Ditemukan 32 data
73 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Provinsi menyerahkan Lembar Jawaban Komputer kepada SubTim Seleksi/Pengadaan PNS (TKK)Sehingga disamping secara prosedural telah sesuai dengan peraturanperundangundangan in /itis juga tidak ada pelanggaran terhadap AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik...
166 — 87
DKI Jakarta,maka terhadap Surat Tugas Surat Tugas Kepala Dinas PelayananPajak Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1954 / 1.723.63 tanggal 12 Agustus2015 telah dilakukan perpanjangangan yaitu Surat Tugas Nomor:2422/1.723.63 tanggal 17 September 2015, dan yang selanjutnyadiperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : 2933/1.723 tanggal 06Nopember 2015, tentang Pemeriksaan Pajak Hotel;Adapun untuk melaksanakan tugas pemeriksaan objek pajak hotel DKIJakarta Tim Gabungan pemeriksaan pajak Hotel terbagi menjadi 4 SubTim
154 — 88
Manusia Republik Indonesia Nomor : C479.HT.03.01TH2002 tanggal 22 Maret 20025 (lima) lembar Foto copy Buku Tabungan Bank BCA KCU BengkuluNomor Rekening 0581043839 An ZULKIFLI LUBIS1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 tentang kelompok kerja pengendaliperencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi gubernur BengkuluPeriode 2016 20211 (satu) Bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.168.VTahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang kelompok Kerja dan SubTim
1.Ir. Yulianus Simpei ,MT
2.Hery Bakti,SE
3.Katrina , A.Md
4.Popy Wardani,SP
5.Kristiana Dewi ,SH
6.Ben Reimer Untung ,S.Pd
7.Martha D. Matan , S.Si
8.Karya Darma, S.Hut
9.Edy Kaharap Singam
10.Martinewaty, S.Sit
11.Yan Setiawan, SE
Tergugat:
1.Hj. Siti Jamiah
2.Sunaidah, HMR
3.Siti Nooraisyah
4.Nur Holiseh, HMR
5.Tambang
6.Amat Tuyan, S.H.
92 — 23
Sakit Daerah Dr.Doris Silvanus, diberi tanda bukti P92;93.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.15 Tahun 2003 tentangPenanganan Dampak Konplik Etnik, Lembaran Daerah Kota PalangkaRaya tahun 2003 No.15, diberi tanda bukti P93;94.Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota PalangkaRaya tanggal,31 3 2001 No.182 .600.42 perihal : Larangan pembuatanAkta pemindahan hak atas tanah milik etnis Madura yang tidak sesuaiaturan dan atau dengan pemaksaan/ tekanan, diberi tanda bukti P94;95.Laporan SubTim
576 — 954
., MHmenjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR RI, pimpinan SubTim Kerja I MPR RI, anggota Komisi III DPR RI, dan KuasaHukum DPR RI. DR. Patrialis Akbar, SH., MH juga pernahmenjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam kabinet Indonesia Bersatu sejak bulan Oktober 2009sampai dengan Oktober 2011. Kemudian, ditunjuk menjadiHal. 73 dari 159 Hal. Putusan No. 139/G/2013/PTUNJKT.anggota Kompolnas periode Oktober 2009 sampai denganOktober 2011.
127 — 49
terhadap salah satu calon Bupati dan Wabub pasanganmanis yang di prakarsai oleh Saksi2 (Esther Dada Gole, S.P.)sebagai salah satu tim sucses pasangan, Saksi2 (Esther Dada Gole,S.P.) selaku kakak ipar Terdakwa, tetapi hakekatnya Terdakwapaham dan tidak ikut campur tentang pemilukada yg telah ditekankanoleh pimpinan TNI, sehingga mengenai permasalahan Balehosekalipun yang di pampang di depan rumah besar (keluarga besarTerdakwa) yang salah satunya di rekrut oleh Saksi2 (Esther DadaGole, S.P.) sebagai subtim
WAZIR IMAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Achsanul Qosasi
66 — 58
ACHSANUL QOSASI berupa Elektronik, yakni:
Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) buah laptop Macbook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports) serial number C02W267THV2M beserta 1 (satu) unit charger wana putih sampai dengan Nomor Urut 6.1 berupa 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk Crizer Blade Warna Merah Hitam, kapasitas 64 GB berisi data administrasi PDTT 2021 Kementrian Komunikasi dan Informasi subtim 3.
143 — 44
30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang PersetujuanPenetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRDKab.Boyolali;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng RincianBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000, yangdikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan SubTim
213 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Ak tertanggal 26 Januari 2006 Nomor : 03/Subtim Disjatim/01/2006 kepada General Manager PT. PLN (Persero)Distribusi Jawa Timur adalah sebagai berikut :Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 92/ST/VIIXV.I/10/2005 tanggal 17 November 2005, BPKRI melakukan pemeriksaanatas Laporan Keuagan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentangHal. 169 dari hal. 185 Put.
260 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
Langsungsama sekali tidak terkait dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena prosesPenunjukan Langsung merupakan urusan internal PLN;Syarat Penunjukan LangsungDalam Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 038 suatu pekerjaan dapatdilakukan Penunjukan Langsung harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :e Keadaan Mendesak;e Kontinuitas Pekerjaan;e Pekerjaan Spesifik;e Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar dan Tidak Bisa Ditunda.Berdasarkan kajiankajian RSP dan Kajian hukum oleh Tim Reevaluasi dari SubTim
77 — 21
tim Inspektorat secara tidaklangsung juga diberikan hak untuk menghitung dalam bentuk rupiah,karena kita sudah menghitung kekurangannya secara tidak langsung nilairupiahnya juga sudah ada;Bahwa jarak waktu hasil kunjungan saudara kelokasi dengandikeluarkannya dengan NHP adalah + bulan, sedangkan jarak waktuantara NHP dengan dikeluarkannya LHP + 6 bulan;Bahwa sebagai inspektur saksi tidak melakukan pemutakhiran data untukuji kelapangan;Bahwa yang dilibatkan dalam membuat LHP adalah masingmasing subtim
64 — 22
. : 002/KST4/SF.JTMTLG/2010 tanggal 27 Juli 2010 Perihal penyampaian Bertahap Konsep Temuanpemeriksaan yang di tandatangani oleh Ketua Subtim Pemeriksa Saepuloh,SE, Ak danditerima oleh Ka.
Surat kepada Kepala SKPDKSD Kabupaten Tulungagung Nomor : . : 002/KST4/SF.JTMTLG/2010 tanggal 27 Juli 2010 Perihal penyampaian Bertahap Konsep Temuan pemeriksaanyang di tandatangani oleh Ketua Subtim Pemeriksa Saepuloh,SE, Ak dan diterima oleh Ka.SKPDKSD kabupaten Tulungagung TA 2009 Agus Wahyudi, ST, MM serta yang berisi 6(enam) halaman yaitu Proses pengadaan dan pelaksanaan enam paket perkerjaan jasaKonsultan pengawasan pada SKPD)KSD Kabupaten Tulungagung TA 2009 tidaksepenuhnya sesuai ketentuan