Menetapkan barang bukti berupa : Obat Tubercullin PPD RT 23 SSI palsu sebanyak 1 (satu) vial ;Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Produk tuberculin PPD RT 23 SSIdilabeling tanggal 10 September 2013 ;Bahwa berdasarkan uji identitas yang dilakukan oleh Biofarma terhadapTuberculin PPD RT 23 SSI nomor batch 6500113 dan 6500213 yang didugapalsu hasilnya menunjukan duaduanya tidak mengandung PPD (Purified ProteinDerivative) ;Bahwa bahaya dari penggunaan Tuberculin PPD RT 23 SSI nomor batch6500213 milik terdakwa kepada pasien yaitu reaksi berupa luka bakar ataubullae ;Bahwa Biofarma mendistribusikan Tuberculin PPD melalui DistributorIndofarma

Dalam sebulan biasanya satu kali saksi menjual Tuberculin PPD RT23 SSI ke terdakwa dengan jumlah antara 10 20 vial Tuberculin PPD RT 23SSI untuk setiap pengadaan ;Bahwa saksi menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada terdakwa di Bekasitanpa dilengkapi nota atau tanda terima barang ;Bahwa saksi menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada terdakwa di Bekasisejak bulan Juni atau Juli tahun 2014 ;Bahwa saksi tidak menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada pihak lain, selainkepada terdakwa ;Bahwa saksi jual Tuberculin

Kurang lebihkeuntungan penjualan Tubercullin PPD RT 23 SSI Rp. 1.500.000, sebulan ;Bahwa terdakwa mulai menjual Tubercullin PPD RT 23 SSI sekitar Juni 2014;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Tubercullin PPD RT 23 SSI yangterdakwa jual termasuk obat keras yang hanya dapat dijual di tempattempattertentu yang memiliki izin khusus seperti apotek yang mempunyai tenaga yangmempunyai keahlian dan kewenangan ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Tubercullin PPD RT 23 SSI yangterdakwa jual termasuk obat

dan Biofarma adalah satusatunya perusahaan yangdiberi ijin untuk mendistribusikan obat Tubercullin PPD RT 23 SSI;Bahwa keterangan para saksi tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan AhliJAJAT SETIA PERMANA, S.SI, Apt. yang menerangkan bahwa obatTubercullin PPD RT 23 SSI yang diedarkan oleh terdakwa setelah dilakukanpenelitian di Balai Besar POM Bandung adalah palsu karena tidak terdaftar diBadan POM RI dan obat Tubercullin PPD RT 23 SSI yang asli adalahTubercullin PPD RT 23 SSI yang telah didaftarkan

menerangkan bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juni2014 telah membeli obat Tubercullin PPD RT 23 SST dari saksi H.

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr SALEH selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdri FARIDA selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr ACI selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN, A selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta Rupiah);

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr SALEH selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 10 Mei 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdri FARIDA selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr ACI selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN selaku Pihakkedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No :. ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr EKA SUSANTI selaku Pihakkedua dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

di kantor Perum PPD JI.

DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C,H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah danBangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;g.

Perum PPD bulanPebruari 2008;Hal. 235 dari 352 hal.

penyehatan Perum PPD (asli);Surat Direktur Utama PT.

No. 13 PK/PID.SUS/2016Direksi Perum PPD No.

Nomor 41 PK/Pdt.SusPHI/201510.Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Direktur Utama Perum PPD diNomor 159/Sekr/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perihal : PenonaktifanPekerja sebagai Manajer Personalia dan Umum PT Mega Trans;Bahwa Perum PPD merupakan salah satu pemegang saham di PT JakartaMega Trans maka Perum PPD mempunyai kewenangan untukmenonaktifkan pejabat setingkat manajer di konsorsium Busway;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 20/DirJMT/VV2010 tanggal28 Juni 2010 menyatakan status

kepegawaian Penggugat di kembalikankepada Perum PPD sebagai salah satu pemegang saham Tergugat;Bahwa permasalahan tersebut di atas membingungkan Penggugat;Bahwa selanjutnya diupayakan musyawarah mufakat secara bipartiet padatanggal 11 Oktober 2010, yang mana pada waktu itu Kuasa HukumPenggugat meminta agar Tergugat tidak membatalkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu Nomor 003/SPK/JMT/2010 tanggal 1 Februari 2010,sedangkan Kuasa Hukum Perum PPD menyatakan Perum PPD bukansebagai pihak karena Penggugat

telah pensiun dari Perum PPD(Penggugat) adalah pensiunan di Perum PPD dan kemudian bekerja diperusahaan (Tergugat) kemudian Kuasa Hukum Perum PPD menyatakanpermasalahan pemberhentian Penggugat adalan kewenangan dariTergugat, atas hal tersebut perwakilan dari Tergugat menyatakan akanmeneruskan hal tersebut kepada Direksi;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu, maka permasalahan tersebutdiatas diproses di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yangkemudian terbitlah surat Dinas Tenaga Kerja

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap "Penggugat, tetapi sesuai permintaan perusahaan yangmenugaskan Penggugat Perum PPD), agar Penggugat dinonaktifkan dandikembalikan ke perusahaan asalnya Perum PPD dan digantikan olehkaryawan Perum PPD yang ditunjuk untuk itu yaitu Ni Wayan Metri, sehinggadengan demikian adalah wajar jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 41 PK/Pdt.SusPHI/2015statusnya sebagai karyawan di Perum PPD sudah memasuki masapensiun dan sedang diproses apakah akan dilanjutkan atau tidak sebagaitenaga Honorer di Perum PPD.

FABIANUS YOBE YUSUF KOBEPA.Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM selaku Ketua PPK/PPD besertaanggota PPK/PPD Dipa bertugas pada daerah pemilihan Kecamatan/Distrik DipaKabupaten Nabire, yang terdiri terdiri dari 5 (lima) kampung yakni :1 Kampung Epowa, terdapat 5 (lima) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 2.373pemilih;2 Kampung Jainoa, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.254pemilih;3 Kampung Tagauto, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.194pemilih;4 Kampung Jigikebo, terdapat

melakukan tahapan rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi HasilPerhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu :Pasal 7:Ayat (1) PPK/PPD dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapatpleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.Ayat (2) PPK/PPD menyusun Jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suaraPasal8

:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK

serta parasaksi dan juga masyarakat dimana saat pihak KPUD Kabupaten Nabire memberikankesempatan kepada masingmasing Ketua PPK/PPD dari 17 (Tujuh belas) Distrikyang ada di Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire untuk menyampaikanhasilrekapan perdistrik dimana saat tiba giliran dari Ketua PPK/PPD Dipa yakniterdakwa YULIANUS MAGAL SKM., yang kemudian terdakwa membacakan hasilrekapan yang telah dibuat versi terdakwa sendiri sebagai berikut :Tabel Formulir Rekapitulasi Model DA1KWK Distrik versi PPK/PPD

suaraPasal 8 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.15Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9;Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, SekretariatPPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasihasil penghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut

Wisata dengan tanpa dilengkapi SPAP, DO dan Faktur dariPT.PUSRI PPD Lampung, padahal Terdakwa mengetahui bahwapengambilan dan pengeluaran pupuk dari gudang hanya dapat dilakukanHal. 3 dari 35 hal. Put. No. 395 K/PID/2007jika dilengkapi dengan SPAP / DO dan Faktur yang dikeluarkan secararesmi oleh PT. PUSRI PPD Lampung sesuai dengan SOP/POBPergudangan PT.

PUSRI PPD Lampung, padahal Terdakwa mengetahui bahwapengambilan dan pengeluaran pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung darigudang hanya dapat dilakukan bilamana dilengkapi dengan SPAP, DOdan Faktur yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. PUSRI PPD Lampungdengan dengan SOP/POB pergudangan PT. PUSRI sebagaimana yangtelah tertuang di dalam surat Nomor : U043/887/PS/1999 tanggal 10Desember 1999 tentang penunjukkan Terdakwa selaku Stock HolderInsidentil oleh PT.

PUSRI PPD Lampung yangditemukan di dalam gudang yang dikelolanya. Saksi H. EMIL ROSMALI, SE. menerangkan sebagai berikut : Saksi pernah melakukan pemeriksaan di Gudang Lini II JakaUtama karena tidak tersedianya pupuk milik PT. PUSRI PPDLampung di gudang tersebut pada saat ada permintaan pupukUrea, SP 36 Prill dan KCL dari PPK Lampung Selatan, padahalmenurut administrasi PT. PUSRI PPD Lampung masih cukuptersedia pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampung di gudangtersebut.

PUSRI PPD Lampungsebanyak 2.044.850 kg senilai Rp. 2.817.680.000 (dua milyardelapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh riburupiah) tertanggal 14 Februari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, lalu saksi selaku Kabag Keuangan PT.PUSRI PPD Lampung melakukan Nota Debet atas nama Terdakwa sebagai piutang PT.

PUSRI PPD Lampung dan Terdakwaselaku stock holder insidentil. Benar, saat dilakukan stock taking tersebut ditemukan adanyakehilangan/ kekurangan pupuk milik PT. PUSRI PPD Lampungdi dalam gudang sebanyak 2.044.850 kg dengan perinciansebagai berikut : No.

No. 1866 K/Pid.Sus/2015bertempat di kantor Perum PPD JI.

MoU antara Perum PPD dengan pihak Pemprov.

DKIJakarta tersebut, pihak Perum PPD kemudian membentuk Tim PenjualanAset PPD yang diketuai oleh SUDARMIN (Manager Personalia UmumHal. 3 dari 255 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2015Perum PPD). Dan atas kesepakatan pihak PPD bersama Pemprov DKIJakarta bahwa diperlukan jasa notaris dalam rangka penyelesaian sertifikasibukti kKepemilikan tanah/depo tersebut, maka Saksi Drs R.

Jakarta tersebut, pihak Perum PPD kemudian membentuk Tim PenjualanAset PPD yang diketuai oleh SUDARMIN (Manager Personalia UmumPerum PPD). Dan atas kesepakatan pihak PPD bersama Pemprov DKIJakarta bahwa diperlukan jasa notaris dalam rangka penyelesaian sertifikasibukti kepemilikan tanah/depo tersebut, maka Saksi Drs R.

Marli Zaini 10.000.000,00 SP3 No : 08/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 03Agustus 2010SP2K dan Kuitansi No:39/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20102. Asep 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:40/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20103. Nurzayani 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:41/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20104. Poni Tudiana 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:42/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/2010Jumlah 35.000.000,00 9.

Singingi tanggal 23Maret 2011SP2K dan Kuitansi No:52/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 12. Ramli Yus 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:53/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 13. Syafrianto 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:54/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 14. Sineng 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:55/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 15. Afrida 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:56/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec.

Marli Zaini 10.000.000,00 SP3 No : 08/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 03Agustus 2010SP2K dan Kuitansi No:39/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20102. Asep 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:40/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20103. Nurzayani 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:41/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20104. Poni Tudiana 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:42/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/2010Jumlah 35.000.000,009.

Syafrianto 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:54/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 14. Sineng 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:55/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/201 15. Afrida 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:56/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec.

RAMLI YUS;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. ALEXSANDER HASRI;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. NURLAILI;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. ISKANDAR;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. YAM SASNI;Proposal Usulan Anggota UEDSP AMANAH Desa Koto Baru KecSingingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. DARUSLI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa KotoBaru An.

dnomor :159/SekrA/ 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perihal : Penonaktifan Pekerjasebagai Manajer Personalia dan Umum PT Mega Trans;Hal. dari 12 hal.Put.Nomor 506 K/Pdt.SusPHI/201310Bahwa Perum PPD merupakan salah satu pemegang saham di PT Jakarta MegaTrans maka Perum PPD mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan pejabatsetingkat manajer di konsorsium Busway;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Nomor: 20/Dir JMT/VI/ 2010 tanggal28 Juni 2010 menyatakan status kepegawaian Penggugat dikembalikan kepadaPerum

PPD sebagai salah satu pemegang saham Tergugat;Bahwa permasalahan tersebut di atas membingungkan Penggugat;Bahwa selanjutnya diupayakan musyawarah mufakat secara bipartiet padatanggal 11 Oktober 2010, yang mana pada waktu itu Kuasa Hukum Penggugatmeminta agar Tergugat tidak membatalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentunomor: 003 /SPK/JMT/ 2010 tanggal 01 Februari 2010, sedangkan KuasaHukum Perum PPD menyatakan Perum PPDbukan sebagai pihak karena Penggugat telah pensiun dari PerumPPD (Penggugat) adalah

selaku pemegang sahamJakarta Mega Trans (JMT) yang ditugaskan untuk bekerja pada PT JMT, dimanastatus kepegawaiaannya masih berstatus karyawan Perum PPD pada saat itu,sehingga yang seharusnya digugat adalah Perum PPD selaku perusahaan yangmenempatkan dan menonaktifkan Penggugat;Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Penggugat, tetapi sesuai permintaan perusahaan yang menugaskanPenggugat (Perum PPD), agar Penggugat dinonaktifkan dan dikembalikan keperusahaan

H:bahwa yang karyawan dari Perum PPD yang ditempatkan di Konsorsium tetapsebagai karyawan Perum PPD, bukan karyawan konsorsium dan saksi NiWayan Metri bahwa Penggugat ditugaskan oleh PPD ke JMT sebagai ManagerPersonalia) disini jelas ditugaskan bukan dialihkan sebagai karyawanPT JMT;Bahwa dalam mengajukan PKWT tersebut ternyata Termohon Kasasi sudahpunya niat yang kurang baik karena setelah ada surat pemberitahuan dari PerumPPD mengenai penonaktifannya, dia ditawari oleh Direksi PT JMT agarhubungan

telah mengakhiri hubungan kerja dengan Termohon Kasasi sebelumberakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja WaktuTertentu antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, dst..., maka disiniJudex Facti telah salah dan sangat keliru menafsirkan pengakhiran PKWT, olehkarena Pengembalian status Termohon Kasasi ke Perum PPD sebagai tanggapanatas Surat Perum PPD yang menonaktifkan Termohon Kasasi sebagai ManajerPersonalia Umum dalam kaitannya dengan hak Perum PPD sebagai PemegangSaham

PUSRI PPD Kaltim Samarinda, kemudian PT.PUSRI PPD Kaltim Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order(DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk di gudang PT. PUSRI Jl. Ir.Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Reksa ;Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopkar Sriwijaya Samarinda dan ClerkSenior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda seharusnyamengikuti atau mematuhi kedua prosedur di atas, namun dalamkenyataannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan PT.

PUSRI PPD KaltimSamarinda Jl.

Pupuk Sriwijaya Pemasaran Pupuk Daerah (PPD)Kaltim Jl.

PUSRI PPD Kaltim Samarinda,apalagi Terdakwa juga menduduki jabatan sebagai Clerk Senior PenjualanPT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda;Bahwa dipersidangan diperoleh fakta perbuatan Terdakwa sebagaiberikut :a Bahwa Kopkar Sriwijaya Samarinda ditunjuk sebagai penyalurresmi pupuk PT.

PUSRI PPD Kaltim untuk mengambilpupuk dari Gudang PT.

Bin ACHMAD SALEH : Jabatan Mantan Bendahara PPD II Th. 1999 Kabupaten Semarang,Alamat : Dulu bertempat tinggal di Jl.

) bulan dan Tergugat telah menunaikan kewajibanmembayar denda sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sesuai pelaksanaan Putusan PengadilanNegeri Ungaran tanggal 23 Oktober 2002 ;Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk ~~ mengganti kerugianmaterii yaitu. : uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,( Lima puluh juta rupiah ) dengan alasan sebagi berikutBahwa secara kenyataan di lapangan tTergugat merupakankorban atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehKepala Sekretariat PPD

Sebagai Ketua PPD II adalah Sdr. ZENI HASANmantan anggota PPD II Kabupaten Semarang ;Bahwa Tergugat sebagai Bendahara yang menjalankan tugas danfungsinya adalah mencairkan dana atas perintah KepalaSekretariat PPD II Kabupaten Semarang dan atas semuasurat surat yang telah ditanda tangani oleh Ketua PPD IIyaitu. Sdr.

ZENI HASAN yang juga telah divonis olehPengadilan Negeri UngaranBahwa Kepala Sekretariat PPD II Kabupaten Semarang jugatelah disidang oleh Pengadilan Mahkamah Militer diJakarta namun hasilnya vonisnya berbunyi apa, Tergugattidak mengetahui/d.

ZENI HASAN ( Ketua PPD I Kab.semarang ) j= +++

Memerintahkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) obat keras Tuberculin PPD RT 23 SSI Batch 6500213 Exp. Date Dec 15 sebanyak 50 vial ;- 1 (satu) buah coller bag ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Vaksin tersebut yang diimporoleh Biofarmadengan Nomor izin edar dari Badan POM RI : OKI0052700243B1, sedang VaksinTubercullin PPD RT 23 SSI yang disitadari terdakwa tidak terdapat gambar tersebut, selain itu penulisan Expiredate harusnya menggunakan bahasa Indonesia Des bukanDec, dansetelah dilakukan uji identitas oleh Biofarma terhadap barang buktiVaksinTubercullin PPD RT 23 SSI Nomor batch 6500113 dan 6500213tersebut tidakmengandung Purified Protein Derivate (PPD) ; Bahwa Vaksin Tubercullin PPD

menurut saksi Tuberculin PPD RT 23 SSI yang disita olehBalai Besar POM Bandung adalah produk palsu ;Bahwa saksi mengetahui Tuberculin PPD RT 23 SSI yang disita olehBalai Besar POM Bandung adalah produk palsuseharusnya produkyang asli tutupnya ada gambar gedung dan Teks Staten SerumInstitute dan berdasarkan uji identitas yang dilakukan oleh Bioframa terhadap Tuberculin PPD RT 23 SSI nomor batch 6500113dan 6500213 yang diduga palsu hasilnya menunjukan duaduanyatidak mengandung PPD (Purified Protein

Derivative) atas dasarperbedaan tersebut pendapat saksi produk tersebut palsu ;Bahwa perbedaan produk Tuberculin PPD RT 23 SSI yang aslidengan yang palsu adalah produk Tuberculin PPD RT 23 SSI yangasli tutupnya ada gambar gedung dan teks Staten Serum Institute,hasil uji identitas PPD terbentuk diameter kemerahan lokasi suntikanbahan uji sedangkan produk Tuberculin PPD RT 23 SSI yang palsuAlumunium cap Flipp off tutupnya tertera teks Flip Off , hasil ujiidentitas PPD tidak berbentuk diameter kemerahan

Farid ; Bahwa cara Terdakwa memperoleh Tuberculin PPD RT 23 SSI darisaudara M.

sebulan ; Bahwa Terdakwa menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada setyotanpa tanda terima ; Bahwa Terdakwa menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada Setyosejak bulan Juni atau Juli 2014 ; Bahwa Terdakwa hanya kepada Setyo menjual Tuberculin PPD RT 23SSI tidak ada kepihak yang lain ; Bahwa Terdakwa menjual Tuberculin PPD RT 23 SSI kepada Setyodengan harga Rp.530.000, ; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Tuberculin PPD RT 23 SSI termasukobat keras ; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Tuberculin PPD RT 23 SSI

Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ; 5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; 6.

Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR PENGGUGAT tetapi sebagian dari surat dukungan tersebutditahan di Kantor TERGUGAT sehingga tidak dapat dilakukanverifikasi oleh PPD dan PPS; 6.

Tujuh) dukungan tidak diserahkanoleh TERGUGAT kepada PPD Distrik Paniai Baratsehingga tidak ikut diverifikasi dan menyebabkankurangnya dukungan dari PARAPENGGUGAT; 7.

Bahwa total Surat Dukungan yang tidak diserahkan olehTERGUGAT Kepada PPD dan PPS hanya dari 4 Distriksebagaimana Point 6 diatas adalah sebanyak 2.260 (Dua RibuDua Ratus Enam Puluh) SuratDukungan; 8.

Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT tidak menyerahkanSeluruh surat Dukungan PARA PENGUGAT kepada PPD dan PPS,pada tanggal 17 Februari 2012, PARA PENGGUGAT beserta Timmendatangi Kantor TERGUGAT dan menanyakan mengapaSurat Dukungan yang diserahkan PARA PENGGUGAT tidakdiserahkan seluruhnya kepada PPD dan PPS? Bahwa TERGUGATpada saat itu menyatakan bahwa Tidak ada lagi berkas suratdukungan para Penggugat yang tidak diserahkan kepada PPDdan PPS.

Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Paniai Barat tanggal 4Februari 2012, (fotocopy sesual dengamfotocopynya); 12.

Dan dari hasil verifikasi di tingkat PPD di Kabupaten Paniai yang dimuatdalam Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan BakalPasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai Di Tingkat Distrik Oleh PanitiaPemilihan Distrik (PPD) Model BAKWK.KPU Perseorangan telah mencatat bahwa,Para Penggugat memperoleh dukungan suara sebanyak 10.583 (sepuluh ribu limaratus delapan puluh tiga) suara.

Dengan perhitungan sebagai berikut : NO NAMA PEROLEHAN TOTALPANITIA PEMILIHAN SUARA PEROLEHANDISTRIK (PPD) DUKUNGAN01 Paniai Timur 5.17902 Paniai Barat 1.57003 Aradide 43004 Bogobaida 53505 Bibida 19206 Yatamo 61907 Kebo 1.26408 Duma Dama 19409 Ekadide 45010 Siriwo 15010.583 6.

plenoKPU dan kemudian memanggil beberapa anggota PPD Paniai untuk mengurangi danmengalihkan sekian banyak suara sah milik Para Penggugat kepada pasangan calonlain yang dikehendaki Tergugat untuk dapat lolos verifikasi administrasi, padahalTergugat lupa bahwa fotocopy hasil rekapitulasinya sudah diserahkan oleh PPD 10Distrik tersebut kepada masingmasing pasangan calon.

NAMA PEROLEHA TOTALPANITIAN PEMILIHAN NSUARA PEROLEHADISTRIK (PPD) DUKUNGA NN01 Paniai Timur 2.49602 Paniai Barat 95103 Aradide 32604 Bogobaida 53505 Bibida 17206 Yatamo 61907 Kebo 1.25408 Duma Dama 19409 Ekadide 47110 Siriwo 150 11.12.13.14.13. 7.168 Bahwa Tergugat telah memanipulasi hasil verifikasi dari PPD 10 Distrik diKabupaten Paniai dan Tergugat tidak mempunyai hak untuk merubah hasil PPD 10Distrik secara sewenangwenang, sehingga dengan demikian hasil yang ditetapkanoleh Tergugat pada poin

10 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum danharus dibatalkan;Bahwa hasil verifikasi yang ditetapkan Tergugat adalah tidak benar dan hasilverifikasi yang benar adalah yang dilakukan oleh PPDPPD dan dari hasil verifikasidi tingkat PPD di Kabupaten Paniai yang dimuat dalam Berita Acara Verifikasi danRekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Di Tingkat Distrik Oleh Panitia PemilihanDistrik (PPD) Model BAKWK.KPU Perseorangan

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan April 2006sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain sejaktahun 2006 sampai tahun 2009, bertempat di kantor Perum PPD Jl.

Hasil rapat memperkirakan daripenjualan aset Perum PPD akan diperoleh dana sebesar Rp209.000.000.000,00 (dua ratus sembilan milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai, membayar hutang, danlay off sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) pegawai Perum PPD ; Untuk menindaklanjuti hasil rapat antara Menteri BUMN, Komisi IV DPRRI dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tersebut, pada tanggal 28 April 2006ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara MenteriNegara BUMN

HENDARKO HUDOYOselaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) bersamasama denganTerdakwa IT H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur UsahaPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD)mengajukan surat kepada Menteri Negara BUMN untuk menghapusbukukandan menjual aset PERUM PPD berupa Depo B, Depo C, Depo H dan DepoK kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang oleh Menteri NegaraBUMN disetujui dengan Surat No.

H116 yang berprofesi sebagai pengacara,pegawai honorer/ tidak tetap yang dipekerjakan pada Perum PPD;Bahwa dr. ROBBY C.

Danatersebut dicairkan dari Rekening Perum PPD di Bank MandiriNomor 006.0000345086, padahal pembayaran dana operasionaldari rekening Perum PPD tersebut bertentangan dengan SuratMenteri Negara BUMN No. S588/BUMN/2006 tanggal 12Desember 2006 karena hasil penjualan asset Depo B,C,H dan Khanya diperuntukkan membayar hutang kepada pihak ke3, layoffdan pengembangan Perum PPD ;3 BIAYVA JASA NOTARIS:

pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaiansertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;Guna menindaklanjuti MoU antara Perum PPD dengan pihak Pemprov.DKI Jakarta tersebut, pihak Perum PPD kemudian membentuk TimPenjualan Aset PPD yang diketuai oleh SUDARMIN (ManagerPersonalia Umum Perum PPD).

dalam rangkapenyehatan Perum PPD (asli).

, untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustuss/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITANdengan cek.No.

, untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/dNopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengancek.No.

(satu) rangkap untuk arsip PPK ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, telahjelas bahwa PPD melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diverifikasi oleh PPS, menurut ketentuan PPD melakukan verifikasi danrekapitulasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari disampaikan dokumenhasil verifikasi PPS, dan hasil verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebutdigunakan untuk bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonandalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dapat diartikanverifikasi

total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung ParaPenggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 6.466 orang ;bahwa di Distrik Paniai Barat tercatat dalam Berita Acara PPD,bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung ParaPenggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 1.220 orang ;bahwa di Distrik Aradide tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwatotal Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugatsetelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 670 orang ; bahwa di Distrik

Bogabaida tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwatotal Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugatsetelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 797 orang ; bahwa di Distrik Bibida tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa totalRekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugatsetelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 247 orang ; bahwa di Distrik Yatamo tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwatotal Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugatsetelah melalui tahap verifikasi

PPS adalah 3.395 orang ; bahwa di Distrik Kebo tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa totalRekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugatsetelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 264 orang ; bahwa di Distrik Duma Dama tercatat dalam Berita Acara PPD,bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung ParaPenggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 348 orang; bahwa terhadap Distrik Ekadide dan Distrik Siriwo tidak dibuktikanTergugat; ooo moo Menimbang, bahwa Ketua dan anggota

, hal mana jumlah dukungan tertera 6.466dukungan ; bahwa dalam Distrik Bogabaida, telah terdapat kesesuaian denganBerita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 797 dukungan; bahwa dalam Distrik Yatamo, telah terdapat kesesuaian denganBerita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 3.395dukungan; bahwa dalam Distrik Kebo, telah terdapat kesesuaian dengan BeritaAcara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 264 dukungan ; bahwa dalam Distrik Duma Dama, telah terdapat kesesuaian denganBerita Acara

GibbonRajagukguk untuk kegiatan Pemilu 1999 di Sekretariat PPD II Dairi.Bahwa dana Sekretariat PPD Il Kabupaten Dairi sebesar Rp. 704.537.000,(tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) harus di keloladan disalurkan Terdakwa untuk membiayai kegiatan Pemilu 1999 sesuaidengan pospos anggaran dalam PPKO Il Pengesahan Revisi Il dandipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti pengeluarannya, tetapi ternyataterdapat beberapa pos pengeluaran yang tidak digunakan Terdakwa danDrs.

Di bagikan berupa uang jas masingmasing Rp.300.000, perorang untuk31 orang anggota PPD II dairi dan 26 orang personalia Sekretariat PPD IIDairi seluruhnya berjumlah Rp 300.000, x 59 orang, ( 31 orang + 28orang) = Rp. 17.700.000, ( tujuh belas juta rupiah) ;2. Di bagikan terdakwa dengan alasan tambahan uang lelah kepada : Sasmita Singarimbun sebesar Rp 3.500.000.

Untuk sekretariat panitia Pemilinan Daerah Tingkat II ( PPD II) KabupatenDairi sebesar Rp. 704.537.000. ( tujuh ratus empat juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah ) yang di kelola langsung terdakwa untuk kegiatandi sekretariat PPD II Dairi ;2. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Dairi sebesarRp. 567.268.000, ( lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enamHal. 15 dari 33 hal. Put.

GibbonRajagukguk untuk kegiatan Pemilu 1999 di Sekretariat PPD II Dairi.Bahwa dana Sekretariat PPD II Kabupaten Dairi sebesar Rp. 704.537.000,(tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) harus di keloladan disalurkan Terdakwa untuk membiayai kegiatan Pemilu 1999 sesuaidengan pospos anggaran dalam PPKO Il Pengesahan Revisi II danHal. 16 dari 33 hal. Put.

Gibbon Rajagukguk sebagaiKepala Sekretariat PPD Il.

didalamnya pasangan ParaPenggugat, yang masuk ketahapan Verifikasi Administrasi Faktualdokumen dukungan ditingkat PPD dan PPS ; Hal. 3 dari 29 Hal.

BuktiT7 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi TerhadapJumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh PanitiaPemilihan Distrik (PPD) Distrik Aradide, Tanggal 04 Februari 2012(Fotocopy sesuai dengan Asli) ;8.

BuktiT9 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi TerhadapJumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh PanitiaPemilihan Distrik (PPD) Distrik Bibida, Tanggal 23 Januari 2012(Fotocopy sesuai dengan Asli) ;10.

Bukti T10 Berita Acara Verifikasi danRekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di TingkatDistrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Yatamo, Tanggal07 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;11.

Bukti T11 Berita Acara Verifikasi danRekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di TingkatDistrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kebo, Tanggal 16Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;12.

Bukti penerimaan dan pengeluaran uang dari PPD ;a. Laporanlaporan ;e.

Dokumen lain (Surat Perintah bongkar kepada checker dsb ;Memberikan informasi yang diperlukan kepada atasan serta bawahannyaMengusulkan solusi tentang kepegawaian digudang kepada Kantor PPD.Tugas dan Kewajiban.1.234.oo10.Melaksanakan intruksi dari PPD ;Membuat rencana kerja dan biaya gudang PPD ;Mengoptimalkan sarana pergudangan ;Melaksanakan operasional dan Administrasi secara efektif dan efisien ;Menyampaikan laporan ke PPD secara berkala tentang aktifitas gudangserta keuangan ;Mengatur penggunaan

Pusri Palembang PPD Lampungdengan Stok fisik riil yang ada di gudang penyimpanan Pupuk Pusri Lini IllTegineneng (GPPT), setelah adanya stok teking (pemeriksaan pupuk) diGudang Lini Ill Tegineneng oleh Tim PPD Lampung pada tanggal 22 April2013.Bahwa atas temuan tersebut PPD Lampung melaporkan ke DireksiPT. Pusri Palembang, selanjutnya Direksi PT.

Pusri Palembang PPD Lampung dengan stok riil yangada di gudang penyimpanan pupuk Lini Ill Tegineneng dengan rinciansebagai berikut; a. Stok Fisik yang seharusnya ada di Gudang 5.602.119 kgPenyimpanan dan sesuai dengan catatan di PT.Pusri Palembang PPD Lampung b. Setelah dilakukan pengecekkan dan perhitungan 5.351.112 kg Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid./2016/PT.

Menetapkan barang bukti berupa : Surat Penunjukkan Intern PPD Lampung Nomor : 00958 / JB.122.000KU/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 atas penunjukkan Sdr. Hairul Lizanosebagai Area Manager PPD Lampung kepada Septinal yang menjabatKa. Gudang Penyimpanan Pupuk Tegineneneng ; Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang NomorSK/DIR/012/2012 tentang mutasi / penunjukkan pejabat di lingkunganPT. Pupuk Pusri Sriwijaya Palembang tanggal 6 januari 2012 tentangmutasi M.