Ditemukan 27 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-04-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 173/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. Ir. AZHAR LATIF
14761
  • Suharizal (DosenFakultas Hukum Uni Sita Andalas ) dalam salah satutulisannya tertan 9 Januari 2011 (Haluan.com@2010) padapokoknya sr bukanlah perangkat daerah. PDAMadalah seb Siiccn Bila perusahaan ini dianggap telahmemilik e ngan dalam batasan batasan tertentu, barukem euntungan tersebut dibagi ke pemerintah daerahNs entuk sumbangan dalam pos Pendapat Asli DaerahQo ).
Register : 14-08-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 3 Februari 2016 — Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd
11041
  • Suharizal, SH MH.Bahwa berdasarkan Pasal 209 UU No.23 tahun 2014,Inspektorat adalah perangkat daerah;Bahwa Inspektorat berfungsi dalam hal membina danmengawasi perangkat daerah;Bahwa tupoksi inspektorat diatur dalam SOTK;Bahwa hasil pembinaan dari inspektorat diserahkan kepadawalikota;Bahwa tidak mungkin penyidik kepolisian/kejaksaanmelakukan penyidikan dari hasil pemeriksaan InspektoratKota Padang;Bahwa dana APBN merupakan ranah pemeriksaan oleh BPK;Bahwa pekerjaan akhir inspektorat ada ditangan
Register : 01-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 02/Pid.Prap/2017/PN Pmn
Tanggal 20 Nopember 2017 — ASMI.B.Dipl.ATP.,M.M., -melawan- KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
17531
  • SUHARIZAL, S.H., M. SH.
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
9224
  • SUHARIZAL, SH., MH.e Bahwa Kepala daerah tidak saja kepala daerah juga Kepala Wilayahpenanggungjawab tunggal di daerah, sesuai dengan pasal 21 UU No. 32 Tahun2004;e Bahwa Menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerahketika kepala daerah sebagai koordinator juga sebagai kepala semuakepegawaian berkedudukan kepala daerah dan Sekda Sub Ordinat, Sekda tidakbisa bekerja sepanjang tidak diperintah kepala Daerah ;Bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah berlaku pertama SK muncul biladipengaruhi
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
50330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3 tahun 2007 dan hanya ada beberapa ketentuandari peraturan tersebut tidak diberlakukan ;Bahwa segala tindakan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerahkota Bukittinggi adalah tunduk sepenuhnya dalam hukum Administrasi Negara dan tidak adil apabila pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas administrasi dinilai dan diadili berdasarkan hukum pidana korupsi apalagisebagaimana yang diterangkan oleh ahli Dr Suharizal
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
13711
  • SUHARIZAL, SH, MH. di dalam persidangan di bawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Sekretariat DPRD merupakan bagian dari organisasipemerintahanBahwa Sekretariat DPRD dapat disebut sebagai rumah tangga dariDPRD, dengan sekretaris dewan sebagai perpanjang tanganangubernur, bupati atau kepala daerah.Bahwa sekretaris dewan diangkat oleh kepala daerah sehinggatanggung jawab sekretaris dewan kepada kepala daerah dan pimpinanDPRD.Bahwa sekretaris dewan memiliki organ yang membantu kinerjanyaantara
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
17224
  • SUHARIZAL, SH, MH. di dalam persidangan di bawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Sekretariat DPRD merupakan bagian dari organisasipemerintahanBahwa Sekretariat DPRD dapat disebut sebagai rumah tangga dariDPRD, dengan sekretaris dewan sebagai perpanjang tanganangubernur, bupati atau kepala daerah.Halaman 734 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgBahwa sekretaris dewan diangkat oleh kepala daerah sehinggatanggung jawab sekretaris dewan kepada kepala daerah