Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2002
Tanggal 26 September 2007 — NUGRAHA MITRA JAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NUGRAHA MITRA JAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Waginodiserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahHal. 3 dari 7 hal. Put. No. 184 K/TUN/2002Propinsi Jawa Barat di Bandung dan telah memberikan keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengusaha PT. Nugraha MitraJaya dengan alamat Jalan Pembangunan II No. 23 Tangerang denganSdr. Wagino dengan alamat Jalan Daan Mogot No. 19 Lantai IIl, Grogol,Jakarta terhitung akhir bulan Agustus 1999;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-12-2009 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2009
Tanggal 2 April 2012 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK vs 1. P4P, 2. DIAH KURNIAWATI, SE. DKK;
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177K/TUN/2002
Tanggal 26 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TARAMULTI MANDIRI
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. TARAMULTI MANDIRI
    Sinamartin mengadukan hal tersebut kepadaPegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kotamadya Tangerang dan atas anjuran Pegawai Perantara juga tidak adakesepakatan maka masalah ini diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat Bandung. Sesuai denganprosedur dan putusan yang telah dikeluarkan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat Bandung No. 403/U/12/IX/2000tanggal 27 September 2000 yang berbunyi :1.
    Sinamartin sendiri telahmengakui adanya masa evaluasi selama 6 bulan merupakan fakta dankemudian menolak mengingkari pengakuan sendiri;Hal ini sebenarnya Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dapat menilainya sebagai bukti bahwa sebagai karyawanSdr. F. Sinamartin sangat tidak bisa dipercaya apalagi bagi seorangdengan jabatan penting dalam perusahaan nilainilai seperti tersebut adaHal. 3 dari 11 hal. Put.
    Sinamartin telah terungkap dalampersidangan baik di Perusahaan, maupun dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Bandung dan di PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) namun tidakdikembangkan sebagai suatu ungkapan bukti ketidak jujuran sepertiditutup kKemudian diungkapkan kekeliruan Penggugat dalam hal proseduryang ditempuh diharuskan membayar pesangon dan gaji berjalan selama6 bulan 100% kepada karyawan;Bahwa masa kerja yang ada untuk karyawan F.
    Sinamartin telah memutarbalikan fakta dalamkesempatan yang sangat penting sekalipun, terutama dalam sidangPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Perantara; Bahwa pekerja Sdr. F. Sinamartin bekerja hanya 6 bulan dan Penggugat harus membayar gaji 6 bulan selama tidak bekerja ditambah 2bulan pesangon dan 15% perumahan dan pengobatan, hal tersebutsangat tidak wajar. Penggugat (Pengusaha) tidak berkewajibanHal. 5 dari 11 hal. Put.
    F.Sinamartin telah bekerja di tempat lain; Maka dengan demikian putusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) No. 4933/178/249/PHK/04.2001tanggal 2 April 2001 adalah tidak benar/tidak sah dan batal demihukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143K/TUN/2002
Tanggal 13 Februari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ), ; PT. BAYUADJI NUSANTARA INDUSTRIES,
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P ), ; PT. BAYUADJI NUSANTARA INDUSTRIES,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329K/TUN/2007
Tanggal 12 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ; PT. SINAR TUNAS
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ; PT. SINAR TUNAS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-04-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2006
Tanggal 10 April 2007 — DERAZONA AIR SERVICE ; SRI IRVIATI WAHYUNI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. TATA UPADI PRATAMA,
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DERAZONA AIR SERVICE ; SRI IRVIATI WAHYUNI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. TATA UPADI PRATAMA,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218K/TUN/2006
Tanggal 10 Juni 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ) ; Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE ; PT. KALTIM PRIMA COAL
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P ) ; Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE ; PT. KALTIM PRIMA COAL
    PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN' PERBURUHAN PUSAT ( P4P), berkedudukan~ di JalanJend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANG ADI IB,SH. Pegawai Kepaniteraan P4P Pusat, berkantor JalanJend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ;ll. Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE. , bertempat tinggaldi SBHE7 Anyelir, Panorma Rt.3 , Swarga BaraKutai Timur, Kalimantan Timur, Pemohon Kasasi danIl, dahulu Tergugat Tergugat Intervensi ;melawanPT.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat/ Tergugat Nomor : 1320/825/527/XVIII/PHK/72003 tanggal 23 Juli 2003 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat/P4 Pusat untuk menerbitkan suratKeputusan baru yang berisi :. Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 560/5555/02/UPTD.P4D/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 ;4.
    Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.1320/825/527/XVIII/PHK/72003 tanggal23 Juli 2003 tentang penolakan iizin Pemutusan Hubungan Kerjaantara Sdr. Fadli Rifwan Lubis dengan PT. Kaltim Prima Coal ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan yang baruyang berisi memberi izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada PT.Kaltim Prima Coal dengan Pekerja Sdr.
    pelaksanaan hukum yang berlakuseperti yang dimaksud dalam pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum~ dan/atau. undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I.PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ) danPemohon Kasasi Il. Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari SEL ASA TANGGAL 10 JUNI 2008 oleh Titi NurmalaSiagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-09-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — PT. ARAHON INDAH vs KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU;
254 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat adalah kabur karena pihakpihaknya kurang atautidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknisberkeahlian khusus, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yangdiberi tugas Mengawasi Pelaksanaan Peraturan PerundangUndanganketenagakerjaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168K/TUN/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — PT. KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian UPPHI mulaiefektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2005;Bahwa Pasal 125 ayat (2) UPPHI menegaskan, Pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 22Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor1227) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1964, tentang PemutusanHubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303K/TUN/2002
Tanggal 22 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; HOTEL INTERNASIONAL IMPERIUM ;
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; HOTEL INTERNASIONAL IMPERIUM ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-08-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2007
Tanggal 30 Agustus 2007 — NATRABU TOURS & TRAVEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SURYA ; NURSITI SANI ; IKA FISKA SARI ; NINING D. PURI ; H. NOER ICHLAS ; ATIK SYAHLANI ; ERMA GUSNI
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NATRABU TOURS & TRAVEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SURYA ; NURSITI SANI ; IKA FISKA SARI ; NINING D. PURI ; H. NOER ICHLAS ; ATIK SYAHLANI ; ERMA GUSNI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — GUBERNUR BANTEN VS 1. TUKIMIN., 2. BAMBANG SANTOSO;
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — .) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
    Pasal 51 ayat (3)Undangundang No.5 Tahun 1986, maka perselisihan perburuhan inijuga telah melalui upaya penyelesaian administratif sehinggabersesuai hukum pula kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraCq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-10-2010 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), 2. H. SYAHRIL CHAN;
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), 2. H. SYAHRIL CHAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-12-2005 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257K/TUN/2003
Tanggal 21 Desember 2005 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;
    PUTUSANNomor 627 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Drs. Anwar Baso Mapparessa,2. Subroto, S.H. 3. Wurdayani, S.H., 4. Djoko Mursito, S.H.,5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Mochamad Alimuddin, S.H., 7. Dra H.
    ,kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para pegawai padaKepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4),berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2000;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugatmelawan:PT.
    Linasari,Sunarseh dan Martini";Bahwa pada amar Putusan P4P Jakarta No. 1797/1671/1327/II/PHK/1 11999 tertanggal 3 November 1999, adalah sebagai berikut:MEMUTUSKANMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan No. 199/499/15109/PHK/II/61999 sehinggamenjadi sebagai berikut :. Menyatakan antara Pengusaha PT. Sumatera Plastik Industri JalanLangsa No. 1 Desa Purwodadi, Kecamatan Medan Sunggal No. 12 diMedan dengan Pekerja Sdri. Linasari, Sunarseh, dan Sdri.
    Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Medan ;Bahwa amar Putusan Panitia Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan Nomor : 199/449/15109/PHK/11/61999, sebagaiberikut :MEMUTUSKAN. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Sumatera PlastikIndustri Jalan Langsa No. 1 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Km. 12di Medan, dengan pekerja Sdri. Linasari Cs (8 Orang) d/a KuasanyaJames W.
    Menyatakan' batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) Nomor1797/1671/1327/II/PHK/111999, tertanggal 3 November 1999;3. Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat) untuk membuat putusan baru yang berisikan :a. Membatalkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerouruhanDaerah No. 199/449/15109/PHK/II/61999, tanggal 24 Juni 1999 ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SENAYAN TRI KARYA SEMPANA;
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SENAYAN TRI KARYA SEMPANA;
    Februari 2000 pekerja mangkir selama 8 (delapan) hari, dan padabulan Maret 2000 pekerja mangkir mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 20atau 10 hari kerja berturutturut;Bahwa mengingat karyawan telah ditegur, diingatkan untuk bekerja namuntidak mau bekerja, maka Penggugat menganggap pekerja telahmengundurkan diri terhitung mulai tanggal 21 Maret 2000, selanjutnyaPenggugat dengan suratnya tanggal 10 Juli 2000 telah mengajukan izinuntuk memutuskan hubungan kerja kepada panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
    atas putusan ini Penggugat telah memanggil Pekerjauntuk kembali bekerja melalui surat Penggugat tanggal 14 Nopember 2000,Nomor 009/STS/HR/XI/00, namun pekeria untuk kedua kalinya menolakuntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dan menyatakan bandingke P4 Pusat;Bahwa P4 Pusat telah memutus perkara banding yang diajukan oleh Pekerjadengan putusannya tanggal 8 Januari 2001, Nomor: 04/2211/3661/IX/PHK/12001, yang amamya sebagai berikut:MemutuskanMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Putusan Nomor 625 K/TUN/20152009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258K/TUN/2005
Tanggal 22 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,