Ditemukan 153738 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Harry van sidabukke Nguyen van bay Perikanan Tra van huyen Pt van oord indonesia Le van vung Ly van banh Pt. perfetti van melle indonesia; Erwin kakerissa vs george van harling Pt. van leeuwen pipe and tube indonesia Pencurian dalam keadaan memberatkan onslag van rechtsvervolging
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — VAN OORD INDONESIA;
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1676/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus Van Der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof.
    Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009007.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02693/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP02693/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17 tanggal15 Juni 2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van OordHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4951 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — VAN OORD INDONESIA;
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1773/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus van der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Prof.
    berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02976/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00006/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Mei 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00132/NKEB/WPJ.07/KP.09/2018, tanggal 5 September 2018,atas nama PT Van
    Putusan Nomor 4951/B/PK/Pjk/20203. 2.3.3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02976/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10 September2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00006/204/1 4/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Mei 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00132/NKEB/WPJ.07/KP.009/2018, tanggal 5September 2018, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000
    Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwapenerbitan KTUN in Iitis oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak memiliki validitas Nhukum karena tidakdilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukumyang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan presumption iustaecausa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — VAN OORD INDONESIA;
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    PUTUSANNomor 2113/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1483/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus Van Der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof.
    2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009012.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02730/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT Van
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1724 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — VAN OORD INDONESIA;
49 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — VAN OORD INDONESIA;
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1674/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus van der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof.
    2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009015.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Van
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
    Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak November2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), dengan1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — VAN OORD INDONESIA;
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1680/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus van der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Prof.
    2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009190.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02536/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 14Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/1 7,tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Van
    VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Van
    Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwapenerbitan KTUN in J/itis oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak memiliki validitas Nukum karena tidakdilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukumyang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustaecausa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5200 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — VAN OORD INDONESIA;
114 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-06-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3798 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — VAN OORD INDONESIA
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pid/2018
Tanggal 4 Oktober 2018 — MUSA SEMBIRING, S.E.
212 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan judex facti yang menyatakanTerdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatantersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segalatuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dibuat berdasarkanpertimbangan yang tepat dan benar; Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karenaberkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaanterhadap suatu kenyataan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 B/PK/PJK/2023
Tanggal 25 Mei 2023 — VAN OORD INDONESIA;;
79 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — VAN OORD INDONESIA
63 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2902 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERFETTI VAN MELLE INDONESIA;
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERFETTI VAN MELLE INDONESIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU208/PJ/2019tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERFETTI VAN
    MELLE INDONESIA, beralamat di JalanRaya Jakarta Bogor KM 47,4, Nanggewer Mekar Cibinong,Bogor 16912, yang diwakili oleh Ramesh Jayaraman,jabatan Presiden Direktur pada PT Perfetti Van MelleIndonesia:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Donny Daniel Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jax Manager,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor011/PVMI/TAX/2019, tanggal 15 Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
    2902/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107770.15/2013/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01014/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13Juli 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00028/406/13/057/15, tanggal22 April 2015, atas nama PT Perfetti Van
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01014/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13 Juli 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00028/406/13/057/15, Tanggal 22 April 2015, atas nama PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 47,4 NanggewerMekarCibinong, Bogor 16912, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/Pjk/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
79 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
    2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1480/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), yang diwakili oleh PetrusJohannes Gerardus van der Hulst, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Prof.
    Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009009.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02735/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT Van
    PT VanOord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamatdi Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980)terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT Van
    Dengan demikian Majelis HakimAgung berpendapat bahwa penerbitan KTUN in /itis oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukumkarena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dansubstansi hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur danPreasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4952 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — VAN OORD INDONESIA;
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VAN OORD INDONESIA;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1671/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN
    OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yangdiwakili oleh Petrus Johannes Gerardus van der Hulst,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Prof.
    ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009195.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02961/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 7September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Agustus 2014,atas nama PT Van
    Menyatakan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, MasaPajak Agustus 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision TowerLantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
    Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwapenerbitan KTUN in litis oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidakdilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukumyang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur dan presumption iustaecausa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum PemerintahanHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 B/PK/PJK/2023
Tanggal 18 April 2023 — PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERFETTI VAN MELLE INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1446 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA;
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA;
    Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4938/PJ/2020, tanggal 11 November 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, beralamat di JalanJakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, yang diwakili olehRamesh Jayaraman, jabatan Presiden Direktur PT PerfettiVan Melle Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalahtelah sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16tanggal 18 Oktober 2016, atas nama PT Perfetti Van MelleIndonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, beralamat di JalanJakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2021menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016,atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, dalam hal inidiwakili
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pid/2018
Tanggal 4 Oktober 2018 — TEUKU ISKANDAR MARKAM
247 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap