 2013tetang Pencegahan dan Pemberantasaan

Menyatakan terdakwa AWALUDDIN, S.P tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuaidalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 joUU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidanakorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan membebaskanterdakwa AHMAD YASIN dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPIdanas) 2 22 on nnn een nner

kebiasaan sipelaku dan juga masyarakat tentunya sehingga pelakuTindak Pidana Karupsi akan terus bertambah.Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusanhakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidanakorupsi tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya.Bahwa Terdakwa AWALUDDIN,S.P. berdasarkan faktapersidangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuaidalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.2.4.Membebaskan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG dari dakwaan Pasal2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dalamdakwaan Primal ;Menyatakan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG bersalah melakukantindak pidana korupsi Sesuai dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

Pasal 83 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan Pemberantasaan Perusakan hutan Jo.

ditangkap oleh pihakKepolisian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan di susun berbentuk alternative yaitu:Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 15 Juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan