PE N E T A PANNomor : 05/ Pdt.P/2014/ PN.Bpp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan dari:1 Nama : BAKHTIAR AMIN KASIM, tempat tanggal lahir, Bone, 22 Januari1962, Agama Islam, Pekerjaan T.N.I AD, alamat Perum Regency Jl. KintamaniVII.

Raya Perak No .71 sekarang disebut Jalan PerakBarat No.71 Surabaya (Terlampir) ;3.2 Surat Panglima Daerah Angkatan Laut IV Nomor DAERAL 4.11100.152.1971,tanggal: 12 Agustus 1971 Perihal : Surat Ijin Pembelian (Terlampir) ;3.3 Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tenaga Daerah Angkatan Laut IVNomor : B.1178/III/73 tanggal 31 Maret 1973 Tentang Pelepasan (Terlampir) ;113.4 Surat MABES T.N.I A.L, Nomor : 11101.619 / V /1973 tanggal 08 Mei 1973tentang Surat Pelepasan Acomodasi (Terlampir) ;4.

Raya Perak No. 71 sekarang disebut JPerak Barat No.71 Surabaya ;3.4 Surat Panglima Daerah Angkatan Laut IV Nomor : DAERAL 4.11100.152.1971tanggal: 12 Agustus 1971 Perihal : Surat Ijin Pembelian ;3.5 Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tenaga Daerah Angkatan Laut IVNomor : B.1178/Il/73 tanggal 31 Maret 1973 ;3.6 Surat Mabes T.N.I A.L Nomor : 111.01 619/V/73 tanggal 08 Mei 1973Tentang Surat Pelepasan Acomodasi ;I.4.

memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ ataupidana umumBukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I

Penggugat dan jawaban gugatanrekonpensi tersebut, Tergugat menyampaikan duplik dan replik atas jawabangugatan rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknyamempertahankan jawaban Tergugat semula dan gugatan Penggugat Rekonpensi,sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2014 ; Menimbang, bahwa keluarga/orang dekat Penggugat yang dihadirkan dipersidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :SAKSI KELUARGA P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan T.N.I

tersebut,kemudian Penggugat bersamasama calon pembeli berikut Tergugat Satu,Tergugat Dua dan suami Tergugat Tiga terjun langsung ke lokasi tanah untukmengetahui secara pasti batasbatas tanah yang dimaksud, namun ternyatakedua bidang tanah tersebut bukanlah tanah hak milik Tergugat Satu danTergugat Dua, tetapi tanah hak milik Kesatuan T.N.I.

Semarang.Menimbang bahwa T.LII.I1.4. menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakanPenetapan dari Pengadilan Negeri yang telah melalui pembuktian, sehingga apa yangditetapkan mempunyai kebenaran formil dan materiil . kemudian bukti T.I,LIU5merupakan surat yang diterbitkan oleh Panglima T.N.I, yang kebenaran dan kejujurannyadapat di percaya dan dijadikan dasar tentang keadaan atau status Anggota T.N.I., dankeluarganya yang tertulis dalam surat tersebut.Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat yakni ;

. , karena buktibukti surat tersebut kenyataannya sampai saat inimasih berlaku karena belum ada pembatalan /dibatalkan atas SuratKeputusan Gubernur Daerah Djawa Timur Mochamad Wijono, Brigjen T.N.I ,Nomor : Sek/188/G, yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 1966Halaman 14 dari 17 halaman.

mengembalikan tanah objekperkara dan menyerahkan beserta suratsuratnya kepada Para PemohonEksekusi ataupun Kuasanya yang sah untuk itu, untuk dikuasainya sepertisemula ;Untuk memenuhi bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1Maret 2007, No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebut di atas ; Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan padasembarang waktu, kecuali pada hari Minggu dan harihari besar lainnya,dan jikaperlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan bantuanAlat Keamanan Negara POLRI/T.N.I

T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.66/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PER TAMINA ), tanggal 11 Januari1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.,(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.67/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PER TAMINA ), tanggal 11 Januari1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.

T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; Surat Keputusan No.2594 /Kpts/DR/DU/1974 DIREKSIPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GASBUMI NEGARA (PERTAMINA ), tanggal 28 NovemberHalaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUNJKT.1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.L.,(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; 14.

Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik didaerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 Undang Undang Nmor. 9 Tahun2004

Ali Basjah;Kebangsaan : Indonesia ;Pekerjaan > T.N.I;Tempat Tinggal : Kuala Simpang ;Yang terletak di Djl. Salahadji, Kuala Simpang status tanah Negaraluasnya 1593,75 m2 batasbatasnya U: Djl. Salahadji, T: Pek.Rumah M. Salamin S : Tanah Negara Rumah2 Peg. Pek B: TanahNegara untuk Perumahan tempat tinggal sekeluarga serta SuratKeterangan Nomor : 50? Agr/IV yang dikeluarkan di Langsa padatanggal 5 Djuli 1963 oleh Acting Kepala Agraria Daerah Atjeh TimurHalaman 29 dari 38 Hal. Put.

mengembalikantanah objek perkara dan menyerahkan beserta suratsuratnya kepada Para Pemohon Eksekusi ataupun Kuasanyayang sah untuk itu, untuk dikuasainya seperti semula ;Untuk memenuhi bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 1 Maret 2007, No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebutdi atas ;e Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan padasembarang waktu, kecuali pada hari Minggu dan hariharibesar lainnya, dan jikaperlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan bantuanAlat Keamanan Negara POLRI/T.N.I

Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHPdan KUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifathukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I sertabukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenaihasil Pemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 110s/d 7 UU No.

Angkatan Darat, padahalfaktanya berdasarkan data identitas TERGUGAT sebagaimana yangtermuat dalam Akta Jual Beli No. 157/2001, menunjukan bahwaTERGUGAT dahulu bekerja sebagai anggota T.N.I Angkatan Udara,bukan Anggota TNI ANGKATAN DARAT..4.2. Bahwa Akta Jual Beli No. 39/2/Cileduk/1980 telah salah memuat datausia TERGUGAT I yang disebutkan dalam akta tersebut yaitu 45tahun, padahal pada tahun 1980 TERGUGAT yang lahir padatanggal 14 Februari 1943 baru berusia + 37 Tahun.

ayat (4) huruf a dan b Undang undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemenBukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHPdan KUHAP atau peraturan PerundangUndangan yang bersifathukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I

Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pulamengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP danKUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifat hukumpidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I serta bukanKeputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenai hasilPemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UUhalaman 10 of 58 Halaman,

kepadaHandojo Selamet tertanggal 13 April 2011, dengan demikian Keputusan TataUsaha Negara dimaksud bukanlah mengenai perbuatan hukum perdata danbukan pula mengenai pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukanpersetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan berdasarkan KUHP danKUHAP atau peraturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan KeputusanHalaman 23 dari 53 Halaman, Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUNSMD .....TUN mengenai T.N.I

Veteran No. 5 Jakarta Pusat ;5 Panglima T.N.I. RI. di Mabes TNI Cilangkap Jakartal3870 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;Dan :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa di JIn.

Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenaipengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebihlanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHAP atauperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana, tidakdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukanKeputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik didaerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UU No.

Ali Basjah; Kebangsaan Indonesia ; i T.N.I 5; Pekerjaan rTempat Tinggal Kuala Simpang ; ~~~~~~~~~~~ Yang terletak di Djl. Salahadji, Kuala Simpangstatus tanah Negara Jluasnya 1593,75 m2 batasbatasnya U: Djl. Salahadji, T : Pek. Rumah MM,Salamin S : Tanah Negara Rumah2 Peg. Pek B : TanahNegara untuk Perumahan tempat tinggal sekeluargaserta Surat Keterangan No : 50 ?