Ditemukan 20396 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dari diri daud dura
Penelusuran terkait : Korupsi Sumsel Ptun Yogyakarta Perolehan kursi dprd Penetapan anggota dprd Pengangkatan ketua dprd Apbd Ketua dprd Tindakan faktual Kaltim
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 100/G/2013/PTUN-Smg
Tanggal 2 Juli 2014 — Sunarwi, SE. M.M Melawan Gubernur Jawa Tengah
136 — 124
  • ayat (1)ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD; Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan keputusan DPRD), Hal. 9 dari 65. hal.
    Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGPasal 46 ayat 1 dan 2;df10Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan olehPimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmianpemberhentianya ; Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denganberita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Tergugat khususnya mengenai objekperkara, Tergugat sama sekali tidak mentaati prosedur dan ketentuanperaturan perundangundangan
    berhenti darijabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;c Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau;d Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;Hal. 55 dari 65 hal.
    Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGAyat (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh PimpinanDPRD lainnya;Ayat (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;Ayat (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan DPRD;Ayat (2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian PimpinanDPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh Pimpinan
    diri sebagai Pimpinan DPRD;c Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau;d Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;Ayat (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh PimpinanDPRD lainnya;Ayat (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;Ayat (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 022/G/2017/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juni 2017 — ISMET INONU Dkk Melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PEKALONGAN
192 — 0
  • ISMET INONU Dkk Melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PEKALONGAN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 009/G/2017/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Juni 2017 — Ir. Y SRIYADI, MH Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
145 — 60
  • Y SRIYADI, MH: Indonesia ; Sidosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Urutsewu,Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ; Mantan Anggota DPRD Kabupaten BoyolaliPeriods 20142019 eanesccccenennnenerennemnonsBerdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SKK/MMS/01/2017 tertanggal11 Januari 2017 telah memberi kuasa kepada : Nama MOHAMMAD SOFYAN, S.H. danKewarganegaraan Indonesia ; Alamat Jalan Kartini No.2 Salatiga, Jawa Tengah ; Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law FirmMediations House SofyanMujib & Associates ; Selanjutnya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 91/G/2013/PTUN.SMG.
Tanggal 2 Juli 2014 — SUNARWI, S.E,M.M Dkk Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
106 — 136
  • Ngemplak Kidul RT.05, RW.02,Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;> MUDASIR, S.H,M.H : 2===: Indonesia ; Anggota DPRD Kabupaten Pati; : Desa Srikaton RT.02, RW.01, KecamatanKayen, Kabupaten Pati; : IRIANTO BUD!
    bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa atas Surat Permohonan DPC PDI Perjuangan tersebut telahdibahas oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati akan tetapi usul tersebutditolak oleh Pimpinan Dewan karena permohonan tersebut tidakberdasar, sebab Penggugat , Il dan Ill telah diaktifkan kembali sebagaiAnggota PDI Perjuangan, melalui Surat Perdamaian antara PenggugatI, Il dan Ill dengan pihak DPP PDI Perjuangan saat gugatan perdatayang dilayangkan oleh Para Penggugat di Pengadilan NegeriS@MArAang j === 22 ono
    sama sekali mengeluarkansurat pemberhentian dengan hormat (objek perkara) kepada Penggugat, ll dan Ill, Karena pemberhentian yang dilakukan oleh Gubernurterhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangDGPS ANG ULAR fp nnn mmm nnn minnie nn mmm nmnnmenmmnn nmin mmrBahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Patitentang usulan pemberhentian Penggugat , Il dan Ill, juga hal yangHalaman 8 dari57 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.SMG.20.21.22;harus dicamkan oleh Tergugat adalah
    Surat pencabutan itudituangkan dalam perjanjiian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggapbahwa usulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secaraBahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yangdiuraikan pada poin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugatserta mengabaikan ketentuanketentuan hukum yang terkait denganprosedur pemberhentian anggota DPRD.
    Pasal 102 ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPeraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi sebagaiEST LGU = nn RI A REAnggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 16 Juli 2013 — PENGGUGAT : DANANG WAHYU BROTO, S.E., MARWOTO HADI, S.H., R. EKO PURNOMO KASBIYANTORO, SH., dan ROBERT SILVANUS DENDENG TERGUGAT : 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
857 — 916
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 02-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2021
Tanggal 2 Maret 2021 — BASRI BENNU, DKK VS EBSON SAMBAI, DKK
161 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 26-10-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — MUH. ARIFUDDIN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO, DK
185 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/TUN/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — H. LAMEN SARIHI, S.H., M.H. VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. NESAR AHMAD, S.Ip.,
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kantor DPRD Kabupaten Bintan,Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bintan, Bandar SeriBentan, Jalan Raya Tanjung Uban, Kabupaten Bintan,Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Ketua FraksiGolongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Bintan, Provinsi KepulauanRiau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. A. Rivai Ibrahim,S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokatdan Konsultan Hukum A.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-12-2023 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2024 — Penggugat:
1.Siswo Cahyono
2.Suyono
3.Hamdiah Z
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Kutai Kartanegara
32 — 26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 20-08-2008 — Upload : 23-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/PKHS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — ., ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
62 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-04-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04P/HUM/2002
Tanggal 7 April 2008 — GENERASI MUDA TRIKORA PERWAKILAN PANDEGLANG ; MAJELIS WILAYAH KAHMI PROPINSI BANTEN ; Dkk
68 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01G/HUM/2002
Tanggal 30 Juni 2008 — MOZES KALLEM, SH ; PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Jayapura
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOZES KALLEM, SH ; PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Jayapura
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-12-2012 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 13/G/2012/PTUN.YK
Tanggal 3 Juli 2013 — PENGGUGAT : KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM IX (KGPAA PA IX), ANGLINGKUSUMO TERGUGAT : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DPRD DIY)
126 — 51
  • PENGGUGAT : KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM IX (KGPAA PA IX), ANGLINGKUSUMOTERGUGAT : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DPRD DIY)
    Bahwa terbitnya Keputusan DPRD DIY Nomor 44/K/DPRD/2012 tentangPenetapan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam IXsebagai Wakil Gubernur DIY, adalah memenuhi amanat Pasal 24 Undangundang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta, dimana dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan DPRD DIYmenyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi,misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) harisetelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia KhususPenetapan
    Selanjutnya dalam Pasal24 ayat (3) disebutkan Setelah menyampaikan visi, misi dan programsebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD DIY menetapkan SultanHamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alamyang bertahta sebagai Wakil Gubernur.. Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat(3) DPRD DIY, mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri DalamHal 24 dari 70 Hal.
    Keputusan DPRD DIY Nomor 44/K/DPRD/2012 tentang PenetapanHamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam IX sebagaiWakil Gubernur DIY, bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, karenayang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalahbadan atau pejabat tata usaha yang melaksanakan urusan pemerintahan,sedangkan DPRD bukan badan penyelenggara urusan pemerintahan, dantidak melaksanakan urusan eksekutif daerah, sehingga sengketa aquobukan merupakan obyek Tata Usaha Negara. b.
    Keputusan DPRD DIY Nomor 44/K/DPRD/2012 menurut sifatnyaadalah belum final, karena masih memerlukan tindak lanjutpersetujuan atau pengesahan dari Presiden berupa KeputusanPresiden, sesuai Pasal 45 ayat (2) huruf j dan huruf k UndangundangNomor 13 Tahun 2012, dan sehingga gugatan layak untuk ditolak karenaHal 25 dari 70 Hal.
    PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud padaayat (1) Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertahtasebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alamyang bertahta sebagai Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga) puluh harisetelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima, selanjutnya pada ayat (3)disebutkan Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calonGubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan: a. surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2006 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40K/Pid/2006
Tanggal 2 Februari 2006 — Drs. Dharmono K. Lawi, MSi. bin Kromo Lawi; H. Muslim Jamaludin bin Takat alias Khusein; H. Mufrodi Muchsin bin K.H. Muchsin; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang
115 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 20-01-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 01-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2012/PTUN.JBI
Tanggal 10 Mei 2012 — Susi Apriyanti, SP. vs Gubernur Jambi
474 — 405
  • :Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dahulu Ketua,sekarang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sarolangun, bertempat tinggal diJl. Lintas Sumatera Km 2 RT. 02 Kelurahan AurGading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal17 Januari 2012, memberikan kuasa kepada: 1. HERMAN KADIR, S.H., M. Hum.; 2. MUNIRODIN, S.H.; 3. SUHANDONO, S.H.;4. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.; 5. TAUFIK, S.H.;6.
    pemeriksaan dan Keputusan Nomor: 170/01/BK/DPRDyang dibuat oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarolangun sepenuhnya didasarkan kepada adanya Mosi TidakPercaya terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tertanggal 26 September2011 (vide Keputusan Nomor: 170/01/BK/DPRD, hlim.4 jo Surat KepadaPerwakilan ...Yth.
    Karena itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, tidakterdapat istilah mosi tidak percaya im berlaku untuk sesama anggotaparlemen (DPR/DPRD). Secara leksikal (arti menurut kamus), Mosi (kb)berarti keputusan rapat dalam parlemen yang menyatakan pendapat paraanggota rapat. Adapun Mosi Tidak Percaya (kb) berarti mosi yangmenyatakan tidak percaya atas hasil kerja pemerintah.
    Bahwa oleh karena itu putusanyang dibuat oleh Badan Kehormatan, dalam hal ini Keputusan BadanKehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SarolangunNomor: 170/01/BK/DPRD tidak memiliki dasar hukum. Bahwa denganKabupaten ...demikian semua putusan, termasuk obyek sengketa dalam perkara a quo,yang secara sistematis juga didasarkan atas Putusan Badan KehormatanKabupaten Sarolangun Nomor: 170/01/BK/DPRD secara otomatis juga bataldemi Init acre snene nena enn snn SWE RRROESESTh.
    Oleh karena itu, belum adanya ketentuan tentangkode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun bukan menjadihalangan Badan Kehormatan untuk melaksanakan tugasnya terhadap adanya dugaanpelanggaran peraturan tata tertib; Menimbang, bahwa putusan Badan Kehormatan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 170/01/BK/DPRD tertanggal25. Oktober 2011 (bukti P3=T16), pada pokoknya adalah menjatuhkan sanksikepada Sdri.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 18 Desember 2013 — DAVID RANTE, S.Th; melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR
112 — 60
  • DAVID RANTE, S.Th;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR
    ) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab.
    ) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMDVIU/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kab.
    Kutai Timur atas nama David Rante, $.Th dan PengusulanPengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab.
    Oleh karena itu, Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam duduk perkara diatas;Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalahSurat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten KutaiTimur dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal:Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
    di atas ternyata masih terdapat tahapanlebih lanjut yang harus dilalui setelah Ketua DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan SuratUsulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang antara lainBupati/Walikota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur dan selanjutnyaGubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kotatersebut;Menimbang, bahwa objek gugatan nyatanyata masih dalam tahap Usulan yangdikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2005 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751K/PID/2005
Tanggal 22 Desember 2005 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Toli Toli; Dahyar Alatas, SH; M. Arief Muluk; A. R. Katiandagho; Irwan A.R. Moh. Said; Drs. Sarpan M. Said; Hasbi Bantilan, Bsc; Abdul Halik, BA
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Putus : 08-05-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 268/Pid.Sus/2014/PN.PSP
Tanggal 8 Mei 2014 — IRSAN SIREGAR
39 — 3
  • atausetidaktidak di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Padangsidimpuan, Setiap orang, yang dengan sengaja pada saat pemungutansuara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih darisatu kali di satu TPS atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib terdakwadatang ke TPS 3 Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padanglawas Utara untukmelakukan Pemilihan Umum DPR, DPRD
    Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten / Kotadengan membawa formulir C6 atas nama terdakwa, setelah terdakwa selesai melakukanpencoblosan di TPS 3 Desa Lantosan, lalu terdakwa kembali kerumah, sesampainya dirumah, terdakwa mencuci bekas tinta tanda memilih di jari kelingking tangan kanannyasampai bersih, kemudian terdakwa berangkat ke Pasar Gunung Tua tepatnya diLingkungan V Kecamatan Padangbolak dengan tujuan untuk bermain billiard, setelahterdakwa sampai di tempat biliar tersebut, terdakwa bertemu dengan
    Pengawas Pemilu mengamankan terdakwa ke KantorPanwas Paluta, lalu Panwas Paluta melakukan Introgasi kepada terdakwa, kemudianterdakwa mengakui telah melakukan pencoblosan di TPS 19 Lingkungan V PasarGunung Tua dengan mengaku dirinya seolah olah pemilih atas nama TOGAR (sesuaidengan formulir C6 nomor urut 116 dalam DPT (daftar Pemilih Tetap pada TPS 19Lingkungan V Pasar Gunung Tua) ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UndangUndang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2007 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2929K/PID/2006
Tanggal 28 Maret 2007 — Sutadi, S.H., M.M.; H. Naming D. Bothin, S.Sos; M. Hasbullah R, S.Pd.., M. Hum.
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
144 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
    Putusan Nomor 495 K/TUN/20211.2ssedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Menyatakan sah dan berlaku Surat Pengangkatan Penggugatsebagai Ketua (DPRD) Kabupaten Jeneponto yaitu Surat KeputusanGubernur Nomor 1710/IX/Tahun 2019;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah:a.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat
    Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu:a.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang
    Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11Maret 2020;c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya,yaitu:a.
    Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 11Maret 2020;c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;4.