adalah (satu) ekor sapi betina warna putihbertanduk pendek dengan umur 3 Tahun;Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukanpencurian tersebut;Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan membukapintu kandang sapi milik korban dan membawa sapi milik korban beserta talitambang yang diikat di leher sapi tersebut;Bahwa saksi mengetahuinya pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib ketikakorban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi;Bahwa saksi mengadakan sayembara

perbuatan pidana dan dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukanterdakwa Sukarmen bin Suparto yang identitas dalam surat dakwaan diakui dantidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangansetiap kegiatan sayembara

pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat punkemudian pindah dan tinggal di Gunung Kencana.Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernahbersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah Helememberikan nafkah kepada Penggugat.Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untukrukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya.Saksi JI:Nur Hidayat bin Yasan, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kampung Sayembara

dimaksud dengan permainan judi berdasarkanpasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnyakemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karenapemainnya lebih terlatin atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertaruhantentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakanantara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segal pertaruhanlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangansetiap kegiatan sayembara

dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukanterdakwa Muzakar yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidakdisangkal oleh terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurbarang Siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenangdengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara

HOL yang identitas dalam surat dakwaan diakui dantidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksisaksi;Putusan No.506/Pid.B/2017 Hal 8none nnn nnn = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2, Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;wana nanan n= Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara atau undian atau permainan yangmelibatkan adanya hadiah dalam hal ini uang

sepuluh miliar rupiah).g. mengawasi pelaksanaan anggaran;h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalamhal terjadi perbedaan pendapat; dan .jmengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen PengadaanBarang/Jasa.(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalamhal diperlukan, PA dapat:menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara

pelaksanaan anggaran;menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalamhal terjadi perbedaan pendapat; dan .j.mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen PengadaanBarang/Jasa.(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalamhal diperlukan, PA dapat:a) menetapkan tim teknis; dan/ataub) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen PengadaanBarang/Jasa.(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalamhal diperlukan, PA dapat:a) menetapkan tim teknis; dan/ataub) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.Pasal 10 angka 4 : KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA, selakuKPA juga :Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).BA Serah terima hasil pekerjaan.Surat pernyataan pengajuan SPPLS.Dokumen

AHYA SEJAHTERA berupa SK Sayembara tertanggal 25 Juli 2016 selaku Pemberi Kuasa Sdr. JEFRIANDA kepada Penerima Kuasa Sdr. Akhyar Kamil, S.H.;- 18 (delapan belas) lembar Surat Identitas Kendaraan dengan merk Suzuki APV warna hitam Nopol B 1997 TZI, identitas pemilik kendaraan an. FAN FAN dan jadwal Angsuran pembayaran kredit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol B 1997 TZI;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Jefrianda Bin M. Noer; 6.

ditempat tersebut, melainkan Saksi bertemu dengan Saksi Harus yangmenyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi FAN TJIN yang selama inimemproduksi arak merah di tempat tersebut; Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pasti apa yangdiproduksi di tempat tersebut karena belum ada hasil produksinya namunsecara kasat mata bahwa tempat tersebut memproduksi arak merah; Bahwa Awalnya kami menerima pengaduan masyarakat tentangadanya sebuah rumah yang melakukan kegiatan produksi arak merah,laporan ini terkait dengan Sayembara

Saksi Harus yangmenyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi FAN TJIN yang selama inimemproduksi arak merah di tempat tersebut; Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pasti apa yangdiproduksi di tempat tersebut karena belum ada hasil produksinya namunsecara kasat mata bahwa tempat tersebut memproduksi arak merah; Bahwa Awalnya kami menerima pengaduan masyarakat tentangadanya sebuah rumah yang melakukan kegiatan produksi arak merah,Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tdnlaporan ini terkait dengan Sayembara

.> Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPK menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara.> Pasal 66 ayat 7 yang menyatakan bahwa Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperolehberdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannyaPengadaan.> Pasal 83 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa ULPmenyatakan Pemilinan/Pelelangan Langsung gagal apabilajumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untukPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JJasa

pengambilan Dokumen Pengadaan;3) pemberian penjelasan;22Apemasukan Dokumen Penawaran;Oo1pembukaan Dokumen Penawaran;Ooevaluasi penawaran;NSNevaluasi kualifikasi;oO ))))) pembuktian kualifikasi;) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) penetapan pemenang;1) pengumuman pemenang;211)12) sanggahan;13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.> Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPK menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara

Tolitoll.Bahwa perbuatan TERDAKWA yang tidak membuat dan menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah menyalahi Peraturan Presiden R.No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahankedua melalui Peraturan Presiden R.I No. 70 tahun 2012, Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara, dan pengadaan langsung = yangmenggunakan bukti pembelian.Perbuatan Terdakwa

Menetapkan Tim Juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes.Sedangkan Tugas pokok dan kewenangan TERDAKWA selaku PejabatPembuat KomitmenPeraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah danditambah sampai dengan perubahan kedua melalui Peraturan PresidenR.I No. 70 tahun 2012, meliputi:. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3

.> Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPK menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara.> Pasal 66 ayat 7 yang menyatakan bahwa Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperolehberdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.> Pasal 83 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa ULPmenyatakan Pemilihan/Pelelangan Langsung gagal apabila jumlahpeserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;3) pemberian penjelasan;4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) evaluasi penawaran;7) evaluasi kualifikasi;8) pembuktian kualifikasi;9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) penetapan pemenang;11) pengumuman pemenang;12) sanggahan;13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.> Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPK menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara

pertanggungjawaban pidana; socececeneee Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukanterdakwa MAHMUD Bin alm TLAWISTUBAN yang identitas dalam surat dakwaandiakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksisaksi;won nnnnnnn= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;wonnnn Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara

Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugatbeberapa kali memperoleh penghargaan dan prestasi antaralain: Mendapat penghargaan sebagai pemenangharapan IV Sayembara Penulisan Naskah BukuBacaan di Pusat Perbukuan DepdiknasJakarta, dan pemenang berjudul *JalanMasih Panjang telah diterbitkan tahun2003 oleh penerbit Inti Jaya, Jakarta;Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor: 49/G/2009/PTUN.SmgPiagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia(MURI) sebagai Penyusun KalenderTerpanjang pada tahun 2000.

Perubahandengan Musyawarah Nasional tersebut merupakan cerminan dari asaskekeluargaan dalam penyelenggaraan koperasi karena dalamMusyawarah Nasional tersebut dihadiri oleh gerakangerakan koperasi.Dengan perubahan Lambang koperasi dari yang semula bergambarpohon beringin, rantai, gigi roda, dan seterusnya menjadi bergambarbunga teratai (Bukti P11) merupakan hasil dari proses sayembara (BuktiP9).

Tindak lanjut dari sayembara tersebut ternyata adalah lambangtersebut hendak dijadikan lambang baru gerakan koperasi (Bukti P9).Lambang tersebut dalam Munas tahun 2011 diminta persetujuan pesertaMunas dan ternyata belum disetujui (Bukti P9). Dengan demikian nyatabahwa lambang koperasi yang baru tidak berasal dari aspirasi gerakankoperasi.

BinHambali sebagai terdakwa di persidangan dengan segala identitasnyasebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksisaksi maupunTerdakwa sendiri;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan penuntut umum,sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telahterpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara

ARTO Bin alm SUPARTO yang identitas dalam suratdakwaan diakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga olehsaksiwana nn nnnn= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;wonnnn Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan setiap kegiatan sayembara atau undian atau permainan yangmelibatkan adanya hadiah dalam hal ini uang harus memperoleh izin terlebihdahulu

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukanterdakwa Ida Bagus Ketut Gede Sadnyana Alias Ida Nunu yang identitas dalamsurat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan jugaoleh saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurbarang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangansetiap kegiatan sayembara

,PROSPEK PTUN SEBAGAI PRANATA PENYELESAIANSENGKETA ADMINISTRASI DI INDONESIA, halaman181182) snnn2n nena n ene necesBahwa, jika Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Administrasiperserta Sayembara, Beauty Contest, tender, lelang yang dilakukanPejabat atau Badan Tata Usaha Negara dikualifikasi sebagai KeputusanTata Usaha Negara maka Pradilan Tata Usaha Negara akan kewalahanmenangani perkara efeknya proses pembangunan macet sehinggakepentingan umum tidak terlayani.GUGATAN OBSCURE LIBEL:Bahwa setelah

pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan terdakwaMulyono Siswoutomo yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkaloleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 Dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 225/Pid.B/2017/PN SmnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangansetiap kegiatan sayembara