bir, 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merahdan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Arak Putih, yang mana terdakwa mengakuibahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimanauraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpanminuman beralkohol tanpa ijin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

MASYIFUI KAMAL, DesaNgembal Kulon Rt.1/4, Kecamatan jati, Kabupaten Kudus yang mana saksiMASYIFUI KAMAL mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimanauraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaranlalu lintas jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

KALIMI saksitidak disumpah serta keterangan terdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepattersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana ditempat umum membujuk orang lain dengan perkataanperkataan yang maksudnya mengajak melakukan cabul ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal

KUNARDI. para saksi disumpah sertaketerangan terdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa,dan Visum Et Repertum maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidikyaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu :Yang memberatkan :

yang menaungiHalaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY10.keanggotaan Penggugat, untuk menjadi tempat bernaungnya hak serta kewajibanPenggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak memberikan hak dariPenggugat kaitannya sebagai anggota Partai NasDem, sebab Tergugat II begitu sajatelah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat I, yakni DPP Partai NasDemdan berikutnya ditujukan kepada DPRD Kabupaten Malang, yang surat sebagaimanadimaksud bernuansa memberi sangsi

Penggugat tidak pernah mendapatkan suratsurat teguran atau hal lainnyayangberkaitan dengan akan diberi sangsi;c. Penggugat tidak pernah menerima surat dan atau keputusan partai yang berisikanmenjatuhkan sangsi kepada Penggugat;d. Penggugat tidak pernah diberikan hak untuk membela diri atas sangsi yangdijatuhkan;.

Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, dan atau angka (4).Mempunyai hak untuk membela diri;Bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas keputusan,kebijakan dan sikap partai, dan atau tidak diberikan kesempatan berpendapattermasuk tapi tidak terbatas juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diridalam hal diberikan sangsi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY11.12.13.Malang, padahal Penggugat secara jelas dan tegas

Malang serta sinergi dengan hal tersebutTergugat I DPP Partai Nasdem menerbitkan surat yang bernuansa menyetujuipemberian sangsi kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sahsebagaimana diatur di dalam AD/ART Partai NasDem, maka semestinya sangsipemberhentian adalah tidak sah dan atau setidaknya Penggugat diberikan kesempatanmenurut ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya diberikan haknya untuk membeladiri dalam hal disangsi oleh partai;Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat

Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem berhak untuk diberikankesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsi oleh Partai NasDemsebagaimana ketentuan di dalam AD / ART Partai NasDem;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarkerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar:a.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusdi bin Sangsi) dengan Pemohon I (Masnam binti Harun) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2002 di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus

PENETAPANNomor 45/Pdt.P/2019/PA.PybZa (es a al aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:Rusdi Bin Sangsi, lahir di Pardomuan, O1Juli 1984, Warga Negara Indonesia,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempattinggal di Pardomuan, Kecamatan Panyabungan TimurKabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagaiPemohon

(lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun penggugatBarat : Tanah dan rumah Baya/ Udin;e Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr.

(lima belaskali dua puluh meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut:;Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun PenggugatBarat : Tanah dan rumah Baya / UdinBahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr. Sandiri (suami ister!)

Sandiri tidak ditemukan nama Ambe Sangsi dan Hasni Fajar, akantetapi judex facti dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa batas sebelah timur tanah objek sengketa yang sebelumnya atas namaAmbe Sangsi, saat ini telah dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Hasni Pajarmaka tidak ditemukan adanya kolerasi antara posita, petitum denganpertimbangan hukum judex facti perkara a quo yang memenuhi kerangka jiwapetitum primaer dalam gugatan perkara a quo, karena dalam kenyataanPetitum primair meminita kepada

majelis hakim Menyatakan tanah sengketayang berukuran kurang lebih 15 x 20 m2 (lima belas kali dua puluh meterpersegi) yang terletak di Dusun Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua,Kabupaten Enrekang, dengan batasbatas:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun Penggugat;Barat : Tanah dan rumah Baya/ UdinAdalah merupakan tanah peninggalan dari Lk.

(lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun PenggugatBarat : Tanah dan rumah Baya / UdinBahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr.

Bahwa karena itu selain sangsi adat sesuai adat Letra Natu pulau Seruadan juga Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pencemaran namabaik yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang maupun denganpikiran positifa, kami para penggugat menuntut para Tergugat untuk jugamembayar uang kontan sebanyak Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah)sebagai ganti rugi karena penghinaan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat mohonkepada Kertua Pengadilan Negeri Masohi, Cq.

Menghukum para Tergugat untuk membayar sangsi sesuai keputusanDewan Adat Letra Natu pulau Serua kepada para penggugat;3.

adat Letra Natu Pulau Serua, artinya Penggugugat telahmengakui sudah menerima Pembayaran Denda adat dari Tergugatsesuai adat Letra Natu di Pulau Serua, tetapi dalam Petitum gugatanpoint 2 Penggugat juga meminta untuk para tergugat membayar sangsiadat sesuai keputusan Dewan adat Letra Natu Pulau Serua dan tergugattelah menerima sangsi adat/di hukum secara adat sesuai dengankeputusan dewan adat Letra Natu yang berlaku di Pulau Serua dantergugat telah menjalankan kewajibannya sesuai apa yang telah

tergugat sudah diselesaikan secara adat, hal ini berdasarkansangsi denda adat Letra Natu di Pulau Serua dan kebiasaan yangdiminta oleh para penggugat kepada tergugat sehingga tergugat tergugat II dan tergugat III dengan segala kekurangannya telah berupayauntuk membayar atau melaksanakan kewajiban adat sesuai dengankesepakatan antara kedua bela pihak, sehingga ini bentuk etikat baikdan rasa tanggung jawab dari tergugat tergugat II dan tergugat III untukmenyelesaikan kewajiban adat dan menjalankan sangsi

yang telah dibayarkan kepada parapenggugat bersama keluarga Workala, para penggugat dan keluargaWorkala telah menerima dan menikmati mahar tersebut berupa babi 1ekor dengan berat 100 kg, beras 100 kg, sopi 1 tempayang, dananggur masak 5 liter dan untuk sapi 1 pasang saat ini berada dalampenguasaan orang tua kandung dari penggugat . bahwa terhadapsangsi adat yang diterima oleh tergugat tergugat II dan tergugat III jikadiukur berdasarkan adat di Pulau Serua sangatlah besar nilai dan folosifidari sangsi

;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu :Yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkam masyarakat ;Yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Mengingat pasal pasal 3 ayat (1) Perda No 12 tahun 2004. dan peraturan lainyang berkaitan ;MENGADILI1

KUSNO BIN KARMUIN, serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu :Yang memberatkan :6.

Memperhatikan adanya barang bukti di depan persidangan berupa : 1 (satu)buah Amplifier yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimanauraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyelenggarakan usaha Caf Karaoke tanpa memiliki ijn Usaha Pariwisata ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

(satu) buah Amplifier ;20. 1 (satu) buah VCD Player ;21.2 (dua) buah Mikropone ; yang mana terdakwa mengakui bahwa barang buktitersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimanauraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan usaha Caf Karaoke tanpa memiliki ijin Usaha Pariwisata ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

1 (satu) buah Amplifier ;28. 2 (dua) buah VCD Player ;29.3 (tiga) buah Mikropone yang mana terdakwa mengakui bahwa barang buktitersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimanauraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyelenggarakan usaha Caf Karaoke tanpa memiliki yin Usaha Pariwisata ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

Jabbar)dengan Pemohon II (Sulpiana, S.Pd binti Sangsi)yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016di Dusun Parang, DesaBontomalling, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

XXXxX,umur 4tahunBahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun tentram, dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2012, rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karenaa.Tergugat pamit tugas dinas di TNI AL selama 4 bulan,kemudian Tergugattidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak kirim nafkah untukistri dan ketiga anaknya.b.Tergugat kena sangsi karena telah melanggar berselingkuh

11 tahun,2.XXXX,umur 9 tahun,3.XXXX,umur 4tahun Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali; Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya karena a.Tergugat pamit tugas dinas di TNI AL selama 4 bulan,kemudianTergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak kirimnafkah untuk istri dan ketiga anaknya. b.Tergugat kena sangsi

umur 11 tahun,2.XXXX,umur 9 tahun,3.XXXX,umur 4tahunBahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya karenaa.Tergugat pamit tugas dinas di TNI AL selama 4 bulan,kemudianTergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak kirimnafkah untuk istri dan ketiga anaknya.b.Tergugat kena sangsi

menuruthukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikatdalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak Bulan Juni 2012, antara Penggugatdengan Tergugat mulai sering terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkana.Tergugat pamit tugas dinas di TNI AL selama 4 bulan,kemudian Tergugat tidakpernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak kirim nafkah untuk istri danketiga anaknya.b.Tergugat kena sangsi

telah gagal; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PegawaiBUMN belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraiandari Pejabat, maka Majelis Hakim telah menunda persidanganselama enam bulan untuk memberi kesempatan kepada Pemohonmemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabattersebut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidanganselama enam bulan Pemohon belum memperoleh surat keterangandari direksi dan selanjutnya Majelis Hakim telahmemperingatkan Pemohon akan sangsi

sangsi bagi Pegawai BUMNyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat, dan atas peringatan MajelisHal. 4 dari 13 hal.

GW20 /PA.Gs.Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranyadan membuat surat pernyataan tertanggal 4 april 2011 yangisinya siap menerima sangsi sangsi tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakanlahpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon; Menimbang, bahwaatas permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang padapokoknya sebagai berikutBahwa dalil dalil permohonan Pemohon nomor 1, 2 dan 3 benar,namun walaupun sering terjadi

yangpokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menundapersidangan selama enam bulan ternyata Pemohon tetap belummemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabatdan Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon akan sangsisangsi bagi Pegawai BUMN yang melakukan perceraian tanpamemperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dariPejabat namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranyadan membuat surat pernyataan siap menerima sangsi

e Terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;Apa sangsi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata danKartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ) ?

e Sangsi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki SertifikatPramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ), adalahdenda maksimal sebesar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ), ataukurungan selama 6 ( enam ) bulan ;Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan HakimAnggota IIT menyatakan sudah cukup ;Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untukmengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakansudah

e Sangsi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki SertifikatPramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ), adalahdenda maksimal sebesar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ), ataukurungan selama 6 ( enam ) bulan ;Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan HakimAnggota IT menyatakan sudah cukup ;Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untukmengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakansudah

belas )orang wisatawan asing kebangsaan China di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa, tanggal 16 September2014 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu TandaPengenal Pramuwisata ( KTPP ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1 ) Jo Pasal 14ayat (1 ) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ;e Bahwa, terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;e Bahwa, sangsi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00Wib bertempat diruang Polindes yang dihadiri oleh 43 (empat puluh tiga)orang tokoh masyarakat melaksanakan rapat untuk memberikan sangsi/hukuman terhadap Saksi1 kemudian diputuskan sangsi yaitu membersihkanrumput yang tumbuh dipinggir jalan Jorong Koto Panjang kenegarian TanjungSani Kecamatan Tanjung Raya kab. Agam dimulai dari rumah sdr. Aceh sampairumah Angku Dt.

Perpatih sejauh 1 (satu) Km terhitung hari Jum'at tanggal 22Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013, dalam pelaksanaannya2 (dua) hari bekerja dan 1 (satu) hari untuk Saksi1 bekerja mencari nafkahdan pada tangal 24 Pebruari 2013 Saksi1 diwajibkan untuk mulai bekerjamelaksanakan sangsi yang diputuskan dalam rapat adat.4.

Adi St.Sulaiman mengundang Terdakwa untuk menghadiri rapat warga Jorong KotoPanjang Kenegarian Tanjung Sani untuk memberikan sangsi/nukuman kepadaSdr. Sofyan (Saksi1) yang tela melakukan pencurian getah karet milik Sdr.Rajo Mudo warga Jorong Koto Panjang + dank*3rena Terdakwa tidak bisadatang ke rapat tersebut maka Terdakwa menyarankan agar Saksi1 diberikansangsix membersihkan jalan kampong sepanjang kurang lebih 1 (satu) KMdimulai dari rumah Sdr. Aceh sampai rumah angku Dt.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib bertempat diruang Polindes dengandihadiri oleh 43 (empat puluh tiga) orang tokoh masyarakat melaksanakanrapat kemudian diputuskan sangsi yang diberikan adalah sama dengan sarandari Terdakwa dan pada tanggal 24 Pebruari 2013 Saksi1 diwajibkan untukmulai bekerja.4.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00 Wibbertempat di ruang Polindes yang dihadiri 43 (empat puluh tiga) orang tokohmasyarakat untuk melaksanakan rapat yang dipimpin oleh tokoh adatsetempat untuk memberikan sangsi hukuman kepada Saksi1 yang telahmencuri getah karet dan sangsi hukuman yang diputus adalah membersihkanrumput yang tumbuh dipinggir jalan Jorong Koto Panjang Kenegarian TanjungSani. Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam sepanjang 1 (satu) KM yaitu darirumah Sdr.

Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur :Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikanyang terutang sesuai ketentuan Peraturan perundangperundangan perpajakandisebabkan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajibpajak, maka DIRJEN PAJAK KARENA JABATANNYA WAJIBMENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SANGSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA, DENDA ATAU KENAIKAN YANG TERUTANGTERSEBUT ;b.

Bahwa sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata caraperpajakan Pasal 36A ayat (1) PEGAWAI PAJAK YANG KARENAKELALAIANNYA ATAU KARENA DENGAN SENGAJA MENGHITUNG ATAUMENETAPKAN PAJAKNYA WAJIB PAJAK (PEMOHON PK/PENGGUGAT)TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN, DIKENAI SANGSI,dan secara logika akal sehat :4.1 Kalau Pemohon PK/ Penggugat (Wajib pajak) ini karena ketidak tahuannyaLALU TIDAK HADIR DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASILPEMERIKSAAN ATAU HANYA MENYURUH KARYAWATINYABERNAMA

Lalu bagaimana Dirjen pajak bisa diberi sangsi terhadap pegawai pajak yangsalah menghitung/menetapkan pajaknya Pemohon PK/Penggugat (WajibPajak) ini:b.1 Kalau disisi lain Pemohon PK/Penggugat (Wajib Pajak) ini sudahdianggap tidak punya peluang hukum untuk mengoreksi kesalahanpegawai pajak tersebut ;b.2.

Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1) UU No. 28 Tahun2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebutADALAH PEGAWAI PAJAK YANG SALAH MENGHITUNG/MENETAPKAN PAJAKNYA WAJIB PAJAK DIJATUHI SANGSI ;b.2.

Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untuk UNTUKHARUS INI & HARUS ITU ;Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/20134.2 Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini & itu, tetapi Dirjen pajak tetapwajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salah menghitung /menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak ;.

(lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun penggugatBarat : Tanah dan rumah Baya/ Udin;e Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr.

(lima belaskali dua puluh meter persegi), dengan batasbatas sebagai berikut:;Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun PenggugatBarat : Tanah dan rumah Baya / UdinBahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr. Sandiri (suami ister!)

Sandiri tidak ditemukan nama Ambe Sangsi dan Hasni Fajar, akantetapi judex facti dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa batas sebelah timur tanah objek sengketa yang sebelumnya atas namaAmbe Sangsi, saat ini telah dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Hasni Pajarmaka tidak ditemukan adanya kolerasi antara posita, petitum denganpertimbangan hukum judex facti perkara a quo yang memenuhi kerangka jiwapetitum primaer dalam gugatan perkara a quo, karena dalam kenyataanPetitum primair meminita kepada

majelis hakim Menyatakan tanah sengketayang berukuran kurang lebih 15 x 20 m2 (lima belas kali dua puluh meterpersegi) yang terletak di Dusun Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua,Kabupaten Enrekang, dengan batasbatas:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun Penggugat;Barat : Tanah dan rumah Baya/ UdinAdalah merupakan tanah peninggalan dari Lk.

(lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Jalanan;Timur : Tanah dan rumah Ambe Sangsi;Selatan : Kebun PenggugatBarat : Tanah dan rumah Baya / UdinBahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah merupakankebun milik Lk. Maddu dan Pr.

Menurut amanat ayat (1) huruf a pasal 36 telah diatur:Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikanyang terutang sesuai ketentuan Peraturan perundangperundanganperpajakan disebabkan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karenakesalahan wajib pajak, maka Dirjen Pajak karena jabatannya wajibHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/PJK/201310mengurangkan atau membatalkan sangsi administrasi berupa bunga, dendaatau kenaikan yang terutang tersebut;b.

sebagai wajib) untukmembatalkan atau mengurangkan surat ketetapan pajak yang tidak benar/yang keliru dalam perhitungan/dalam menetapkannya oleh kantor pajaktersebut ;4 Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentangketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 36A ayat (1) pegawai pajakyang karena kelalaiannya atau karena dengan sengaja menghitung ataumenetapkan pajaknya wajib pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat)11tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perpajakan, dikenai sangsi

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib pajak) ini karenaketidak tahuannya lalu tidak hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan atau hanya menyuruh karyawatinya bernama Giok Me tanpadibekali surat kuasa dan sebagainya, lalu :a.Dianggap hilang peluang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat(Wajib Pajak) ini untuk melakukan koreksi terhadap kesalahanpegawai pajak dalam menghitung/ menetapkan pajaknya PemohonPeninjauan Kembali/ Penggugat (Wajib Pajak) iniLalu bagaimana Dirjen pajak bisa diberi sangsi

pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini :b.1 Kalau di sisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WayjibPajak) ini sudah dianggap tidak punya peluang hukum untukmengoreksi kesalahan pegawai pajak tersebut;b.2 Padahal penekanan dari ketentuan pasal 36A ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan tersebut adalah pegawai pajak yang salahmenghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak dijatuhi sangsi

;b.2 Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untukuntuk harus ini dan harus itu ;4.2 Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini dan itu, tetapi Dirjen pajaktetap wajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salahmenghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak;5 LebihLebih bila merujuk kepada azas clemency (azas kebaikan hati) yangdianut oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugas pokok danfungsinya di bidang pemungutan pajak di RI tercinta ini yang dalammenjalankan

apapun dariPenggugat, baik sangsi berupa teguran secara lisan maupunsangsi berupa Surat peringatan tertulis;Bahwa bila merujuk pada surat laporan kejadian No : 01/LK/SECCERTIS/AVERY/X/2017 tertanggal 2 November 2017,semestinya Tergugat mendapat Surat Peringatan berdasarkanpasal 60 ayat (10) Peraturan Perusahaan (PP) periode 20172019, yang berbuny/i :KESALAHAN/PELANGGARAN DENGAN SURAT PERINGATANKE I.Terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan (waktu kenanormal) yang ditetapkan perusahaan tanpa

ijin atau alasan yangsah sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan.Bahwa bilamana Tergugat melanggar pasal 63 ayat (7) PeraturanPerusahaan sebagaimana disangkakan oleh Penggugat, bahwaFAKTANYA Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat,artinya bahwa Penggugat salah menerapkan aturan untukmemberikan sangsi kepada Tergugat maka mohon Majelis Hakimuntuk mengabaikan/mengesampingkan dalil Penggugat;7.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poini6halaman 5, Tergugat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal dari kejadiantanggal 1 Nopember 2017 dan Penggugat keliru dalammenerapkan aturan hukum untuk memberikan sangsi kepadaTergugat, maka patut Majelis Hakim untuk mengesampingkandalil Penggugat;11.

pasal 60 ayat (10) PeraturanPerusahaan (PP) periode 20172019, karena sebelum kejadianpada tanggal 1 Nopember 2017 tersebut Tergugat tidak pernahmendapatkan sangsi apapun dari Penggugat, baik sangsi secaralisan maupun tertulis, FAKTANYA Penggugat dalam hal kejadiantanggal 1 Nopember 2017 tersebut telah keliru menerapkanaturan hukum untuk memberikan sangsi kepada Tergugat,terkesan mengadaada dan memaksakan untuk memPHKTergugat; Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak beralasan hukum, makamohon Majelis

;Bahwa Skorsing ke II diberikan kepada pengurus Serikat Pekerja;Bahwa upah Tergugat dalam masa Skorsing sejak bulan April 2018sampai saat ini ditahan atau tidak dibayarkan;Bahwa di Peraturan Perusahaan telah mengatur tentang pekerja yangmendapat Skorsing tetap mendapatkan upah;Bahwa di Peraturan Perusahaan tidak ada aturan 1 (satu) hari tidakmasuk bekerja mendapat sangsi;Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pat.SusPHI/2018/PN.

Ataskejadian tersebut Tergugat dikenai sangsi adat berupa denda yang harusTergugat bayar sejumlah Rp10.000.000,00, namun sampai saat ini Tergugattidak pernah membayar denda adat tersebut dan tidak diketahui lagi di manaTergugat berada;Bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut tuntutannyamengenai hak asuh/hadhanah anak pada petitum angka 3 berikut positaangka 7;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

Tergugat pun berjanji akan mengubahperilakunya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak berubahkarena pada tahun 2014, waktu itu sekitar jam 9 malam,Penggugat kembali menangkap basah Tergugat dengan seorangperempuan bernama Ilka di sebuah rumah kontrakan di kampungPenggugat dan Tergugat;bahwa selain Penggugat warga sekitar beserta ketua RT dan RWsetempat ikut menggrebek Tergugat, kemudian Tergugat dibawake kantor polisi dan dikenai sangsi adat berupa denda yang harusTergugat bayar sejumlah Rp.10.000.000,00

PA Mpw.bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kekediaman bersama sampai berpisah;bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014;bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karenasebelum kepergiannya Tergugat tertangkap basah sedangberduaan dengan seorang perempuan di sebuah rumah dikampung Penggugat dan Tergugat, kemudian atas perbuatannyatersebut Tergugat dikenai sangsi

Penggugat pertamabahkan ikut menggrebek Tergugat yang sedang berduaan dengan seorangperempuan di sebuah rumah kontrakan hingga Tergugat dikenai sangsi adatuntuk membayar denda uang sejumlah Rp10.000.000,00;Menimbang, bahwa PenggugatPenggugat menerangkan rumah tanggaPenggugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan hal tersebut di mukasejak empat tahun yang lalu sampai akhirnya Penggugat dan Tergugatberpisah karena setelah Tergugat tertangkap basah, Tergugat meninggalkankediaman bersama dan tidak

Terguat seringberselisin dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh, berjudi danmabukmabukkan;e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2014, Tergugatyang meninggalkan kediaman bersama;e Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernahkembali bahkan tidak diketahui lagi tentang keberadaan Tergugathingga saat ini;e Bahwa sebelum kepergiannya Tergugat tertangkap basah sedangberduaan dengan seorang perempuan di sebuah rumah;e Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat dikenai sangsi

tolong kepada sayadengan mengatakan Buk tolonglanh saya mau pakai uang ibu untuk modal usahadan Udah ada uangnya buk, lalu saksi Hermina menjawab Ya sudah nanti saya kerumahmu, tidak lama kemudian saksi Hermina Simanjuntak datang ke rumahTerdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi Hermina Simanjuntak Aku pinjam uang ibu sebesar Rp.54.000.000,00 (limapuluh empat juta rupiah) sambil Terdakwa membujuk saksi Hermina Simanjuntakdengan mengatakan Pokoknya ibu jangan sangsi

dan uangnya saya akan sayalunasi dalam tempo 1 (satu) tahun, dan Terdakwa juga mengatakan uang tersebutakan dikembalikan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp.675.000,00(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa setelah Terdakwa membujuk saksi Hermina Simanjuntak denganmengatakan Pokoknya ibu jangan sangsi dan uangnya akan saya lunasi dalamtempo 1 (satu) tahun, serta pada saat mengembalikan uang tersebut akan diberikanuang tambahan sebesar Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu

saya mau pakai uang ibu untuk modal usaha danUdah ada uangnya buk, lalu saksi Hermina menjawab Ya sudah nanti saya kerumahmu, tidak lama kemudian saksi Hermina Simanjuntak datang ke rumahTerdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepadasaksi Hermina Simanjuntak Aku pinjam uang ibu sebesar Rp.54.000.000,00 (limaHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2014/PN Kispuluh empat juta rupiah) lalu Terdakwa membujuk saksi Hermina Simanjuntakdengan mengatakan Pokoknya ibu jangan sangsi

dan uangnya akan saya lunasidalam tempo 1 (satu) tahun, dan Terdakwa juga mengatakan uang tersebut akandikembalikan serta akan diberikan uang tambahan sebesar Rp.675.000,00 (enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa setelah Terdakwa membujuk saksi Hermina Simanjuntak denganmengatakan Pokoknya ibu jangan sangsi dan uangnya akan saya lunasi dalamtempo 1 (satu) tahun, dan Terdakwa juga mengatakan uang tersebut akandikembalikan serta akan diberikan uang tambahan sebesar Rp.675.000,00 (enamratus

uang atas nama Juli WardaniAls Dawo dan akan dikembalikan tanggal 7 Juli 2013 dan apabila jatuh tempo tidakdikembalikan sesuai dengan perjanjian dan akan bersedia dilaporkan sesuai denganyang berlaku, tertanggal 7 Juli 2012 bermaterai 6.000 yang ditanda tangani olehTerdakwa;Bahwa saksi Hermina Simanjuntak mau menyerahkan uang sebesarRp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakanTerdakwa mengatakan Saya mau pakai uang lou untuk modal usaha buk danPokoknya lbu jangan sangsi

Mempunyai Sifat Final artinya Bahwa Keputusan Tergugattersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibathukum Yakni : Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan haknyasebagai Pegawai Negeri Sipil berhenti tidak dengan hormat; Padahal senyatanya : Penggugat telah memperoleh sangsi administratifdari Bupati Gunungkidul (Tergugat) sebagaimana Surat Keputusan No.05/UP/Kep.D/HK/D.4/2014, tanggal 2 Juli 2014, tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka PenurunanJabatan Setingkat

Keputusan Tergugat merugikan Penggugat:Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatkarena Penggugat telah kehilangan haknya sebagai Pegawai NegeriSipil padahal sebelumnya telah menerima sangsi hukum Administratifyang telah dijalankannya sehingga Penggugat telah dijatuhi 2 (dua)sangsi hukuman Administratif yang berbeda atas 1 (satu) tindak pidanayang telah dijalaninya; Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikankepentingan Penggugat yang sebenarnya dan tidak bisa seseorangdijauti

Bahwa pertimbangan yang menyatakan Termohon Kasasi/ Tergugatmenjatuhkan sangsi administratif kepada Pemohon Kasasi/Penggugat adalahbertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Majelis Hakimmenggunakan istilah menjatuhkan sangsi disiplin, karena pelanggaran disiplinbukan sangsi administratif

Majelishakim berpendapat sangsi administratif tersebut sematamata menjadikewenangan diskresioner bagi pejabat yang berwenang menghukum, denganpertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka telah tidak cermat dan tidakteliti dan telah salah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku karenaTermohon Kasasi/ Tergugat bukan merupakan pejabat yang berwenangmenghukum atau bukan merupakan pejabat pembina kepegawaian.

No. 147 K/TUN/2012.2424Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P.6) disampingitu telah keliru dan salah dalam pengeterapan ketentuan yang menjadi dasarpelanggaran disiplin dan sangsi terhadap perbuatan dari Pemohon Kasasi/Tergugat yakni Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) danayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Yang patut danlayak ditimpakan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itupertimbangan Majelis Hakim menjadi kabur dan tidak jelas, disamping ituPemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dijatuhi sangsi hukuman disiplinberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sepanjangperbuatan apa dan melanggar pasal dan ayat berapa terhadap PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, dikarenakan lebih lanjut Majelis Hakim hanya mencantumkanpendapat bahwa ternyata

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tidak mencantumkan secara spesifik mengenai jenis sangsi hukumanadministrasi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim sangsi administrasimenjadi kewenangan diskresioner bagi Pejabat yang berwenang menghukum,dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat yang berwenang makaMajelis Hakim telah lalai dan keliru dalam menjalankan salah satu25kewajibannya yakni merupakan alat kontrol

berupa barang yang diperhitungkandengan uang ini harus dikembalikan dua kali lipat = 2 X Rp. 23.719.000, =Rp. 47.438.000, (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan riburupiah) ;12.Bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah samasama berasaldari daerah ini yang tunduk pada hukum adat yang berlaku karenanyakehamilan Tergugat menunjukkan adanya pelanggaran hukum adat yangdilakukan oleh Para Tergugat secara bersamasama Tergugat mempertanggung jawabkan serta memenuhi tuntutan atau sangsi

sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan menurut hukum bahwa menurut hukum yang berlaku,membenarkan adanya hukum adat yang ada di Kabupaten Timor TengahSelatan, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah melaluitata cara hukum adat : ketuk pintu (leuk eno), pinangan, terang kampungdan antar sirih pinang (nant mamat) adalah sah ;Menyatakan menurut hukum bahwa hukum adat yaitu berlaku di KabupatenTimor Tengah Selatan ini, membenarkan pula adanya sangsi

Menyatakan tuntutan sangsi adat dan pemulihan nama baik Para Penggugatharus dibayar seketika setelah putusan diucapkan, karenanya Para Tergugatharus tunduk pada putusan ini, olehnya bila perlu dengan bantuan Polisi ;8. Menyatakan keputusan segera dijalankan meskipun Para Tergugatmenyatakan banding atau kasasi ;9.

Bahwa diantara saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungandengan perkara ini hanya satu orang saksi yang menerangkan tentangadanya masalah kalau gagal kawin pihak yang tidak memenuhi kewajibanmenurut hukum adat, akan dikenakan sangsi sesuai hukum adat, namunsaksi yang diajukan untuk memberikan keterangan bukan saksi ahlimelainkan saksi biasa, karena pengertian saksi ahli adalah saksi atau orangyang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang tentang gagalnyaperkawinan yang terjadi dalam

No. 2836 K/Pdt/2003.hukum adat tidak ada yang menentukan bahwa kalau salah satu pihak baiklakilaki ataupun perempuan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimanamestinya maka harus dikenakan sangsi adat dua kali lipat, bahwa hukumnasional atau hukum formil juga tidak menentukan demikian atau dengankata lain baik hukum adat maupun hukum formil tidak menentukan ataumenyatakan bahwa pihak yang tidak menjalankan kewajibannya harusdihukum atau dituntut untuk mengembalikan sangsi atau tuntutan kerugiansebesar