MH VS WALIKOTA PANGKAL PINANG

MH VS WALIKOTA PANGKAL PINANG

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor: 42/G/20 11/PTUNPLG tanggal 21an Pangkal pinang?3. Berkas perkara, Surat surat bukti yang diajukan olehpara pihak dan surat surat yang berkenaan denganperkara INi; 22 cere rere er eee ee eee eee4.

PT PINANG COAL INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3959/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PINANG

COAL INDONESIA, beralamat di WismaPondok Indah 2, Lantai 2, Suite 201, Jalan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Gerard Patrick Feerick, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

PutusanPUT108924.16/2010/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 03 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00554/KEB/WPJ.19/2016tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00195/207/10/091/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2010atas nama: PT Pinang

Coal Indonesia, NPWP 02.414.461.0091.000,beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Lantai 2, Suite 201, Jalan IskandarMuda Kav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 dan menetapkanPajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp13.849.000.039,00Jumlah Dasar Pengenaan PajakPPN keluaranPPN MasukanPPN kurang bayarDikompensasikan ke Bulan BerikutnyaPPN kurang bayarSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUPSanksi Administrasi

Putusan Nomor 1494/B/PK/Pjk/2019September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00195/207/10/091/15 tanggal 26 Juni 2015 MasaPajak Juni 2010 atas nama: PT Pinang Coal Indonesia, NPWP02.414.461.0091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2,Lantai 2, Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PINANG COAL INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU936/PJ/2018tanggal 1 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PINANG

COAL INDONESIA, beralamat di WismaPondok Indah 2 Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehGerard Patrick Feerick, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP1645/WPJ.19/2015tanggal 8 September 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012Nomor 00044/406/12/091/14 tanggal 18 Juni 2014 atas nama: PT PinangCoal Indonesia, NPWP 02.414.461.0091.000, beralamat di Wisma PondokIndah 2 Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, Pondok Pinang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1645/WPJ.19/2015 tanggal 8 September 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00044/406/12/091/14 tanggal 18 Juni 2014Tahun Pajak 2012 atas nama PT Pinang Coal Indonesia,NPWP: 02.414.461.0091.000 , beralamat di Wisma PondokIndah 2 Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, Pondok Indah,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga

PT PINANG COAL INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3960/PJ/2018 tanggal 19 Sepember 2018Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PINANG

COAL INDONESIA, beralamat di WismaPondok Indah 2, Lantai 2, Suite 201, Jalan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Gerard Patrick Feerick, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilan Pajak NomorPUT108925.16/2010/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingKeputusan Direktur PajakKEP00555/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 2016Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00196/207/10/091/15 tanggal 26Juni 2015 Masa Pajak Juli 2010 atas nama: PT Pinang

Coal Indonesia,NPWP 02.414.461.0091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Lantai2, Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310 dan menetapkan Pajak yang lebih dibayar menjadi sebagaiberikut:terhadap Jenderal Nomor7 September tentangDasar Pengenaan Pajak:0,007 Ekspor Rp Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp14.566.785.643,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00555/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00196/207/10/091/15 tanggal 26 Juni 2015 MasaPajak Juli 2010 atas nama: PT Pinang Coal Indonesia, NPWP02.414.461.0091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2,Lantai 2, Suite 201, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/PidK/AktaPid/2009/PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri TanjungPinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal

27 Oktober 2009, dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009, dan PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27Oktober 2009, serta memori kasasinya telah diterima

di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009, denganHal. 5 dari9 hal.

memperbaikiputusan Pengadilan Negeri tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakatserta tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangdiuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau diPekanbaru No. 240/Pid/2009/PTR, tanggal 16 Juli 2009, yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNGPINANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.240/Pid/2009/PTR, tanggal 16 Juli 2009, yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Tanjung Pinang

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; SYAFRUDDIN

ROBERTH YUNIZAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG

RAMDHAN CHRISMANA, S.sos KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan,Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan RayaSenggarangSimpang Madung, Tanjung Pinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 November 2012.2.

Bahwa oleh karena telah terjadi Pemekaran Wilayah, sehingga DesaPersiapan Kota Piring kemudian berganti nama menjadi Kelurahan BatuSembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten KepulauanRiau, Propinsi Riau, sekarang ini menjadi Kampung Bukit Galang,Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota TanjungPinang, Propinsi Kepulauan Riau;.

Timur, KotaTanjung Pinang, seluas 9.818 M2 bukan 19.962 M2 ;Il.

Bahwa adanya fakta hukum atas 2 (dua) bukti Surat Pernyataan RiwayatTanah yang telah diketahui Lurah Air Raja dan Camat Tanjung Pinang Timurtertanggal 30 Juli 2002 dengan Nomor Register 163/TPI/VII/2002 atas nama AbdulLatif yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur,Kota Tanjung Pinang, yang satu seluas 19.962 M2 dan yang lainnya seluas 9.818M2 (vide bukti T3, bukti P2, dan bukti P8), yang digunakan oleh Diana Sulastridalam permohonan hak adalah seluas 19.962 M2 dan kenyataannya

Bahwa telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) alas hakdengan Nomor dan tanggal penerbitan yang sama atas nama Abdul Latif namundengan luas yang berbeda yang mendasari penerbitan sertifikat obyek sengketa aquo berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak)No. 119/GI/2002 tanggal 29 Juli 2002 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkanoleh Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang,seluas 9.818 M2 dan teregister di Kecamatan Tanjung Pinang

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAJU JAYA POHON PINANG tersebut;

PT MAJU JAYA POHON PINANG VS SITI ROSMALENA SARAGIH

PUTUSANNomor 811 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MAJU JAYA POHON PINANG, yang diwakili oleh DirekturPT Maju Jaya Pohon Pinang, Tjokro Sumintro, berkedudukan diJalan sambas Nomor 37, Medan Kota, Medan, SumateraUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jun Cai, S.H.

Nomor 811 K/Pdt.SusPHI/2018MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAJUJAYA POHON PINANG tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 260/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn., tanggal 18Desember 2017;MENGADILI SENDIRI :Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

NURLELA,SE (Penggugat) lawan Pimpinan Pimpinan Hotel Pinang (Tergugat)

Handil Jaya,Kota jambi, Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 September 2014.Yang selanjutnya disebut x... eee eee e eee eeee PEN ATPimpinan Pimpinan Hotel Pinang, beralamat Jl. Dr.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------

NURHADI YUWONO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG, Cs

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG,berkedudukan di Jalan Raya Simpang Madong,Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, KecamatanTanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, PropinsiKepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;1. SUSILAWATI, A. P.tnh ( Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara );2. BASRAN MUNTHE, SH (Kepala Seksi Hak AtasTanah dan Pendaftaran Tanah); 3. H. ASNEN NOVIZAR, A.PTNH., MH (Kepala SeksiSurvey Pengukuran dan Pemetaan);4.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang danNomor: 26/G/2012/PTUNTPI tanggal 18 April 2013;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; 4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/PEN.HS/2013/PT.TUNMDNtanggal 12 September 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkaraTENTANG...TENTANG DUDUK SENGKETA= Memperhatikan tentang faktafakta serta keadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUNTPI tanggal 18 April 2013yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterimaUNTUK

JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; vs. HOAN

PAYA PINANG, DK

PAYA PINANG, berkantor di Jalan Samanhudi No. 15 Medan,Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, KotaMedan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: 1. OK. Iskandar, S.H.,M.H,2. Aziarni Hasibuan, S.H., M.H, 3.

Paya Pinang(Tergugat !) atas sebahagian dari Objek Perkara yaitu tanah seluas lebih kurang211,13 Ha (dua ratus sebelas koma tiga belas hektar) dengan batasbatas tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut Sub Objek Perkara 1),Tergugat IV menerbitkanSertifikat Hak Guna Usaha atas Sub Objek Perkara dengan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 1 Desa Sei Buluh penerbitan 11 April 1988 atas nama PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat );Bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan No.22/HGU/DA/88 tertanggal 16 April 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD. PayaPinang (Tergugat !) atas Sub Objek Perkara dan Surat Keputusan No.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian Hak Guna Usahakepada PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat ) atasSub Objek Perkara yang diterbitkan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukumterhadap Sub Objek Perkara , dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa PayaMabar penerbitan tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat !) atas Sub Objek Perkara ,tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara ;12.Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar penerbitantertanggal 05 Nopember 1984 atas nama PT. PD.

JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; vs. QUYEN

Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober2007 sampai dengan tanggal 2 November 2007 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa QUYEN pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007sekira pukul 15.50 WIB atau setidaktidaknya pada bulan Juli tahun 2007, atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di PerairanKepulauan Natuna yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia pada posisi 30 34 04 U

No. 793 K/Pid.Sus/2008hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksadan mengadilinya Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa QUYEN selaku Nahkoda KM BTH 2000 TS yangmerupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dariPelabuhan Binh Thuan Vietnam

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, No. 241/PID/2007/PTR, tanggal 08 Januari 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:370/PID.B/2007/PN.TPI, tanggal 04 Oktober 2007, yang dimintakan bandingtersebut ; Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat

peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/PID.K/2008/PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada

tanggal 11 Februari 2008, danPemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari2008, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasisebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang, tanggal 07 Maret 2008, Nomor : 18/PID.K/2007/PN.TPI.RNI, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981), maka hakuntuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan

JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; ELEN

Swadaya No. 88Tanjung Pinang ;Agama : Budha ;Pekerjaan : Swasta ;Termohon Kasasi / Terdakwa tidak ditahan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa ELEN pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006sekira pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2006,bertempat di Klinik Tiara Bunda JI.

Brigjen Katamso No. 22 Tanjung Pinang untuk dilakukanpengguguran kandungan, selanjutnya SHIRA SILVIANA als HUE FANGdigugurkan kandungannya oleh Dr.

Basid, SpOG yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter IndonesiaCabang Tanjung Pinang tanggal 13 Juni 2007.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :266/PID/B/2007/PN.TPI, tanggal 14 Nopember 2007 ;MENGADILI SENDIRI :1.

DKK VS WALIKOTA PANGKAL PINANG

T1 : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 TentangPemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, II danIV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang tanggal 1 Februari 2012 (Fotokopisesuai dengan asli) ; 2. T2 : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/05/BKD/1/2011 Tahun2011 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan( BAPERJAKAT ) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ;3.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAL PINANG melawan KHAIRUDIN bin ISNAWI

PUTUSANNo. 24/Pdt.G/2014/PN.PKP DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara antara :KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAL PINANG:, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKK02/N.9.10/Gs.1/04/2014 tanggal 01 April 2014 dalam hal ini telahdiwakili oleh HERU HAMDANI, SH, SYAFEI, SH.MH, HERLYNITA ENDANGSASTARI, SE, SH, beralamat Kantor Pengacara

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG vs ISMIRYADI, cs.

., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan / Jabatan : Advokat /Pimpinan Kantor Hukum Jumli Jamaluddin &Partners Daerah Pangkal Pinang Bangka Belitung,Alamat Jl. Depati Barin No. 116 Pangkal Pinang,Bangka Belitung;2. Asli Basri, SH., S.Ag. Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Advokat / Pimpinan KantorHukum Jumli Jamaluddin & Partners DaerahPangkal Pinang Bangka bBelitung, Alamat Jl.Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang, BangkaBelitung;3.

Sukartono, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi PemilihanUmum Pangkal Pinang, Alamat Jl. Rariang Rt. 009/ Rw.003, Kel. Taman Bunga, Kec. GerunggangPangkal Pinang, Bangka Belitung;5. Ivan Fikri, SH, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Pangkal Pinang, Alamat Jl. SumedangNo. 444 Kel. Kacang Pedang Kejaksaan, Kec.Gerunggang Pangkal Pinang, BangkaBelitung; 6. Saiful Karim, A. Md.

Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Pangkal Pinang, Alamat Jl. Nilam RayaKeledan RW.OO1 Rt. 011, Kel. Bacang Kec. BukitIntan Pangkal Pinang, BangkaBelitung; 7. Amir Subhan , ST. Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Pangkal Pinang, Alamat KomplekPEPABRI Rt. 008 Rw. 002, Kel. Air Itam Kec.

Depati Barin No. 116Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tertanggal 13Juni 2013;2. Asli Basri, SH., S.Ag. Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan / Jabatan : Advokat / Pimpinan KantorHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT. TUNMDNHukum Jumli Jamaluddin & Partners yangberalamat kantor di Jl. R.E. Martadinata No. 07Pangkalpinang Bangka Belitung, Alamat/domisiliJl.

Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang,Bangka Belitung, tertanggal 13 Juni 2013;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; =nMELA W AN1. ISMIRYADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KetuaDPRD, alamat : Jl. Melati No. 492 Rt. 003 Rw.001 Kel. BukitMerapin Kec. Gerunggang Kota Pangkal Pinang;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1/ TERBANDING; 2. Drs. H. ABU BAKAR, MM. Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jl. Pantai Pasir PadiRt. 008/002 Kel. Air Intan Kec.

Paya Pinang (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah HAK dan KEPUNYAAN Penggugat ;

PD.PAYA PINANG
Tergugat:
Musim Sembiring

Rumalang bin Kalepu Pemohon IPinang binti Radeng Pemohon II

;Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Rumalang bin Kalepu berstatus jejakadan Pemohon I, Pinang binti Radeng berstatus gadis serta tidakmempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangipernikahan;Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidakpernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :a. Saenabb. H. Muksinc. Jumaingd.