Tidak dapatdibenarkan apabila penilalan tersebut didasarkan kepada keyakinanlebin dahulu, baru kKemudian dicari alasan pembenaran dengan dasarperaturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime.

perselisihan, hanya saja orangPemohon memang pernah datang ke rumah orang tua Termohom.menyampaikan "antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keco dan sebaiknya antara Pemohon dan Termohon bercerai saja," hal mana %Semembuat Termohon malu apalagi hal tersebut terdengar hingga ke tetangga; 40.Bahwa Permohonan Pemohon pada posita angka 8 tidak benar, bahwaTermohon belum pernah mengatakan sepakat untuk bercerai denganPemohon,41.Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 9, dalam hal ini Termohonmenyerahkan penilalan

#Bahwa pada pokoknya Tergugat V membantahdan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat V dengan alasan sebagai berikut:Bahwa ParaPenggugat dalam dalil gugatannya halaman 11 angka 29 mendalilkan bahwa TergugatV tidak berkompeten dan tidak profesional untuk melakukan penilalan, hal inidapat dilihat dan diketahui dalam tindakan pada saat melakukan penilaianpengadaan tanah di objek tanah Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat Vdalam

melakukan penaksiran tidak ada memperkenalkan diri ataupun memberitahukanuntuk tujuan apa mendatangi tanah dan tanaman Para Penggugat, dan atas tindakanpenilalan yang dilakukan oleh Tergugat V ke objek tanah Penggugat I danPenggugat II sudah pasti Tergugat V tidak ada membuat SURAT BERITA ACARA HASILPENILAIAN ataupun surat lain yang berkaitan dengan hash penilalan di objek tanahmilik Para Penggugat untuk diserahkan ataupun ditanda tangani oleh Penggugat Idan Penggugat II.Bahwa apa yang didalilkan

Tergugat Vmelaksanakan kewenangannya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor:HK.02.03/440357/0101551 tanggal 21 Oktober 2016 antara Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Jalan Tol Pekanbaru 1 Kandis Dengan KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan Cabang Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk pekerjaanPengadaan Jasa KonsultanPenilaian Jasa Konsultan Penilalan Harga Tanah (Appraisal) Kelurahan MinasJasa, Kelurahan Kandis Kota dan Desa Kandis Kabupaten Siaki .Bahwa Tergugat Vsebagai Penilai Publik sudah

yang sama atau setara dengantanaman yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian,dengan pertimbangan biayabiaya yang dikeluarkan untuk pengadaaan suatu tanaman.Bahwa berkenaan dengan objek perkara aquo, Tergugat V dalam melaksanakanpenilaian, yaitu dalam penghitungan Nilai Penggantian Wajar (NPW) sudah dihitungberdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Petunjuk Teknis (Juknis) SPI306.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 13 angka 31 mendalilkan bahwahasil penilalan

Tergugat dalammelaksanakan Penilaian atas objek perkara aquo sesuai dengan Surat PerjanjianKerja yang mengacu dan berpedoman kepada Kode Etik Penilai indonesia (KEPI) &Standar Penilalan Indonesia (SPI) dan berdasarkan kepada Petunjuk Teknis(Juknis) SPI 306.Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya halaman 13angka 32 mendalilkan Tergugat V teIah mengeluarkan dan menetapkan hasilpenilaian terhadap harga tanah serta tanaman Para Penggugat tidak sesuai denganharga pasar dilokasi pengadaan tanah

:Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, sangatlah jelas bahwa JudexJuris telah melakukan penilalan pembuktian di persidangan, dan bukanHalaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.SusHKI/2017tentang penerapan hukum. Hal ini jelas merupakan kekeliruan yang nyata;.

TERGUGAT tidakmemiliki kewajiban untuk meminta persetujuan PARAPENGGUGAT terlebih dahulu atas Nilai Limit tersebut.NilaiLimit ditentukan berdasarkan penilalan oleh Penilai ataupenaksiran oleh Penaksir/ Tim Penaksir.dengan demikian,sangat jelas bahwa penentuan Nilai Limit yang dilakukan olehHalaman 17 dari 25 halaman, Putusan No.35/Padt/2018/PT SMGTERGUGAT adalah sah menurut hukum karena Nilai Limit telahditentukan berdasarkan peniiaian Penilai.SEHINGGA MENAMBAH RENTETAN ALASAN DANTERKESAN MENGADAADA

atau melakukan kegiatan dalamwilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupunbersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahadalam bidang ekonomi;Halaman 4 Putusan No. 160/Pdt/2018/PT SMGBahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)adalah instansi vertikal DJKN yang dipimpin oleh seorang kepalakantor setingkat Eselon Ill, berbeda di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, tugasnya:Melaksanakan pelayanan kekayaan di bidang negara, penilalan

Sombolinggi;Bahwa, lagi pula alasanalasan kasasi dari para Pemohon Kasasi adalahmengenai penilalan terhadap hasil pembuktlan yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, halaman tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalalan dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalalan

Dalam pelaksanaan penilaian, KJPP bertindaksecara objektif, independen, dan memiliki Kompetensi selaku Penilai,karenanya penilalan yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.. Bahwa sesuai Pasal 49 PMK Petunjuk Pelaksanaan lelang disebutkanbahwa: "Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, LelangEkseku.si Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limitditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi".

Berdasarkan penjelasan diatas, terbukti bahwa penilalan atas AgunanKredit Penggugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalamPMK Pelaksanaan Lelang, karenanya Posita Penggugat pada halaman4 butir 12 sampai dengan 17 tentang penilaian agunan haruslah ditolakkarena mengada ada, tidak berdasar dan akan Tergugat buktikannantinya dalam sidang pembuktian.13.

dilakukan oleh penggugat sendiri selakudebitur Tergugat I;e Bahwa berdasarkan prosedur Tergugat I sudah melakukanpenyampaian surat peringatan karena hal tersebut merupakan suatuketentuan yang dipersyaratkan juga oleh Tergugat II;Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Sda 10101112131415e Yang dimaksud penggabungan dan hal yang tidak dibenarkan tersebutdalam gugatan menurut Tergugat I tidak berdasar hukum yang jelasdan tidak dapat dibuktikan.e Pernyataan yang menyatakan penilalan

dan tidak memenuhi syarat :Bahwa gugatan a quo menyangkut tentang dugaan adanya "kegagalanbangunan" Sebagai demikian, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,yakni Pasal 25 (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi kegagalan bangunan harus "dinilai danditetapkan oleh (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalambidangnya dan mampu memberikan penilalan

sebenarnya produk susuformula yang benarbenar aman untuk dikonsumsi, dengan demikian hakkonsumen memang benarbenar telah dilanggar, yakni untuk memperolehinformasi yang benar, jelas dan jujur atas suatu produk yang akandikonsumsi, sehingga berakibat Pengugat dan/atau konsumen mengalamikerugian ;Telah terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum, karenadengan pertimbangan hukum yang demikian menjadi tidak jelas kepentingansiapa yang telah dirugikan dan hal tersebut membuat bias dalammenentukan penilalan

barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atauMerupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil ataupengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yangrelatif stabil ; atauPekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan denganpenggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya ; Bahwa di dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatuproyek memiliki Suatu prosesproses yang harus dipenuhi, yaitu sebagaiberikut :> Penilalan

No. 83 PK/Pid.Sus/2013Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan denganpenggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya ;Bahwa di dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatuproyek memiliki suatu prosesproses yang harus dipenuhi, yaitu sebagaiberikut :> Penilalan kualifikasi ; Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut :* panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untukmengajukan penawaran

Putusan Nomor 159/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalampenyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Majelis juga berpendapat bahwa penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jasaperdagangan sebagaimana penilalan Terbanding namunmerupakan transaksi jual beli atau perdagangan barang berupapupuk, sesuai dengan bukti perjanjian antara

Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telahdilaksanakan oleh Riris Aritonang, SE secara nyata dapat dipertanggungjawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilalan Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Riris Aritonang, SE, jangka waktupenilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilai ratarata 84,25 (Baik) ;Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010ERTY PANENT, SE:1.

Padahal pertimbangan hukum HakimPengadilan Tingkat Pertama tersebut, nyata nyata putusan yang tidak benar.Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim punya pertimbangan hukum sendiriyang lebih komprehensif dan profesional dalam memberikan penilalan terhadapkeberatankeberatan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat IIIbukan hanya mengutip pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama saja.

Bahwa "Tergugat III" dalam memberikan fasilitas pinjaman KPR tersebutdengan sengaja melanggar dan mengabaikan prinsip kehatihatian Bankyang diamanatkan oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dengantidak terlebin dahulu melakukan penilalan langsung di tempat dimana tanahyang dijadikan agunan tersebut berada, tidak melakukan kiarifikasi dataHalaman 4 dari 34 hal. Put.

lelang dan menyatakan Terlawan telah melakukan TindakanMelawan Hukum ;Bahwa Penetapan Penilaian Limit Lelang diatur dalam Pasal 36 ayat (6)Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yangmenyebutkan "Dalam hal LelangEksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit Lelang paling sedikitRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan olehPenjual berdasarkan hasil penilalan

No. 24 PK/Pid.Sus/2014adanya suatu kekeliruan hakim yang nyata, hal ini terlinat dari beberapa halsebagai berikut :> bahwa dalam memberikan penilalan atas unsur setiap orang dari Pasal3 juncto Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP hanyalah sebatas sebagai subyek hukumyang atas perbuatan yang dilakukan dipandang mampu untukmempertanggung

Putusan Nomor 414 K/TUN/2016oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya begitu juga terhadap permohonan penundaan pelaksanaanSurat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo haruslahdinyatakan ditolak dengan tidak ada penilalan sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewifs) dari pihak Penggugat;"Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I.

HakimHakim padaMahkamah Agung RI dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum materiil maupun formal sebagaiberikut :Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini pada tingkatkasasi telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan menyatakan dalildalilyang disampaikan Pemohon PK dalam memori kasasinya tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi dengan alasan dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon PK telah menyangkut penilalan