dengan SuratPanggilan Nomor : R/2169/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 untuk hadir dipersidangan ini serta Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/580/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Surat Nomor : B/725/VII/2013 tanggal 24 Juni2013 dan Surat Nomor : B/774/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yangmenyatakan bahwa Terdakwa tidak berada lagi di satuan karena telahmelakukan pelanggaran disersi TMT 26 Desember 2012 hingga saat inibelum kembali juga dan Terdakwa telah diberhetikan sementara dari Jabatan(Schorsing

pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwatidak berada di satuan.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwatidak ada jaminan lagi bagi Oditur untuk dapat menghadapkan Terdakwadalam persidangan berikutnya, mendasari keterangan dari kesatuanTerdakwa perihal tentang status Terdakwa disampaikan bahwa Terdakwatidak berada lagi di satuan karena telah melakukan pelanggaran disersi TMT26 Desember 2012 hingga saat ini belum kembali dan Terdakwa telahdiberhentikan sementara dari Jabatan (Schorsing

kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Selanjutnya pada halaman 13 disebutkan :Bahwa disamping itu dengan dicabutnya Surat Keputusan SchorsingNomor: 60/A/TK/Pers/K/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 (bukti T1)melalui Surat Keputusan Nomor: 32/D/TK/Pers/K/V 1/2009 tertanggal 6 Juni2009 (bukti T4) berarti Penggugat telah melaksanakan putusan Nomor:36/G/2009/PHI.Sby. untuk selanjutnya Penggugat mengeluarkan SuratKeputusan Schorsing

Bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: 36/G/2009/PHI.Sby. yang MENGADILI (padahalaman 16) "Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untukmempekerjakan Penggugat (Pemohon Kasasi) pada tempat kerja dan posisikerja semula dan membayar upah Penggugatsesuai Pasal 93 ayat (2) huruff UndangUndang No. 13 Tahun 2003 terhitung sejak putusan diucapkanadalah tidak dapat dianggap telah dilaksanakan hanya dengan pencabutanSurat Keputusan Schorsing, sedangkan Penggugat

Bahwa pada saat yang bersamaan dengan pencabutan Surat KeputusanSchorsing, Penggugat (Termohon Kasasi) juga menerbitkan suratKeputusan Schorsing baru yang dilanjutkan dengan Pemutusan HubunganKerja dengan alasan efisiensi, maka hal ini adalah terlalu dini (premature)karena Penggugat belum melaksanakan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/G/2009/PHI.Sby.yang telah berkekuatan hukum tetap, yang Menghukum Penggugat(Termohon Kasasi) untuk mempekerjakan Tergugat

Wayan Miarsa Nrp. 31020290340782 TaRaipur A Yon Armed 5/105 Tarik 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad NomorKep/92 12/V/2009 tanggal 22 April 2009 tentangpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing)An. Pratu.

Pebruari 2009 dan Terdakwadijatuhi Schorsing berdasarkan keputusan Kasad NomorKe/92 12/1V/2009 tanggal 22 April 2009.4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijinsejak tanggal 2 Jnauari 2009 s.d tanggal 19 Juni 2009sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwadari Denpom III/1 Bogor atau selama + 166 (seratusenam puluh enam) hari secara berturut turut.5.

Pratu Wayan Miarsa Nrp. 31020290340782 Ta Raipur A YonArmed 5/105 Tarik 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor :Kep/92 12/V/2009 tanggal 22 April 2009 tentangpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) An.Pratu Wayan Miarsa Nrp. 31020290340782 Ta Raipur AYon Armed 5/105 Tarik, telah dibacakan dan telahditerangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiranTerdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian danberhubungan dengan bukti bukti lain, oleh karenanyadapat memperkuat pem buktian atas perbuatan

Pratu Wayan Miarsa Nrp. 31020290340782 Ta Raipur A YonArmed 5/105 Tarik 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor :Kep/92 12/V/2009 tanggal 22 April 2009 tentangpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) An.Pratu Wayan Miarsa Nrp. 31020290340782 Ta Raipur AYon Armed 5/105berdasarkan uraian tersebut diatas Mejelisberkesimpulan surat surat tersebut memiliki hubunganyang erat dengan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa, oleh karenanya surat surat tersebut harusdilekatkan dalam berkas perkara

Pratu WayanMiarsa Nrp. 31020290340782 Ta Raipur A Yon Armed 5/105 Tarik 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/9212/V/2009 = tanggal 22 =~April 2009 tentang pemberhentiansementara dari jabatan (Schorsing) An. Pratu Wayan MiarsaNrp. 31020290340782 Ta Raipur A Yon Armed 5/105Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, ( lima ribu rupiah).5.

Bahwa, yang menjadi dasar pemberhentian atau schorsing atas diriPemohon kasasi dari pegawai Dolog Jabar (T.I), adalah dengan adanyaSurat Keputusan Kepala Depot Logistik Jawa Barat(Tergugat ) tertanggal29 Desember 1972, Nomor : SK34/XII/1972 (vide bukti P1, T.I, IlI3),kemudian Surat Keputusan tersebut diikuti pula dengan SK Kabulog No.Kep13/UP/01/1973 tanggal 24 Januari 1973 (vide bukti P.1, T.I, II5) ;.

Kasubag Dolog Bandung mengenai pertanggungjawabanuang hasil Market Operation beras yang datadatanya kami terima dariDolog Jabar dan dari hasil pemeriksaan sementara maka dapat didugabahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh yang bersangkutan ; pada alinea kedua, menyatakan oleh karenanya, maka untuk itu kamisarankan agar kepada yang bersangkutan dilakukan pemberhentiansementara/schorsing sambil menunggu keputusan lebih lanjut ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1787 K/Pdt/20046.

Kemudian hak Penggugat selama menjalanihukuman schorsing mendapatkan 50% gaji bruto dan 50% jatah berasitupun tidak pernah diberikan oleh Tergugat , Il, kemudian hak Penggugatyang tidak diberikan selama di schorsing itupun harus dikompensasikandengan hutanghutang Penggugat yang mana?

., NIP. 010158019 tersebut, hingga putusan dalamsengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan (Schorsing)a Mengabulkan permohonan penundaan (Schorsing) Penggugat;b Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa "Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 096/KPTS/BAPEK/2008 Tanggal

tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Herlina, SH., NIP.010158019 ;45Memulihkan hakhak Penggugat dalam harkat dan martabat sebagai PegawaiNegeri Sipil;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan baik, mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 10/G/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Desember 2009 adalah sebagai berikut:IIDalam Penundaan (Schorsing

)Mengabulkan permohonan penundaan (Schorsing) Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatanberupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 9 Desember 2008No. 096/KPTS/BAPEK/2008 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas namaHerlina, SH., NIP. 010158019 sampai putusan dalam perkara ini memperolehKekuatan Hukum Tetap/Pasti (Inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Sengketa :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan

tanpa ijindari Komandan Satuan, Pihak kesatuan telah berupayamencari Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwatetapi sudah tidak aktif, kemudian mencari ke kostkostan Terdakwa di Cimahi dan ketempat tempat yangsering dikunjungi Terdakwaitetapi tidak berhasidiketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatanTerdakwa ke Komando Atas dan membuat Surat Permohonanbantuan pencarian dan penangkapan (DPO) ke Pomdam II1/Slw serta menghentikan gaji sementara danpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telahberupaya mencari Terdakwa ke kost kost an Terdakwa diCimahi dan ke tempat tempat yang sering dikunjungiTerdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, kemudiankesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke KomandoAtas dan membuat Surat Permohonan bantuan pencariandan penangkapan (DPO) ke Pomdam Ill/ Slw sertamenghentikan gaji sementara dan pemberhentiansementara dari jabatan (Schorsing).5.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijindari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupayamencari Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwatetapi sudah tidak aktif, kemudian mencari ke tempattempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi TerdakwaMenimbangMenimbang :kepada MajelisMenimbang5tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuanmenghentikan gaji sementara dan pemberhentiansementara dari jabatan (Schorsing).5.

Komandan Satuan, pihak kesatuan telahberupaya mencari Terdakwa dengan menghubungiHandphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudianMenimbangbeberapa6mencari ke kost kostan Terdakwa di Cimahi danketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwatetapi tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuanmelaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas danmembuat Surat Permohonan bantuan pencarian danpenangkapan (DPO) ke Pomdam II1/ Slw sertamenghentikan gaji sementara dan pemberhentiansementara dari jabatan (Schorsing

/2006 tanggal 5 April 2006 tentang laporan Desersiatas nama Pratu TS Napitupulu) NRP 31990337090478 Ta Korem022/PT.2) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : B/934.X/2005 tanggal 17Oktober 2005 tentang belum lapor ke Kesatuan atas namaPratu TS Napitupulu NRP 31990337090478.3) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : K/60/IV/2006 tanggal 5April 2006 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu TSNapitupulu) NRP 31990337090478.4) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : R/163/X1I/2006 tanggal 23Mopember 2006 tentang usul Schorsing

181/2006 tanggal 5 April 2006 tentang laporanDesersi atas nama Pratu TS Napitupulu NRP31990337090478 Ta Korem 022/PT.2) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : B/934.X/2005tanggal 17 Oktober 2005 tentang belum lapor keKesatuan atas nama Pratu TS Napitupulu NRP31990337090478.3) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : K/60/IV/2006tanggal 5 April 2006 tentang Laporan Desersi atasnama Pratu TS Napitupulu) NRP 31990337090478.4) Surat Komandan Kodim 0208 Nomor : R/163/XI/2006tanggal 23 Mopember 2006 tentang usul Schorsing

Bahwa segala apa yang terurai pada bagian Eksepsi surat gugatan tidaksah karena tidak memenuhi syarat formil, mohon dianggap merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;Bahwa posita (Fundamentum Petendi) yang disampaikan olehPenggugat tidak menjelaskan dengan lengkap fakta kejadian (feitelijkegrond) yang sebenarbenarnya, hal mana Penggugat hanyamenyampaikan kejadian tanggal 16 Juli 2012 yang dilakukan olehTergugat, dan kemudian Penggugat memberikan SK Schorsing menujuPHK tertanggal

Penggugat telah melakukantindakan schorsing terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 5November 2012... ;Posita Penggugat yang tidak konsisten, berubahubah, dan mempunyaimakna yuridis yang bertolak belakang satu terhadap yang lainmenjadikan keseluruhan gugatan Penggugat menjadi kabur, apakahsejak tanggal 5 November 2012 tersebut Penggugat melakukan PHKterhadap Tergugat atau Penggugat melakukan schorsing terhadapTergugat?

;Istilah PHK dan schorsing, merupakan dua istilah yang secara yuridissangat berbeda dalam hukum ketenagakerjaan:1 Bahwa yang dimaksud dengan PHK (Pemutusan HubunganKerja) sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (25):Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungankerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkanberakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ouruh danpengusaha;Pengertian PHK menurut Undangundang adalah sebuah tindakanhukum

pengakhiran hubungan kerja antara Pengusaha (Penggugat)dan pekerja/buruh (Tergugat) yang berakibat berakhirnya hak dankewajiban masingmasing;Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa yang dimaksud dengan schorsing adalah bentukpenyimpangan yang diperbolehkan oleh undangundangapabila proses PHK belum ada keputusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap dari lembaga perselisihan hubunganindustrial sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155ayat

tegas dan jelasketerangan dari 4 (empat) orang saksi Pemohon Kasasi dibawah sumpah tidakpernah menyatakan hal tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbanganhukum.Bahwa Judex Facti yang menyatakan SP Ill masih diberlakukan danmenjadi pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan adalah sangatHal. 10 dari 15 hal.Put.Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2014keliru, karena SP Ill adalah surat pembinaan yang merupakan kewenanganPemohon Kasasi yang sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Schorsing

Pasal 59 Huruf A Nomor 6 Tentang Pemberian Schorsing/PemecatanSementara, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tirta Marta tahun20162018;Pengusaha dapat mengajukan ijin PHK setelah pekerja melakukanpelanggaran seperti berikut ini;a.Pekerja setelah menerima pembinaan dan SP terakhir dan masihberlaku, akan tetapi masih melakukan pelanggaran lagi yang bobotsanksinya SP I, Il, Ill atau terakhir;Dalam hal perbuatan Karyawan termasuk dalam PemutusanHubungan Kerja seperti tersebut dalam pasal 60, selama jangkawaktu

dimana Perusahaan sedang melakukan prosedur untukmemperoleh ijin dari Pihak yang Berwenang dan menunggukeputusannya atau konsultasi dengan Pihak yang Berwenangmengenai tindakan yang akan diambil, Karyawan yang bersangkutandapat dikenakan schorsing dari pekerjaannya;Adanya dugaan dari Perusahaan, bahwa karyawan yangbersangkutan telah melakukan pelanggaran/kecurangan atauperbuatan yang sangat merugikan Perusahaan dan halhal lain yangmelanggar Undangundang Perburuhan danperaturanperaturanlainnya yang

belum dapat diputuskan oleh pihak Perusahaan;Apabila karyawan yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaanyang berwajib karena dituduh tersangkut tindak pidana didalamatau diluar Perusahaan yang diancam dengan hukuman kurungan.Jika kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, maka upahdibayarkan sesuai dengan haknya dan karyawan/pekerjadipekerjakan kembali pada jabatan yang semula atau setaraf denganmendapat upah penuh sesuai dengan upah terakhir ia ditahan;Karyawan yang sedang menjalani schorsing

Selama waktu schorsing, upah/gaji pokok tetap dibayarkan sebesar75 % kepada karyawan yang bersangkutan paling lama 6 (enam)bulan;9.2.

Tirta Marta yang berlaku, pada pada Pasal 59 Huruf A6aTentang Pemberian Schorsing/Pemecatan Sementara, dinyatakanbahwa,"Pengusaha dapat mengajukan ijin PHK setelan pekerja melakukanpelanggaran seperti berikut ini;Pekerja setelah menerima pembinaan dan SP terakhir dan masih berlaku,A.5.A.6.A.7.akan tetapi masih melakukan pelanggaran lagi yang bobot sanksinyaSP I, Il, Ill atau terakhir.Jika Pemohon Kasasi mengikuti isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT.

satuan, pihak kesatuan telahmelakukan pencarian ke tempat tempat yang seringdikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasildiketemukan, kemudian kesatuan meminta bantuankepadapihak terkait sSesuai surat Dan Pusdiajen NomorMenimbangSaksi 3R/376/VI/2010 = tanggal 21 = Juni 2010 tentangpermohonan bantuan pencarian dan penangkapankemudian kesatuan membuat surat pemberhentiansementara sesuai surat Dan Pusdiajen NomorR/388/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang usulanpeberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

kesatuantanpaijin, pihak kesatuan telah melakukanpencarian ke tempat tempat yang sering dikunjungioleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa diketemukan,kemudian kesatuan meminta bantuan kepada pihakterkait sesuai surat Dan Pusdikajen NomorR/376/V1/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentangpermohonan bantuan pencarian dan penangkapan,kemudian kesatuan membuat surat pemberhentiansementara sesuai surat Dan Pusdikajen Nomor =:R/388/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang usulpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

kesatuantanpaijin, pihak kesatuan telah melakukanpencarian ke tempat tempat yang sering dikunjungioleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa diketemukan,kemudian kesatuan meminta bantuan kepada pihakterkait sesuai surat Dan Pusdikajen Nomor :R/376/V1/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentangpermohonan bantuan pencarian dan penangkapan,kemudian kesatuan membuat surat pemberhentiansementara sesuai surat Dan Pusdikajen NomorR/388/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang usulpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

kesatuantanpaijin, pihak kesatuan telah melakukanpencarian ke tempat tempat yang sering dikunjungioleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa diketemukan,kemudian kesatuan meminta bantuan kepada pihakterkait sesuai surat Dan Pusdikajen Nomor :R/376/V1/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentangpermohonan bantuan pencarian dan penangkapan,kemudian kesatuan membuat surat pemberhentiansementara sesuai surat Dan Pusdikajen Nomor =:R/388/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang usulpemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

meninggalkankesatuan tanpaiijin, kesatuan telah berupayamelakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempattempat yang biasa didatangi Terdakwa tetapi tidakberhasil diketemukan kemudian kesatuan memintabantuan kepada pihak terkait sesuai surat DanPusdiajen Nomor : R/376/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapankemudian kesatuan membuat surat pemberhentiansementara sesuai surat Dan Pusdiajen NomorR/388/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang usulanpeberhentian sementara dari jabatan (Schorsing

Menetapkan agar barang bukti berupa surat surat 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur RindamIl1l/Slw Koptu) Sobur Nrp. 633256 tmt 9 Desember 2004sampai dengan 31 Agustus 2005. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannyaatas nama Terdakwa Koptu) Sobur Nrp. 633256 Ta ikjurRindam III/Slw dari Pomdam III/Slw. 1 (satu) lembar Surat Usul Pemberhentian dari jabatan(schorsing atas nama Koptu Sobur Nrp. 633256 Ta DodikjurRindam III/Slw dari Pomdam III/Slw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang

Garut namun hasilnya nihil,kemudian kesatuan melakukan schorsing dan pemberhentian gaji Terdakwa.4.

dihadirkan karena sejaktanggal 9 Desember 2004 telah THTI sampai dengan sekarang belumdiketemukan.Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukanbarang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensianggota Dodikjur Rindam III/Slw Koptu) Sobur Nrp. 633256 tmt 9Desember 2004 sampai dengan 31 Agustus 2005, 1 (satu) lembarBerita Acara Tidak Diketemukannya atas nama Terdakwa Koptu SoburNrp. 633256 Ta ikjur Rindam III/Slw dari Pomdam III/Slw, 1 (satu)lembar Surat Usul Pemberhentian dari jabatan (schorsing

Sobur Nrp. 633256 tmt 9 Desember 2004 sampai dengan 31Agustus 2005, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannyaatas nama Terdakwa Koptu Sobur Nrp. 633256 Ta ikjur Rindam III/Slwdari Pomdam III/Slw dan 1 (satu) lembar Surat Usul Pemberhentiandari jabatan (schorsing atas nama Koptu' Sobur Nrp. 633256 TaDodikjur Rindam IIIl/Slw dari Pomdam III/Slw, adalah bukti petunjuktentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, olehkarena berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yangdidakwakan

Menetapkan barang bukti berupa surat surat 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur RindamIl1l1/Slw Koptu) Sobur Nrp. 633256 tmt 9 Desember 2004 sampaidengan 31 Agustus 2005. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya atasnama Terdakwa Koptu Sobur Nrp. 633256 Ta ikjur Rindam III/Slwdari Pomdam III/Slw. 1 (satu) lembar Surat Usul Pemberhentian dari jabatan(schorsing atas nama Koptu) Sobur Nrp. 633256 Ta DodikjurRindam III/Slw dari Pomdam III/Slw.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4

: 87 ayat (1) ke 2 JoAyat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agarTerdakwa dijatuhi pidana :Pidana Pokok : Penjara selama (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.Menetapkan tentang barang bukti :Suratsurat : 5 (lima) lembar daftar Absensi dari Kodim 0617 / Majalengka TMT8 Juni 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015. 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian Nomor R/125/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015. 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan(schorsing

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar usulpemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) atas nama Terdakwa SerdaDiding Budiman NRP 638264 Nomor R/127/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan danbersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yangmenyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapatmemperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikanbarang bukti dalam

Cigasong Kab.Majalengka dan sekitar wilayah Majalengka tetapi Terdakwa tidak berhasildiketemukan, kemudian kesatuan membuat DPO sesuai surat permohonanbantuan pencarian Nomor : R/125/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 danmengajukan schorsing sesuai surat Nomor : 127/VII/2015 tanggal 28 Juli2015.Se Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dariKomandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Juni2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015 sesuai Berita Acara BelumDiketemukan

Cigasong Kab.Majalengka dan sekitar wilayah Majalengka tetapi Terdakwa tidak berhasildiketemukan, kemudian kesatuan membuat DPO sesuai surat permohonanbantuan pencarian Nomor : R/125/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 danmengajukan schorsing sesuai surat Nomor : 127/VII/2015 tanggal 28 Juli2015.4.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :14Pidana Pokok : Penjara selama (satu) tahunPidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Menetapkan barang bukti berupa suratsurat: 5 (lima) lembar daftar Absensi dari Kodim 0617 / Majalengka TMT 8 Juni 2015sampai dengan 15 Oktober 2015. 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian Nomor R/125/VII/2015tanggal 27 Juli 2015. 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) atas namaTerdakwa Serda Diding Budiman NRP 638264 Nomor R/127

pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumahnyadi daerah Batujajar dan sekitar kota Bandung ataupun ketempattempatyang sering didatangani oleh Terdakwa namun Terdakwa tidakdiketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuanpencarian dan penangkapan (DPO) dan melaporkan ke Komando atasTMT 1 Mei 2014 memberhentikan sementara gaji dan ULP sertapenghasilan lainnya sesuai Surat Perintah Nomor : = Sprin/219/V/2014tanggal 21 Mei 2014, pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing

, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke ruamahnyadi daerah Batujajar dan sekitar kota Bandung ataupun ketempattempatyang sering didatangani oleh Terdakwa namun Terdakwa tidakdiketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuanpencarian dan penangkapan (DPO) dan melaporkan ke Komando atasTMT 1 Mei 2014 memberhentikan sementara gaji dan ULP sertapenghasilan lainnya sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/219/V/2014tanggal 21 Mei 2014, pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing

pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di daerah Batujajar dan sekitar kota Bandung ataupun ketempattempat yang sering didatangani oleh Terdakwa namun Terdakwa tidakdiketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuanpencarian dan penangkapan (DPO) dan melaporkan ke Komando atasTMT 1 Mei 2014 memberhentikan sementara gaji dan ULP sertapenghasilan lainnya sesuai Surat Perintah Nomor : = Sprin/219/V/2014tanggal 21 Mei 2014, pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing

pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumahnyadi daerah Batujajar dan sekitar kota Bandung ataupun ketempattempatyang sering didatangani oleh Terdakwa namun Terdakwa tidakdiketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuanpencarian dan penangkapan (DPO) dan melaporkan ke Komando atas11TMT 1 Mei 2014 memberhentikan sementara gaji dan ULP sertapenghasilan lainnya sesuai Surat Perintah Nomor : = Sprin/219/V/2014tanggal 21 Mei 2014, pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing

PratuSukarno Nrp. 31030551450883, Jabatan Ta Yonzipur3/YW/Dam II1/SIw, 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonzipur 3/YW/DamIl1l/Slw tentang Permohonan Skep PemberhentianSementara dari Jabatan ( Schorsing) Nomor =:R/132/VI1/2009 tanggal 31 Juli 2009 An. PratuSukarno Nrp. 31030551450883, Ta Yonzipur 3/YW/Dam III/Siw, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonzipur3/YW/Dam III/Slw tentang Pemberhentian Sementarahak gaji Nomor : 223/VI/2009 An.

Pratu SukarnoNrp. 931030551450883, Jabatan Ta Yonzipur 3/YW/DamIll/Slw, 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonzipur 3/YW/DamIhl/Slw tentang Permohonan Skep PemberhentianSementara = dari Jabatan ( Schorsing) NomorR/132/V1II/2009 tanggal 31 Juli 2009 An. PratuSukarno Nrp. 31030551450883, Ta Yonzipur 3/ YW/DamIll/Siw, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonzipur3/YW/Dam II/Slw tentang Pember hentian Sementarahak gaji Nomor : 223/V1/2009 An.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkankesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupayamelakukan pencarian ketempat kelaurganya maupun ditempat rekanrekannya dan tempat tempat lain yangbiasa didatangi oleh Terdakwa tetapi hasilnya nihildan kesatuan telah membuat DPO atas nama Terdakwa,menjatuhkan schorsing dan penghentian gajiTerdakwa .4.

Pratu SukarnoNrp. 31030551450883, Jabatan Ta Yonzipur 3/YW/DamIhl/Stiw,12 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonzipur 3/YW/DamIhl/Slw tentang Permohonan Skep PemberhentianSementara dari Jabatan ( Schorsing) Nomor :R/132/VI1/2009 tanggal 31 Juli 2009 An. PratuSukarno Nrp. 31030551450883, Ta Yonzipur 3/ YW/DamIhl/Stiw, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonzipur3/YW/Dam II1/Slw tentang Pember hentian Sementarahak gaji Nomor : 223/VI/2009 An.

Pratu) Sukarno Nrp. 31030551450883,Jabatan Ta Yonzipur 3/YW/Dam III/SIw, 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonzipur 3/YW/Dam III/Slwtentang Permohonan Skep Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing) Nomor : R/132/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 = An.Pratu Sukarno Nrp. 31030551450883, Ta Yonzipur 3/YW/Dam III/SIw, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonzipur 3/YW/Dam II1/Slwtentang Pemberhentian Sementara hak gaji Nomor : 223/V1I/2009An.

Mnk,yang isinya sebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA1.Bahwa oleh karena pada saat TERGUGAT hendak melakukan PHK.ternyataterlebih dahulu) menerbitkan surat skorsing dan surat skorsing manamengatakan,schorsing ini diberikan untuk keperluan penyelesaian lebih lanjutdan PENGGUGAT menunggu penyelesaian proses tersebut stand by di kantorSerikat (SPSV/SBSI) dan upah dibayar 50 % (lima puluh persen) sesuai ketentuandan peraturan yang berlaku berdasarkan isi PKB periode tahun 20142016Bahwa sesuai ketentuan

2 dan ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa selama belum adapenetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial makahubungan kerja tetap dianggap ada dan Pengusaha dapat melakukanpenyimpangan terhadap pasal 155 ayat 2 berupa tindakan skorsing kepadapekerja/ouruh yang sedang dalam proses Pemutusan hubungan Kerja dengantetap wajidb membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimaPekerja/BuruhBahwa walau TERGUGAT menerbitkan surat Schorsing

ternyata TERGUGATtidak membayar upah schorsing PENGGUGAT 100 % (seratus persen)sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang mewajibkan TERGUGAT tetap membayarupah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima PENGGUGAT.Bahwa ternyata TERGUGAT hanya membayar upah skorsing PENGGUGATsampai bulan Mei 2014 sebesar 50 % dan upah skorsing PENGGUGATterhitung sejak bulan Juni 2014 sampai pada saat gugatan ini diajukan belumdibayar oleh TERGUGAT padahal

PENGGUGATselanjutnya secara tunai setiap bulan terhitung sejak bulan agustus 2015 sampaiputusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT (Vide Pasal 155 ayat(2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003).15.Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003secara eksplisit tidak mengatur batas waktu schorsing maupun pembayaran upahschorsing.Oleh karena ketentuan tersebut tidak memberi mandat kepada hakimuntuk menafsirkan batas pemberian upah schorsing dan upah proses

Nomor001/SCHORS/PERS/V/2014 atas Nama Robby Tuhumury.17.Bahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan surat schorsing adalah karenaPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran berat yaitu mencemarkan nama baikperusahan melalui pernyataan yang disampaikan kepada Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten sorong tanggal 17 Februari 2014 dan selanjutnyadipublikasikan melalui media18.Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 atau kurang lebih satu setengah bulan setelahPENGGUGAT,menerima Surat schorsing dan tuduhan pencemaran

Mnk,yang isinya sebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA1.Bahwa oleh karena pada saat TERGUGAT hendak melakukan PHK.ternyataterlebih dahulu) menerbitkan surat skorsing dan surat skorsing manamengatakan,schorsing diberikan untuk keperluan penyelesaian lebih lanjut danPARA PENGGUGAT menunggu penyelesaian proses tersebut stand by di kantorSerikat (SPSVSBSI) dan upah dibayar 50 % (lima puluh persen).Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) UU.Nomor 13 tahun 2003,PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang sah adalah PHK yang

PARA PENGGUGAT hanya dibayar 50 % maka beralasanbagi Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar/mengembalikanpotongan upah schorsing 50 % kepada PARA PENGGUGAT mulai tanggal 11 julisampai dengan tanggal 20 juli 2014 sebesar Rp.681.584 dengan perincian untukPenggugat atas nama Hasan Soleman sebesar Rp.347.680 dan UntukPenggugat atas nama lbrahim Nasir sebesar Rp.333.90413.Bahwa upah Skorsing PARA PENGGUGAT sebesar 50 % yang harus dibayarTERGUGAT dari tanggal 21 juli sampai dengan 20 Agustus

PARA PENGGUGATselanjutnya secara tunai setiap bulan terhitung sejak bulan September 2015sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT (Vide Pasal155 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003).17.Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003secara eksplisit tidak mengatur batas waktu schorsing maupun pembayaran upahschorsing.Oleh karena ketentuan tersebut tidak memberi mandat kepada hakimuntuk menafsirkan batas pemberian upah schorsing dan upah

proses makaketentuan tersebut berlaku absolut sebagai ketentuan yang mengharuskanpembayaran upah schorsing tanpa batas waktu.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa pada tanggal 2 desmber 2014 PARA PENGGUGAT telah mengajukangugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam Perkara Nomor : 14/PDT.SUSPHI/2014/PN.Mnk.atas nama PARA PENGGUGAT lawan Pimpinan PT.Henrisonlriana (Debitor Pailit) sebagai TERGUGAT karena pada saat itu PARAPENGGUGAT

Nomor : 04/SCHRS/VIV2014 atasNama Hasan Soleman dan surat Schorsing Nomor : 02/SCHRS/VIV/2014 atas Namalorahim Nasir16.Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 atau satu setengah bulan setelah PARAPENGGUGAT,menerima Surat schorsing, TERGUGAT langsung melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT melalui suratNomor :03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama Hasan Soleman dan Surat Nomor(02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama lorahim Nasir17.Bahwa menurut TERGUGAT alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap

Priyanto) dan ketika akan ditangkap, Terdakwa berusahamelarikan diri melalui pintu belakang rumahkontrakannya namun berhasil dicegah danditangkap.Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menyebabkanTerdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dariKomandan satuan ialah karena Terdakwa akanbercerai dengan istrinya dan Terdakwa merasa siasia tetap berdinas karena sejak Terdakwa selesaimelaksanakan hukuman di RPT Padang pada tahun2007, Terdakwa masih dikenakan Schorsing gaji dantidak diberi jabatan.Bahwa selama

ditelepon lakilaki lain, setelah itu anakanak ikut dan tinggalbersama Terdakwa.Bahwa istri Terdakwa ada di Bangkinang dan seringmenelpon Terdakwa untuk minta cerai., karenadia ingin menikah lagi dengan laki laki lain.Bahwa selain permasalah itu Terdakwa di Kesatuanmerasa di telantarkan oleh Satuan karena setelahselesai menjalani pidana Terdakwa berusahaberubah dan berdinas dengan rajin tetapi setelah1 ( satu ) tahun Terdakwa menjalani dinas diBataliyon, Terdakwa tidak diberi jabatan dantetap di Schorsing

, sementara Terdakwa termasukSertu Senior seharusnya sudah waktunya naikpangkat Serka.13Bahwa permasalah schorsing Terdakwa pernahditanyakan kepada Pasi 3, dan Pasi 3 mengatakankalau Schorsing Terdakwa sudah tidak ada, tetapikemungkinan Terdakwa tiba tiba akan dipecatkarena Satuan sudah mengajukan PTDH dan setiapada IB atau Pesiar Terdakwa selalu diperintahkanuntuk dinas dalam, jadi Terdakwa tidak ada waktuuntuk mengurusi permasalahan dengan isteri danmengurus anak anaknya, sehingga Terdakwa menjadistress

,karena dia ingin menikah lagi dengan laki lakilain.17Bahwa benar selain permasalahan itu Terdakwa diKesatuan merasa di telantarkan oleh Satuan karenasetelah selesai menjalani pidana Terdakwa berusahaberubah dan berdinas dengan rajin tetapi setelah 1( satu ) tahun Terdakwa menjalani dinas diBataliyon Terdakwa tidak diberi jabatan dan tetapdi Schorsing, sementara Terdakwa termasuk SertuSenior dan merasa seharusnya sudah waktunya naikpangkat Serka.Bahwa benar permasalahan schorsing Terdakwa pernahditanyakan

kepada Pasi 3, dan Pasi 3 mengatakankalau Schorsing Terdakwa sudah tidak ada, tetapikemungkinan Terdakwa tiba tiba akan dipecat karenaSatuan sudah mengajukan PTDH dan setiap ada IBatau Pesiar Terdakwa selalu diperintahkan untukdinas dalam, jadi Terdakwa tidak ada waktu untukmengurusi permasalahan dengan isteri dan mengurusanak anaknya , sehingga Terdakwa menjadi stressdan panik.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaijin tersebut Terdakwa berada di daerah Kubangdirumah Sdr.

Terdakwa Pratu Agus Medi, 1 (satu) lembar... 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/9703/IV/2002 tentang pemberhentian sementara dari jabatannya(Schorsing) an.

Terdakwa Pratu Agus Medi, 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/9703/IV/2002tentang pemberhentian sementara dari jabatannya (Schorsing) an.Terdakwa Pratu Agus Medi, telah dibacakan dan telah diterangkansebagai barang bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di satuan yangberhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungandengan buktibukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atasperbuatan yang di dakwakan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Terdakwa Pratu Agus Medi, 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/9703/IV/2002tentang pemberhentian sementara dari jabatannya (Schorsing) an.Terdakwa Pratu Agus Medi, adalah bukti petunjuk ketidakhadiranTerdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, adalah buktipetunjuk ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungandengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri

Terdakwa Pratu Agus Medi, 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/9703/IV/2002tentang pemberhentian sementara dari jabatannya (Schorsing) an.Terdakwa Pratu Agus Medi,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).5.

Selain itukesatuan menghentikan gaji Terdakwa serta mengajukan schorsing, membuatDPO.5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuansejak tanggal 10 pebruari 2005 sampai dengan tanggal 11 Mei 2005 secaraberturut turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwadari Pomdam III/Slw atau selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari.6.

Selain itu) kesatuanmenghentikan gaji Terdakwa serta mengajukan schorsing, membuat DPOdan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebihlanjut.5. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2002 Terdakwa pernahdijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa hukuman penahananringan selama 6 (enam) hari karena terlibat kasus curanmor,kemudian tahun 2003 ketika Terdakwa melaksanakan tugas operasi diAceh telah menikah untuk yang ke dua kalinya dengan Sdri.

Selain itu kesatuanmenghentikan gaji Terdakwa serta mengajukan schorsing, membuatDPO.5. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2002 Terdakwa pernahdijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa hukuman penahananringan selama 6 (enam) hari karena terlibat Curanmor, kemudiantahun 2003 ketika Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Acehtelah menikah untuk yang kedua kalinya dengan Sdri.Ruhaidah tanpaseljin istri pertama maupun Dansat.

Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarianterhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian pihakKesatuan menghentikan gajinya dan mengajukan schorsing sertamengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya tetaptidak diketemukan.5.

., 1 (satu) lembar Surat Keputusan PemberhentianSementara dari Jabatan (Schorsing) Nomor : Skep/20403/1X/2004 tanggal 8 September 2004 atas nama Lettu InfFX Supriyadi Nrp. 544883, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat dilakukanPemeriksan Terdakwa dari Denpom III/2 tanggal 12Oktober,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikutBahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebutdi bawah ini, yaitu

Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihakkesatuan sudah membuat surat pemberhentian gaji/Schorsing sesuai6dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/63/VII/2004 tanggal 7 Juli2004.5. Sesuai surat keterangan dari RS Dustira Cimahi' Terdakwadirawat sejak tanggal 6 Maret 2006 sampai dengan 16 Maret 2006,lalu) diberi istirahat dokter dari tanggal 17 Maret 2006 sampaidengan tanggal 23 Maret 2006 dan sekarang masih' berada dirumahnya di Kp.

PD. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberhentian Sementaradari Jabatan (Schorsing) Nomor : Skep/204 03/I1X/2004 tanggal8 September 2004 atas nama Lettu Inf FX Supriyadi Nrp.544883, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat dilakukanPemeriksan Terdakwa dari Denpom III/2 tanggal 12 Oktober,8telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi sertaditerangkan sebagai barang bukti petunjuk yang berhubungan denganperkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti bukti lain, makaoleh karenanya dapat memperkuat

Pd. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberhentian Sementaradari Jabatan (Schorsing) Nomor : Skep/204 03/IX/2004 tanggal8 September 2004 atas nama Lettu Inf FX Supriyadi Nrp.544883, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat dilakukanPemeriksan Terdakwa dari Denpom III/2 tanggal 12 Oktober,adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatuan dan berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akanmenentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkasperkara.Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke2

PD., 1 (satu) lembar Surat Keputusan PemberhentianSementara = dari Jabatan (Schorsing) Nomor : Skep/20403/1X/2004 tanggal 8 September 2004 atas nama Lettu Inf FXSupriyadi Nrp. 544883, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat dilakukanPemeriksan Terdakwa dari Denpom III/2 tanggal 12 Oktober, 14Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.