Ditemukan 196 data
Terbanding/Penggugat : DJOKO SRIHONO, DRS.MSC
245 — 61
No 27;Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam salinan PutusanPengadilan Negeri Surabaya nomor : 702/Pdt,G/2016/PN.Sby,tanggal1 Desember 2016 tentang gugatan cerai PENGGUGAT terhadapTERGUGAT, putusan itu hanya memutuskan cerai saja, tidakmemutuskan tentang harta bersama, karena PENGGUGAT belumpernah mengajukan gugatan pembagian harta bersama, alasan tidakdiajukan gugatan karena PENGGUGAT tidak pernah berpikiran"Negatif Thingking" terhadap TERGUGAT, pertimbanganPENGGUGAT adalah adanya etikat baik dari
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 PK/AG/20096.4.tameng semata mata untuk mendapatkansesuatu. dari Pemohon, tetapi sesungguhnyadia memiliki tempat yang lebih baik untukdi asuh sendiri oleh kedua orang tuanya.Oleh sebab itu pertimbangan hukum danputusan judex = facti tentang hal initerlihat sangat sumir bahkan kurangdipertimbangkan (Onvoldoende getmotivereed)karena tidak didukung oleh uraian faktafakta yang relevan dan berpengaruh secarayuridis norma norma hukum yangditerapkan dan kurang didukung oleh "Legalreasoning" & "Legal Thingking
6 — 0
Bahwa begitupun ketika Penggugat mempertanyakan dan maupunmencoba mengklarifikasi perihal kebenaran tuduhan perselingkuhantersebut ditanggapi lain bahkan lebih jauh tidak ditanggapi oleh Tergugat.Bahwa begitu seterusnya terkesan Tergugat yang saatsaat menikahmenunjukkan sikap dan perilaku baik dan sangat positif Thingking terhadapdiri Penggugat berubah seketika menjadi sikap yang cemburu buta..
12 — 9
harmonis lagi sejak April 2013,karena sering berselisih danbertengkar; 22220222 2222Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran akan tetapiberdasarkan pengakuan Penggugat dan cerita yangberedar dalam masyarakat kalau Tergugat sudahmenikah dan memiliki anak lagi dari istri baruTRS a nn nnn nnnBahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat memukulPenggugat yang mengakibatkan Penggugat benjol benjolakan tetapi saksi tidak tahumasalahnya 222222 ne nnn nen ne nnn n eneBahwa Tergugat punya sifat negative thingking
6 — 0
guna memperbaiki ekonomi rumahtangga dan di kata mandiri mengontrakrumah di Kabupaten Ponorogo selama dua tahun; Bahwa semula hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik danharmonis alhamdulillah Pemohon dan Termohon mendapat anugrah dari Tuhan YnagMaha Esa berupa seorang anak yangb bernama ANAK KANDUNG yang berumursekarang kurang lebih satu tahun;Bahwa denga demikian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yangterus menerus, da Termohon selalu berburuk sangka (negatif thingking
11 — 4
denganTergugat sudah mulai goyah, sering terjadi selisin paham hingga terjadipertengkaran dan percekcokan yang teruS menerus, hal tersebutdisebabkan:Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah secaralayak kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugatmasih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orangtuaPenggugat;Tergugat suka Cemburu buta, suka menuduh Penggugat berselingkuhdengan lakilaki lain tanpa alasan dan bukti yang sah, selama iniTergugat selalu berprasangka buruk (negative thingking
78 — 7
Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akandirumuskan dalam amar putusan ; ann nn nnn Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
141 — 71
Caranya: tarik nafas dalamdalam, lepas (ulangi 3 x),konsentrasi positive thingking, Insya Allah dapat natijah yang benaruntuk point no. 2 halaman 63 dari putusan dalam perkara ini;11. MB: Point A. 10 tentang: Dalam putusan ada identitas V sampai XX XII(= A.3).
MB: Point A.13 tentang: Putusan cacat yuridis, oleh karena itu mohondibatalkan pada tingkat Mahkamah Syariyah Aceh; KMB: Putusan yang telah benar dalam pertimbangan hukumnya, yangkonstruksinya dibangun diatas alat bukti yang sah serta disandarkan padafakta dan data yang diperoleh dalam persidangan serta dibarengi olehpetunjuk dan persangkaan positive thingking maka putusan tersebutmerupakan mahkota bagi seorang hakim sehingga siapapun yangmembacanya akan berkata: mohon maaf untuk membatalkannya,
29 — 15
Selalu berpikiran negative thingking, mudah tersiggung denganPemohon dan keluarga Pemohon,b. temperamennya keras dan berani selalu membantah kalaudinasehati Pemohon dan kedua orang tuanya,C. Egois mau menangnya sendiri tidak pernah menerima nasehatSuami maupun kedua orang tua Pemohon,d. bersifat boros dan dalam hal melayani kebutuhan nafkah lahirPemohon sering tidak memperhatikan kewajibannya.Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 32 Hal.5.
Selalu berpikiran negative thingking, mudah tersinggung denganPemohon dan keluarga Pemohon,b. Temperamennya keras dan berani selalu membantah kalaudinasehati Pemohon dan kedua orang tuanya,C. Egois mau menangnya sendiri tidak pernah menerima nasehatSuami maupun kedua orang tua Pemohon,Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 20 dari 32 Hal.d.
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah ditegaskan hak daritersangka atau Terdakwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembandinguntuk didampingi penasihat hukum mengingat tindak pidana yangdisangkakan atau didakwakan diancam pidana 5 tahun atau lebih.Dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajibmenunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon Kasasi/Pembanding.Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan sticlaw atau formalitas legal thingking mengandung aspek nilai hak azasiManusia
132 — 38
;e Apakah selama pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa datang sendiri ataukahdidampingi oleh Penasehat Hukum ;Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata cara beracara yang baik danbenar serta rasa keadilan dalam koridor hukum pidana, dan sehubungan dengankenyataan yang telah kami dalilkan seperti halnya tersebut diatas apabiladihubungkan dengan ancaman hukuman yang diancamkan terhadap diri terdakwa,serta apbila kita mengupas dari segi pendekatan formalistic legal Thingking dariketentuan pasal 56 ayat
32 — 15
Saya tidak menuntut dia bekerja, yang terpenting diatau dengan pekerjaan rumahnya dan pandaipandai dengan orang tua saya,itu Saja, nah dua hal itu yang tidak ada pada istri saya, makanya sakingkesalnya saya terucaplah katakata tersebut, akan tetap itu semua berbalikpada individu masingmasing, kalau diterima dengan positif thingking makaitu adalah suatu motivasi bahwa saya juga harus bisa seperti istriistri yanglain, tapi kalau diterima dengan negatif thingking maka hati akan sakit dandendam.Dulu
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
begitu saja faktafakta materil/kebenaran dankeadilan hakiki (Feitelijke MaterieleSubtantive Justice) tentang keberadaanPara Pemohon Kasasi/Tergugat di atas tanah incasu yang sudah sekianlama secara turuntemurun sebagaimana faktafakta yang terungkapdipersidangan (vide: surat bukti bertanda Tl. 1 s/d Tl. 14 dan TIl. 1 danketerangan 2 (dua) orang Saksi bernama Rusman Nasution danAmanuddin), sehingga dengan demikian Judex Facti telah bersikap/berfikirterlalu kaku dan formalistik (Formalistic Legal Thingking
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Judex30Facti telah mengabaikan fakta/bukti materil dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat atau melanggar Azas Audi Et Alterarn Partem, bertindak terlalukaku dan formalistik (Formalistic Legal Thingking), dengan menepikan/mengenyampingkan begitu saja Kebenaran dan Keadilan Hakiki (SubtantiveJustice), salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian,kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd), sertatidak melakukan peradilan
66 — 5
sebagaimana didakwakan dalan dakwaan Pertama penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentukAlternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan Pertama penuntut umumtersebut, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extraordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thingking
20 — 4
penuntutMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umumberbentuk Alternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan PertamaHal 13 dari Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2016/PN.Lhtpenuntut umum tersebut, maka dakwaan Kedua tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatanNarkoba adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinarycrime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
sederhana, cepat danbiaya ringan yang digariskan Pasal 2 ayat (4) UU no. 48 /2009 serta yang mewajibkan pengadilan memberi bantuan"kepada pencari keadilan serta "mengharuskan Pengadilan /Hakim mengatasi segala hambatan dan rintangan", berartimenurut hukum, Pengadilan / Hakim TIDAK DIBENARKANmelaksanakan penyelenggaraan peradilan dilakukan :1). dengan sikap dan penerapan hukum yang bersifatSTRICT LAW secara SEMPITT,2). juga Pengadilan / Hakim tidak dibenarkan bersikapformalistik (formalistic legal thingking
I HUKUM, meskipun hal itubertentangan dengan nilainilai kepatutan dan keadilan;* dengan demikian Pengadilan / Hakim dalam menyelesaikanperkara yang diperiksa dan diadilinya, TIDAK TAMPILDIDALAMNYA karena dia hanya tidak lebih dari CEROBONGundangundang semata;Paham FORMALISTIC LEGAL THINGKING yang diajarkan olehpendekatan doktrin JUDICIAL RESTRAINT inilah yangdikesampingkan oleh asas peradilan sederhana dan pemberianbantuan hukum yang digariskan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat(2) UU No. 48 / 2009
Terbanding/Tergugat : PT. GAJAH KALIMAN JAYA
55 — 19
Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT BJMmuncul dan fakta dipersidangan adalah antara Suratno dengan Fernandosebagai pribadi.8) Bahwa dalam gugatan PenggugatPembanding in casu juga tidakmenjelaskan bagaimana bentuk hubungan hukumnya mengenaiperjanjian kerja borongan yang didalilkan PenggugatPembanding, hal initelah dipertimbangkan oleh yudex facti secara benar pada hal 3 s/d 6.9) Bahwa memori Banding dari Pembanding tersebut hanyalahmengulang ulang dari gugatan asal dan tidak menggambarkan adanyaDistinctive thingking
75 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskanPasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 serta yang "mewajibkan pengadilanmemberi bantuan" kepada pencari keadilan serta "mengharuskanPengadilan I Hakim mengatasi segala hambatan dan rintangan",berarti menurut hukum, Pengadilan/Hakim tidak dibenarkanmelaksanakan penyelenggaraan peradilan dilakukan :1 dengan sikap dan penerapan hukum yang bersifat strict lawsecara sempit,2 juga Pengadilan/Hakim tidak dibenarkan bersikap formalistik(formalistic legal thingking
ini :dan kebebasan hakim / peradilan melakukankonstruksi hukum sangat ketat dan terbatas,oleh karena itu ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang hendakditerapkannya harus steril dari penafsiran dan konstruksi hukum, meskipun hal itubertentangan dengan nilainilai kepatutan dan keadilan,dengan demikian pengadilan/hakim dalam menyelesaikan perkara yang diperiksadan diadilinya, tidak tampil didalamnya karena dia hanya tidak lebih dari cerobongundangundang semata.Paham formalistic legal thingking
19 — 10
Bahwa, Termohon selalu negative thingking dan Termohon dalam setiap pertengkaranTermohon selalu mengucapkan katakata kotor terhadap Pemohon ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonanPemohon tentang rumah tangganya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telahmenjadi fakta yang tetap ;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohontentang sebab terjadinya perselisihan
105 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telahmengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian ;Karena sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukanseorang dapat dinyatakan bersalah dalam suatu perkara pidanamengharuskan minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Hukumsesuai dengan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi pada kenyataannya dalamperkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang danPengadilan Tinggi Palembang hanya berpedoman pada pikiran formalistiklegal thingking