disarankanmenunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usianikahsebagaimana ketentuan Undangundang Perkawinan yaitu 19 tahun, akantetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa, Para Pemohon telah membawa anak Para Pemohon dan calonsuaminya untuk berkonsultasi atau melakukan konseling ke KomisiPerlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yangtelah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sebagaimana SuratTanda Bukti Telah Mendapatkan Pendampingan Psikolog Nomor012/KPPAD/Pgdn

Bahwa, dalil TERGUGAT tersebut hanyalah fitnah yang sengaja dihembuskanTERGUGAT sebagai usaha memisahkan PENGGUGAT dengan anakanaknya.Hal mana, telah dicoba dilakukan TERGUGAT dengan mengadukannya kepadaKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)sebagaimana PengaduanTERGUGAT Nomor 086/ KPAI/Pgdn/V/ 2010 tanggal 18 Mei 2010, akan tetapipengaduan tersebut tidak lagi ditindak lanjuti oleh KPAI setelah PENGGUGATdipanggil dan diperiksa oleh KPAI dengan membawa serta anakanak pada tangal02 Juni 2010 guna

Terhadap Korban: Hemamaya Probowati Rahartobeserta Kedua PutraPutrinya, yang telah bermaterai pos dan yang oleh HakimKetua diberi kode P.8.Surat dari Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Selatan kepada Penggugat tanggal11 Juni 2010 Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) ke II, yang telah bermaterai pos dan oleh Hakim Ketua diberi kode P.9.Foto Copy Surat Panggilan kepada Penggugat dari Komisi Perlindunagn AnakIndonesia Tentang Tindak Lanjut Pengaduan Tergugat Nomor: 068/KPAI/Pgdn

bermaterai pos dan tidak ada aslinya yang oleh Hakim Ketuadiberi kode P.10.Foto Copy Surat Keterangan dari Penggugat di depan Komisi Perlindungan AnakIndonesia tertanggal 02 Juni 2010 bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi/mempersulit pertemuan antara Tergugat dengan anakanaknya, yang telahbermaterai pos dan tidak ada aslinya ternyata cocok yang oleh Hakim Ketua diberikode P.11.12.13.14.31Foto Copy Surat Bantahan dari Kuasa Penggugat tanggal 08 Juni 2010 atasPengaduan Tergugat Nomor: 068/KPAI/Pgdn

STPP:960/KPAI/PGDN/9/2020 tertanggal 25 September 2020 atas dugaanpenelantaran anak;Bahwa dapat Tergugat jelaskan dengan tindakan Penggugat yangtidak mengurus, merawat dan memelihara anakanak PenggugatHalaman 20 dari 40 Halaman, Putusan No 1105/Pdt.G/2020/PA.

Fotocopy surat tanda penerimaan laporan/Pengaduan Nomor960/KPAI/PGDN/2020 teratanggal 25 September 2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telahdi nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;3. Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Provinsi DKIJakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkandengan aslinya, lalu diberi kode T.3;4.

Premedi Tjiptoprajitno, adanya dugaan"Memberikan Keterangan Palsu di bawah Sumpah di Pengadilan Negeri Surabayao,bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7)Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No.139/KPAI/Pgdn//2010 tanggal 6September 2OIO, titas laporan Dr.

sehingga kepada Para Pemohon disarankanmenunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usianikahsebagaimana ketentuan Undangundang Perkawinan yaitu 19 tahun, akantetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya telahmelakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Senin, 28Juni 2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingankonseling Nomor 015/KPPAD/Pgdn

diberi tanda buktiT.4.Fotocopy Kenangan Penuh Syukur Sakramen Krisma atasnama William Yosef Liangi tanggal 3 Oktober 2010, yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meteraicukup, diberi tanda bukti T.5.Fotocopy surat keterangan Hasil Ujian Akhir SekolahBerstandar Nasional Sekolah Dasar tahun pelajaran2009/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tandabukti T.6.Fotocopy tanpa asli Surat Tanda Penerimaan PengaduanNo.317/KPAI/Pgdn

Para Pemohon disarankanmenunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikahsebagaimana ketentuan Undangundang Perkawinan yaitu 19 tahun, akantetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya telahmelakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Selasatanggal 29 Juni 2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkanpendampingan konseling Nomor 018/KPPAD/Pgdn

batasminimum usia nikah sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telahmelakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 8 Februari 2022,sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingan konselingNomor 008/KPPAD/Pgdn

Srytanggal 29 Juni 2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkanpendampingan konseling Nomor 018/KPPAD/Pgdn/VI/2021 yang padapokoknya keinginan menikah muda karena keinginan sendiri dan telah disetujuioleh kedua belah pihak dan hasil rekomendasi dari konselor adalah diizinkanmenikah dengan diberikan konseling pra nikah kembali;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikanketerangan tambahan sebagai berikut:1.

calon suami anak Para Pemohon bersediauntuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segimasalah ekonomi, kesehatan dan sosial;Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami telahmengikuti konseling yang disediakan Pengadilan Agama Sungai Raya, denganHalaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Srypelaksanya adalah Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Kalimantan Barat dan melampirkan Surat Tanda Bukti TelahMendapatkan Pendampingan Psikolog Nomor 41/KPPAD/Pgdn

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, mengahadapikejadian diatas, dan agar saya dapat membuktikan apa penyebabdari menjauhnya anak saya tersebut, maka saya membuat laporansecara resmi kejadian di atas ke KPAI (komite perlindunngan anakIndonesia), dengan nomor surat lapor : 546/KPAI/pgdn/X1/2013,diharapkan nanti para ahli yang professional sebagai alat Negara akanmemeriksa anak saya dan ibunya yang dapat dijadikan bukti dari saksiahli.Bahwa pada porsita 7, saya (tergugat) tidak setuju dan mengakuidiantara

(T.3).Foto copy surat tanda penerimaan pengaduan dari Komisi PerlindunganAnak Indonesia No. 546/KPAI/Pgdn/X1/2013 dari Agam Imanto tertanggal14 Nopember 2013, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikandengan aslinya (T.4).Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara penggugat dan tergugattertanggal 28 Februari 2014, telah bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya (T.5).Foto copy lembaran Asuransi Jiwa di BNI Life Nomor : BLPM2013001947 atas nama Agam Imanto sebagai penanggung, telahbermaterai

Tergugat memaksakan diri untukmembawa ke Psikiater meski Penggugat adalah ibu Kandungnya, danmelaporkan Penggugat ke Polisi sesuai surat lapor BL/66/III/2015/SPKTPolda Aceh, perihal KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak, tanggal 24Maret 2015, dan Penggugat sudah dihukum untuk perkara KDRTnya.Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor 0247 /Pdt.G/2016/MS.Bna10.11.12,Bahkan Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali oleh KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan nomor surat Panggilanpertama No. 938/KPAI/PGDN

/IX/2015 tertanggal 8 September 2015 dansurat panggilan kedua No 1027/KPAI/PGDN/X/2015 bertanggal 1 Oktober2015, dan Penggugat tidak memperdulikan sama sekali dan menganggapremeh panggilan tersebut ;Bahwa Penggugat seperti kurang waras dengan menyatakan bahwapsikolog bukanlah Tuhan, tanpa Penggugat nyatakan seperti itu Semuaorang yang waras ( sehat akal pikiran) mengetahui bahwa seorangpsikolog bukanlah Tuhan.

Padahal jika Tergugat dan orangorang di sekelilingnya Tergugat dengan mata hati dan pikiran jernihmelihatnya dan mau berkata jujur, Binatang saja tidak melukai/memakananaknya, apalagi manusia yang namanya seorang ibu yang nota beneOrang beriman, tidak akan berbuat kasar terhadap anak yangdilahirkannya ;Bukti T.13 berupa: Foto copy Surat Panggilan dari Komisi PerlindunganAnak Indonesia No.938/KPAI/Pgdn/IX/2015 tanggal 8 September 2015kepada Penggugat perihal Pengasuhan Terhadap Anak bernamaMuhammad

Iqbal AlHasan ;Bukti T.14 berupa: Foto copy Surat Panggilan ke 2 (dua) dari KomisiPerlindungan Anak Indonesia No.1027/KPAI/Pgdn/X/2015 tanggal 1Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor 0247 /Pdt.G/2016/MS.BnaOktober 2015 kepada Penggugat perihal Pengasuhan Terhadap Anakbernama Muhammad Iqbal AlHasan ;Penggugat menanggapi bahwa bukti T.13, dan bukti T.14,menunjukkan sikap konyol Tergugat yang menimbulkan tanda tanyabesar, apa yang dimaksudkan Tergugat demi kepentingan dankebahagiaan Muhammad Iqbal

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor08/KPAD/Pgdn/11/2016 tanggal O03 Februari 2016 yang telahbermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (BuktiP.3);B. BUKTI SAKSISAKSI:1. Paramita Marzalia binti M. Rupia Amir, umur 28 tahun,agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Hlm 6 dari 21 Him, Put No 0102/Pdt.G/2016/PA.Skytempat tinggal di RT 24 RW 01, Desa Mangun Jaya, KecamatanBabat Toman, Kabupaten Bireuen.

pernikahan antaraanak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya namun ditolak KepalaKUA tersebut dengan surat Nomor : B.174 / KUA.14.02.01 / Pw.01 / 2020;tanggal 14 Februari 2021, dengan alasan anak Para Pemohon belummencapai umur 19 tahun;Bahwa, Para Pemohon telah melakukan bimbingan psikologi untukmendapatkan pendampingan psikologi antara anak ParaPemohon dengan calon suaminya ke Kantor KPPAD Kalimantan Barat,dengan surat Nomor : 003 / KPPAD / Pgdn

Atas dasar pelarangan bertemu dengananakanaknya sendiri tersebut akhirnya Penggugat telan mengajukanPengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) denganNomor Pengaduan: 471/KPAI/PGDN/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019;2/.Bahwa sesungguhnya tujuan sebuah perkawinan berdasarkan UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Nomor Pengaduan385/KPAI/PGDN /VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017.Sidang klarifikasi dan mediasi berlangsung selama beberapa bulan Juli,Agustus, September.

tersebut disarankan menunda pernikahan anakhingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan UndangUndang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan ParaPemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon ...nya telahmelakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 02 September2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingankonseling Nomor 023/KPPAD/Pgdn

No. 3207/Pdt.G/2015/PA.JT32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.Fotokopi surat pengaduan pemohon ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia dengan surat tanda penerimaan pengaduan No.559/KPAi/Pgdn/X/2015, diberi kode P32.Fotokopi surat undangan Mediasi Komisi Perlindungan AnakIndonesia, diberi kode P33.Fotokopi print out rekaman dari mediasi di KPAi antara komisionerKPAi, termohon dan pemohon, diberi kode P34.Fotokopi print out dari rekaman telfon antara pemohon dantermohon tanggal 19 Januari

Rek. 2300898257, diberi kode T.17Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia No.20/KPAi/Pgdn/XV/2015, diberi kode T. 18.Fotokopi photophoto termohon dalam menjalankan fungsi, tugasdan tanggung jawabanya seorang ibu kepada anaknya, diberi kodeT.19..Fotokopi photophoto termohon dan anak sedang melakukanibadah bersama, diberi kode T20.Fotokopi photophoto aktivitas anak pada rumah atau kediamantermohon, diberi kode 1.21.Fotokopi photophoto rumah kediaman termohon, diberi kode T.22.Him 37 dari 51

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mengeluarkan"Surat No. 314/KPAI/Pgdn/II/2015 perihal Rekomendasi KPAI Terkait STTP No.377/KPAO/Pgdn.IX/2014 yang isinya rekom.endasi' adalah .""Sebaga.i berikut:a. . Bahwa.'usia an'ak yang.benama Adinda Zoe Boon yang m.asih .di "bawah 12 tahun maka anak berada di bawah pengasuhan Ibu.b. Bahwa anak, mempunyai hak untuk akses bertemu kedua orangtuanya..

sehingga kepada Para Pemohon disarankanmenunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usianikahsebagaimana ketentuan Undangundang Perkawinan yaitu 19 tahun, akantetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya telahmelakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah(KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Maret2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingankonseling Nomor 010/KPPAD/Pgdn