Ditemukan 27034 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn piun paun patun putun
Penelusuran terkait : Putusan ptun medan Kompetensi absolut ptun Dprd Yogyakarta Kepegawaian Kehutanan Tanah Putusan ptun Pertanahan Medan Perlawanan Samarinda Hanry 32/g/2009/ptun
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Smp
Tanggal 26 Februari 2014 — R. Soehartono - (P)
Kantor Pertanahan Kab. Sumenep (T-1)
RB. Muhammad (T-2)
RB. Muhammad Zys (T-3)
RP. Agoes Irianto,SH. (TT)
758 — 322
  • IIIsecara bersamasama telah mengajukan eksepsi tentang kewenanganmengadili, dimana dalam eksepsi tersebut para Tergugat menyatakan bahwaoleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat telah menarik KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Tergugat I, sedangkan 1amerupakan Pejabat Tata Usaha Negara, serta dalam uraian pokokgugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum Tergugat Isehubungan dengan Permohonan Sertifikat Tanah, sehingga hal itu menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN
    ), maka perkara inimerupakan kewenangan absolut dari PTUN bukan merupakan kewenanganPengadilan Negeri Sumenep;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsitersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi kedalam berapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agamadan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributifmasingmasingmenurut undangundang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
1713 — 2087
  • NIP : 19610820 198201 1 001, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabu paten Langkat.Oleh sebab itu Badan Pertimbangan Kepegawaian menganjurkan Penggugatagar menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)jika merasa tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut,yaitu : (3).
    Maka saudara dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 9Hal. 6 dari Hal. 56 Putusan Perkara No. 65/G/2017/PTUNMDNTahun 2004 jo UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang PengadilanTata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara ;Bahwa dengan demikian objek sengketa
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN
Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN
TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016
2939 — 0
  • Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a)   Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b)  Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 16 Juli 2013 — PENGGUGAT : DANANG WAHYU BROTO, S.E., MARWOTO HADI, S.H., R. EKO PURNOMO KASBIYANTORO, SH., dan ROBERT SILVANUS DENDENG TERGUGAT : 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
909 — 958
  • PENETAPANNomor : 12/G/2013/PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalamDerKala ANtaAra, ;
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 05/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : SUKMAWATI, SP TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYU OPAK PROGO
474 — 322
  • PUTUS ANNomor : 05/G/2013/PTUN.
    perkara diperiksasebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Hal 52 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Il.
    SK.45/MenhutII/Rhs/2012 tanggal 5Oktober 2012 menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.Hal 55 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.n.
    P3d : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 TahunHal 66 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.7 P3e8 P 49 P510. P611. P712.
    Sukmawati biasa saja, tidak pernahmenangis dan melaporkan secara jelas ;Hal 80 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Bahwa Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 28-04-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54 /G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 16 Nopember 2017 — PENGGUGAT : SEMNATA MAHADINA vs TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN TERGUGAT II INT : PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA TK. II MEDAN
1013 — 891
  • 54 /G/2017/PTUN-MDN
    PUTUS ANNOMOR : 54/G /2017/PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yangberkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan AsamKumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkaralt a eSEMNATA MAHADINA ; Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jin.Muara Takus
    Selanjutnya disebut sebagaifia KeRREIORNEN RECN TERGUGAT II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; Telah membaca Surat Gugatan Penggugattertanggal 28 April 2017, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal28 April 2017 dan telah diadakan perbaikan formal tanggal06 Juni 2017; 222220 2Telah membaca Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Medan, tanggal 03 Mei 2017, Nomor : 54/G / 2017 / PTUN MDN, Tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim yang
    memeriksa perkara tersebut dan penunjukanPanitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistanggal 08 Mei 2017, Nomor : 54/G /PP/2017 / PTUN MDN,Tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 16 Mei 2017 ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis,tanggal 13 Juni 2017, Nomor : 54/ G / HS/ 2017 / PTUN MDN, Tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 20 Juni 2017; Telah membaca Putusan Sela tertanggal
    11 Juli2017, Nomor : 54/ G / 2017 / PTUN MDN, Tentang masuknyaPihak ke Tiga Atas Nama PERUSAHAAN DAERAH PASARKOTAMADYA TK.
    Cacat formil yang timbul atas kekeliruanatau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yangdikatakan sebagai error in persona; Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN mengatur bahwa,seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan; Dari aturan dan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa,yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalahpihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkarayang mana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1052 — 1548
  • Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka9 Undangundang PTUN tersebut,maka Objek Gugatan/Sengketa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)No.171/Desa/Kel Simalingkar A, diterbitkan tanggal 7 Agustus 2009, Surat UkurNo 170/Simalingkar A/2009, Tanggal 07 Agustus 2009. Luas 854,26 Ha.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 06/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : WIRANTO HADISUSILA, SP. TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU OPAK PROGO
481 — 305
  • P UT US ANNomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.diajukan oleh para pihak dalam dalam persidangan ; 8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan danBerita Acara persidangan dalam perkaratersebut ; aa 9. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.dalam : a.
    PUTUSAN Nomor: 06/G/2013/PTUN YK.Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JiwaKorps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil; c.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;o.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hanry sulistio
2.Abdul Rahim
3.Faizal Amri Darmawan
4.Wahyudi
5.Siti Zainab
6.LISIA
Tergugat:
1.Pemerintah negara indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
2.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
3.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Negeri samarinda
4.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan timur
616 — 407
  • Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Nomor3/G/TF/2021/PTUN/SMD telah mempertimbangkan dengan benar dantepat khususnya tentang belum dipenuhinya syarat administrasi yangPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 13 dari 30 halamanditempuh oleh Pelawan sebelum diajukanya Gugatan kepada ParaTerlawan dan lagi pula pertimbangan hukum Penetapan aquo telahmemenuhi syarat syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalamPasal 62 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e undangundang nomor
    Bahwa Terlawan 3 menolak seluruh dalil Pelawan atas PerlawananPenetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN. SMD tanggal 4Pebruari 2021;Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 14 dari 30 halaman2. Bahwa Penetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.SMD, tanggal 4Pebruari 2021, telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkapatas seluruh dalil gugatan Penggugat/Pelawan;3.
    penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam = rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Setelah mencermati petitum gugatan Penggugat dihubungkan denganpengertian Tindakan Pemerintahan, Terlawan 3 sependapat denganpertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindabahwa petitum gugatan Penggugat adalah bentuk dari TindakanPemerintah yang sebelum mengajukan gugatan, terlebin dahulu melakukanupaya administratif (Vide Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN
    Bahwa keberatan Pelawan pada angka 2 yang menyimpulkan bahwaMajelis Hakim menyamakan makna frasa sengketa Tindakan Pemerintahandengan makna frasa sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapanhukum adalah kesimpulan yang tidak berdasar hukum;Jika mencermati pertimbangan hukum Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-05-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2009/PTUN
Tanggal 1 Desember 2009 — Ny. BAIDAR BINTI REKAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
459 — 430
  • 32/G/2009/PTUN
    mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo, MajelisHakim dapat membaca pada Jawaban Eksepsi perkara ini);Bahwa sebagai instansi pelayanan di bidang pertanahan, Tergugat telahmemberitahukan para pemegang hak atas tanah yang menjadi posita maupunpetitum dari gugatan Penggugat tersebut, untuk ikut menjadi pihak dalampemeriksaan perkara ini, sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandungtanggal 12 Agustus 2009 No. 620.32.731008 Perihal Pemberitahuan atas adanyaSengketa Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2009/PTUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 29-06-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 23 Nopember 2015 — Y. ARIF GUNAWAN, SH. VS 1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI, 2. PT. GAGAS ENERGI INDONESIA
90 — 35
  • 77/G/2015/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 78/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 6 Januari 2015 — SINAH BINTI RIDAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. YAYASAN WAQAF AL MUHAJIRIEN JAKAPERMAI, 3. JAMES LUCMAN
58 — 34
  • 78/G/2014/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 30-09-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 26-09-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2011 — PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT, 2. H. RAGOAN DJAFAR
69 — 47
  • 73/G/2010/PTUN-BDG
    P U TT Ui SS A NNomor. 73/G/2010/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telahmemutus sebagai berikut dalam sengketaantara t +e eer ee eee e eePT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk., berkedudukan di TamanPerkantoran 1 BSD, Jalan Pahlawan Seribu,Serpong, Tangerang (15322) yang dalam hal inidiwakil iOleh : eee ee ee re ee ee ee ee eee eee eee ee1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 109/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2016 — KEMBAR, Dkk VS KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA BEKASI
84 — 18
  • 109/G/2016/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-06-2008 — Putus : 20-08-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2008/PTUN-BDG
Tanggal 20 Agustus 2008 — H. NOERDIN D. AMARTADINATA, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
100 — 37
  • 59/G/2008/PTUN-BDG
    PUTUS ANNomor : 59/G/2008/PTUN BDG* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada tingkat pertama dengan acara biasa,memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara : 1. Nama: H. NOERDIN D.AMARTADINATA; KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanWiraswasta; Alamat i Tl. Cemara No. 12 KotaCirebon; 2. Nama: NY.
    Ol,Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,JakartaHalaman 3 dari 55 Halaman Perkara Nomor: 59/G/2008/PTUN BDG7. Nama : NY. MAYASULAKSONO:KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanWiraswasta; Alamat : Ji. Taman Sari Iv/10,Penggilingan, Kecamatan Cakung,Timur; 8 Nama : HARIKewarganegaraanIndonesia; PekerjaanWiraswasta; KelurahanJakartaAlamat :J1.
    CIREBON,di Sumber, Kabupaten Cirebon; Dalam hal ini diwakiliOleh : KepalaSeksHalaman 5 dari 55 Halaman Perkara Nomor: 59/G/2008/PTUN BDGKonflikdanPerkaraKantorPertanahanKabupateCirebon;. AGUSSUPRTYANTO,A.Ptnh,KepalaSubSeksPerkaraPertanahanKabupateCirebonSISCUSMULYOTO,S.SiKepalaSubHalaman 7 dari 55 Halaman Perkara Nomor: 59/G/2008/PTUN BDGSeksPendaftaranHakKabupateCirebonITAAFANDI,SH,StafSubSeksPerkaraPertanahanKabu5.
    SUTIONO,SH,StafSubSeksPerkaraPertanahanKabupateHalaman 9 dari 55 Halaman Perkara Nomor: 59/G/2008/PTUN BDGCirebonBerdasarkan Surat Tugas dari KepalaKantor Pertanahan Kabupaten CirebonNomor: 610/32.09/167/2008, tanggal 7 Juli2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 570168 2008 Tanggal 9 Juli2008; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut ; Telah membaca surat gugatanPenggugat ; 10Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor : 59/Pen.MH/2008/PTUN BDG
    Bahwa kronologis penerbitan Sertipikattermaksud adalah sebagaiberikut : Halaman 13 dari 55 Halaman Perkara Nomor: 59/G/2008/PTUN BDG4.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliAlmarhumah Hj. Darningsih,dari j= sees sees eee seme s eee cea. H. NoerdinAmartadinata; b. Ny.Rosmeiyani; c. DadanNurochiiant=
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-09-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 25 Januari 2012 — NURHIDAYAT SUTRISNO, DKK KUWU (KEPALA DESA) PASURUAN KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
80 — 45
  • 92/G/2011/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-12-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 14 Mei 2013 — I. PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING, II. SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING VS I. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, II. SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONENE FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING (PUK SP AMK FSPMI)
122 — 51
  • 123/G/2012/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 23 Juni 2016 — HENDRA SUSANTO VS 1. KEPALA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG ., 2. PT. SEJAHTERA ABADI SELARAS
133 — 47
  • 20/G/2016/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 16-12-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 172/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 19 Mei 2014 — NY. ELYSA SYLVIANA VS 1. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG, 2. HENRY WARGANA, DKK
128 — 87
  • 172/G/2013/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2007 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 34/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 23 Agustus 2007 — ASEP KHOERUDIN VS BUPATI BOGOR
104 — 78
  • 34/G/2007/PTUN-BDG
    P U T U S A NNomor : 34/G/2007/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwe ere ee Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antaraASEP KHOERUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,tempat tinggal Kp.