RW.006, Kepenghuluan Bangko Sempurna, KecamatanKecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungansebagai kakak kandung Pemohon, telah menerangkan di bawahsumpahnva tentana halhal vana pada pokoknva sebaaai berikut : bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Srie Dewi Shinta; bahwa, hubunaan Pemohon dan Termohon adalah suami istri: bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010.diKecamatan Rumbai Kota Pekanbaru:Hal 5 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj bahwa.

tercatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbana, bahwa maksud dan tuiuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbana. bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanaail secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohondan Termohon hadir secara in person di persidanaan, denaan demikianmaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan.Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;Menimbanag, bahwa telah dilakukan upava perdamaian baai keduabelah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkanoleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Maielis telah menuniuk YopieAzbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui olehkedua belah pihak berperkara. namun upava mediasi vana dilakukan olehMediator

pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 diruana sidana Penaadilan Agama Uiuna Taniuna tidak berhasil mencapaikesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentana Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Hal 8 dari 16 hal Put.

Karena itu permohonan Pemohon telahmemenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2)UndanaUndana No.1 Tahun 1974 iuncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia olehkarena itu permohonan Pemohon tentana perceraian patut dikabulkan :Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasai 84(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1929 yang telah diruhah dengan LindangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor

Oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat berdasarkan analog pasal 66 ayat (4) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 dengan segala perubahannya terakhir dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat KeputusanKetua Mahkamah Aouno RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentana izin SidannKantor Perwakilan Rijinaka perkara merupakan kompetensiPengadilan Agama Jakarta PusatMenimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah parapemohon

03 Maret2003 denoan maksud untuk dioerounakan sebaoai dasar mendanatkan aktanikah dari Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il yang salah satu atau keduaduanya adalah warga NegaraIndonesia, yang berdomisili di Negara Bagian Sabah, Tawau, Malaysia, dan telahsesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku, in casuMaieiis Hakim bernendanat berdasarkan anaioa nasal 66 ayat (4): : . lL IndanaUndana Nomor 7 Tahtin 1989 Tentana

Kabupaten Siniai :Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyataperkawinan Pemohon i dengan Pemohon ii terjadi pada tanaqgai 20Februari 1997 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelahberlakunva UndanaUndana nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan.dan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak dicatatkan padaPeqawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon i dengan Pemohonll tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tellu Limpoe.

perkawinan dalam rangka pengurusanakta kelahiran anak Pemohon dan Pemonhon ii :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Isiam bahwa itsbat ( penaesahan ) nikah dapat diaiukan kePengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan olehmereka vana tidak mempunvai haianaqan perkawinan menurut UndanaUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon denganPemohon II terjadi setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentana

Perkawinan. namun Pemohon denaan Pemohon Ii sudahmempunyai 3 ( tiga ) orang anak dan perkawinan Pemohon denganPemohon li memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum isiamsebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI )dan UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan :Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebutjuga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Isiam vana diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :i.

terhituna seiak tanaaal penqumuman pada media massa cetak atauelektronik atau sekurangkurangnya diumumkan pada papan pengumumanPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah terhadap perkara a quo HakimTunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaDonagala untuk menaumumkan permohonan para Pemohon melalui papanpengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebuttidak ada pihak lain yana keberatan:Menimbang, bahwa katentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RINomor 1 Tahun 2016 tentana

Pemohon Il tetapdibebani alat bukti sesuai maksud Pasal 283 Realement Buiteeqewesten(R.Bg);Menimbana. bahwa Pemohon di muka sidana telah menaaiukan alatbukti surat yang telah diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;Menimbana. bahwa berdasarkan bukti P adalah kartu tanda pendudukatas nama Pemohon yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan AgamaDonaaala. sehinaaa pengaiuan permohonan bara Pemohon vana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentana

. bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim Tunggalberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon ll telah melakukanperkawinannya sesuai svarat dan rukun perkawinan vang berlaku. sehinagapernikahan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 4Mei 2004 dinyatakan sah:Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin sebagaiberikut:= Kitab lanatut thalibin juz IV halaman 254 :ose Soules te et tah te wte 29s ol be A182 ae sl Le.ha ei Ne ae ees Os OC eae"Artinva: Dan didalam penaakuan tentana

Kabupaten Siniai :bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon Il mengajukanPengesahan Nikahnva pada Penqgadilan Aqama Siniai karenaPemohon dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahannikah untuk kepastian hukum tentana pernikahan Pemohon danHal. 6 dari 13 hal. Pntp.

Kabupaten Siniai :Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyataperkawinan Pemohon i dengan Pemohon ii teriadi pada tanqgai 5Desember 1979, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelahberlakunva UndanaUndana nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan.dan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak dicatatkan padaPeaqawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon i denaan Pemohonll tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Teliu Limpoe.

perkawinan dalam rangka pengurusanakta kelahiran anak Pemohon dan Pemohon ii :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum isiam bahwa itsbat ( penaesahan ) nikah dapat diaiukan kePengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan olehmereka vang tidak mempunvai haianaan perkawinan menurut UndanaUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon i denganPemohon Il terjadi setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentana

Karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas ) tahunMenimbang. bahwa oleh karena oerkara ini adalah oerkarapermohonan Disoensai Kawin, maka oerkara ini merupakan oenaecualiandari waiib terlebin dahulu diuoavakan penvelesaian melalui mediasi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2) huruf d PeraturanMahkamah Agung (PERMAI Nomor 01 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Penaadilan:Menimbana. bahwa ketentuan Pasal 7 avat (1) dan (2) UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan, menetapkan

Bustana bin Tibe ;7.bahwa BBM berstatus aadis dan Bustang bin Tibeberstatus ieiaka:Menimbana. bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas daoatdisimpulkan fakta hukum sebaaai berikut:bahwa Pemohon denaan (i mempunvai hubunaansebaaai ibu dan anak, sehinaaa Pemohon memounvai kKedudukanhukum( leaal standina ) untuk menaaiukan Dermohonan dispensasi kawin atas1.bahwa anak Pemohon (A tidak memDunvaihalanaan untuk menikah baik menurut hukum Islam mauDun menurutperaturan Derundanaundanaan vana berlaku tentana

Derkawinankecuali umurnva belum sampai 16 (enambelas ) tahun ;2. bahwa anak Pemohon (EM) tidak sekolah dan telahaail balia serta telah dilamarMenimbana. bahwa dari fakta tersebut di atas, ternvata IWE adalah anak sah dari perkawinan Pemohon aaavana akan dikawinkan denaan lakilaki bernama QE namunbelum mencaoai umur 16 ( enambelas ) tahun, sehinaaa memerlukanpenetapan disepensasi kawin dari Penaadilan Aaama :Menimbana. bahwa Pasal 7 avat (1) UndanaUndana nomor 1 tahun1974 tentana perkawinan, menegaskan

KabupatenRokan Hilir, hubungan paman Penggugat, telah menerangkan di bawahsumpahnva tentana halhal vana pada pokoknva sebaaai berikut : bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama RudiKurniawan; bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun lalu diKecamatan Pasir Limau Kapas: bahwa, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah gadis danieiaka: bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penaauaat di Kecamatan Pasir Limau Kapas. lalu dirumah sendiri di Kecamatan

No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Utjoleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Maielis telah menuniuk YopieAzbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui olehkedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi vana dilakukan olehMediator pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 diruana sidana Penaadilan Aaama Uiuna Taniuna tidak berhasil mencapaikesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentana Prosedur Mediasi

diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbana. bahwa selama proses persidanaan Maielis Hakim iugatelah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan niatnyabercerai denaan Terquaat. namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasildamai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaanterhadap pokok perkara. denaan demikian kehendak Pasal 31 avat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan Jo Pasal 82 avat (

Jurusita PenggantiPengadilan Agama Donaagala telah menaumumkan bahwa nara Pemohon akan ee : a SSa ea = =3 dari 5 halamanPenetapanNo.0349/Pdt.P/2016/PA Dgl.melaksanakan sidana itsbat nikah pada tanagal 29 Agustus 2016, namun paraPemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyavana sah untuk hadir di persidanaan. ketidakhadiran para Pemohon tersebuttanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkanPasal 2 avat (4) UndangUndana RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentana

pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 ReglementBuiteegewesten (R.Ba.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dandengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan paraPemohon Nomor 0349/Pdt.P/2016/PA Dal. tertanaaal 19 Mei 2016 quaur:Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikahPemohon dan Pemohon ii tersebut termasuk dalam ruang linakup perkaraperkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang RINomor 7 Tahun 1989 Tentana

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telahmendendar keterandan saksisaksi dari keluaraa/orana vanci dekat denaanPengauaat.Menimbana. bahwa meskipun kedua oranci saksi tersebutdiajukan oleh Penaauaat ke persidangan, akan tetapi disampina karenaTerauaat tidak hadir disaat persidanaan. ternyata kedua saksi tersebutkenal denaan Terauaat dan tahu tentana kondisi rumah tanaaanya,maka Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi batasHal. 7 dari 13 Put. No. 0821.

/Pdt.G/2016/PA.Jmb.minimai iumiah saksi dan telah memenuhi kehendak ketentuan Dasaitersebut diatasMenimbana. bahwa dua oranci saksi vana diaiukan olehPenaauaat dalam persidanaan, masinamasina SAKSI PENGGUGAT 1dan SAKSI PENGGUGAT 2 adaiah orang vana telah dewasa dan tidakternyata terhalana menurut peraturan yand berlaku untuk meniadi saksi.Dan keteranaan vana disampaikKannva dalam persidanaan masinamasina dibawah sumpahnya adalah keteranaan dari orana vana melinatdan mendenciar secara lanasuna tentana

bahwa berdasarkan pertimbanaanpertimbanaantersebut di atas, dan dengan mendingat ketentuan Pasal 149 Rbg, makaquaatan Penqaugat dapat dikabuikan denqan verstek:Menimbana, bahwa berdasarkan pertimbanaanpertimbanaantersebut di atas. dan denaan menaingat ketentuan pasai 119 ayat ( 2 )huruf c Kompilasi Hukum Islam maka quaatan Penaauaat telah dapatdikabulkan denaan meniatuhkan taiak satu bain sughra Terauaat kePadaPenaduaat;Menimbang. bahwa berdasarkan Pasai 84 ayat (1) unclanaundanqnomor 7 tahun 1989 tentana

perkawinan Pemohon denaan Pemohon Il tidak dicatatkanpada Peqawai Pencatat Nikah. karena pada wakiu itu administrasiperkawinan belum tertib, sementara Pemohon dan Pemohon Ilmembutuhkan bukti perkawinan dalam rangka pengurusan pendaftaranhaii Pemohon dan Pemohon II :Menimbana. bahwa berdasarkan Pasai 7 avat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diaiukan kePengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang teriadi sebeiumberlakunva UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana

Cf ealegyArtinva : Barana siapa menaetahui bahwa seorana wanita itu sebaaaiisteri seorana iakiiaki. maka dihukumkan masih tetap adanvahubunaan suami istri selama tidak ada bukti tentana putusnvaperkawinan.2. Buavatul Murtarsvidin. halaman 298 sebaaai berikut :daa g cid os goal iB g gle ing bg adgad /5LiArtinya : Maka jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atasperempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, makatetapkanlah pernikahannya itu ;Menimbang, oleh karena Pemohon dan Pemohon !

No.78/Pdt.P/2016/PA.Sj Menimbana. bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidana~ 'perkawinan, maka berdasarkan Pasai 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentana Peradilan Aaama. sebaaaimana telahdiubah denaan UndanaUndana Nomor 3 Tahun 2006. perubahan keduadengan UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009. biava perkara harusdibebankan kepada Pemohon i dan Pemohon Ii :Menainaat semua pasa! dalam peraturan perundanaundanaan danhukum isiam vana berkaitan denaan perkara ini:MENETAPKAN1.

Kabupaten Rokan Hilir. hubunaan sebagai TetanagaPemohon sejak 17 yahun lalu dengan jarak rumah 10 meter, telahmeneranakan di bawah sumpahnva tentana halhal vana padapokoknya sebagai berikut : Bahwa. Saksi kenal denaan Termohon namanva Dewi Purbawati: Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri; Bahwa. Saksi tidak menaetahui kapan dan dimana Pemohon danTermohon menikah; Bahwa.

No. 0483/Pdt.G/2017/PA.Utjmeneranakan di bawah sumpahnva tentana halhal vana padapokoknya sebagai berikut :Pemohon;Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanva Dewi Purbawati:Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri:Bahwa. Saksi tidak menaetahui kapan dan dimana Pemohon danTermohon menikah;Bahwa. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinaaal di rumahmilik sendiri di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan BaganSinembah.

/kuasanva selama beberapa kali persidanaan. hal inimenunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukanPemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada laainiat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumahtanaaanva denaan Pemohon. hal ini menuniukkan antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membinarumah tanqga vang harmonis, sakinah, mawaddah warahmahsebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor4 Tahun 1974 Tentana

KeplOOiivienNit2004 tentana KetentuanPeiaksanaan Perjanjian Kerja 'Vaktu Tertentu pawl 15 ayat (2)berbunyi: "dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud daiam pasai 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2)maka PKWT beritbah menjadi PKWTT sejak adanya hubungankerja", sedanakan bunyi dari pasai 4 ayat (2) : "PKWT yangdilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dal= ajat (1)hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musimtertentu", dan bunyi pasal 5 ayat (2) : "PKVIT yang

Bahwa upah yana seharusnya dibayar setiap tanaaal 25 pada bulanberjalan tetapi untuk pembayaran upah pada bulan September 2012tergugat membayar upah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012dengan alasantergugat telah mengalami kerugian sehinggapembayaran gaji pun ikut terlambat, keteriambatan tersebut menjadialasan penggugat untuk menuntut tergugat membayar dendaberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentana periindunaanUpah pasai 19 ayat (1) "apabila upah terlambat dibayar, maka mulal darihan

(a) pasai 155 ayat (1), pasai 156, dan KeputusanMahkamah Konstitusi No. 371P:+UIXP011, Peraturan Pemerintah No. 8tahun 1981 tentana Periindunaan Upah, Peraturan Menteri Tenaaa Keriadan Transmiarasi No. A tahun 1994 tentang Tunjang Had Raya Keagamaan,Permenakertrans No.

, sehinaaa penggugat masih menuntut biaya penggantiancuti tahunan selama 12 (dua betas) hari kerjaBahwa upah yang seharusnya dibayar setiap tanaaai 25 pada buianberjalan tetapi untuk pembayaran upah pada buian September 2012Tergugat membayar upah tersebut pada tanggai 15 Oktober 2012dengan = tertugat telah mengalami kerugian sehingga pembayaran aajipun ikut teriambat. keteriambatan tersebut menjadi aiasan penggugatuntuk menuntut tergugat membayar denda berdasarkan PeraturanPemerintah No. 8/1981 tentana

Putusan No. 1541Pdt.G/2016/PA.Jinh.tercantum dalam Berita Acara Sidana Perkara ini yang merupakan baaian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMsebaaaimana telah diuraikan di atas:Menimbana, bahwa auaatan Penaquaat diaiukan ke Penaadilan AaamaJambi, berdasarkan Pasal 49 avat (1) huruf (a) dan Pasal 73 avat (1) Undanaundana Nomor 7 Tahun 1989 vana diubah untuk kedua kalinva denaanUndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009 tentana Peradilan Aaama. sertaperaturan lainnva tentana svarat formil berperkara

Pasal 31 avat(1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io pasal 154 R.Ba telahtemenuhi:Peratur,:in1 tahun 2008 Tentana Mediasi menahendaki aaar setiaD Derkara dimediasi,ilai 7 dart iS hai. rulusan .o.nannun oleh karena Terauaat tidak Dernah hadir di Persidanaan. maka mediasiterhadao Penaauaat denaan Terauaat tidak dapat dilaksanakan karena menurutketentuan Peraturan Mahkamah Aaung tersebut madiasi waiib dilaksanakan iikakedua belah Dihak hadir di persidangan:Menimbana. bahwa vana meniadi

Tentana Prosedur Mediasi di Penaadilan. namundemikian Maijelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan caramenasihati Penaquaat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (vide Pasal 82 UndangHal. 7 Put.

No. 266/Pdt.G/2017/PA Plp Undana Nomor 7 Tahun 1989 Tentana Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua denaan UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009).Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa rumah tanaga vang dibinanva secara rukun denaan Terquaatmengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2001 karena perselisihan danpertenakaran disebabkan Terauaat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat, Tergugat ringan tangan apabila marah

Tentana PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua denaan UndanaUndana Nomor 50Tahun 2009.Menimbana. bahwa perkara ini termasuk dalam bidana perkawinan.maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentanag Peradilan Aqaama sebaqaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganHal. 12 Put.

sedanakan Terauaat telah dipanaail secara resmi danpatut, sedangkan ketidakhadiran Terqugat tidak berdasarkan suatu halanganvana sah menurut hukum. maka sesuai denaan Pasal 149 avat (1) dan Pasal150 R.Ba. perkara tersebut dapat diputus denaan tanpa hadirnva Terqugat(Verstek):Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Terquaattidak pernah hadir serta dianaaap menaakui dalildalil auaatan Penaauaat(Pasal 311 R.Bq), akan tetapi berdasarkan Pasal 39 avat (2) UndangUndanag Nomor 1 Tahun 1974 Tentana

2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat(1) huruf (a) UndanaUndana Nomor 13 Tahun 1985 Tentana Bea Meterai).serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndanqUndang HukumPerdata). maka harus dinvatakan Penaauaat dan Terquaat adalah suami istriyang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga buktitersebut telah memenuhi svarat formil dan materil. serta mempunvaikekuatan pembuktian vanqg sempurna (vollediq bewiiskracht) dan mengikat(bindende bewiiskracht).

berpendapat bahwa denqandidasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunvi Pasal 119avat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Maielis Hakim berpendapat bahwatalak vang patut teriadi adalah talak bain shuara dari Terqugat atas diriPenaauaat:Menimbanq. bahwa untuk terciptanva tertib administrasi sebaqaimanavanq dimaksud oleh Pasal 84 UndanaUndana Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndanaUndana Nomor 50Tahun 2009 Tentana

Antara Penaquaat dan Terquaat tidak ada kesepakatan tentana tempattinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan, sedangkanTerqugat juga ingin tinaaal di rumah orang tua Terquaat:.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RlNomor 9 Tahun 1975 Tentana Pelaksanaan UndanaUndana RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;Menimbana. bahwa karena Terauaat tidak hadir di persidanaan. makagugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkanketentuan Pasal 149 avat (1) R.Ba. vaitu putusan vana diiatunkan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara

danpertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagiuntuk hidup bersama sebaaai suami istri denaan tidak mempersoalkan siapayang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dantidak dapat dirukunkan kembali, karena itu qugatan Penaguaat telahmemenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2)UndanaUndana No.1 Tahun 1974 iuncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia olehkarena itu quaatan Penaquaat tentana

oula menvuruh oranda lain untuk datandmenghadap sebagai wakiinya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternvata bahwa tidak datananva itu disebabkan olehsesuatu aiasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Terqugatvang telah dipanaail tidak datanq menahadap di persidanqan harus dinvatakantidak hadirMenimbang, bahwa oieh karena Terquqat tidak hadirdipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasisesuai denaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentana

lainnya tidak pertudipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009 Tentana PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Aqama,maka Maielis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menvampaikansalinan putusan int setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KantorUrusan Aqama tempat pernikahan Penqquaat dan Terquaat dicatatkan

Bahwa Penaquaat dan keluaraa telah berusaha mencarikeberadaan Teraugat dan telah berusaha menanyakan kepadaKeivaraa Terqugat tentana keberadaan Terquaat, namun tidakberhasil karena keluaraa Terauaat juaa tidak menaetahuikeberadaan Terquaat.Menimbana, bahwa atas keteranaan saksisaksi tersebut Penqqugatmenvatakan tidak keberatan:Menimbana, bahwa Penaauaat telah menyampaikan kesimpulansecara iisan vang pada pokoknva Penqqugat tetap pada Gugatannya.Dan Pengqqugat menyatakan bersedia membayar uanq iwadh

De:// d//9J/c1/Jd Ict lycu ILUIIyNell I IclicIR uci lycn Jlicit,jatuhiah tatak tersebut dendan terwutudnva sifat vangdigantunokan menurut dhahimya ucapan":Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbanaanpertimbanaantersebut, maka auaatan Penaauaat untuk bercerai denaan Terauaat dapatdikabulkan denaan meniatuhkan taiak satu khul'i dari Terauaat kepadaPenaauaat.Menimbana. bahwa berdasarkan Pasai 84 ayat (1) undanaundananomor 7 tahun 1989 tentana peradilan Aaama yana telah dirobah denaanUndanaundana nomor

Bahwa, yang meniadi alasan Penaauaat sebaaai dalil dalam menaaiukanrIrrserainn ;hi folnh sesuai denaan nncnl 19 humf f PernftirnnPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentana Pelaksanaan "r'naUn"'na No 1Tahun 1974 tentang Perkawinan vans berbunvi:"antara suami dan istri terusmenerus teriadi Derelithan anpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tar:'im":10.Bahwa denaan demikian Perkawinan antara Penaauaat dan Terauaatmemana sudah tidal: da?

uh mediasi. namun tidak berhasil, dan padaPersidangan laniutan Maielis Hakim kemb"ii menasehati Pn:lc:wa"tuntuk rukun kembali denaan Terauaat. dun atas nasehat dari MaielisHakim tersebut Penaauaat dapat menerimanya dansel niutnva menvatakan mencabut 2%ua"t nnva vane. tr&ftardalam register Penaadilan Aaama Boaor Nomor 1370/Pdt.G/2016/ PA.Bar:Menimbana. bahwa denaan menuniuk Pada Pasai 54 indanaundanNomor 7 Tahun 1989 tentana Peradilan Aaama. makaketentuan tentanamaneseohl !

./ AV 1111: 1 11111111jP411~43/Vii * was VIVIIF11 I P1DALAM KONVENSI :Menimbana. bahwa maksud dan tuivan permohonan Pemohon Kovensi padapokoknya adalah sebaaaimana tersebut di atas:Menimbana. bahwa berdasarkan Denielasan Pasal 49 avat (2) UndanaNomor 7 Tahun 1989. dan sebaaaimana telah diubah denaan UndanaUndanaNomor 3 Tahun 2006. dan telah diubah untuk kedua kalinya denaan UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009 tentana Peradilan Aaama. perkara permohon ceraitalak ini termasuk kewenanaan mutlak (absolute

dariTermohon masinamasina telah pernah menasehati Pemohon danHal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2017 PA.JmbTermohon namun tidak berhasil. maka denaan demikian para saksi tersebut telahmemenuhi svarat materil bukti saksi:Menimbana. bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukanpara saksi sebaaai keluaraa dekat Pemohon dan Termohon patut divakinikebenaran pendenaaran. penalihatan dan penaetahuan saksisaksi terhadapkeadaan rumah tanaaa Pemohon derman Termohon vana sebenarnvamenyanakut tentana

UndanaundanaNomor 1 Tahun 1974 io Pasal 3 Kombilasi Hukum Islam io Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yanamenetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupanbersama derman pihak lain, merupakan fakta vana cukup sesuai alasanperceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undanaundana Nomor 1 Tahun 1974tentana Perkawinan io Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentana

Tentana Nafkah Anak:Menimbana, bahwa berdasarkan Pasal 156 Inores Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yang menaatur jika terjadi perceraian maka anak vana belummumavwviz berhak mendagatkan hadhonah atau Pemeliharaan dari Ibunya danberdasarkan hukum kebiasaan yana hiduo di masyarakat Indonesia bahwa anak vangmumavviz kebiasaannva diasuh oleh ibu kandunanva:Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2017 PA.JmbMenimbana. bahwa sejak berpisah anak Penacluaat Rekovensi danTeraugat Rekonvensi

Pasal 149 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 TentanaKompilasi Hukum Islam. tuntutan Penaauaat Rekonvensi tentana nafkah anaknyake depan harus dipertimbanakan:Menimbana, bahwa nafkah anak merupakan kebutuhan anak yang harusditanaauna oleh Terauaat Rekonvensi sebaaai pelaksanaan kewaiibannya hinaaaanak bisa mandiri dencian ukuran kedewasaan telah mencapai usia 21 tahun.besarnva kewaiiban tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan fisik minimumanak sehinqga anak dapat tumbuh dan berkembana secara