Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-06-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 813/Pid.B/2011PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Februari 2012 —
11769
  • Kemudian pada Pasal 7 Akta PEMINDAHAN HAKHAKATAS SAHAM Nomor : 116 tanggal 29 April 2009 terdapatt keterangan yang tidakbenar yaitu : i Pi Per retindakanhukum yang termuat dalamakta ini, Pihak Pertamatelahmendapatpersetujuandaripara gangsahe : : gPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat:
HERRY CHARLES MONONUTU
Tergugat:
1.ANGKOW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN Alias AKE
2.NURDIN
3.HARTATI NURDIN
4.MUHAMMAD SUYUTI
5.Hi. BURHAN
6.BURSAN
7.SUKRI
8.CQ. KEPALA POSKESDES PATETEN SATU
9.IWAN DUAWULU
10.HALIMA
11.SALMIATI LAMJA
12.ANDIKA MAKPEKE
13.ANGGA MAPEKE
14.ANGGI
15.MIRNA NUR
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
2.CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JALAN TOL BITUNG
125119
  • Mononutu / Penggugat secara sepihak ada terdapatt+ 35 KKPembangunan rumah tinggal di dalam objek sengketa tidak milik/seijinPenggugat tetapi atas ijin Tergugat sebagai Pemilik kepunyaan/garapan asalObjek Sengketa.Bahwa seharusnya menurut Hukum Pihak Pertanahan Kota Bitung dapatmembatalkan / menunda proses permohonan / pengadaan 5 Sertifikat bidangtanah tersebut sampai melihat dengan benar Tergugat benarbenar berada dilokasi Objek Sengketa.
Register : 18-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BAJAWA Nomor 3/PDT.G/2019/PN BJW
Tanggal 18 Juli 2019 — - DAMIANUS RAGA,DKK MELAWAN - ANDREAS KAKO,DKK
164145
  • lingkungan yang hidup para warganya untuk mengambil mamfaatdari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagikelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secaralahiriah dan batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakathukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan atau disebut jugahak atas tanah suku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Ulayat menurutPasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 adalah bidangtanah yang diantaranya terdapatt