adanya uraian kejadian tersebut diatas yang antara lainadalah adanya Perubahan pembebanan Suku Bunga tanpasepengetahuan dan kesepakatan antara Para PENGGUGAT denganHal 10 dari 42 hal Putusan No. 132/Pdt.G/2016/PN.Sby.TERGUGAT serta tidak adanya Surat Pemberitahuan tentang rencanaLelang yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il pada tanggal 23 Februari 2016 tanpa adanyapengumuman lelang melalui media cetak yang seharusnya dilakukanoleh TERGUGAT Il serta adanya pula ke tidak transparanan

mengajukanpermohonan lelang hak tanggungan atas objek sengketa melalui kantor TututTergugat dengan nomor surat 047/STSM/2019 tertanggal 18 september 2019,dalam hal ini Turut Tergugat akan melakukan lelang atas objek sengketa padahari jumat tanggal 18 oktober 2019, bertempat di ruang lelang kantor TurutTergugat atas permohonan Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat S908/WKN.08/KNL.05/2019 tanggal 17 september 2019, hal ini merupakan faktahukum bahwa lelang objek sengketa didasari atas ketidak transparanan

LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.Melaksanakan rapat kerja dan dengar pendapat dan pertemuandengan pihak (stake holder) terkait bencana dalam rangkamenghimpun keterangan, bahan dan data yang di butuhkan.Bahwa sejak Pansus PASIGALA terbentuk, maka Pemohon seringmempin rapat dengan Eksekutif dan dengan berbagai pihak Terkaittermasuk Mengundang Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, gunamembahas manjemen penanganan Korban Bencana;Bahwa hal yang sering Pemohon kritik dengan keras yakniketidak transparanan

itutujuan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dimanadengan melihat sertifikat maka jelas status hokum tanah a quo;Bahwa, akan tetapi tibatiba saja ketika akan memperpanjang hak gunabangunan a quo, sekitar tahun 2006, ternyata tanahnya bukan hak gunabangunan, akan tetapi hak guna bangunan yang berdiri di atas HakPengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta ;Oleh karena merasa rugi akibat tindakan para Tergugat a quo, maka paraPenggugat menggugat atas ketidak transparanan

itutujuan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dimanadengan melihat sertifikat maka jelas status hokum tanah a quo ;Bahwa, akan tetapi tibatiba saja ketika akan memperpanjang hak gunabangunan a quo, sekitar tahun 2006, ternyata tanahnya bukan hak gunabangunan, akan tetapi hak guna bangunan yang berdiri di atas HakPengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta ;Oleh karena merasa rugi akibat tindakan para Tergugat a quo, maka paraPenggugat menggugat atas ketidak transparanan

PUTUSAN Nomor : 314/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.2670.Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW maka Tergugat fi.dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng.Bahwa, oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualan unitmilik Penggugat aquo dan dilakukan secara bersama sama denganTergugat lainnya sehingga melanggar undang undang dan peraturanyang berlaku, maka sepantasnyalah kerugian kerugian aquodibebankan kepada

transparan menyebutkan bahwa statuskepemilikan tanah tersebut adalah HGB di atas HPL milik Pemda DKIkarena itu jelas bahwa jual beli in casu menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang dilakukan secara bersama oleh para Tergugat;Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/201470.71.72.Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa, oleh karena ketidak transparanan

Pengembang sejak awal menawarkan kiosmal tidak pernah secara transparan menyebutkan bahwa statuskepemilikan tanah tersebut adalah HGB di atas HPL milik Pemda DKIkarena itu jelas bahwa jual beli in casu menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang dilakukan secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa oleh karena ketidak transparanan

Hal ini dapatdianggap sebagai bentuk ketidak transparanan mengenai informasi terhadapmasyarakat sesuai yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP No.27 Tahun 2012.tergugat menguraikan fakta sebagai berikut :Sanggahansanggahan dalam rapat sudah ditanggapi secara tertulis di dalamperbaikan dokumen amdal (dokumen terlampir).c.

Pengembang sejak awal menawarkan kiosmal tidak pernah secara transparan menyebutkan bahwa statuskepemilikan tanah tersebut adaiah HGB di atas HPL milik Pemda DKIkarena itu jelas bahwa jual beli in casu menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang dilakukan secara bersama oleh Para Tergugat;70) Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;71) Bahwa, oleh karena ketidak transparanan

Pengembang sejak awal menawarkan rukomal tidak pernah secara transparan menyebutkan bahwa statuskepemilikan tanah tersebut adalah HGB di atas HPL milik Pemda DKIkarena itu jelas bahwa jual beli in casu menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang dilakukan secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa, oleh karena ketidak transparanan

Pengembang sejak awal menawarkan kiosmal tidak pernah secara transparan menyebutkan bahwa statuskepemilikan tanah tersebut adalah HGB di atas HPL milik Pemda DKIkarena itu jelas bahwa jual beli in casu menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang dilakukan secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV dan TergugatV harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng ;Bahwa, oleh karena ketidak transparanan

di atas terkait otonomi dalam lingkup NKRI, dan menyangkutdokumen gelar kasus pertanahan tanggal 28 Juni 2011 adanya perintaholeh instansi BPN Pusat cq Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kantor Pertanahan KabupatenBadung agar tidak dilakukan pencatatan peralihan dahulu (dibalik nama)atas objek sengketa namun pada tanggal 16 Agustus 2011 tetap dilakukanbalik nama oleh Tergugat dan tidak melaporkannya kepada instansi diatas/BPN Pusat berarti ada ketidak transparanan

berikutpembuatan CD;Bahwa sepengetahuan Saksi, perolehan dana jaspel dipengaruhi olehatau mengacu kepada index nilai masingmasing karyawan;Bahwa seingat Saksi, Saksi selaku karyaan menerima gaji dan insentifdari jaspel tersebut;Bahwa ditunjukan kepada Saksi, tentang penyerahan penggunaanuang untuk kegiatankegiatan pada tahun 2017 (2016) denganpembiayaan yang tidak diketahui oleh Saksi selaku Kepala BagianKeuangan;Bahwa sepengetahuan Saksi, uang dana jaspel sudah dibagikan;Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidak transparanan

DIPA tersebut tidak ada dikeluarkan honorpetugas dan honor petugas diambil dari dana penunjang =;Bahwa permasalahan ini timbul muncul dari bawah karenaketidak transparanan pengguganaan uang oleh Gapotandilapangan ;Bahwa solusinya Gapotan diminta transparan dalampenggunaan uang dilapangan ;Bahwa bibit disediakan/ dibeli oleh Ketua Kelompok masingmasing ;Bahwa Saksi tidak tahu kapan bibit diterima Kelompoktersebut ;Bahwa proyek ini ada RABnya dan Saksi pernah mempelajariRAB tersebut ;Bahwa setelah