milik saksi korban HILMAN SIDIK tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa faktafakta yang terungkapdalam persidangan dihubungkan dengan unsurunsur yang terkandung dalamHalaman 25 dari 29 halaman Putusan No.286/Pid.B/214/PN.Grtdakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaMajelis Hakim sependapat dengan uraian unsurunsur sebagaimana dalamtuntutan Penuntuut

YUSNI Bin NILO untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau PenasihatHukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum denganalasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan Penuntuut Umum tetap padatuntutan pidananya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada

Membebani terdakwa SUANDI ALIAS SANDI BIN AMIR untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( dua ribu rupiah)Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau PenasihatHukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum denganalasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan Penuntuut Umum tetap padatuntutan pidananya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap

Perpanjangan penahanan oleh Penuntuut Umum tanggal 28 Agustus2014 Nomor : B1675/ N.7/Fd.1/08/2014 sejak tanggal 4 September 2014samai dengan tanggal 13 Oktober 2014;. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu tanggal 1 Oktober 2014Nomor : 24/Pen.Pid. Sus./TPK/X/2014/PN.Bgl sejak tanggal 12 Nopember2014;.

Alias SAHARUDDIN BIN HALIM untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)Setelan mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga untuk mencari nafkah untuk isteri dan anak, Terdakwa merasamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN BarSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntuut

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan Penuntuut Umum dan menyatakan bahwatuntutan Penuntut Umum terlalu Tinggi;2. Bahwa terdakwa mengakui' terus terangperbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangiperbuatannya, serta terdakwa mempunyai tanggungjawab seorang istri dan anakanak yang masih kecil;3.

memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa oleh PaniteraPengadilan Negeri Meulaboh tanggal 24 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding bertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Maret 2016 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa PenuntutUmum oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntuut

Imei : 864315049604256 SANDI 120493, yang disita karena menurutAfif Setiawan, S.H. dan saksi Faisal Dermawan dipergunakan untuk komunikasimengenai sabu antara Terdakwa dengan saudara Rian (DPO);Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidanganberupa 1 (satu) Unit HP OPPO warna Biru nomer SIM 085849480610, dan No.Imei : 864315049604256 SANDI 120493, dipersidangan oleh Penuntuut Umumdiperlinatkan kepada para saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwabarang bukti HP tersebut adalah milik

Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 Tahun 1956,pasal 1 dan pasal 2, maka pemeriksaan perkara pidana ini dapat dipertangguhkan atau dihentikanhingga ada putusan perdata mengenai status kepemilikannya.Bahwa berdasarkan halhal yang kami uraikan diatas, maka kami dengan segala hormat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sela sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadapSurat Dakwaan Jaksa Penuntuut

Membatalkan atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin pada PengadilanNegeri Batulicin Nomor: 52/ Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 21 Juli 2017,sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaanHalaman 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT.BJMMengadili sendiri:Membebaskan Terdakwa II SARNADI als RUDI Bin BIYANTO danTerdakwa Ill MUHAMMAD QOMARUDDIN als DANU als SIGIT Bin HKHATAM dari segala dakwaan dan atau tuntutan Jaksa penuntuut umumterhadap Terdakwa.AtauMohon memberikan putusan yang seadiladilnya

tidak menjalankanusaha tersebut sebagaimana mestinya dan terdakwa tidak memberikankeuntungan sesuai dengan yang dijanjikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaunsur ke3 telah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa faktafakta yang terungkapdalam persidangan dihubungkan dengan unsurunsur yang terkandung dalamdakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaMajelis Hakim sependapat dengan uraian unsurunsur sebagaimana dalamtuntutan Penuntuut

KEPADA BARANGSIAPA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA551. 1 (satu) Unit Smartphone Merek Samsung Tipe Samsung Galaxy A03S, Nomor Handphone 08122191205, Nomor Model SM-A037F/DS, Nomor Serial : R9Rt.502WHFE, Imei Slot 1 : 350208110473969 Imei Slot 2 : 359153730473968, dengan akun Email yang terdaftar di Playstore : m.usep8966@gmail.com password lupa dan Nomor Handphone yang terkait dalam Akun Email : 08122191205, Nomor handphone yang terdaftar pada Aplikasi Whatsapp : 08122191205 ;DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUUT

UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA USEP SAEFUDIN 552. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 230 Warna Hitam Silver dengan Nomor Handphone : 085221751965, Nomor Seri : V13.00.11, Nomor Model : RM-1172 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA USEP SAEFUDIN 553. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggal 12 Januari 2017 ;554.