Nomor359/MPP/Kep/10/1997 yang bunyinya sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUPdan SIUP MB ;Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan memperoleh SIUP MB;Dari bunyi pasal tersebut mudah dimengerti bahwa bagi siapapun tidakterkecuali termasuk diri Terdakwa dalam perkara

ini yang melakukan usahaperdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Jin UsahaPerdagangan (SIUP atau SIUP MB );Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini yang terbukti telahmenjual minuman beralkohol di Restoran Hotel Nusantara disamping memiliki Surat Ijin Usaha Hotel juga diwajibkan memiliki Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) karena kedua Surat Ijin Usaha tersebut satu sama lainsangat berlainan, didalam SIUP tidak disinggung sama sekali mengenaimasalah perhotelan, sebaliknya didalam

No.359/MPP/Kep/10/1997 yang secara tegasmenentukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan usaha perdaganganminuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP dan SIUP MB untukpenjualan minuman beralkohol golongan B dan C ;Mengingat bahwa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kedudukannyalebih tinggi dari pada Keputusan Direktur Jenderal, terlebihlebih lagi dalamPasal 42 Kep. Menperindag R.I.

berpendapat bahwa ketentuanPasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pariwisata tersebut sudah tidakberlaku ;Bahwa oleh karena Pasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen PariwisataNo.14/U/I/1988 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan timbulnya KeputusanPresiden No.3 Tahun 1997 dan Keputusan Menperindag RI.No.359/MPP/Kep/10/1997, dan oleh karena terbukti Terdakwa telahmelakukan usaha perdagangan minuman beralkohol di Restoran HotelNusantara di Cilacap tanpa memiliki Surat Yin usaha Perdagangan (SIUP

No.359/MPP/Kep/10/1997, yang pokoknya menentukan bagisetiap perusahaan melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB, sedangkan bagiperusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan A cukup memiliki SIUP dan diwajibkan memperoleh SIUP MB ;Bahwa in casu ternyata Terdakwa tidak mempunyai SIUP untuk melakukankegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, karena itu ia harus dinyatakanterbukti dengan sah dan meyakinkan

KJA yang tidak jadikarena dari bulan Nopember 2013 sudah ditutup oleh Intansi terkait saksiNANANG SULAEMAN sebanyak uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untukmengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM awalbulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak bisa lagimengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMAN Terdakwa EDENG SUKARDIBin

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Kwitansi dibuat sejumlahRp550.000.,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda Tanganioleh saksi Aa Sumarna, dan kwitansi dibuat tertanggal 6 Februari 2013dan sisanya untuk biaya cek fisik;Bahwa pada kwitansi dibuat tanggal penyerahan uang yang tidak sesuaikenyataannya karena sejak bulan Nopember 2013, pengurusan Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur sudahHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

terdakwaBahwa pada waktu pemeriksaan tersebut kapal sedang mengangkut ikan sekitar6 mil arah utara dari pelabuhan kota PasuruanBahwaterdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal Barokah II4.

Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIKPI7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha perikanan untuk kapal BarokahIl adalah Gubernur Jawa Timur8.

tersebut nomor 1., 3., 4dan 6e Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 08.00 WIB saksi melakukanpemeriksaan dokumen kapal Barokah IImilik terdakwae Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Pengangkutan Ikan)untuk kapal Barokah IIe Bahwa kapal Barokah II adalah betul milik terdakwa sesuai dengan Pas tahunanKapal Ikan memiliki GT 14e Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIPIDengan demikian unsur Dengan sengaja di wilayah

pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) telah terpenuhiMenimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaankedua yaitu melanggar pasal 94 Jo pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur unsur pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

GASSING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP dan Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik atau yang berhak atas lIzin UsahaPerdagangan (SIUP) Nomor : 287/24.1PM/31.73/1.824.27/e/2016;2. Bahwa, setelah PENGGUGAT memiliki Izin SIUP sebagaimana dimaksuddalam pointt 1 Posita di atas, PENGGUGAT melakukan aktifitas usaha;3.

, yang tidak menghiraukanperingatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupapemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan; Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 216/G/2016/PTUNJKT.23.24.25.Pasal 21 ayat (2) menentukan:Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Sementara SIUP;Pasal 21 ayat (3) menentukan:Keputusan

;5) Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka TERGUGAT mencabut SIUP PT.

Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan dan kepentingan umum.berupa pencabutan SIUP sebagaimana Surat Tergugat Nomor 2215/1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 perihal Pencabutan SIUP PT.

) Menengah Nomor:287/24.1PM/31.73/1.824.27/e/2016 (bukti P2 = T.4) juga terdapat dan diaturmengenai ketentuan atau klausula larangan sebagaimana tersurat pada bagianakhir SIUP yang melarang penggunaan SIUP untuk kegiatan:a.

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPI tetapi Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 261/SIPVBKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember 2016 sehingga pada saat kami melakukanpenangkapan

tidak pernah ada yang menunjukan kepada saksiSIPI atau SIUP Kapal KM.

Sembari 02 GT. 60 No. 553/AAa yang telahdiperbaharui tetapi jika ada yang menunjukan setelah penangkapan kepadaPenyidik saksi tidak tahu, yang pasti pada saat ditangkap tidak ada ;Bahwa SIPI dan SIUP ada masa berlakunya sampai dengan kapan,sehingga dengan demikian SIPI dan SIUP bisa diperpanjang selamamemenuhi persyaratan, jika SIPI dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPItetapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan Surat IzinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN GstPenangkapan kan (SIPI) Nomor : 261/SIP/BKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember

dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan;Bahwa semua kapal Nelayan yang melakukan penangkapan ikan diwilayahperairan Indonesia mulai dari 10 GT wajib memiliki SIP! dan SIUP bahkankapal 5 GT juga diwajibkan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatanatas keterangan saksi tersebut ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP

Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:e Menyatakan terdakwa JUMAWAN Alias WAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP

memiliki SIUP bidangperikanan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesianomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikananRI wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ;e Bahwa terkait dengan kegiatan usaha saudara JUMAWAN Als.

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta persidangan

Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindakpidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia tidak memiliki SIUP )" ;. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN denganpidana penjara selama 1 (stu) Bulan dan 7 (tujuh) hari dengan denda sebesarRp. 1.000.000., (satu juta rupiha) subsidair 1 (satu ) bulan kurungan;3.

Menyatakan Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Dan butir(22) yaitu : Surat Ilzin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPIadalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;Bahwa sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, pemberian kewenangan pemberian ijin adalah kapal perikanandiatas 5 GT (lima gross tone) kapal yang harus memliki dokumen SIUP danSIPI

INKA MINA931wajib memiliki dokumen SIUP dan SIPI;Bahwa pada saat kapal KM.

INKA MINA931diserahkan kepada Kelompok Usaha Karya Bersama, maka kelompokUsaha Karya Bersama melalui Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiGorontalo telah melakukan pengurusan SIUP dan SIPI di KementrianKelautan dan Perikanan, oleh karena kapal tersebut mempunyai berat lebihdari 30 GT (gross tonnage) yaitu 32 GT (gross tonnage);Bahwa kemudian sambil menunggu SIUP dan SIPI yang akan diterbitkan olehdi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Gorontalo telah mengeluarkan

INKA MINA931 tidak memilikidokumen kapal yaitu SIUP dan SIPI;Menimbang, bahwa Ahli KADIR U. MENU, S.PI.

Gorontalomelakukan pengurusan dokumen SIUP dan SIPI di Kementrian Kelautan danPerikanan, namun oleh karena desakan kebutuhan hidup sebagai nelayan kecilkarena lama menunggu diterbitkannya SIUP dan SIPI oleh Kementrian Kelautan danPerikanan yang sesuai dengan fakta dipersidangan SIUP dan SIPI nanti diterbitkanpada bulan Juli 2015, maka Terdakwa sebagai ketua kelompok dan anggotakelompok "karya bersama sepakat untuk melakukan penangkapan ikan walaupunusaha perikanan tersebut belum mempunyai SIUP dan

SIUP 174/SIUPIDKP/08/2010 dan SIPIdengan No.2966/SIPIIDKP/08/2010 sedangkan Terdakwa ditangkappada tanggal 18 Agustus 2010 sehingga permohonan barudimohonkan setelah Terdakwa tertangkap ; Bahwa Terdakwa seharusnya sebelum berlayar minta suratketerangan bahwa suratsurat SIPI dan SIUP sedang dalam proses ;Dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Majelis Hakim dalamputusannya tidak mempertimbangkan dan tidak memasukan dalamputusannya, keterangan Ahli, bahwa dalam BAP NomorBP/17/VIII/2010/Dit Pol

Yuahanah Prima berlayar untuk mencari ikankemudian kapal tersebut diberhentikan oleh Kapal Patroli Pol Airkarena tidak memiliki SIUP dan SIPI ; Bahwa kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan yang mempunyaiABK sebanyak 22 orang yang dinahkodai oleh Terdakwa dengantujuan berlayar untuk mencari ikan ; Bahwa Terdakwa tahu surat SIP dan SIUP sedang dalam proses dansudah ada kesepakatan dengan orang tua Terdakwa yang sedangmengurus suratsurat tersebut dan akan bertemu dilabuan ; Bahwa Terdakwa berlayar

menuju perairan Labuan melalui jalan lautsedangkan orang tua Terdakwa yang bernama Suparman akanberangkat melalui jalan darat sambil membawa suratsurat kapaltersebut tetapi sebelum Terdakwa datang ketempat tujuan diperairanLabuan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pol Air karena tidak bisamenunjukan surat kapal SIUP dan SIPI Namun pada saatpersidangan ketika diperlinatkan SIUP dan SIPI asli temyatapermohonannya tersebut baru diajukan pada tanggal 20 Agustus2010 dan diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan

Yuhanah Prima berlayar untuk mencari ikankemudian kapal tersebut diberhentikan oleh Kapal Patroli Pol Airkarena tidak memiliki SIUP dan SIPI ; Bahwa kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan yang mempunyaiABK sebanyak 22 orang yang dinahkodai oleh Terdakwa dengantujuan berlayar untuk mencari ikan ; Bahwa Terdakwa tahu surat SIPI dan SIUP sedang dalam proses dansudah ada kesepakatan dengan orang tua Terdakwa yang sedangmengurus suratsurat tersebut dan akan bertemu di Labuan ; Bahwa Terdakwa berlayar

menuju perairan Labuan melalui jalan lautsedangkan orang tua Terdakwa yang bernama Suparman akanberangkat melalui jalan darat sambil membawa suratsurat kapaltersebut tetapi sebelum Terdakwa sampai ketempat tujuan di perairanLabuan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pol Air karena tidak bisamenunjukan surat kapal SIUP dan SIPI, namun pada saatPersidangan ketika diperlihatkan SIUP dan SIPI asli ternyatapermohonanya tersebut baru di ajukan pada tanggal 20 Agustus 2010dan diterbitkan oleh Dinas Kelautan

, yang tidak menghiraukanperingatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupapemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan ; Pasal 21 ayat (2) menentukan :Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Sementara SIUP ;Pasal 21 ayat (3) menentukan :Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimanadimaksud pada ayat

Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUNJKT25.26.Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan KeputusanPencabutan SIUPPasal 22 ayat (3)Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IXPeraturan ini.

diatas maka TERGUGAT mencabut SIUP PT.

keputusanpencabutan SIUP;Halaman 67 dari 81 halaman.

ketentuan atau klausula larangan sebagaimana tersurat pada bagianakhir SIUP yang melarang penggunaan SIUP untuk kegiatan:Halaman 69 dari 81 halaman.

Kepala Keluarga MOH.ALI ; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/0047/411/2015 atas nama perusahaan UD.BERLIAN, pemilik atas nama MOCH MAKHRUS ; 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) MOCH MAKHRUS;Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

2015, YAYANmenginformasikan kepada para saksi jika pesanan surat/ dokumenpalsu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) an.

dan TDP diperoleh fakta :e 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Nomor : 109/0047/411/2015 atas namaperusahaan UD.

, YAYAN menginformasikan kepada para saksijika pesanan akta otentik palsu berupa Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) an.

dan TDPdiperoleh fakta :e 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Nomor : 109/0047/411/2015 atas namaperusahaan UD.

:109/0047/411/2015 atas nama UD BERLIAN pemilik atas nama :MOCH MAKHRUS dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP :13.07.5.52.00137 atas nama perusahaan UD BERLIAN, pemilik atasnama MOCH MAKHRUS;Bahwa akibat adanya pemalsuan SIUP dan TDP dapat merugikanpihak perbankan jika SIUP dan TDP tersebut diajukan untukkelengkapan syarat pengajuan kredit;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;3.

dalam tahanan;- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan No:503/285/764-2004/411/2011 atas nama perusahaan UD Silir-silir, palsu, 1 (satu) lembar surat Tanda daftar perusahaan, perusahaan perorangan (PO) No.13.17.5.47.10813 atas nama penanggung jawab SAMURI, palsu, 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingstone warna putih kapasitas 4 GB, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juni 2012 atas nama SISKA PERTIWI dan 2 (dua) lembar kertas bahan yang digunakan untuk SIUP

Jember, Bahwa benar saksi pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul09.00.Wib. bertempatdi Kantor Disperindag Kab.Jember telah didatangi oleh saksi Budi Setiawan yangmenanyakan tentang keaslian surat berupa SIUP dan TDP; Bahwa benar STUP dan TDP milik saksi Budi Setiawan tidak terdaftar dalam registerDisperindag Kab.Jember dan dokumen tersebut palsu; Bahwa surat ijin SIUP dan TDP tersebut banyak kejanggalan yaitu STUP terbitan tahun2011 ditanda tangani dalam tahun 2012 dan Tanda tangan kepala

tersebut; Bahwa benar dalam pengurusan siup tersebut dapat selesai dalam satu hari; Bahwa disamping menguruskan siup saksi juga minta tolong menguruskan TDP; bahwa untuk pengurusan siup dan TDP tersebut saksi dimintai biaya sebesar Rp.800.000,namun masih saksi bayar separuhnya yaitu Rp.400.000, dengan bukti kwitansi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebutterdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;SAKSI 3Saksi SAMURI, bahwa benar saksi pernah

minta tolong pada terdakwa melalui famili saksi untuk mengurusSiup dan TDP; Bahwa terdakwa berjanji sanggup mengurus siup dan TDP tersebut dalam jangka waktu hari selesai; Bahwa saksi mengurus Siup dan TDP tersebut tujuannya untuk pinjam uang di bank;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa meneraangkan bahwa keterangan saksi benar;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa benar

saksi sebagai wiraswasta dibidang kontraktor bangunan yang memiliki CVbernama Permata Rudiani jaya ; bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul:16.00.Wib. terdakwadatang kerumah saksi Budi setiawan memberitahu kepada terdakwa jika ada orang yangmembutuhkan Siup dan TDP atas nama Samuri; Bahwa benar untuk mengurus siup dan TDP tersebut terdakwa minta biaya Rp.900.000,=namun maasih dibayar Rp.400.000, dan sisdanya akan dibayar bila siup dan TDp sudahselesai dan dari Bank sudah

ternyata surat ijin SIUP dan TDP yang telahdiurus oleh terdakwa tersebut palsu setelah ditunjukan kepada petugas dari DinasDisperindag kab.Jember; Bahwa terdakwa memalsu SIUP dan TDP tersebut dengancara menscan dokumen asli yang datanya diambil dari flashdisk milik terdakwakemudian merubah namaa perusahan yang dikehendaki;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umumsemua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalahorang yang melakukan

KH adalah Pimpinan CV.Maranatha yang bergerak dibidang pengolahan kayu dan Maulding sesuaidengan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor : 503/004/SIUP/PKC/2006 tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi KabupatenKetapang dengan kapasitas produksi sebesar 2000 M%/tahun yang terletak diKumpai Melayu Rt.07/Rw.04 Dusun Pagar Ruyung, Desa Negeri Baru,Kecamatan

KH adalah Pimpinan Cv.Maranatha yang bergerak dibidang pengolahan kayu dan Maulding sesuaidengan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor : 503/004/SIUP/PKC/2006 tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi KabupatenKetapang dengan kapasitas produksi sebesar 2000 M%/tahun yang terletak diKumpai Melayu Rt.07/Rw.04 Dusun Pagar Ruyung, Desa Negeri Baru,Hal. 6 dari

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftarulang IUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/PerindagPM & Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftarulang IUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/PerindagPM & Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.CV.

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftar ulangIUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/Perindag PM& Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.

Pembuatan dan memperpanjang perizinan HO, SITU, SIUP, TDP, TDI,TDG, IMB, Gerandong dan Serkel;2.

Pembuatan dan memperpanjang perizinan HO, SITU, SIUP, TDP, TDI, TDG,IMB, Gerandong dan Serkel;2.

SAPARUDDIN; 731 (satu) lembarSurat Izin Usaha Perdagangan / SIUP dari BadanPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman ModalKabupaten Pringsewu Nomor : 503/094/LL.03/SIUP/IV/2015 Tgl. 07April 2015 An.

Brewon,S.St.Pi menerangkan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal ikansesuai UU No. 45 Tahun 2009 adalah SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan ), SLO ( Surat Laik Operasi ), Surat ijin untuk kapal,SIB ( Surat Ijin Berlayar ) bukti Kepemilikan kapal, Identitas Kapal dan Surat Ukur,dan sesuai yang dilakukan oleh terdakwa selaku nakhoda KM. Rian Giri SahputraGT.7 wajib memiliki SIP, SIUP, dan SIB.

RIAN GIRI SAHPUTRA Gt.7 berbenderaIndonesia sedang menangkap ikan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu SIPIdan SIUP ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM. RIAN GIRISAHPUTRA ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak sekitar 40 (empat puluh)kilo gram ikan jenis Campurcampur dan setelah dijual di dermaga Dit. Pol.

RIAN GIRI SAHPUTRA Dt.7 berbenderaIndonesia sedang menangkap ikan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu SIPIdan SIUP ;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM. RIAN GIRISAHPUTRA ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak sekitar 40 (empat puluh)kilo gram ikan jenis campurcampur dan setelah dijual di dermaga Dit. Pol.

RIAN GIRI SAHPUTRAGT7 berbendera Indonesia telah melakukan penangkapan ikan di WilayahPerairan Kwala Belawan tepatnya pada posisi 035130 dan 984500 T tanpamemiliki dokumen yang sah yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) adalah salah dan melanggar pasal 93 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 2004 Jo.

RIAN GIRI SAHPUTRA GT7 nyatanyata melakukan penangkapan ikan tanpadilengkapi dokumen yang sah berupa Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) maka telah melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.31 tahun 2004Jo.

Dan butir (22) menyebutkan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan,yang selanjutnya di singkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiapkapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari SIUP sehingga hal tersebut tidak dibenarkan; Bahwa pada pokoknya ahli menerangkan, sesuai dengan ketentuanyang berlaku Kapal KM CITRA MOUTONG O1 / GT 28 wajib memilikidokumen SIUP dan SIPI; Bahwa pada pokoknya ahli menerangkan, sepengetahuan abhiberdasarkan Pasal 92

dan SIPI tersebut sudah diurus sejak tahun2019, namun karena ada pergantian mesin kapal, sehingga Terdakwamelakukan permohonan dokumen baru lagi; Bahwa saat ini Terdakwa sudah mendapatkan SIUP dan SIPI yangsudah selesai proses pengurusan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Penyidik terkaitdokumen SIUP dan SIPI tersebut; Bahwa sebelumnya setiap melaut kapal Terdakwa selalu dilengkapidengan dokumen lengkap; Bahwa kapal Citra Moutong 01 biasanya berlayar

Fotokopi SIUP Nomor : 02.20.01.7298.0011 tanggal 3 Maret 2020 atasnama Hasan T. Umar;6. Fotokopi SIP!

;Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polriyang bertugas di Direktorat Polairud Polda Gorontalo di daerah Wanggarasitersebut, kapal milik Terdakwa tidak mempunyai SIPI (Surat Ijin PenangkapanIkan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) karena surat surat tersebutmasih dalam pengurusan dan baru terbit pada bulan Maret 2020 sebagaimanadalam bukti Surat yang diajukan Terdakwa yaitu SIUP Nomor02.20.01.7298.0011 tanggal 3 Maret 2020 dan SIPI Nomor26.20.7298.03.00052 yang berlaku sejak

Umar, Nama Kapal : CitraMoutong 01 baru berlaku pada tanggal 3 Maret 2020, sehingga dapat diihatbahwa pada saat pemeriksaan kapal Citra Moutong 01 pada tanggal 9 Februari2020 oleh anggota Polri yang bertugas di Direktorat Polairud Polda Gorontalo,Terdakwa belum memiliki SIUP dan SIPI sehingga Terdakwa telah dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1), sehingga

) minuman beralkohol yang dijual di Toko Klontongan saksi LENNYIDA, kemudian saksi LENNY IDA menjawa bahwa Tokonya sudahmemiliki (Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Golongan A danGolongan B sedangkan untuk Golongan C masih diurus, selanjutnyamendengar penjelasan saksi LENNY DIA kemudian saksi SOFYAN BinBAMBANG mengancam akan mencabut (Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) miliknya, lalu Sdr.DENIS (DPO) menelepon temannya yangdiakuinya sebagai komandannya kemudian orang tersebut berbicaradengan

saksi LENNY IDA agar berkordinasi dengan para terdakwa yangdiakuinya sebagai anak buahnya dan apabila tidak ada kesepakatanmaka Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dicabut.

Dikarenakansaksi LENNY DIA takut (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabutkemudian saksi LENNY DIA nego dengan saksi DENNY SUGITO BinJOHAN BINTALIM dan saksi SOFYAN Bin BAMBANG, Bersama denganSdr.

Haji Hasim dikirim dari Surabaya, dikirim bulan Juli, saya yangminta dikirimkan ; Bahwa ada SIUP dari Pemerintah Kota Ambon kepada Terdakwa; Bahwa baru mengurus SIUP karena selama ini tidak tahu kalau berdagangharus ada SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan), SITU (Surat ljin TempatUsaha), disarankan oleh Penyidik dan Disperindag ; Bahwa saya tidak tahu laporan Polisi, saat tanya kepolisi, mereka bilang inilaporan masyarakat ; Bahwa Pengiriman barang antar pulau turun dipelabuhan Pelabuhan besar ;

saya punya Permendag Nomor 46/MDAG/Per/9/2009 ;Bahwa Bunyi Pasal 4, ayat (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:a.

(Surat Ijin Usaha Perdagangan), Surat Keterangan AhliWaris ;Bahwa kalau menurut SOP (Standard Operating Procedure) harus tetap turunlokasi;Bahwa waktu itu staf tidak turun ;Bahwa kalau pelaku usaha, selain agen, harus ada SIUP;Bahwa harus ada SITU;Bahwa tidak tahu harus ada ijin reklame ;Bahwa Lupa mengajukan SIUP kemana;Bahwa jin keluar kalau memenuhi syarat (ketentuan/aturan) maka ijin bisakeluar ;Bahwa saya tida tahu Kenapa Pemkot kembali menerbitkan SIUP untukTerdakwa ;Bahwa saya hanya keluarkan

Surat Keterangan saja, untuk proses lainnyasaya tidak tahu, karena Surat Keterangan ini diminta oleh Pelaku Usaha,dimana menurut Permendag Nomor 7/MDAG/Per/2/2017, bahwa SIUP masihberlaku selama perusahaan masih eksis, atau dijalankan oleh keluarga ataumerupakan perwakilan atau cabang, maka itu saya menandatangani ;Bahwa SIUP sudah ada, yang ditunjukan ke saya dan karena sudah diparafmaka saya menandatangani ;Bahwa saya tidak tahu apa dimungkinkan Terdakwa mengurus ataumenerbitkan SIUP ;Bahwa sebelum

DUA PUTRA milik HajiHAS YIM telah memiliki SIUP sejak tahun 1997 dan telah diperbaharui pada tanggal 5Oktober 2017 ( vide SIUP UD.DUA PUTRA terlampir dalam Pledooi);Menimbang, bahwa sedangkan mengenai masa berlaku SIUP telahditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /MDAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 36 /MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,dimana menyebutkan SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan

Berdasarkan pengecekan terhadap nomor SIUP tersebut tidakterdaftar dalam buku registrasi milik Kantor Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Bahwa untuk 1 (Satu) buah KK Nomor : 3515071752787438 atas namaKK M.

) berdasarkan permohonan danPerintah dari Pimpinan;Bahwa untuk penerbitan (SIUP) yang harus dilengkapi adalah adanyapermohonan pemohon yang dilengkapi Surat Keterangan Tempat Usahadari Kepala Desa, Kartu Tanda penduduk, NPWP, Pas Photo berwarna3X4 sebanyak 2 lembar denah lokasi tempat usaha;Bahwa terhadap SIUP Nomor 062/22/014/PKIV2014 tanggal 10 Desember2014 nama perusahaaan ARJUNA CHEMICAL DISTRIBUTOR atas namapemilik BAGUS SUSILO PTRO alamat JIn Kebo lwa Gg KX No. 3 LiligundiDenpasar menuurt saksi

perlahan hingga sesuai pada bahanbakunya.Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan pembuatan dokumen atausurat palsu sudah beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :STNK sudah sebanyak 10 kali.KTP, SIM, SIUP, KK sebanyak 1 kali.Print isi buku tabungan sebanyak 1 kali namun belum dilakukanpengambilan serta pembayaran.Bahwa yang melakukan pemesanan adalah sdr.

IX No. 3 Liligundi Denpasar, KopSurat : Pemerintahan Kabupaten Badung Dinas Perindustrian dan Perdaganan,yang meneurut ahli mengenai KOP surat tidak cocok karena mulai bulan Mei2013 SIUP tidak lagi diterbitkan olen Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Badung melainkan diterbitkan oleh Badan Pelayanan PerizinanTerpadu kabupaten Badung.

Demiian juga permohonan izin tidak sesuai dengankode penomoran milik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Badungkarena SIUP tersebut tidak terdaftar dalam buku registrasi milik Kantor DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. 1(satu) buah KK Nomor : 3515071752787438 atas nama KK M.

UI /KM.17 /090/ HI / 2010 tanggal 24 Maret 2010.e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 / C.3 / 114 / 2010 tanggal 08Januari 2010.e 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010. 1 (satu) lembar SIPI No. 1910/ SIPI / DKP / 03 / 2008 tanggal 28 Maret 2008.1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DPK / 3 / 2008 tanggal 26 Maret 2008.1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal.1 (satu) lembar SLO.Semuanya terlampir dalam berkas perkara.Long Line (Rawa Dasar) sebanyak + 1500 mata pancing.Jaring

U I/ KM.17 / 090 / III / 2010 tanggal 24 Maret2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 / C.3 / 114 / 2010 tanggal08 Januari 2010 ; 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010 ;e 1 (satu) lembar SIUP NO. 1910 / SIPI/ DKP / 03 / 2008 tanggal 26 Maret2008 ;e 1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DKP / 3 / 2008 tanggal 26 Maret2008 ;e 1 (satu) lembar daftar Awak kapal ;e 1 (satu) lembar SLO ;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 603 K /Pid.Sus/2012Dikembalikan kepada Terdakwa.

U I / KM.17 / 090 / III / 2010 tanggal 24 Maret2010 ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Andon No. 523 /C.3 / 114 / 2010 tanggal08 Januari 2010 ;1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan tanggal 18 Januari 2010 ;1 (satu) lembar SIUP NO. 1910 / SIPI/ DKP / 03 / 2008 tanggal 26 Maret2008 ;1 (satu) lembar SIUP No. 1243 / SIUP / DKP / 3 / 2008 tanggal 26 Maret2008 ;1 (satu) lembar daftar Awak kapal ;1 (satu) lembar SLO ;Dikembalikan kepada Terdakwa.Uang hasil lelang ikan campuran sebanyak + 6000 kg sebesarRp9.045.000,00