Sesuai dengan penjelasan UU 36 Tahun2009, kepentingan pelayanan publik kesehatan tersebutmeliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif danrehabilitasi. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatukegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatanyang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosikesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif bisaberupa antara lain pemasangan iklan layanan masyarakatdibidang kesehatan.

belumterdapat ketentuan yang mengatur bahwa jasa yang diberikanpada klinik estetika yang didirikan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan jasa tidak kena pajak;Kedua: Korelasi Peraturan PerundangUndangan Perpajakandengan Peraturan PerundangUndang mengenai Kesehatan;Bahwa UndangUndang nomor 23 tahun 1992 pada Bab V tentangUpaya Kesehatan menyatakan:Pasal 10Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan denganpendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif

kesehatanmenyatakan:Pasal 1 angka 1Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spntual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untukhidup produktif secara sosial dan ekonomis;Bab VI tentang Upaya Kesehatan:Pasal 46Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu danmenyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan danupaya kesehatan masyarakat;Pasal 47Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif

Putusan Nomor 58 P/HUM/201819,20.Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatanyang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakuppelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasukpelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengankebutuhan medis yang diperlukan;Ayat (2)Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis;Bahwa makna kata pelayanan kesehatan perorangan sendiritidaklah dibatasi Jaminan Pelayanan

(3)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UndangUndangNomor 40/2004) beserta Penjelasannya yang mengatur sebagaiberikut:Pasal 19 ayat (2):(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuanmenjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaankesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhandasar kesehatan;Pasal 22 ayat (1):(1) Manfaat = jaminan kesehatan bersifat pelayananperseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakuppelayanan promotif

materimuatannya antara lain yaitu:e Pasal 19 ayat (2) juncto Pasal 22 ayat 1 juncto Pasal 23 ayat(4) UndangUndang Nomor 40/2004 beserta Penjelasannya,yang mengatur sebagai berikut:Pasal 19 ayat (2):(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuanmenjamin agar peserta memperoleh = manfaatpemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalammemenuhi kebutuhan dasar kesehatan;e Pasal 22 ayat (1):(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayananperseorangan berupa pelayanan kesehatan yangmencakup pelayanan promotif

Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2016Kedua: Korelasi Peraturan PerundangUndangan Perpajakandengan Peraturan PerundangUndang mengenai Kesehatan;Bahwa UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 pada Bab V tentangUpaya Kesehatan menyatakan:Pasal 10:Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatanpemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahanpenyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihankesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan

Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2016Pasal 46:Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu danmenyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan danupaya kesehatan masyarakat;Pasal 47:Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yangdilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;Pasal 48:(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksuddalam

PSMP "Antasena" Magelang merupakan UPT dilingkungan DirektoratJenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial yangbertugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yangbersifat prefentif, kuratif, rehabilitative promotif dalam bentuk bimbinganfisik, mental, sosial dan latihan ketrampilan, resosialisasi serta bimbinganlanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri berperan aktif dalamkehidupan bermasyarakat;Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa

Klien berusia 17 tahun dan sangat membutuhkanketrampilan untuk menunjang kehidupan dimasa yang akan datang; Klienmasih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaikidir, dan diperlukan suatu lembaga yang memberikan pembinaankepribadian secara khusus;PSMP "Antasena" Magelang merupakan UPT dilingkungan DirektoratJenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial yangbertugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yangbersifat prefentif, kuratif, rehabilitative promotif

belumterdapat ketentuan yang mengatur bahwa jasa yang diberikanpada klinik estetika yang didirikan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan jasa tidak kena pajak.Kedua: Korelasi Peraturan PerundangUndanganPerpajakan dengan Peraturan PerundangUndangmengenai Kesehatan;Bahwa UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 pada Bab Vtentang Upaya Kesehatan menyatakan:Pasal 10:Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan denganpendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif

Pasal 1 angka 1:Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap oranguntuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Bab VI tentang Upaya Kesehatan:Pasal 46:Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginyabagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yangterpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatanperseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.Pasal 47:Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatandengan pendekatan promotif

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

Gunamencapai tujuan ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma sehat,yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif danpreventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untukmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentukpencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, danpemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.Pasal 14 ayat (1):Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upayakesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.Pasal 47:Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif

2016berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajatkesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihankesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.e Pasal 14 ayat (1) UU Kesehatan"Pemerintanh bertanggung jawab merencanakan, mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraanupaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.e Pasal 47 UU Kesehatan"Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatandengan pendekatan promotif

Sedangkan Pasal 47UndangUndang Kesehatan mendorong upaya kesehatan diselenggarakandalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, danberkesinambungan;Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Kesehatan mengamanatkanPemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upayapencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menularbeserta akibat yang ditimbulkannya.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Cukai menentukan

melawanhukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiahsehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pencurian Ringansebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 huruf a Kitab UndangUndangHukum Pidana dimana hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiriyang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa,melainkan sebagai usaha PROMOTIF

terdapat ketentuan yangmengatur bahwa jasa yang diberikan pada klinik estetika yangdidirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan jasa tidakkena pajak.Kedua: Korelasi Peraturan PerundangUndangan Perpajakan denganPeraturan PerundangUndang mengenai Kesehatan.Bahwa UndangUndang nomor 23 tahun 1992 pada Bab V tentangUpaya Kesehatan menyatakan:Pasal 10Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,peningkatan kesehatan (promotif

kesehatanmenyatakan:Pasal 1 angka 1Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritualmaupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktifsecara sosial dan ekonomis.Bab VI tentang Upaya Kesehatan:Pasal 46Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagimasyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu danmenyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upayakesehatan masyarakat.Pasal 47Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif

PAMA (PT PAMAPersada distrik TCMM) ;Bahwa sebagai Dokter On Site (SaksiJulianto Leonardus Caecar)mempunyai tugas mengelola Klinik dalam Melakukan pemeriksaanmedis terhadap Pasien yang terdaftar sebagai karyawan PT PAMAPersada Distrik PT TCMM antara lain upaya kesehatan Promotif,Preventif, kuratif dan rehabilitative dengan dapat mempergunakanfasilitas klinik berupa alat medis dan memberikan obatobatan yangtersedia di klinik serta dapat merujuk pasien jika diperlukan,dantanggung jawabnya adalah membuat

PAMA (PT PAMA Persadadistrik TCMM) ;Bahwa sebagai Dokter On Site (SaksiJulianto Leonardus Caecar)mempunyai tugas mengelola Klinik dalam Melakukan pemeriksaanmedis terhadap Pasien yang terdaftar sebagai karyawan PT PAMAPersada Distrik PT TCMM antara lain upaya kesehatan Promotif,Preventif, kuratif dan rehabilitative dengan dapat mempergunakanfasilitas klinik berupa alat medis dan memberikan obatobatan yangtersedia di klinik serta dapat merujuk pasien jika diperlukan,dantanggung jawabnya adalah membuat

JULIANTO sebagai Dokter On Sitemempunyai tugas mengelola Klinik dalam Melakukan pemeriksaan medisterhadap Pasien yang terdaftar sebagai karyawan PT Pama PersadaDistrik PT TCMM antara lain upaya kesehatan Promotif, Preventif, kuratifdan rehabilitative dengan dapat mempergunakan fasilitas Klinik berupaalat medis dan memberikan obatobatan yang tersedia di Klinik sertadapat merujuk pasien jika diperlukan dan tanggung jawabnya adalahmembuat laporan medis untuk setiap hari, bulan, dan tahunan baik itujumlah

Bahwa melanjutkan aturan yang ada pada ketentuan Pasal 46 UU Kesehatanmaka kegiatan dalam penyelenggaran upaya kesehatan tersebut diatur dalamPasal 47 yang berbunyi sebagai berikut :Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakansecara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan47.

Para Pemohon beralasan bahwa secara medis, Keputusan Presiden No. 3 Tahun1997 telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Bahwa berlakunya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bukan merupakansuatu bentuk tindakan preventif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 47UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Upaya kesehatandiselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh

Bahwaberlakunya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bukan merupakan suatu bentuktindakan preventif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 47 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Upaya kesehatan diselenggarakan dalambentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yangdilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan", hal ini karenadengan adanya klasifikasi golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1)dan tempat peredarannya sebagaimana

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya terdiri dari :a) Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanankesehatan pada Puskesmas;b) Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif penunjang pelayanankesehatan masyarakat.

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya terdiri dari :a) Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanankesehatan pada Puskesmas;b) Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif penunjang pelayanankesehatan masyarakat.Halaman 14 dari 63Putusan No. 38/Pid.

SusTPK/2018/PN.Bdg2) Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya terdiri dari :a) Pengadaan dan atau pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanankesehatan pada Puskesmas.b) Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif penunjang pelayanankesehatan masyarakat.Bahwa benar pada bulan Januari sampai dengan Desember 2015, PuskesmasMundu menerima dana kapitasi Rp. 4.078.190.715, (empat milyar tujuh puluhdelapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).Bahwa benar

JAMPERSAL dipelayanan dasar dan di Pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatandilakukan dengan mekanisme klaim;(b) Jasa pelayanan KB di pelayanan dasar diklaimkan pada Tim PengelolaJAMKESMAS dan BOK di Dinas kesehatan sesuai besaran yangditetapkan.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011tentang Petunjuk Teknis BOK yang mengatur :BOK digunakan untuk kegiatan puskesmas dan jaringannya sertamendukung kegiatan posyandu) dan poskedes dalam rangkapelaksanaan upaya kesehatan, utamannya promotif

PID.SUS/2018/PTpelayanan dasar dan di Pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatandilakukan dengan mekanisme klaim;(b) Jasa pelayanan KB di pelayanan dasar diklaimkan pada Tim PengelolaJAMKESMAS dan BOK di Dinas kesehatan sesuai besaran yangditetapkan.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011tentang Petunjuk Teknis BOK yang mengatur :BOK digunakan untuk kegiatan puskesmas dan jaringannya sertamendukung kegiatan posyandu dan poskedes dalam rangkapelaksanaan upaya kesehatan, utamannya promotif

Nomor 42 Tahun2010 Tentang HakHak Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Pasal 6(1) Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperolehpelayanan kesehatan.(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kesehatan promotif;b. kesehatan preventif;c. kesehatan kuratif; dand. kesehatan rehabilitatif.Dengan Penjelasan sebagai berikut:Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLGPasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan kesehatan promotif adalah

Pid.B/2020/PN Mgnpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, selanjutnya kewajibanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya guna menghindaridisparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) sesuai dengan tujuanpemidanaan itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana dimana hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemidanaanitu sendiri yang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatan ParaTerdakwa, melainkan sebagai usaha promotif

Dalam angka 7; Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alatdan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanankesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukanoleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yangdilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.Bahwa keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bukan salahsatu upaya Preventif karena dengan adanya klasifikasi golongan danHalaman 13 dari 23 halaman.

Layanan FKTP;1)2)Pendaftaran layanan (antrian) di FKTP secara online melaluiMobile JKN;Penyediaan aplikasi untuk pelayanan medis secara online melaluiMobile JKN Faskes (uji coba/implementasi terbatas)Pengembangan pelayanan telemedicine antara dokter FKTPdengan dokter FKRTL (uji coba);Upaya promotif preventif dengan melakukan skrining Covid19kepada peserta melalui Mobile JKN;Simplifikasi manajemen klaim non kapitasi dari FKTP melalui eclaim primer untuk mempercepat proses pengajuan klaim danverifikasi

Penjaminan manfaat dan sistem pembayaran yang efektif.1) FKTPa) Optimalisasi Promotif Preventif;b) Penguatan rujukan horizontal di FKTP;c) Optimalisasi capaian indikator KBK;d) Peningkatan Peserta PRB Aktif dan Ketersediaan obat; dane) Penjaminan Pelayanan kacamata di FKTP.2) FKRTLa) Peningkatan peserta Program Rujuk Balik di FKRL yangberkualitas; danb) Standarisasi penjaminan manfaat.c.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2020yang tergolong murah dibandingkan harga/biaya kebutuhan dasarseharihari, sebagaimana Pasal 46 sampai dengan Pasal 49Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yaitu:1)Pasal 46Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatanyang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakuppelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasukpelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakaisesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;Manfaat Jaminan Kesehatan

Pelayanan promotif dan preventif;3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;4. Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupunnonoperatif;5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medishabis pakai;6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkatpratama; danHalaman 137 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/20207. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasimedis;.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2020keluarga berencana yang telah dibiayai PemerintahPusat;Pelayanan ambulans darat atau air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanantransportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentuantar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upayamenjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingankeselamatan pasien;Pasal 48(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventifmeliputi pemberian pelayanan:a. Penyuluhan kesehatan perorangan;b. Imunisasi rutin;c.

2004 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, diperlukan perencanaan pembangunan agar kegiatan pembangunan dapatberjalan efektif, efisiten, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunannasional, Khususnya terkait keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Batam;e Bahwa UU RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa menghadapiperubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai hubungankerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif,promotif