Ditemukan 96 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-07-2012 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 474/PDT.G/2012/PN.DPS
Tanggal 7 Maret 2013 — SURYARAYA INVESTAMA (dahulu PT.SURYARAYA IDAMAN) MELAWAN I WAYAN RENDA, DKK.
14273
  • SURYARAYA INVESTAMA (dahulu PT.SURYARAYA IDAMAN) MELAWAN I WAYAN RENDA, DKK.
    SURYARAYA INVESTAMA (dahulu PT. SURYARAYA IDAMAN), berkedudukandi jalan D.I. Panjaitan Kav. 40, Jakarta Timur dalam hal ini menyerahkankuasa kepada :1. Dr. JUNIVER GIRSANG, SH.
    Suryaraya Idaman No. 38 tanggal 30 Mei 2006 dibuat dihadapan Notaris NathaliaAlvina Jinata, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda ( P11 ) ;12. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C21787.HT.01.04.TH 2006tanggal 25 Juli 2006, diberi tanda ( P12 ) ;13a. Foto copy Bukti pengiriman surat pemberitahuan/ tegoran tertanggal 9 Pebruari 2012dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda ( P13a ) ;a)13b.
    SURYARAYA INVESTAMA dan kenal denganTergugat I Wayan Renda, I Nyoman Pangot dan I Nyoman Senti dan tidak kenaldengan Ni Wayan Jembor, I Wayan Sudiasa dan I Ketut Sutarna dan tahu denganTurut Tergugat Bahwa saksi kenal dengan PT. SURYARAYA INVESTAMA karena saksi pernahbekerja disana; Bahwa saksi tidak masih bekerja PT. SURYARAYA INVESTAMA dan sudah keluarkurang lebih 6 ( enam ) tahun yang lalu ;24 Bahwa saksi pernah menerima kuasa untuk dari PT.
    SURYARAYA INVESTAMA ;0 202222 ne nee ncn nen enneBahwa saksi lupa kapan PT. Credo Sejahtera Internasional di alihkan ke pada PT.SURYARAYA INVESTAMA 02 222022 0n nnn n cnn n ncn cn ncn cenneneeeBahwa saksi tidak tahu pada waktu peralihan dari PT. Credo Sejahtera Internasional kePT. SURYARAYA INVESTAMA 222 22222 nn nen nn nen nen ne cesnnneeBahwa sisa hutangnya di tanggung oleh PT.
    Suryaraya Idaman ;Menimbang, bahwa PT. Suryaraya Idaman berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa tanggal 30 Mei 2006 No. 38 yang dibuat olehNotaris Nathalia Alvina Jinata, SH telah dirubah menjadi PT. Suryaraya Investama ( buktiP.11 ) dan perubahan nama PT. Suryaraya Idaman menjadi PT. Suryaraya Investama telahmendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 25 Juli 2006 No.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 36.979.508Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara PemohonBanding dan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisiPermohonan Banding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari hargafaktur ATPM oleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN(10%) x komisi yang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurangdibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari
    Bahwa berdasarakan Laporan Pemeriksaan Pajak No.Lap129/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 20 November 2012, KertasKerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yangdisampaikan Terbanding dalam persidangan, di ketahui halhalsebagai berikut:Bahwa berdasarkan data persandingan PKPM portal DJPdiketahui adanya Faktur Pajak atas nama PemohonBanding sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PTRoda Sakti Suryaraya selaku PKP Penjual yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan
    S120/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periodetahun 2009;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 004/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan datatransaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2009kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan NomorFaktur Pajak
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1519/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasnama Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 580.696.365Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara PemohonBanding dan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisiPermohonan Banding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari hargafaktur ATPM oleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN(10%) x komisi yang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN yang kurangdibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2
    yang merupakan barangtitjpan/konsinyasi sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2008 terjadi ledakan permintaan sepedamotor di daerah Sumbawa Besar sehubungan ditemukanadanya tambang emas sehingga banyak warga masyarakatyang mendapatkan penghasilan yang besar dari hal tersebut;Bahwa berdasarkan stock dan kuota pembelian sepedamotor yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak dapatmemenuhi permintaan konsumen sehingga PemohonBanding meminta tambahan kuota pembelian sepeda motorYamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli;B. Bahwa berdasarkan Butir 2.A. di atas diketahui bahwa PT. YamahaIndonesia Motor Mfg selaku ATPM (Pemilik Barang/Penjual)menerbitkan Faktur Penjualan kepada Pembeli (TP4), selarasHalaman 10 dari 16 halaman.
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasnama Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksipenjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semulaPemohon Banding) tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebutsebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPNdemikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayarAlasan Pengajuan BandingRpRpRpRpRpRpRpRpRp 2.664.784.481 266.478.448171.164.72395.313.72564.433.859159.747.58445.750.58764.433.862269.932.033Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa
    Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap129/WPJ.31/KP.05/2012, tanggal 20 Nopember 2012, Kertas KerjaPemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang disampaikanTerbanding dalam persidangan, diketahui halhal sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan data persandingan PKPM portal DJP diketahuiadanya Faktur Pajak atas nama Pemohon Banding sebagai PKPpembeli yang diterbitkan oleh PT Roda Sakti Suryaraya selaku PKPPenjual yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai PajakMasukan yang dapat
    dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;e Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbandingmengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di JI.
    Keterangan saksi dengan pernyataan Harus Melaporkan NamaPembeli* kepada main dealer (PT Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiapterjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak pembeli;B.
    ;E.Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas namaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKPpembeli yang diterbitkan oleh PT Roda Sakti Suryaraya atas dasar datapersandingan PKPM portal DJP semata, tanpa diikuti peneliitian lebihlanjut pada dokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyatransaksi jualbeli serta perbandingan ke arus barang maupun arus uang;F.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayarAlasan Pengajuan BandingRpRpRpRpRpRpRpRpRp 1.633.534.376 163.353.43888.124.06379.229.37520.221.29095.450.66536.110.10020.221.290151.782.055Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan
    Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap128/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Kertas KerjaPemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang disampaikanTerbanding dalam persidangan, di ketahui halhal sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan data persandingan PKPM portal DJP diketahuiadanya Faktur Pajak atas nama Pemohon Banding sebagai PKPpembeli yang diterbitkan oleh PT Roda Sakti Suryaraya selaku PKPPenjual yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai PajakMasukan yang dapat
    dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;e Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbandingmengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di JI.
    Keterangan saksi dengan pernyataan Harus Melaporkan NamaPembeli* kepada main dealer (PT Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiapterjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak pembeli;B.Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT YamahaIndonesia Motor Mfg selaku ATPM (Pemilik Barang/Penjual) menerbitkanFaktur Penjualan kepada Pembeli (TP 4), selaras dengan itu namapembeli yang tertera sebagai Pemilik di Buku Pemilik KendaraanBermotor
    Bahwa menyadari sepenuhnya bahwa fakktur pajak yang diterbitkan olehPT Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksi penjualansebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atauPPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannyasebagai biaya;.
Register : 05-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Pemohon Banding sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;e Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbandingmengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di JI.
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiapterjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak pembeli ;B.Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    Roda Sakti Suryaraya;E.Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas namaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKPpembeli yang diterbitkan olen PT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar datapersandingan PKPM portal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebihHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1517/B/PK/PJK/2016lanjut pada dokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupun arus uang;F.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksi penjualansebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atauPPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannyasebagai biaya;.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 264.413.939Alasan Pengajuan Bandingbahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    S119/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periodetahun 2008;e Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 003/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2008kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan NomorFaktur
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli ;B. Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;E. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasnama Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksipenjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (SsemulaPemohon Banding) tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebutsebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPNdemikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 214.826.835Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 1512/B/PK/PJK/2016yang mendapatkan penghasilan yang besar dari haltersebut;e Bahwa berdasarkan stock dan kuota pembelian sepedamotor yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak dapatmemenuhi permintaan konsumen sehingga PemohonBanding meminta tambahan kuota pembelian sepeda motorYamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di Surabaya, namun karena kuota untukwilayah Pemohon Banding sudah terpenuhi maka pihakmain dealer memberikan kuota penjualan dari daerah lain(Kalimantan)
    Roda Sakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksipenjualan yang berhasil dilakukan melalui telepon kepadapemilik barang (PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT.Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanyaFaktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkan olehPT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PKPMportal DJP semata, tanpa diikuti peneliitian lebih lanjut padadokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyaHalaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1512/B/PK/PJK/2016transaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupunarus uang;F.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidakberdasarkan' transaksi penjualan sebenarnya, PemohonPeninjauan kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmelaporkan fakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atauPPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidakmenjadikannya sebagai biaya;. Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Halaman 13 dari 18 halaman.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1521/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 136.140.515Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut :Halaman 2
    S119/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periodetahun 2008;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 003/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2008kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan NomorFaktur Pajak
    YamahaIndonesia Motor Mfg) (TP4);Daftar Harga Jual Motor Yamaha yang diterbitkan ATPM (TP5);Keterangan saksi dengan pernyataan Harus Melaporkan NamaPembeli kepada main dealer (PT.Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kKesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1521 B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasnama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksipenjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semulaPemohon Banding) tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebutsebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPNdemikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2
Putus : 13-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697/ PK/PDT/2009
Tanggal 13 April 2010 — PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk vs ABU MANSYUR
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suryaraya Lestari , apalagi tidak adaBadan Hukum yang benama PT. Suryaraya Lestari yang adahanya Pt. Suryaraya Lestari, begitu. pula antara PT.Astra Agro Lestari, Tok dengan PT. Suryaraya LestariHal. 15 dari 27 hal. Put. No.697/PK/PDT/2009adalah dua badan hukum yang berbeda. Dengan demikiangugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima, oleh karena terjadi error in persona; Mohon perhatian majelis hakim !!!
    SURYARAYA LESTARI.Bahwa PT. Suryaraya Lestari telah memberi penjelasankepada Pemohon mengenai Hak Guna Usaha ('HGU') melaluisuratnya nomor OO1ISRL/Ext.K/SUS/V/2009 tanggal 11 Mei2009 perihal Kepemilikan HGU PT. Suryaraya LestariHal. 22 dari 27 hal. Put. No.697/PK/PDT/2009sebagai berikut: (Bukti Pemohon1 );Bahwa PT. Suryaraya Lestari memiliki perkebunan kelapasawit yang telah memperoleh HGU nomor 2, nomor 3,nomor 4 dan nomor 5 terletak di Desa Sarudu, KecamatanPasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.
    Suryaraya Lestarisebagai badan hukum yang dapat diperlakukan sebagaipendukung hak dan kewajiban (Recht person) bukankepada PT. Astra Agro Lestari, Tbk Cq PT. SuryarayaLestari apalagi tidak ada badan hukum yang bernamaPT. Suryaraya Lestari yang ada hanya PT. SuryarayaLestari begitu@ pula antara PT. Astra Agro Lestari,Tbk dengan PT. Suryaraya Lestari adalah dua badanhukum yang berbeda.
    Suryaraya Lestari ( bukan PT.Suryaraya Lestari ).2 (dua) hal diatas sudah merupakan suatu petunjuk yangnyata dan tegas bahwa antara PI. Astra Agro Lestari, Tbkdan PT. Suryaraya Lestari (bukan PT. Suryaraya Lestari1) merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda. Apabilamajelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Mamujuberpendapat bahwa PT. Astra Agro Lestari, Tok dan PT.Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.697/PK/PDT/2009Suryaraya Lestari (bukan PT.
    Suryaraya Lestaribukan merupakan persona standi' in judicio di PT.Suryaraya Lestari.Sehingga tampak sekali kekaburan gugatannya sertamenimbulkan ketidak pastian hukum terlebih dihubungkandengan sebuah perseroan bemama PT. Suryaraya Lestari yang notabene Pemohon baru mengetahui bahwa adaperseroan bernama PT.
Register : 05-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Pemohon Banding sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;e Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbandingmengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di JI.
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiapterjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak pembeli ;B.Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    Roda Sakti Suryaraya;E.Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas namaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKPpembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar datapersandingan PKPM portal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebihHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1518/B/PK/PJK/2016lanjut pada dokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupun arus uang;F.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksi penjualansebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atauPPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannyasebagai biaya;.
Putus : 20-10-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2016dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut,Terbanding mengirimkan surat kepada PT RodaSakti Suryaraya yang berkedudukan di JI. BasukiRakhmat 47 Surabaya selaku main dealer sepedamotor merk Yamaha melalui surat No.
    S121/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02 Mei 2012perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untukperiode tahun 2010;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 005/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2010kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkanNomor Faktur Pajak
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda SaktiSuryaraya;. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanyaFaktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkanoleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PKPM portal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebih lanjutpada dokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyaHalaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2016transaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupun arusuang;.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidakberdasarkan transaksi penjualan sebenarnya, PemohonPeninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkanfakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atau PPNmasukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidakmenjadikannya sebagai biaya;. Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Halaman 13 dari 18 halaman.
Register : 13-12-2012 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 224/PDT.G/2012/PN.BWI
Tanggal 15 Juli 2013 — SHENNY SAGITA EL VANA ATMO HADI SISWANTORO alias WAWAN
23499
  • Rodasakti Suryaraya didalam perkara initelah mengajukan gugatan yang ditanda tangani dan diwakili didepansidang Pengadilan oleh Shenny Sagita ElVana, Koordinator MainDealer Shop Area Jember PT.
    Perbuatan pidana sebagaimanaternyata dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 5 Desember 2012, No,719/Pid.B/2012/PN.Bwi, danTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan penggelapan secara berlanjutpada PT.Rodasakti Suryaraya tersebut dan oleh karena itu dirinya telahdijatuhi pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan ;Bahwa memang benar karena perbuatan Tergugat selama bekerja padaPT.Rodasakti Suryaraya yang telah disebutkan dalam gugatan Pengugattersebut
    Rodasakti Suryaraya Jember sebagai AuditorFinance dan Tergugat sebagai Shop Manager Indah Motor Sobo dengan tugaspokok menjual sepeda motor merk Yamaha dan juga bertanggungjawabmengenai jual belinya, baik kontan maupun kredit. Bahwa atasan Shop Manager adalah Shop Koordinator. Bahwa Indah Motor Sobo adalah milik PT.Rodasakti Suryaraya sebagai dealersepeda motor Yamaha. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 di Indah Motor Sobo diadakan audit financeyang dilakukan oleh saksi.
    Rodasakti Suryaraya didalam perkara ini telahmengajukan gugatan yang ditanda tangani dan diwakili didepan sidangPengadilan oleh Shenny Sagita ElVana, Koordinator Main Dealer Shop AreaJember PT. Rodasakti Suryaraya.16 Bahwa menurut undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas yang dapat mewakli Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilanadalah Direksi, sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1).
    Rodasakti Suryaraya yang telah diberi kuasa oleh Direktur Utama PT.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 405.398.391Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi Permohonan Bandingmendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM olehkarena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi yangditerima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    S120/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02 Mei 2012 perihal PermintaanKeterangan/Bukti yang isinya meminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualan sepeda motor kepadaPemohon Banding untuk periode tahun 2009;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 004/TAXRSSR/X/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2009kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkanNomor Faktur
    Putusan Nomor 1510/B/PK/PJK/2016sebagaimana temuan pemeriksa pajak yang tidak dilaporkandalam pelaporan SPT Masa PPN karena menurut PemohonBanding sepeda motor tersebut merupakan titipan/konsinyasidari PT Roda Sakti Suryaraya;Bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan yang dikemukanoleh Pemohon Banding mengenai tidak dilaporkannyatransaksi pembelian dan penjualan Sepeda motortitjpan/konsinyasi karena menurut Majelis perlakuan terhadaptransaksi tersebut menurut kententuan UndangUndangNomor 18 Tahun
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanyaFaktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkan olehPT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PKPMportal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebih lanjut padadokumendokumen lain yang menjadi pendukung' sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupunarus uang;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)atas barang titipan terkait, tidak pernah menerbitkan SuratPemesanan (Purchase Order), mencatat sebagai persediaan ataubarang konsinyasi, pengakuan hutang atau memperlakukantransaksi penitipan barang tersebut
Register : 05-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1516 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Pemohon Banding sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPNPemohon Banding;e Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbandingmengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yangberkedudukan di JI.
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiapterjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak pembeli ;B.Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    Roda Sakti Suryaraya;E.Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas namaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKPpembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar datapersandingan PKPM portal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebihHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1516/B/PK/PJK/2016lanjut pada dokumendokumen lain yang menjadi pendukung sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupun arus uang;F.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksi penjualansebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atauPPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannyasebagai biaya;.
Putus : 20-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2016S121/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02 Mei 2012 perihalPermintaan Keterangan/Bukti yang isinya memintaketerangan/bukti terkait transaksi penjualan sepeda motorkepada Pemohon Banding untuk periode tahun 2010;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawaban melaluisurat Nomor 005/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27 September2012 dengan memberikan data transaksi penjualan sepedamotor Yamaha selama tahun 2010 kepada Pemohon Bandingyang
    yang merupakan barang titipan/konsinyasi sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2008 terjadi ledakan permintaan sepedamotor di daerah Sumbawa Besar sehubungan ditemukanadanya tambang emas sehingga banyak warga masyarakatyang mendapatkan penghasilan yang besar dari hal tersebut; Bahwa berdasarkan stock dan kuota pembelian sepedamotor yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak dapatmemenuhi permintaan konsumen sehingga PemohonBanding meminta tambahan kuota pembelian sepeda motorYamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya
    Keterangan saksi dengan pernyataan Harus Melaporkan NamaPembeli kepada main dealer (PT Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli;B.
    Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding selaku agen penjualanmenawarkan barang titip tersebut berdasarkan daftar harga (Pricelist) resmi dari PT Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PTYamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT Roda Sakti Suryaraya;Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2016E.
    Bahwa menyadari sepenuhnya bahwa faktur pajak yang diterbitkanoleh PT Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksipenjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (SemulaPemohon Banding) tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebutsebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPNdemikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;Halaman 12 dari 18 halaman.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 291.224.686Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    S119/WPj.31/KP.0500/2012tanggal 02 Mei 2012 perihal PermintaanKeterangan/Bukti yang isinya meminta keterangan/buktiterkait transaksi penjualan sepeda motor kepadaPemohon Banding untuk periode tahun 2008;e Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/buktitersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 003/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27Halaman 6 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/2016Show Room merupakan barang titipan/konsinyasidari PT Roda Sakti Suryaraya;o DPP PPN Masukan atas barang milik sendiri danbarang titipan menurut catatan Pemohon Bandingadalah sebesar Rp.24.613.704.597,00.
    Roda Sakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksipenjualan yang berhasil dilakukan melalui telepon kepadapemilik barang (PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT.Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanyaFaktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkan olehPT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PKPMportal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebin lanjut padadokumendokumen lain yang menjadi pendukung' sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupunarus uang;Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/2016F.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1520/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 465.875.126Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara PemohonBanding dan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisiPermohonan Banding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari hargafaktur ATPM oleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN(10%) x komisi yang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurangdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 2
    Basuki Rakhmat 47Surabaya selaku main dealer sepeda motor merk Yamahamelalui surat No.S120/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periodetahun 2009;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No.004/TAXRSSR/IX/2012, tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor
    Roda Sakti Suryaraya) untukditeruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan padasetiap terjadi kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihakpembeli;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1520/B/PK/PJK/2016G.Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT.
    Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding selaku agen penjualanmenawarkan barang titip tersebut berdasarkan daftar harga (Pricelist) resmi dari PT Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PTYamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT.Roda Sakti Suryaraya;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasnama Pemohon
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksipenjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semulaPemohon Banding) tidak melaporkan fakturfaktur pajak tersebutsebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPNdemikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarakan Laporan Pemeriksaan Pajak No.Lap130/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 20 Nopember 2012, KertasKerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yangdisampaikan Terbanding dalam persidangan, di ketahui halhalsebagai berikut:e Bahwa berdasarkan data persandingan PKPM portal DJPdiketahul adanya Faktur Pajak atas nama PemohonBanding sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PTRoda Sakti Suryaraya selaku PKP Penjual yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Pajak MasukanHalaman 5 dari
    S121/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinyameminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualansepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periodetahun 2010;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat No. 005/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27September 2012 dengan memberikan data transaksipenjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2010kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan NomorFaktur Pajak
    Putusan Nomor 1224/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam persidangan, Majelis telah mengklarifikasi danmengkontirmasi temuan pemeriksaan dan tanggapan PemohonBanding tersebut diatas, dan Pemohon Banding mengakui danmembenarkan temuan pemeriksaan tersebut bahwa memang benarPemohon Banding telah melakukan pembelian sepeda motor merkYamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya namun atas pembeliansepeda motor tersebut, tidak seluruh Faktur Pajaknya dilaporkan dalampelaporan SPT Masa PPN dengan alasan bahwa atas Faktur
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;E. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atasHalaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1224/B/PK/PJK/2016nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT.
    Roda Sakti Suryaraya adalah tidakberdasarkan transaksi penjualan sebenarnya,emohon Peninjauankembali (Semula Pemohon Banding) tidak melaporkan fakturfakturpajak tersebut sebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPTMasa PPN demikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;. Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak, mengatur:Halaman 12 dari 17 halaman.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1509/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp 307.490.212Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi Permohonan Bandingmendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM olehkarena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi yangditerima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:Halaman 2
    Bahwa berdasarakan Laporan Pemeriksaan Pajak NomorLap129/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 20 Nopember 2012, KertasKerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yangdisampaikan Terbanding dalam persidangan, di ketahui halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan data persandingan PKPM portalDJP diketahui adanya Faktur Pajak atas namaPemohon Banding sebagai PKP pembeli yangditerbitkan oleh PT Roda Sakti Suryaraya selaku PKPPenjual yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Bandingsebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
    Basuki Rakhmat47 Surabaya selaku main dealer sepeda motor merkYamaha melalui Surat Nomor S120/WPj.31/KP.0500/2012 tanggal 02 Mei 2012 perihal PermintaanKeterangan/Bukti yang isinya meminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualan sepeda motor kepadaPemohon Banding untuk periode tahun 2009;Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaanketerangan/bukti tersebut telah memberikan jawabanmelalui surat Nomor 004/TAXRSSR/IX/2012 tanggal27 September 2012 dengan memberikan datatransaksi penjualan sepeda
    RodaSakti Suryaraya, melaporkan setiaptiap transaksi penjualan yangberhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;E. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanyaFaktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkan olehPT.
    Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PKPMportal DJP semata , tanpa diikuti peneliitian lebih lanjut padadokumendokumen lain yang menjadi pendukung' sahnyatransaksi jualbeli serta persandingan ke arus barang maupunarus uang;F.