DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PIONEER OFFSHORE INDORAYA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5660/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT PIONEER

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00010/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2012Nomor 00006/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8Halaman 3 dari 8 halaman.

PIONEER GLASSINDO UTAMA

PIONEER GLASSINDO UTAMA, yang diwakili oleh Direktur,Luis Susanto, berkedudukan di Jalan Orde Baru Dusun XIII Nomor88, Desa Mulio Rejo Km. 12,5, Kecamatan Sunggal, KabupatenDeli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Hendra Fajarudi, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor HR & Associates, beralamat di JalanSelamat Ujung Gang Subrah Ill Nomor 2, Kelurahan Binjai,Halaman 1 dari 12 hal. Put.

Pioneer Glasindo Utama) untuk memanggildan mempekerjakan Para Penggugat di tempat semula terhitung sejakputusan ini dibacakan;Halaman 5 dari 12 hal. Put.

INNI PIONEER INDUSTRY, LTD;

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY Ltd., tempat kedudukanDesa gintung Kerta, Kecamatan Klari, kabupaten Karawang, jawaBarat 41371;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu') Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut27954/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telahberkekuatan

Inni Pioneer FoodIndustry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, alamat: Desa Gintung Kerta,Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 dan menetapkanjumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Peredaran Usaha 11.506.045.180,002 HPP 9.279.279.768,003 Laba Bruto 2.226.765.412,004 Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 0,005 Jumlah Penghasilan Bruto 2.226.765.412.006 Pengurang Penghasilan Bruto 2.173.139.805,007 Penghasilan Neto dalam Negeri 53.625.607,008 Penghasilan

Desember 2010, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamputusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP643/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 19 Mei 2008 mengenai Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2005 Nomor 00016/206/05/057/07, tanggal 30 Maret 2007 atas nama: PT.Inni Pioneer

;Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Desember 2010, atas nama: PT.Inni Pioneer Food Industry Ltd, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.73/SP.23/2011 tanggal 10 Januari 2011, dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal19

Inni Pioneer Food Industry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukanoleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (vide PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIU/15/2010 tanggal 15Desember 2010, halaman 2226);Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuanbanding di Pengadilan

SOUTH PIONEER INDONESIA
Termohon:
PT. PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

SOUTH PIONEER INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas yangberalamat di Jin.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA, beralamat di Jin.

South Pioneer Indonesia, yang diberi tanda bukti P10;Foto copy Surat Somasi Pertama, Nomor 1725/S/A&P/XII/2020 tanggal10 Desember 2020 kepada PT Pioneer Offshore Indo Raya (diajukandengan tanpa bukti asli), diberi tanda bukti P11.a;Foto copy Somasi Kedua Nomor 1730/S/A&P/XII/2020 tanggal 18Desember 2020 kepada PT Pioneer Offshore Indo Raya (diajukandengan tanpa bukti asli) diberi tanda bukti P11.b.Foto copy Somasi Terakhir Nomor 1735/ST/A&P/I/2021 tanggal 11Januari 2021 (diajukan dengan tanpa bukti

Pioneer Offshore Indo Raya) yang diajukan dipersidangan dengan alamat / domisili hukum di Jalan Brigjend.

South Pioneer Indonesia, Total : S$ 890.406) Bukti T9 berupa foto copy Purchase Order No : 00001250, Date : 29Nov 2014, PT. South Pioneer Indonesia, Total : S$ 890.407) Bukti T10 berupa foto copy Invoice No : SPI15I016, Date : 14thJanuary 2015, PT. South Pioneer Indonesia, Total : S$ 1,404.00Hal 15 dari 18 halaman putusan PKPU Nomor 5/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Mdn8) Bukti T11 berupa foto copy Purchase Order No : 00001294, Date : 18Dec 2014, PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

PUTUSANNomor 2608/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5657/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003674.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2012 Nomor 00003/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00021/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakFebruari 2012 Nomor 00003/204/12/217/16 tanggal 30Desember 2016, atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya,NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan IndustriTanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY LTD;

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

PUTUSANNomor 2694/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5665/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003682.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2012 Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Putusan Nomor 2694/B/PK/Pjk/2020tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakDesember 2012 Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30Desember 2016, atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya,NPWP. 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan IndustriTanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

SOUTH PIONEER INDONESIA

SOUTH PIONEER INDONESIA, berkedudukan di JalanBrigjen Katamso Km 6, Tanjung Uncang, Batam, yangdiwakili oleh Hoe Choon Siong, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Edy Hartono & Warodat LawFirm, beralamat di Jalan Gajan Mada, Komplek TibanCentre, Blok C, Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Desember 2016;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

PIONEER CHEMICAL

Pioneer Offshore Indo Raya ( Tergugat )

Pioneer Offshore IndoRaya, yang beralamat di Perumnas Sagulung Permai Blok H/68 RT.006 RW. 004 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung,Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini di wakili oleh kuasanyayaitu : M. Fahroji dan Syafril, kKeduanya adalah Warga NegaraIndonesia, sebagai pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaPerkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia PT.

Pioneer Offshore Indo Raya yang beralamat diKomplek Ruko Batu Aji Center Park Blok D Nomor 4 KelurahanSagulung Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LAWANPT.

Pioneer Offshore Indo Raya, yang berkedudukan di JI Brigjen KatamsoPelabuhan Sagulung, Tanjung Uncang Batam, 29400 KepulauanRiau yang dalam hal ini diwakili oleh Kah Thiam Keng John selakuDirektur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin SE, Akm, Ak, sebagai Chief Adminstrative Officer yang selanjutnya di sebutsebagai Tergugat ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ;Setelah membaca berkas/ suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah

PIONEER MITRA TRADING

Pioneer Mitra Trading (Penggugat), sebesarRp. 190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah); Pembayaran tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Januari2019 melalui Rekening BCA Nomor: 0263723144 atasnama CV.Erkotama (Tergugat) ke rekening BCA Nomor: 7570559898atasnama CV.

Pioneer Mitra Trading (Penggugat), sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);Dengan demikian, seharusnya jumlah uang yang sudah dibayarkan olehTergugat adalah Rp. 290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)dan bukan Rp. 190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pioneer Mitra Trading (TergugatDR), sebesar Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh jutarupiah);4. Bahwa setelah pembayaran down payment pada tanggal26 Desember 2018, Penggugat DR menyiapkan ekspedisi untukpengiriman ke Manado dan membayar biaya pengiriman sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat daripihak perusahaan eksepedisi, genset harus sudah tiba dipelabuhanTanjung Periok paling lambat jam 14.00 WIB.

Pioneer Glassindo Utama) untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp.88.320.000,00.

PIONEER GLASSINDO UTAMA

SOUTH PIONEER INDONESIA
Tergugat:
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA

PIONEER CHEMICAL >< PT.PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA CENGKARENG

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara ;PIONEER CHEMICAL, dalam hal ini diwakili oleh HAPPYLORDIANTO beralamat di Jalan Tegal Alur Nomor : 25Cengkareng , Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa Khusustanggal 30 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ;PEMBANDING semula PENGGUGATKONPENSI/ TERGUGAT REKONPENS ; MELAWAN:PT.

Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perusahaan Perorangan, sesuaidengan :a.Surat jjin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0103503/PB/P/ 1.824.271, tanggal 11 Juli 2013, atas nama PO.PIONEER CHEMICAL yang dikeluarkan Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan, PemerintahProvinsi Daerah Khusus loukota Jakarta ;TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, PERUSAHAANPERORANGAN, Nomor TDP 09.02.5.46.07505, tanggal 26 Juni2013, atas nama PIONEER CHEMICAL, yang dikeluarkan KepalaSuku Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah, DanPerdagangan, Kota Administrasi Jakarta Barat ;SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Nomor080/1.824, tanggal 21052013, atas nama PIONEER CHEMICAL,yang dikeluarkan Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres,Kotamadya Jakarta Barat ;dimana untuk menjalankan usahanya, sejak tahun 1984PENGGUGAT menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUS JAKARTA RAYA DANTANGERANG, AREA CENGKARENG i.c.

DALAM POKOK PERKARAMohon dalildalil yang sudah tercantum dalam eksepsi di atas dianggapmenjadi satu kKesatuan dalam pokok perkara;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnyakecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat denganbantahan dan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat sebagai pelanggan/ konsumen listrik terikat danmempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai perusahaanpenyedia tenaga listrik dengan datadata pelanggan sebagai berikut :Nama : Pioneer

PIONEER CHEMICAL; LAWAN; PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA dan TANGERANG AREA CENGKARENG

PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, AreaCengakreng No. 1247/155/A.CKR/2013 tanggal 27 Desember 2015,perihal peringatan Il ditujukan kepada Pioneer Chemical, diberi tandaP8 ;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PT.

PLN (Persero)Distriobusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP9 ;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan September 2013, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero)Distriobusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP10;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh PT.

PLN (Persero)Distriousi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP11 ;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan Desember 2013, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero)Distriobusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP12;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PT.

PLN (Persero)Distriobusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP13 ;Foto copy Tagihan Pemakaian Listrik atas nama PIONEER CHEMICALuntuk bulan Februari 2014, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero)Distriobusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Cengkareng, diberi tandaP14 ;Hal. 20 dari 35 Put. No. 676/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Bar.18.

PIONEER terdapat 6 meteran, dimana salahsatu meteran ada yang bermasalah yaitu antara meteran ke alatCT terbalik sehingga memperngaruhi energi sedangkan yang ke 5meteran lainnya tidak ada masalah (normal) ;Hal. 25 dari 35 Put.

PIONEER CHEMICAL VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA dan TANGERANG AREA CENGKARENG

penertibanpemakaian tenaga listrik yang berdasarkan hasil temuannya pada tempatusaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadipelanggaran golongan II (dua) dengan dikenakan sanksi tagihan susulanberdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) butir (2) Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor: 1486 K/Dir/2011 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik tanggal 27 Desember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PIONEER

Nomor 779 PK/Pdt/2019 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PIONEER CHEMICAL tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.

PIONEER CHEMICAL VS MANAJER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TAGERANG AREA CENGKARENG;

PUTUSANNomor 130 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PIONEER CHEMICAL, (Perusahaan Perorangan) dalam hal ini diwakili oleh:Harry Lordianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta selakupemilik Pioneer Chemical, tempat tinggal di Jalan Tegal Alur Nomor 25,Cengkareng, Jakarta Barat;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Rante Tandian, SH., 2.

yangmemuat tagihan susulan;b Konkret, yaitu objeknya berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, karenajelas dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 1117/155/A.CKR/2013,tanggal 02 Desember 2013, Perihal: Peringatan I, telah memuat jumlahtagihan susulan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp.1.362.121.763,00(Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuhratus enam puluh tiga rupiah);c Individual, yaitu surat keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada subjektertentu, yakni Pioneer

Putusan Nomor 130 K/TUN/20152 Bahwa Penggugat sebagai Pelanggan/konsumen listrik, terikat dan mempunyaihubungan hukum dengan Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga listrikdengan datadata Pelanggan sebagai berikut:Nama : Pioneer Chemical;Alamat : Jalan Tegal Alur No. 25, Cengkareng, Jakarta Barat;Id.

Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PeradilanTata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatanatau permohonan karena Penggugat dalam hal ini adalah Pioneer

susulan;b Konkrit: yaitu obyeknya berwujud, tertentu dan dapat ditentukan,karena jelas dalam surat keputusan Termohon Kasasi Nomor 1117/155/A.CKR/2013,tanggal 02 Desember 2013, Perihal: Peringatan I, telah memuat jumlah tagihan susulanyang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp.1.362.121.763, (satu milyar tigaratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tigarupiah); Individual: yaitu Surat keputusan Termohon Kasasi tersebut ditujukankepada subyek tertentu yakni Pioneer

SOUTH PIONEER INDONESIA selanjutnya disebut: TERGUGAT

South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 01 Maret 2008;6. Alat bukti surat P6 berupa foto copy dari foto copy PerjanjianPembuatan Blok Rangka Kapal antara PT. South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 01 November2008sesuai asli7. Alat bukti surat P7 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal O02 Januari2009;sesuai asli8.

South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 15 Juni 2009sesuaiasli9. Alat bukti surat P9 berupa foto copy dari foto copy tocopy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antara PT. South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 30 Juni 2009sesuaiasli10.Alat bukti surat P10 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV.

South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 15 Januari 2010dengan Nomor Proyek 7050sesuai asili15.Alat bukti surat P15 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 19 April 2011;sesuaiasli16.Alat bukti surat P16 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV.

South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 10 Juli 2012;sesuaiasli18.Alat bukti surat P18 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV. Hock Sukses Perkasa tertanggal 2 Januari 2013;sesuaiasli19.Alat bukti surat P19 berupa foto copy dari foto copy perjanjianpembuatan Blok Rangka Kapal antar PT. South Pioneer Indonesiadengan CV.

South Pioneer Indonesia kepada PT.Batamec degan surat No. 010/SPVQuo/BMC/V14 tertanggal 15Januari 2014;26.Alat bukti surat P23A berupa foto copy sesuai asli Terjemahantersumpah dari bahasa inggris ke bahasa Indonesia untuk dokumenQuotation/ surat penawaran harga dari PT. South Pioneer Indonesiakepada PT.

PIONEER CHEMICAL VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA dan TANGERANG AREA CENGKARENG

penertibanpemakaian tenaga listrik yang berdasarkan hasil temuannya pada tempatusaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadipelanggaran golongan II (dua) dengan dikenakan sanksi tagihan susulanberdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) butir (2) Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor: 1486 K/Dir/2011 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik tanggal 27 Desember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PIONEER

SOUTH PIONEER INDONESIA Sebagai TERGUGAT

SOUTH PIONEER INDONESIA, beralamat di JI. Brigjen Katamso Km 6,Tanjung Uncang, Batam. Dalam hal ini memberi Kuasakepada EDI HARTONO, SH, NUR WAFIQ WARODAT, SH,YOHANES HARYANTO, SH, BINTORO ARIF WASKITO,SH, ELLY IDAYATY. Z, SH.