Nomor 1073 K/Pdt.SusBPSK/2016menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2016 Nomor: 35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, yang diktumnya berbunyisebagaimana di atas;Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam jangka waktu dan dengancara yang ditentukan untuk itu dalam undangundang, dengan inimengajukan Gugatan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen No. /35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei2016 sehingga dengan demikian Gugatan Keberatan a quo secara formaldan menurut hukum

Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor: 35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei 2016;5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 10 dari 15 hal. Put.

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara Nomor Nomor 35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016, tanggal 9 Mei2016;3.

Atas Putusan Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tanggal 31 Mei 2016 Nomor S534PNMPMS/V/16 yang diajukan oleh Ray Sepriadi, Muklis Ade Putra dan RickyHardianto mewakili P.T.

Permodalan Nasional Madani (Persero) tersebut,menyatakan bahwa bidang tanah seluas 9.760 M2 berikut segala sesuatuyang ada diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 718 terletak di DesaAek Songsongan, dan selama persidangan tidak pernah dilakukan perbaikanatau pun perubahan terhadap Gugatan Keberatan Atas Putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor35/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tanggal 31 Mei 2016Nomor S534PNMPMS/V/16 dimaksud.

E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen nomor 08/P3K/BPSK/I/2020;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor 08/Pts.Arb

Bahwa namun demikian ternyata terhadap Pengaduan Konsumen yang diajukan oleh Tergugat tersebut, BPSK Kota Bogor telah menjatuhkanvonis/putusan, dengan Putusan Nomor : 08/Pts.Arb/BPSK/II/2020,tertanggal 07 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :1.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atau NON EXECUTABLE : PutusanBPSK Kota Bogor Nomor : 08/Pts.Arb/BPSK/II/2020, tertanggal 07 Februari2020 ;5.

Menyatakan SAH atau EXECUTABLE : Putusan BPSK Kota BogorNomor: 08/Pts.Arb/BPSK/II/2020, tertanggal 07 Februari 2020;4.

/BPSK/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempergunakan pengakuan para pihak perihal kehadiran para pihak padasaat persidangan pembacaan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor:08/Pts.Arb/BPSK/II/2020 tersebut sebagai dasar untuk menghitung tenggatwaktu pengajuan keberatan a quo, yaitu dalam hal ini adalah 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejak tanggal putusan BPSK dibacakan yaitu tanggal 7Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Bogor Nomor :08/Pts.Arb

dalam lingkupdefinisi sengketa konsumen menurut Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diperiksa dan diputusoleh BPSK Kota Bogor dengan putusannya Nomor: 08/Pts.Arb/BPSK/II/2020,tertanggal 07 Februari 2020, bukan perkara konsumen, maka BPSK Kota BogorHalaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.SusBPSK/2020/PN Bgrtelah melampaui kKewenangannya sehingga putusan yang dihasilkannya berupaputusan Nomor : 08/Pts.Arb

MENGADILI- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;- Membatalkan putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 501/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor 501/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015;- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.028.000,00;

Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK);e Bahwa Putusan Badan Penyelelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor: 5017/Pts.Arb/BPSKBB/X//2015 tanggal 24Maret 2016..AntaraDOD! ZEVRI MANURUNG sebagai KonsumenMelawanPT. Bank Sumut Capem Pulau Rakyat Asahan sebagai Pelaku UsahaAmarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya.2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen.3.

PengadilanNegeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) harikerja terhitung sejak Keputusan BPSK diberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan Badan PenyelelesaianSengketa Konsumen Batu Bara Nomor: 501/Pts.Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016. pada hari Selasa tanggal 29 Maret2016 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 PemohonKeberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatan keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor:501/Pts.Arb

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 501/Pts.Arb/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 diperbuat dengan salahmenerapkan hukum karena telah melebihi Kewenangan yang diberikanoleh Undangundang;3.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 501/Pts.Arb/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 diperbuat denganadanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan yang cukupuntuk mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan;Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut,Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknyamenyatakan:Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang,memeriksa dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum

mempertimbangkan lebihjauh atas pokok keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban dari TermohonKeberatan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan apakah BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalamputusannya Nomor : 501/Pts.Arb/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016berwenang untuk mengadili perkara sengketa konsumen a quo atau tidak;Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah ditentukan bahwayang

Khusus tanggal9 Agustus 2016,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;LawanHABIBULLAH HARAHAP, bertempat tinggal di Desa PenyanggarKecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan,sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS.ARB

maumematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan10 (sepuluh) tersebut di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatanhukum tetap (in kracht);Bahwa, terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidanganPengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Keberatan dalam mengajukan keberatan atas PutusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor36/PTS.ARB

Bahwa, dalam perkara sengketa konsumen yang diputus oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara, antara Habibullah Harahap semula sebagai Konsumen, sekarangsebagai Termohon Keberatan menghasilkan suatu) Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 36/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016, yang telah diputus pada tanggal17 Mei 2016 dalam amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:Mengadili:1.

Bahwa, didalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya Nomor 36/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016, yang telah diputus pada tanggal 17 Mei 2016, yangHalaman 5 dari 30 hal. Put.

Jika tidak ada seperti apa yang tersebut di atas maka putusantersebut adalah tidak sah, seperti Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya Nomor 36/PTS.ARB/BPSKBB/V/2016, tanggal 17 Mei 2016;19.Bahwa, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui batasan yang diberikanoleh undangundang dan ketentuan pelaksanaannya, maka Putusan yangtelah dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016 Nomor 36/PTS.ARB/BPSKBB

M E N G A D I L I Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian ; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 146/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara No. 684/P3K-JS IV/BPSK-BB/IV/2016 yang telah diputus dengan Putusan No. 146/Pts.Arb/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya-biaya

PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)BATUBARA: Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 antara NGAPINO T sebagaiKonsumen Melawan Koperasi CU Maju Bersama sebagai pelaku Usahaamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan KONSUMEN SEBAGIAN;2.

(duaratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam UndangundangPerlindungan Konsumen.Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang mengabulkan gugatanTermohon Keberatan ternyata bukanlah pemenuhan GANTI RUGI danSANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENETAPAN GANTI RUGIsebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku, dengan demikianBPSK Batubara telah mengeluarkan Putusan yang melebihi kewenanganyang diberikan Undangundang (Vide.

Batu BaraNo. 146/Pts.Arb/BPSKBB/XI/2016 tertanggal 19 Desember 2016.Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatanakan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapatsecara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasanalasan PemohonKeberatan yang berbobot, sedangkan dalil dalil yang Termohon Keberatananggap tidak berbobot secara ilmiah maka Termohon Keberatan tidak akanmembuangbuang waktu untuk menanggapinya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata jika persidangan perkaraarbitrase di BPSK Kab.Batubara dengan putusan No. 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 telah memenuhi hukum acarasebagaimana diatur dalam Kepmenperindag RI No.350/MPP/Kep/12/2001.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Keb. Batubara No.146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 dalam perkara aquo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Perundangundangan yang berlaku.3.

Gugatan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara No.146/Pts.Arb/BPSKBB/X1V/2016 tertanggal 19 Desember 2016 (T5);6. Slip Uang Masuk (Bukti Penerimaan Kas) T6);Menimbang, selanjutnya, Termohon Keberatan telah menghadirkan 2 (dua)saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masingmasing yaitu :1.

PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara No.089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tidak dapatdilaksanakan eksekusinya (non executable).4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKabupaten Batubara No. 089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016 tanggal 20 Juli2016, batal demi hukum / tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipunterdapat Banding dan Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad).6.

Menguatkan putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016;2. Dalam Pokok Perkara1. Menolak perlawan dari pelawan seluruhnya;2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak baik (badopposant);3. Menguatkan keputusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016;4.

Akan tetapi, dari bukti surat (tertulis) yang diajukanoleh Terbanding/Terlawan sebagaimana diuraikan dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016tanggal 22 Juli 2016 jo.

Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri KisaranNomor : 13/Pen.Aan/Padt/2017/PN.Kis tanggal 13 November 2017 jo.Putusan Arbitrtase BPSK Kabupaten Batubara Nomor089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tidak dapatdilaksanakan eksekusinya (non executable);4. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor : 089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 batal demi hukum / tidak sah dantidak berkekuatan hukum;5.

Apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara No.089/Pts.ARB/BPSKBB/VII/2016 tanggal 20Juli 2016 cacat hukum, batal demi hukum atau tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan?2.

Dengan demikian,berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;D.

Tentang duduk perkara dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, tidak benar dantidak berdasarkan hukum1.Bahwa tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember2016, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalildalilyang disampaikan oleh mejelis BPSK Batu Bara dalam putusannyaNomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016,terkecuali yang secara tegas dan nyata

Dengan demikian,berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Padt.SusBPSK/2017F.

Bahwa sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatandalam Putusan BPSK Nomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21Desember 2016, dalam pokok perkara disampaikan bahwa Termohontidak mampu membayar angsuran* kepada Pemohon Keberatan sesuaikesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;2.

Nomor 905 K/Padt.SusBPSK/2017145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar memberikan putusansebagai berikut:Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 145/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:Primair:1.

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb/BPSK-BB/2016 tertanggal 17-Februari-2016 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ....................................................... / hlm.25perkara ini sebesar Rp.476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; ------4.

suratsurat bukti dan mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan olehPemohon Keberatan di muka persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 7Maret2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8Maret2016 dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.Sus/2016/PN.Tbt, te 1. ah mengemukakan halhalsebagai berikut : Atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb

Pasal 5 ayat (1 ) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengaturjangka waktu pengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggangwaktu 14 hari kerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini putusan BPSK ;Bahwa pemberitahuan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb/BPSKBB/2016, tanggal 17Febuari2016 telah diberitahukan dan diterima oleh PemohonKeberatan

Pasal 5 ayat ( 1 ) PERMA Nomor 1 Tahun2006, oleh karenanya, keberatan Pemohon Keberatan / Teradu ini haruslah dinyatakan dapatditerima ; Adapun halhal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan mengajukan gugatan keberatan atas putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb/BPSKBB/2016 tanggal 17Febuari2016, adalah sebagai berikut : I1KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI TEBING TI I:Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1 ) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur bahwakeberatan terhadap putusan

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggisecara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadapputusan BPSK Kabupaten Batu Bara ; Il ALASANALASAN KEBERATANBahwa Pemohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalildalil permohonan TermohonKeberatan yang disampaikan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara serta pertimbangan dan amarputusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb/ BPSKBB/2016 tanggal 17Februari2016, kecuali terhadap halhal yang diakui dan diterima

Pasal 46UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK hanya dapatberwenang menyelesaikan sengketa, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa ; Atas dasar tersebut, maka Kreditur menyatakan menolak dan tidak setuju untuk menempuhpenyelesaian sengketa dimaksud melalui BPSK Batu Bara ; Bahwa pertimbangan dan amar sebagaimana putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 06/PTS.Arb/BPSKBB/2016 tanggal 17Februari2016, adalah pertimbangan hukum dan

., dan kawankawan, Para Karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016, TermohonKasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batu Bara Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yangamarnya berbunyi

Bahwa pemberitahuan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor.23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 telah diberitahukandan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Maret 2016;Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 699 kK/Padt.SusBPSK/2016c.

tanggal 12 April 2016 olehPemohon Keberatan pada dengan demikian keberatan ini diajukan masihdalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalamPasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 5ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006, oleh karenanya, keberatan PemohonKeberatan/Teradu ini haruslah dinyatakan dapat diterima;Adapun halhal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan mengajukan gugatankeberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor 23/PTS.Arb

Bahwa diktum putusan BPSK Nomor 23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016tanggal 22 Maret 2016 poin 6 dan selanjutnya dijadikan amar putusanpoin 6:menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh suratsuratyang menjadi pinjamanAdalah merupakan diktum dan amar yang ultra petita sehingga haruslahditolak dengan tegas, karena sebenarnya hal tersebut tidak dituntut olehTermohon Keberatan dan esensinya adalah berbeda, karena yangdituntut oleh Termohon Keberatan dalam aduannya adalah sebagaimanapetitum 4 Menghukum

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota BatuBara Nomor 23/Pts.Arb/BPSKBB/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;3.

PN.Begr.Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan, didalam surat gugatannyatertanggal 23 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bogor pada tanggal 24 Oktober 2018 dan terdaftar dengan register nomor :137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr, telah mengemukakan halhal sebagai berikutBahwa Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Gugatan Keberatan atasPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No :31/Pts.Arb

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Bogor telah mengeluarkan Putusan No :31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 antara RENI CITRA YULIANDA, S.E SelakuPENGGUGAT dan PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI SelakuTERGUGAT.2. Bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor tersebut diatas, kami selaku TERGUGATmenyatakan Keberatan.Halaman 2 Putusan nomor 137/Pdt/G/2018/PN.Begr.3.

Pasal 56 ayat 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999(2) Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeripaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerimapemberitahuan Putusan tersebut.Bahwa dikarenakan Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat tidak hadirpada saat pembacaan putusan, maka Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Bogor memberitahukan hasil putusan No :31/Pts.Arb

Bahwa adapun alasan yang Pemohon Keberatan ajukan atas PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor adalahsebagai berikut :> KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA DIDALAM PUTUSAN BADAN' PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN (BPSK) KOTA BOGOR No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/20181.

Bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut diatas,maka kami meminta kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara A quo untuk menyatakan Majelis HakimArbiter dalam perkara Putusan No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018telah melakukan~ kekeliruan atau Kekhilafan dalammenafsirkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antaraPemohon Keberatan selaku Pelaku~ Usaha denganTermohon Keberatan selaku Konsumen.Bahwa berdasarkan uraian halhal tersebut di atas

Kota Bogor;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbantah/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbantah/Terbanding telahmengajukan pengaduan/gugatan sengketa konsumen terhadap PemohonKasasi dahulu Tergugat/Pembantah/Pembanding, telah diputus oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor02/PTS.ARB

pelayanan jasa paket Tour Eropa sebanyak empat orang (4 pax),sebesar Rp96.466.480,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus enampuluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembantah/Pembandingtelah mengajukan bantahan/keberatan terhadap Penetapan Penyitaan EksekusiHalaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 456 K/Padt.SusBPSkK/2017Pengadilan Negeri Bogor Nomor 098/Pdt/Eks/2015/Pn.Bgr jo Nomor02/PTS.ARB

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011, yang amarnya berbunyi:Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas:Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau jika iaberhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah, dengan disertai oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum, untuk melaksanakanPenyitaan Eksekusi terhadap; 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putin, Nomor Polisi F 1346 CT,milik Rahmat Dangdanggula (Termohon Eksekusi), beralamat di JalanRasamala Nomor 58, Komplek

PTLatasindo Prima Wisata dengan demikian sangat beralasan hukum apabilaPenetapan sita eksekusi atas putusan tersebut ditunda/dibatalkan sampaidengan putusan dalam perkara gugatan bantahan Pembantah inimempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pembantah mohonkepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menangguhkan sita Eksekusi atas putusan Badan Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor, Nomor 2/pts.ARB

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/201 1;4. Menghukum Terbantah untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;5. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara;Subisdair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telahmemberikan putusan Nomor 137/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr tanggal 11 April 2016yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak Provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara:1.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Bahwa betul bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan untukyang kedua kalinya ke BPSK dengan Nomor Register 25/P3K/BPSK/IX/2020yang berujung pada dikeluarkannya keputusan BPSK Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020.

Namun PEMOHON KEBERATAN menolak isikeputusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2029.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak setuju dengan dalil gugatan nomor9.6 yang menyatakan bahwa putusan BPSK Kota Bogor Nomor25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 telah melampaui bataswewenang (ultra vires) yakni bertindak melampaui wewenangnya dalam halmemutuskan perkara a quo dan haruslah dinyatakn cacat secara hukum.Bahwa apa yang telah diputuskan oleh BPSK dalam putusannya Nomor25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 adalah mengabulkangugatan yang semuanya diajukan oleh TERMOHON

Menyatakan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;4. Menguatkan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020;5. Menyatakan Putusan BPSK KOta Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/X1I/2020tanggal 30 November 2020 dapat dieksekusi melalui Sidang PenetapanEksekusi pada Pengadilan Negeri Kota Bogor;6.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian.2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum.3.

Menyatakan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara No. 32/Pts.Arb/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 28 April 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

PENGADILAN NEGERI tersebut; Telah membaca berkas perkara; 0nn nnn nn enn nnnTelah mendengar keterangan Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan ke persidangan;Telah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha telah mengajukanKeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara, Nomor : 32/Pts.Arb/BPSKBB/IV/2016, tanggal 28

konsumen tidak ternilai harganya namun undangundang harus memberikan nilai maka Konsumen menilai seharga Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak maumematuhi keputusan pada butir 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) diatassetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor : 32/Pts.Arb

Bahwa pengabulan tuntutan poin 5, 6, dan 7 sebagaimana tersebut di atasdengan tanpa adanya Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten BatuBara secara hukum tidak dapat dibenarkan dan untuk itu Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara No. 32/Pts.Arb/BPSKBB/IV/2016, tanggal 28 April 2016 harus dinyatakan Cacat Hukum.33.

Fotocopy Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara No.32/Pts.Arb/BPSKBB/IV/2016, yang telahdinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberitanda Bukti P 1;2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor :105/PG1/BPSK/BB/I/2016, tanggal 22Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara , yang telah dinazegelen dandilegalisir sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P2;3.

Apakah benar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Nomor : 32/Pts.Arb/BPSKBB/IV/2016,tanggal 28 April 2016, dilakukan dengan melanggar asas imparsialitaskarena hanya mendengar dari pihak konsumen saja?3.

Putusan Arbitrase Nomor : 106/PTS.ARB/BPSKBB/VIII/2016tertanggal 31 Agustus 2016 Jo. Perkara Nomor : 859/P3KJSIII/BPSKBB/VI/2016 BPSK Kabupaten Batu Bara (exceptio res judicata atau nebis in idem).Hal ini jelas berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana dikutipsebagai berikut :Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkarayang bersangkutan.

Subyek atau pihak yang berperkara samaDalam perkara Putusan Arbitrase Nomor : 106/PTS.ARB/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 Jo. Perkara Nomor :859/P3KJSIII/BPSKBB/VI/2016 BPSK Kabupaten Batu Bara,Penqqugat sebagai Konsumen, sedangkan Tergugat sebagaiPelaku Usaha.Dalam perkara Putusan Nomor : 85/Pdt.GSus/2016/PN SimPengadilan Negeri Simalungun, Pengqgugat sebagai TermohonKeberatan, sedangkan Terqugat sebagai Pemohon Keberatan.b.

Obyek gugatan samaDalam perkara Putusan Arbitrase Nomor : 106/PTS.ARB/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 Jo.

Putusan Arbitrase Nomor106/PTS.ARB/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 Jo.Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor : 257/PDT/2017/PTMdnPerkara Nomor : 859/P3KJSIII/BPSKBB/VI/2016 BPSK KabupatenBatu Bara.Dengan demikian Tergugat dapat mengajukan exceptio res judicataatau ne bis in idem.Berdasarkan pada faktafakta hukum di atas, jawabanjawaban, dailildalil,argumenargumen, pernyataanpernyataan maupun permohonanpermohonanyang tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenaphormat

tetap, yang pada intinya memutuskan BPSK Kabupaten BatuBara tidak berwenang mengadili perkara pengaduan Penggugat danmembatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 106/PTSARB/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016.Bahwa semejak pengaduan Penggugat BPSK Kabupaten Batu Barasetelah terbitnya Surat Peringatan II tertanggal 11 Februari 2016 bahkanSurat Peringatan tertanggal 14 Desember 2015, lalu beracara di BPSKKabupaten Batu Bara hingga terbit Putusan Nomor106/PTS.ARB/BPSKBB/VIII/2016 tertanggal

Nomor 1344 K/Pdt.SusBPSK/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten BatuBara Nomor 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yangamarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya (verstek);Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa penetapan Aan Maning Pengadilan Negeri Kisaran Nomor4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis dikeluarkan atas permohonan fiat eksekusiTerlawan (Rini Lelasari) atas Putusan Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut memeriksadan memutus perkara dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 8(delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sebagai berikut (kami kutip):Menimbang, bahwa dengan ini Majelis BPSK Kabupaten

Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturansedangkaan ........ tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannyaadalah peraturan Menteri Keuangan;Bahwa selanjutnya bunyi putusan arbitrase BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara Nomor 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016adalah sebagal berikut:1. Mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya (verstek);2.

/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapatdilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkaragugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Menyatakan secara hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatubaraNomor 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memilikikekuatan hukum;Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 0001970SPK72590613 tanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian KreditNomor 7002326 ADDPK72590614

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor26/PDT/2017/PT MDN tanggal 3 Mei 2017 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo;3.

Tentang uraian G Konsumen sebagaimana diuraikan dalam keputusanNomor 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016:1.Bahwa apa yang didalilkan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (i.c.Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalamkeputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 pada halaman 1(satu) bagian kedudukan hukum Penggugat (/ega/l standing) yangmenyatakan dan menegaskan bahwa Putri Wahyuni (i.c.Tergugat/Termohon Keberatan) mempunyai fasilitas kredit berupapinjaman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh

Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimanadiuraikan dalam keputusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Nomor 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 tanggal 13April 2016 pada halaman 4 angka 19 yaitu:19. Bahwa selanjutnya konsumen menyerahkan alat bukti surat yaitu:a.

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi atau Tergugat sangat sependapatdengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BTSKBB/IV/2016 tanggal 13April 2016 baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap amarkeputusannya.2.

dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukankeberatan;Menimbang bahwa kedudukan hukum konsumen sebagaimana dalamNota keberatan Pemohon beralamat di Dusun Kenari Kelurahan Melati KecamatanPerbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan keberatan ini diajukan padaHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/PDT.Sus/2016/PN Lbptanggal 28 Nopember 2016 sedangkan pemberitahuan Putusan BPSKdisampaikan pada tanggal 14 Nopember 2016 (sebagaimana lampiran PutusanBPSK Kabupaten Batubara No. 140/PTS.ARB

/BPSKBB/X//2016, tanggal 14Nopember 2016), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenangmengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukumkonsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku (hari ke14 sejak pemberitahuan PutusanBPSK Kabupaten Batu Bara No. 140/PTS.ARB/BPSKBB/XI/2016);Menimbang bahwa berdasarkan apa yang menjadi keberatan Pemohonsebagaimana terurai dalam Surat Keberatannya antara lain berisi 2 (dua) pointkeberatan

Adanya akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakanpelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebutMenimbang bahwa sebagaimana tugas dan wewenang BPSK diatas,maka terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen harusdibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelakuusaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen;Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Keberatan Pemohon berupaputusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 140/PTS.ARB

dan7 jelas menerangkan bahwa adanya biaya denda yang harus dibayar olehKonsumen ayaitu biaya pengambilan BPKB sebagaimana yang sudah diaturdalam perjanjian pembiayaan Nomor 9018878315/PK/05/13;Menimbang bahwa sebagaimana perjanian pembiayaan Nomor9018878315/PK/05/13 pada Syaratsyarat umum perjanjian pembiayaankonsumen pada angka 10 huruf C tegas menyatakan konsumen tidakmenyewakan, meminjamkan, atau memindah tangankankendaraan tersebutjepada pihak lain, hal mana konsumen dalam Putusan BPSK No. 140/PTS.ARB

MENGADILI:- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan Putusan Nomor : 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 ; - Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal

Tentang uraian Gugatan konsumen sebagaimana diuraikan dalam keputusanNomor : 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 :1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Putri Wahyuni selaku konsumen (i.c.Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor : 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 pada halaman 1 (satu) bagianKEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING) yang menyatakandan menegaskan bahwa Putri Wahyuni (i.c.

Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikan dalamkeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 pada halaman 4 angka 19 yaitu :19. Bahwa, selanjutnya KONSUMEN menyerahkan alat bukti surat yaitu:Halaman 13 dari47Putusan Nomor 53/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbpa.

Bahwa apa yang menjadi pertimbanganpertimbangan hukum Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor : 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan hurufmiring dibawah ini :2.

Batu Bara No. 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 tanggal 13 April 2016;6.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab.Batu Bara No. 24/PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 tanggal 13 April 2016;3.

., S.H. dankawankawan, Para Karyawan PT Pro Car International Finance,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 71/PTS.ARB/BPSKBB/VI/2016,tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara tentang Arbitrase atas Pengaduan saudara Rahman Saragih sebagaiPengadu ke BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara Nomor71/PTS.ARB/BPSKBB/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang tuntutanpenangguhan pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun dan memperkecilangsuran setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)kepada PT Pro Car International Finance (Pemohon Keberatan) terhadap objekjaminan fidusia dengan spesifikasi

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 71/PTS.ARB/BPSKBB/V1/2016, tanggal 23 Juni2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK tidak berwenangmemutus perkara.Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telahmemberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn, tanggal 15 Agustus2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 71/PTS.ARB/BPSKBB/V1/2016, tanggal 23 Juni2016;Mengadili Sendiri:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK tidak berwenangmemutus perkara;2.

dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) perhari, selama tidak menjalani putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara pada poin 5, setelah keputusanBPSK berkekuatan hukum tetap (inkracht).Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.Bahwa Putusan Badan Penyelelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor 502/Pts.Arb

(BPSK) Batubara karena BPSK Batubara tidak berwenanguntuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secarategas dalam perjanjian ic. persetujuan membuka kredit tersebut;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor 502/Pts.Arb/BPSKBB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 diperbuatdengan salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yangdiberikan oleh undangundang;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketakonsumen yang diperiksa dan diputus

Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa meskipundemikian dalam perkara a quo BPSK tidak berwenang melakukanpemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalamperkara a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) perjanjianinvestasi atau contractual case sehingga bukan sengketa konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 818 Undang UndangPerlindungan Konsumen;Bahwa Putusan Badan Penyelelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor 502/Pts.Arb

Termohon Keberatan wanprestasi;Bahwa dengan demikian segala tindakan Pemohon Keberatan ic.pengajuan agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) melaluiKPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnyaapabila Termohon Keberatan/pihak lain tidak mau mengosongkan objeklelang yang telah dimenangkan/dibeli pemenang/pembeli lelang makauntuk pengosongannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa BPSK Batu Bara dalam Putusan Badan Penyelelesaian SengketaKonsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb

tengahtengah masyarakat;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalaitelah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2016/PNTjb tanggal 27Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan; Membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor502/Pts.Aro/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 502/Pts.Arb