HERYKANMELINAALEX TENTARA LIM

Raminten LAWAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DKK

Mohammad Rantawan Kusuma;Panglima Tentara Nasional Indonesia

PENGGUGAT ;PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan diMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia,Cilangkap Jakarta Timur selanjutnyadisebut sebagai .......

yang diungkapkan Penggugatdalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggiPenggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acaraDissmisal Proses, dimana hadir kuasa Penggugat dan yangmewakil i Tergugat ;Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohondinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalahKeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor73/G/2011/PTUN JKT.Menimbang, bahwa dalam Keputusan Tergugat tersebutmengenai Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinaskeprajuritan Tentara

peraturan perundang undangan lain yangbersifat hukum pidana ;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganyang berlaku ;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia :Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupundi daerah mengenai hasil pemilihan umum ss;Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, obyek gugatan a quo menyangkutpemberhentian anggota Tentara

RATU SUCHRIYAH melawan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (KASAD)

berikut dalam perkara antara :RATU SUCHRIYAH, Warganegara Indonesia, Usia 61 Tahun, Jenis KelaminPerempuan, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat di Ciputat, Tangerang,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : NURWADI ACO,SH,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.14 D Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2013,selanjutnya disebutSCDAZAL ieacceessccecssececseceectceecesceeceaceectaceeesaeeeeaeeeenaeeesaesPENGGUGAT ;MELAWANPanglima Tentara

yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2013, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Juni 2013dengan Register Nomor : 243/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM., telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD) Aktif sejak Tahun 1977 Dengan Status Perwira dengan Pangkat Pertama LetnanDua (LETDA);Hal.1 dari 26 hal.

Putusan No.243/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.yang dalam surat gugatan berbunyi :Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI)DanKepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KASAD)Keduaduanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia(TN), beralamat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, JakartaTimur;Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Kemudian dirubah menjadi : Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI).Warganegara Indonesia

, Pekerjaan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNJ), beralamat diMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, Jakarta Timur, SelanjutnyaCisebut Sebagal.........eeeeeeccecesececesececeeeeecsteeecsteeeeeeees TERGUGATI;Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KASAD).Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Staf Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Darat(KASAD), beralamat di Jalan Veteran No.25 Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagal.........eecceescecesncecssececssececseeeecsseeeeseeeeneeeenas

Putusan No.243/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.Bahwa Amanat Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman Yang Mengamanahkandan Mengatakan Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Yang berasal dariRakyat, oleh Rakyat, Tidak Boleh Menzalimi Rakyat dan berjuang untukKepentingan Rakyat ;Bahwa Principal Penggugat adalah benarbenar Mantan Anggota TNIAD Aktif yangMasuk TNIAD sejak Tahun 1977 dengan NRP : 28785 dan Penggugat Prinsipaltidak bermaksud untuk mencederai reputasi dan martabat TNI akan tetapi sematamata

DJAMIN bin BATONG VSPANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs

., Advokat/Pengacara padaKantor Hukum MRIS, Jalan Percetakan Negara IX A Nomor 1 RT.007/RW.005,Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebutSCDAQGI ... ..eeeeceeceee cece cee ee eee ce eee eects cae eeeeeeeneee ee aeeeeee etnies, PENGGUGAT;LAWANPANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq.

KEPALA STAFFANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq.PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONALINDONESIA (KODAM JAYA TNI), berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo,Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ............:::eeee TERGUGAT I;Ny.

MUSYATI, beralamat di Jalan Empang Ill/45 RT.012/RW.01, KelurahanKalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAQAL... 0... ee cee ee ee cee etter ett cee eects tte eetett eee eeesee TERGUGAT I;PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Markas BesarTNI Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagaitestes TURUT TERGUGAT 1;KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA(KASADTNI), berkedudukan di Jalan Merdeka Utara 2, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut

keperluan penampunganwarga Cijantung22.Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2015 atas objek sengketa, telah didatangi olehTergugat dengan membawa pasukan untuk melakukan menguasai fisik denganmembangun pos penjagaan, pemagaran dan pemasangan plang/papanpemberitahuan yang menyebutkan :TANAH INI MILIK KODAM JAYA OLEH ZIDAM JAYA23.Bahwa saat kejadian tersebut diatas, Penggugat sebagai warga sipil tidak bisaberbuat apa apa untuk mencegah, karena merasa takut berhadapan denganTergugat sebagai Institusi Tentara

Bahwa, merujuk pada kewajiban Tentara Nasional Indonesia knususnya padaposita 24 butir 6 dan 7 diatas, dalam berhubungan dan berinteraksi denganRakyat, seharusnya Tergugat , tidak boleh merugikan, menakutnakuti danmenyakiti hati rakyat dengan cara bertindak secara sewenangwenang danmelawan hukum, dengan tidak mematuhi Hukum dan PerUndangundangan,apabila Tergugat merasa memiliki atas objek sengketa tanah diatas, makasepatutnya di selesaikan di lembaga Peradilan, bukan dengan caracara melawanHukum

Panglima Tentara Nasional Indonesia DKK MELAWAN Haji MUKSIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara: Panglima Tentara Nasional Indonesia Cg. Kepala Staf Angkatan Darat Cg. Panglima Daerah Militer Il Sriwijaya Palembang Cg. Komando Korem 043 Garuda Hitam Lampung Cq. Komando Distrik Militer 0424 Tanggamus Cg.

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq.KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN LAUT DKK VS H. RUWADJI DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq.KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN LAUT, berkedudukan di Jalan Mabes TNI,Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasasubstitusi kepada: Kolonel Laut (KH) E.T.M. Nainggolan,S.H., dan kawankawan, berkantor di Dinas HukumKoarmatim, Jalan Raya Hang Tuah Nomor 1, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012;2.

KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN LAUT V/SBY, disingkat DANLANTAMAL V/SBY (dahulu pernah disebut DAERAL 4).,berkedudukan di Jalan Laksda WM. Nazir Nomor 56Tanjung Perak, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasasubstitusi kepada: Letkol Laut (KH) Ismu Edy Aryanto, S.H.,dan kawankawan, berkantor di Dinas Hukum Lantamal V,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015,3.

Dengan demikianobyek sengketa adalah Barang Milik Negara yang ada dilingkungan TNI;Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan tukarmenukar tanah dan/ataubangunan dilingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara NasionalIndonesia, Panglima TNI berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna BarangMilik Negara dilingkungan TNI. Karena Panglima TNI adalah KuasaPengguna barang obyek sengketa.

KEPALA STAF TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN LAUT, 2. KOMANDAN PANGKALAN TENTARANASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT V/SBY, disingkat DANLANTAMAL V/SBY (dahulu pernah disebut DAERAL 4)., 3. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Halaman 44 dari 46 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/20164. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEPALA STAF TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN LAUT, 2. KOMANDAN PANGKALAN TENTARANASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT V/SBY, disingkat DANLANTAMAL V/SBY (dahulu pernah disebut DAERAL 4)., 3. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN' REPUBLIKINDONESIA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;2.

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) tersebut;

PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) VS YONI SALIM

PUTUSANNomor 310 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TN)),berkedudukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,diwakili oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., selakuPanglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini memberikankuasa kepada Kolonel Chk. Drs.

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNI AD), berkedudukan di MarkasBesar TNI AD, Jalan Veteran Jakarta Timur;3.

, Tergugatlll dan Tergugat IV dihukum untuk membayar utang kepada Penggugatsebesar Rp5.775.631.555,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima jutaenam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), adalahHal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 310 PK/Pdt/2013patut untuk dikabulkan sebab Tergugat karena Undangundang selakupenguasa tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan AngkatanUdara sedangkan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV merupakanjajaran kesatuan organisasi Tentara

1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara ditentukan hak tagih mengenai hutang atasbeban negara/daerah kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak hutang tersebutjatuh tempo, dengan demikian hak tagih atas piutang Penggugat kepadaTergugat telah kedaluarsa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPANGLIMA TINGGI TENTARA

peninjauan kembali;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 310 PK/Pdt/2013Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PANGLIMA TINGGI TENTARA

INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA Cs >< PT. ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS

Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010,selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGATINDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA. beralamat di JI. Raya Pasar Minggu KomplekTNI AU Triloka Blok A/9B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AGUSMULYADI,SH.,MH., Kolonel Sus/519300, Kasubdisbankum Diskumau.

Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;

di bawah UndangUndang yangpembentukannya berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (4)UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara NasionalIndonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tanggal 14 Juli 2016dan pelaksanaan tugas POM TNI sebagaimana ditentukan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesiamaka pada tangal 28 Januari 2010 Presiden Republik Indonesia telahmenerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tanggal 14 Juli 2016(vide bukti

Fotokopi Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia NomorKep/200/III/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militerdi Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. (bukti P3);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Supriatna. (bukti P4);5. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentangTentara Nasional Indonesia.

Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentangSusunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. (bukti T2);3. Fotokopi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi MiliterTentara Nasional Indonesia. (bukti T3);4.

Fotokopi Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia NomorKep/200/III/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militerdi Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

YONI SALIM vs PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), dk

PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA(TNI), berkedudukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, JakartaTimur ;2. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNIAD), berkedudukan di MarkasBesar TNIAD, Jalan Veteran Jakarta Timur ;3.

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Adam Malik No.201 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doman Sitepu,SH dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Marakas No. 23 APadang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal02 April 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;1.melawan:KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT, disebut juga Kepala Staf TNI AngkatanDarat, disebut juga Kepala Staf Angkatan Darat, beralamat diMarkas Besar TNI Angkatan Darat Jalan Merdeka Utara No.2 Jakarta Pusat ;PANGLIMA KOMANDO DAERAH

(Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 1 sub angka 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jo.Pasal 1 sub angka 14 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentangPertahanan Negara) ;Bahwa PANGLIMA TENTARA NASIONAL RepublikIndonesia harus dijadikan sebagai subyek berperkaraapakah sebagai TERGUGAT = ataukah TURUTTERGUGAT, Karena TNI DIBIAYAI dari ANGGARANPERTAHANAN NEGARA yang BERASAL dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiajukan oleh DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Dody Sugandi E.P, DkkLawanTentara Nasional Indonesia cq Panglima TNI,Dkk

Tentara Nasional Indonesia cq Panglima TNI, Bertempat tinggal diMarkas Besar TNI Mabes TNI, Cilangkap,Jakarta 13870 Jakarta Selatan Daerah Khususloukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai :Tergugat I;2. Tentara Nasional Indonesia C.Q Panglima TNI C.Q Kepala StafTNI Angkatan Darat, Bertempat tinggal diMarkas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNIAD), No. 2 Jalan Medan Merdeka Utara 10110Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus lbukotaJakarta, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill ;Hal 3 dari 6 Hal.

H.MARZUKI A.KARIM MELAWAN KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU)

KARIM, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenOgan llir, Alamat Desa Limbang J aya, Kecamatan Tanjung Batu, KabupatenOgan llir.MELAWANKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATANUDARA (TNIAU), berkedudukan di J alan Adi S utjipto Talang Betutu Palembang.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TRI ANTONI B, SH., yangberalamat di J alan Adi Sutjipto Talang Betutu Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal, 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri

Bahwa baru pada sekitar tahun 1990 an PELAWAN baru dapat sanggahandan memperoleh gangguan serta klaim pengakuan dari pihak DAN LANUDKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA (TNI AU), berkedudukan di J alan Adi S ucipto, TalangBetutu, Kota Palembang, dimana saat itu dikatakan tanah milik Pemohonadalah termasuk dari tanah milik negara seluas 400 Ha.

putusan untuk tidakmengganggu dan menggugat obyek tanah tersebut, karena memang milikwarga masyarakat dan atau Rakyat.Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.40/Pdt/2018/PT PLG9.10.11.Bahwa acara pertemuan tersebut diatas jelas sekali dinyatakan dandikatakan oleh pihak TERLAWAN in cassu bapak LETKOL NAV PAULUSDH, seharusnya Negara memberikan tanah buat rakyat bukan malahNegara mengambil dan menguasai tanah rakyat, karena zamankemerdekaan saat itu justeru rakyat banyak membantu dan berkorban buatpara Tentara

PT SARANAGRAHA ADISENTOSA vs INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PUKADARA

H.MARZUKI A.KARIM vs KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU

. & Partners,yang beralamat di Jalan Natuna No.796 RT.11RW.03, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IlirBarat I Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 April 2014, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA (TNIAU : Alamat JalanAdi Sucipto, Talang Betutu, Kota Palembang,dalam hal ini diwakili SUDJONO, SH.MH.

tertentu dan sebagainya"Bahwa surat kuasa khusus salah satu bagianya harus memenuhi unsurkekhususan yang meliputi jenis perkara /objek perkara/ nomor perkara, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak sah dan tidakmemenuhi persyaratan untuk mewakili kepentingan Penggugat dalammengajukan gugatan a quo, karena tidak disebutkan secara lengkap didalamnya mengenai hal dalam perkara apa serta objeknya tidakdisebutkan secara jelas, hanya disebutkan untuk mengajukan gugatankepada Komandan Pangkalan Tentara

TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER 0607 SUKABUMI, dkk.

ANAK AGUNG ALIT GEDE SARDJITHA, DK ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI JAKARTA Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IX UDAYANA, DKK

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTACq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT DI JAKARTA Cq. PANGLIMAKOMANDO DAERAH MILITER IX UDAYANA, berkedudukandi Jalan Udayana No.1 Denpasar ;. PT. DEWATA INDAH, dahulu berkedudukan di Jalan SudirmanNo.1 Denpasar, sekarang berkedudukan di Jalan HayamWuruk No.5 Denpasar ; GUSTI NGURAH WINAYA, bertempat tinggal di Jalan PondokIndah 1/17 Banjar Panti Sari, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar ;NI NYOMAN TIRTA,Drs.