Ditemukan 156 data
11 — 6
Kutai Karta Negara Kalimantan timurBahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakimmenunjuk halhal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di muka;Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 30 Desember 2015Februari 2015 Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun Penggugattelah dipanggil sebagaimana relas panggilan pada tanggal 17 Oktober 2014, danjurusita pengganti Pengadiloan
1.Masrani bin Jali
2.Sugiarti binti Binarno
11 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulakan permohonon Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama (NUR AMELIA binti MASRANI, lahir di Banjarmasin, pada 20 Mei 2000, SELLY ANGGRAINI binti MASRANI, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 23 Mei 2003 dan NELLA KARIMA binti MASRANI, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01 Juli 2005) adalah anak Pemohon I (MASRANI bin JALI) dan Pemohon II (SUGIARTI binti BINARO);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadiloan Agama Banjarmasin untuk
WA ODE ILAIHI
30 — 8
yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal22 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadiloan Negeri Rahadengan Reguster perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Rah, tertanggal 22 Juli2019, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa hingga saat ini sehubungan dengan meninggalnya SuamiPemohon tersebut belum pernah diterbitkan Pencatatan / Kutipan AktaKematiannya;e Bahwa untuk memperoleh Pencatatan / Kutipan
22 — 4
mengalami keterlambatan selama lebih darisatu tahun sejak kelahirasnnya; Bahwa sesuai ........Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangKependudukan , pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Negadilan Negeri;e Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut , oleh karena sudah diluar tenggangwaktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan , maka haruslah terlebihdahulu memperoleh penetapan dari Pengadiloan
AHMAD
22 — 2
Surat Permohonan tanggal 9 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadiloan Negeri Kraksaan pada tanggal 09 Nopember 2018dalam register Nomor : 111/Pdt.P/2018/PN.Krs. yang diajukan oleh :AHMAD, bertempat tinggal di Dusun Pao Rt.007 Rw.002, Desa Blado Wetan,Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu ditetapkanhari siding sebagaimana tersebut di bawah ini ;Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (3)
8 — 4
No 0843/Pdt.G/2014/PA Skgdengan resmi dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 17 Oktober2014, dan jurusita pengganti Pengadiloan Agama sengkang atas nama GustiHasan SH. bertemu langsung dengan PenggugatMenimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan jurusita penggantimemanggil penggugat kedua kalinya untuk datang menghadap dalam sidang padatanggal 18 Februari 2015;Menimbang, bahwa pada harisidang tanggal18 Februari 2015 tersebutPenggugat tetap tidak hadir ddalam sidang meskipun telah dipanggil
Hanafia
19 — 11
tahun tanggal lahir 31 Desember 1963,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanLandak No. 4 Kelurahan Raha III, Kecematan Katobu,Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri TersebutSetelah mempelajari permohonan Pemohon;Setelah memperhatikan bukti Surat dan mendengarkan keterangan saksisaksiyang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal30 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadiloan
8 — 3
Kepaniteraan Pengadiloan Agama Tuban Nomor: 141/SK/2012 tanggal 11 April 2012, sebagai "Penggugat",MELAWANNAMA TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Tukang las, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Babat,Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memilih berdomisili di Dusun BanjarRT 04 RW 01, Desa Banjar, Kecamatan Widang, kabupaten Tuban, sebagai"Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
1.Ramadhani bin Masrani
2.Ismi Puteri Arini binti Muhammad Isfandiar
21 — 5
MENETAPKAN
- Mengabulakan permohonon Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama (Jihan Kayla Amira binti Ramadhani, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15 Juni 2014), adalah anak Pemohon I (Rahmadhani bin Masrani) dan Pemohon II (Ismi Puteri Arini binti Muhammad Isfandiar);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadiloan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan anak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
ALADIN SUKMA
80 — 28
Bahwa dari perkawinan ANDI RAFID dan DG.MABERE telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANDIBATARALANGI yang lahir di Watoba 30 April 2000;3, Bahwa oleh karena ANDI RAFID adalah pamanmertua dari orang tua Pemohon/Wali yang bernama ALADINSUKMA;4, Bahwa oleh karena ANDI BATARALANGI sedangmengikuti tes Calon Bintara (CABA) di Kabupaten Maluku Tenggara dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes Calon Bintara (CABA) dari anak tersebut, maka diperlukan Surat PenetapanWali dari Pengadiloan Negeri
AMRIN
46 — 11
Ringgi, lahir di Lakarinta, umur 21 tahun tanggal lahir 12 Juli1998, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal diJalan Ghone Balano, Kecamatan Duruka, KabupatenMuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri TersebutSetelah mempelajari permohonan Pemohon;Setelah memperhatikan bukti Surat dan mendengarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadiloan
WIDIE FEBRIYANI
28 — 11
PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara permohonan;Telah memperhatikan suratsurat bukti dan telah pula mendengarkanketerangan Pemohon serta keterangan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surattertanggal 14 Pebruari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadiloan NegeriJakarta Selatan pada tangal 14 Pebruari 2019 dengan Register Perkara Nomor262/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, telah menge mukakan sebagai berikut :BahwapemohonadalahWarga
37 — 14
sependapat dengan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut, karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan sertaalasanalasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantumdan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan dasar dalam pertimbagan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadiloan
Wilson Ahmad Wildan
24 — 14
Agung Raya No. 44 Rt.009/07Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dalam hal inidisebut sebagai : PEMOHONPENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara permohonan; Telah memperhatikan suratsurat bukti dan telah pula mendengarkanketerangan Pemohon serta keterangan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surattertanggal 23 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadiloan NegeriJakarta Selatan pada tangal 29 Oktober 2018 dengan
26 — 9
mengalami keterlambatan selama lebih darisatu tahun sejak kelahirasnnya; Bahwa sesuai ........Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangKependudukan , pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Negadilan Negeri;e Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut , oleh karena sudah diluar tenggangwaktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan , maka haruslah terlebihdahulu memperoleh penetapan dari Pengadiloan
10 — 2
Pengadilan Agama Bandung, maka dengan didasarkanpada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bandungberwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonanPemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukanmediasi, Pengadiloan
12 — 1
kepada Majelisuntuk menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana teruraidalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan,menurut ketentuan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadiloan
23 — 5
tanggal 16September 2009 ;Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, terdapat kekeliruan/salahtulis, yakni bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis Ine MaraSari, perempuan dari suami isteri : Kirno dan Nurhayati, sedangsebenamya harus tertulis Ine Simahara perempuan, dari suamiisteri : Kirno dan Nurhayati ;Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan aktakelahiran untuk keperluan sekolah dan lainlain ;Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak Pemohontersebut harus ada penetapan dari Pengadiloan
42 — 22
Putusan No.751/Pdt.G/2020/PA.Blkpengadilan karena tergugat tidak bisa lagi menerima nasihat darinyasebagai paman11.bahwa oleh tergugat tidak mau menyelesaikan masalah maharpenggugat secara kekeluargaan maka penggugat memandang bahwapenyelsaian harus ditempuh melalui pengadiloan AgamaBulukumba,dengan pengharapan pengadilan Agama Mempertemukan kamikedua belah pihak selanjutnya mengadili dan memutus perkara sesuaihukum yang berlaku;12.
12 — 1
kepada Majelisuntuk menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana teruraidalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan,menurut ketentuan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadiloan