Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
10536
  • bulan;Bahwa luas tanah yang diukur adalah 100 (seratus) hektar;Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Para Penggugat kondisinyasemaksemak;Bahwa pengukuran ditunjuk oleh Pemohon atau Pemilik dan pengukuranmenggunakan langkahlangkah ukur;Bahwa sepengetahuan saksi, bentukbentuk tanah beragamragam;Bahwa pengukuran dilaksanakan pada tahun 2011;Bahwa untuk tanah milik Para Penggugat, saksi satu kali saja melakukanpengukuran;Bahwa tanah milik Sutisna bukan yang semua berbentuk kotakkotak;Bahwa tanah milik Surisna
    Halaman 31, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa sewaktu pengukuran dilakukan maka masingmasing Pemohonpengukuran masingmasing menunjukkan patokpatok;Bahwa sewaktu pengukuran kondisi tanah kosong tetapi ada ilalangilalang;Bahwa pengukuran dengan meteran tidak bisa dilakukan;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan tanah milik Para Penggugat;Bahwa kalau mengenai tanah milik Sutisna, saksi paham karena tanahmilik Sutisna tanahnya ikut diukur serta saksi terlibat langsung dalampengukuran tanah milik Surisna
    Bahwa saksi tidakmengetahui selama pengukuran apa ada yang complain atau tidak karena saksihanya bertugas pembantu pengukuran;Bahwa tanah milik Sutisna bukan yang semua berbentuk kotakkotak.Bahwa tanah milik Surisna diukur pada tahun 2013 dan pada tahun 2011 Sutisnatidak datang dan belum ada minta dilakukan pengukuran. Bahwa sepengetahuansaksi, Sutisna timbul namanya pada tahun 2013.
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
10124
  • sampai dengan 11 Desember1966 kepada Perwakilan Dana Tanaman Keras Provinsi Sumatera Utara;Menimbang, bahwa kemudian DEKOPIN Sumatera Utara dibentuk padaTanggal 7 Januari 1970, oleh seluruh gabungan dan Pusat Koperasi TingkatDaerah Sumatera Utara dan sekaligus Pembubaran Gerakan Koperasi Indonesia(GERKOPINDO), dan dilakukan serah terima kepada Pimpinan DEKOPINSumatera Utara Tanggal 23 Mei 1972;Menimbang, bahwa selain digunakan sebagai Kantor DEKOPIN WilayahSumatera Utara, juga sempat ditempati oleh SURISNA
Putus : 20-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 K/Pdt/2016
Tanggal 20 April 2017 — MARIA JEI FINU, DKK VS MARIA DHONE SOKO, DKK
7239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi ), mempunyai2(dua) anak lakilaki dan 3 (tiga) anak perempuan;Bahwa saksi menjelaskan ketika ditanya majelis hakim,saksi menerangkan anak mia meo (Tergugat Terbanding Termohon Kasasi 1), 2 (dua) laki 2(dua) permpuan, jugamenerangkan bahwa Tergugat mempunyai rumah SaoKeka Solo awalnya berada di kampung dan pindah dikantor camat dan sekarang dibelakang kampung parepo,juga mempunyai tanah di Surisina, saksi mengetahuinyadari leluhur dan saksi menerangkan bahwa tidak pernahmendengar bahwa tanah di Surisna
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
21899
  • SURISNA.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRI CR.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRUDDIN, B. Sc.
    Dian Hikmahtullah dan Surisna.
  • Daftar Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI tanggal 27 Maret 2017.
  • Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
  • Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.
    SURISNA.1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice HargaTiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRI CR.1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice HargaTiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintahn Tugas dan Kwitansi a.n.SYAFRUDDIN, B.
    Dian Hikmahtullah dan Surisna.96) Daftar Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI tanggal 27 Maret 2017.97) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.98) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.99) Peraturan Bupati Padang Pariaman