KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DK

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,berkedudukan di Jalan Bukit Bundar, Lr. Mulia Nomor 124, DesaBundar, Karang Baru, Aceh Tamiang;2. PERKUMPULAN SOSIAL DAN TAMAN PENDIDIKAN KUALASIMPANG, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 38/48Kualasimpang 24475, diwakili oleh Rubino dan Judy Fenny, masingmasing selaku Ketua dan Sekretaris;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Latif Wilis, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jend. A.

Haryono Dusun Bakti Desa Sriwijaya KecamatanKota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Para Penggugat jugamemiliki dasar hak sebagai berikut :> Surat keterangan dari kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur No.

Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dahuluKantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sebagai Tergugat telahmenerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1 tanggal 28 Agustus 2002An. Perkumpulan Sosial dan Taman Pendidikan Kuala Simpang atas tanahseluas 1.329 M? yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota KualaSimpang, Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur, telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;2.

Dan pencantumankeputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Nomor194/P300.5/VIII/2012, tanggal 2 Agustus 2012 sebagai objek gugatanadalah merupakan sikap licik dari Penggugat;9.

Iskandar Muda No.5 Dusun Bakti Kampung Sriwijaya Kecamatan KotaKualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang; Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembalimenguasai dan menduduki rumah dan tanahnya yangberalamat di Jin. Iskandar Muda No. 5 Dusun BaktiKampung Sriwijaya Kecamatan Kota KualasimpangKabupaten Aceh Tamiang, sejak dari lahir pada tahun1946 semasa orang tuanya masih hidup Alm. Jie Pak(Jakfar) Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/12/Tahun 2019, tanggal 21 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

;

Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

Juanda No. 69 KampungBundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, ProvinsiAceh;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, dalam halini memberi Kuasa kepada :1.Nama : Rahmadani, S.H., M.H.;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang;2. Nama : Dahlia Ahliana, S.H.;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama SetdakabAceh Tamiang;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ir.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang NomorBKPP.821.23/05/2012 tanggal 27 Oktober 2012, tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Penggugat dipindahkantugas dengan kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) sebagai Kepala BagianUmum Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Tamiang Esalon Ill.a;.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang NomorBKPP.824/103/2015, tanggal 29 Juli 2015 tentang Pemindahan antarinstansi, Penggugat kemudian diangkat pada jabatan Funsional Umumpada Sekretariat Kopri Kabupaten Aceh Tamiang, yang terhitung semenjaktanggal 1 juli 2015;.

Persidangan dan Risalah Sekretariat DewanKabupaten Aceh Tamiang Esalon Ill.a, tanggal 20 Januari 2012(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.23/03/2013tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural, a.n Mardansyah, S.Pd. dan dipindahkan tugasdengan kenaikan Pangkat dan Golongan Pembina Tk.I (IV/b)sebagai Dpb pada BKPP Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 16September 2013 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.824/103/2015tentang

sesuai denganaslinya);: Surat dari Bupati Aceh Tamiang kepada Kepala BadanKepegawaian Negara cq.

Penggugat:
NUR AKMAL
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

InpresNomor: 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, 24475;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 69,Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten AcehTamiang, Provinsi Aceh;Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019,telah memberikan kuasa kepada:1. Rahmadani, SH. M.H., pekerjaan/jabatan: Kepala BagianHukum Setdakab Aceh Tamiang;2.

Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu : Surat Keputusan BupatiAceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. TentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian KecamatanRantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun2019. Tanggal 18 April 2019.

Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan SuratKeputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April2019.

Bahwa dalam hal ini Penggugat juga memohon supaya KeputusanBupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian KecamatanRantau Aceh Tamiang ditunda.22.

Qanun KabupatenAceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 pasal 23 ayat (2).

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiangtersebut;- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa KAMAL alias KAMEL tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pemohon Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang; Terdakwa KAMAL alias KAMEL;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/13/Tahun, tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

Juanda No. 69 KampungBundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, ProvinsiAceh;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni2019, memberikan Kuasa kepada :1. Nama : Rahmadani, S.H., M.H.;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang;2.

Nama : Dahlia Ahliana, S.H.Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan KerjasamaSetdakab Aceh Tamiang ;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Ir.Halaman 1 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNAJuanda No. 69 Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru,Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;Selanjutnya disebut SeDagal; .............cccccce cee cee eeseeeeeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan BupatiAceh Tamiang Nomor: PEG. 813.3/01/2005 penggugat diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Golongan/Ruang Ill/apada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;3.

atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal iniSekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;24.Bahwa usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB)dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PejabatPembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang harusdimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo karena objeksengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus memenuhi

Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada tanggal 3 Januari 2005, padaunit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (vide Bukti P2);2.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil

Amirullah WD;

Amirullah WD;

AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang

., (Kasubbag Bantuan Hukum danHalaman 1 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNAKerjasama Setdakab Aceh Tamiang);Keduanya berkewarganegaraan' Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati KabupatenAceh Tamiang, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, KabupatenAceh Tamiang;Selanjutnya disebut sebagai .................6.

Golongan RuangIV/b dengan masa kerja golongan 20 tahun O bulan;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.821.4/01/2011 tertanggal 02 Maret 2011, PENGGUGAT diangkat dalamjabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Aceh Tamiang Eselon II.b;. Bahwaberdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.821.22/01/2012 tertanggal 16 Januari 2012, PENGGUGAT diangkatdalam jabatan sebagai Dpb.

Pada DKPP Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPP.824/14/2015 tertanggal 02 Januari 2015, PENGGUGAT diangkat dalamjabatan sebagai Analis Ekonomi pada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi danKeuangan Non Eselon di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;.

Bahwaiberdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:BKPSDM.800/012/2018 tertanggal 03 Januari 2018, PENGGUGAT ditunjuksebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WilayatulHisbah Kabupaten Aceh Tamiang terhitung mulai tanggal 04 Januari 2018sampai ditetapkannya Pejabat Definitif yang baru;.

yang kemudian ditunjuk oleh Bupati Aceh Tamiangberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 198/270/2006tanggal 1 September 2006 tentang Pembentukan Desk Pilkadasung tahun 2006Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Sekretaris Desk Pilkadasung Aceh Tamiang(vide Bukti T2);.

Pemohon:
Alvindra Yorgi bin Sahruddin
Termohon:
Kepolisian Resor Aceh tamiang

., ASWADI,SH, BRIPKA DIANA, SH, beralamat di Aceh Tamiang di Jalan Ir.

H Juanda No. 08Karang Baru 24476 Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 01 November 2019, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ksp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukanHakim;Setelan membaca penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ksptanggal 28 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan

28Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri KualaHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN KspSimpang register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ksp tanggal 28 Oktober 2019, telahmengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon pada tanggal 19 September 2013 telah melangsungkanperkawinan dengan Alma Yunita Binti Muhammaddin dan Tinggal di RumahOrang Tua Pemohon di Dusun Karya Indah Desa/Kelurahan Paya Bedi,Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

sebagai istri yangnusyuz; dan Putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap; Bahwa selama proses persidangan di Mahkamah Syariah masih berjalanAlma Yunita melakukan membuat Laporan ke Tempat Termohon dengansangkaan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 UndangUndang R.I No.23Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yangterjadi pada tanggal 29 September 2013 di Dusun Merak Jingga Desa LanduhKecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

dan selanjutnya diubah kejadianTindak pidananya tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Payabedi KecamatanRantau Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga beralasan menetapkan Pemohonoleh Termohon Tidak Sah; Bahwa pada saat Proses Penyelidikan dan mau ditingkatkan ke prosesPenyidikan sewajionya Termohon harus memberikan tembusan kepadaPemohon selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya suratperintah penyidikan, hal ini Sesuai dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNo.130/PUUXIII/2015 yang berbunyi Penyidik

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasid Tamiang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Gol.

Penuntut Umum:
Verawaty Manalu, SH
Terdakwa:
Abdul Rasid Tamiang

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 210/Pid.Sus/2019/PN PspDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksan dan mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Abdul Rasid Tamiang;Tempat lahir : Pasar Simundol:;Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Juni 1984;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Pasar Simundol, Kecamatan Dolok Sigompulon

Menyatakan terdakwa Abdul Rasid Tamiang bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau) menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rasid Tamiang berupapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratusjuta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;3. Menyatakan barang buktiberupa: 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang diduga berisikan ganjaseberat 0,34 Gram; 2 (dua) lembar kertas tiktak.Dirampas untuk dimusnahkan.4.

Rp 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyayang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonanTerdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN PspMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANKESATUBahwa ia, terdakwa Abdul Rasid Tamiang

Menyatakan Terdakwa Abdul Rasid Tamiang telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak MemilikiNarkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.