Dansoal pembukuan saksi tidakpernah membuatnya.Bahwa = yang memegang secarafisik dana tersebut adalah walinagari kacang. Sedangkan saksiselaku bendahara dan atasanlangsung saksi adalahsekretariS nagari yang bernamaDelfita (jadi Se Seknag sejak2003) hanya bertugas membuatdan menandatangani SuratPertanggung Jawaban (SPJ) atasperintah Darlison Janid (walinagari kacang sejak 3 September2007).

Selama ini,wali nagari langsung yangmengambil dana PAP dan dipegangsendiri oleh wali nagari.Bahwa tentangpertanggungjawabannya, semuanyaadalah atas tanggung jawab WaliNagari baik dalam penerimaanmaupun segala peruntukanpengeluarannya, karena dana PAPtersebut tidak pernah saksipegang. Saksi selaku BendaharaNagari hanya memegang dana DAUNdan DAK tiap tahunnya. Setahusaksi dana PAP tersebutdipegang sendiri oleh WaliNagari, dan penggunaannya punsaksi tidak tahu menahu.

Saksi tidakmempermasalahkan isi SPJ karenasemuanya adalah perintah walinagari. Tetapi tentangpenandatanganan SPJ, saksibersama Defita pernah komplaindan menolak menandatanganinya.Namun pernah kejadian di tahun2007 tersebut, ketika walinagari menandatangani sendiriSPJ tersebut, justru SPJditolak oleh BPKD.

Bahwa rehab gedung Kantor WaliNagari dari DAK tahun 2007sebesar Rp.5.000.000, adadilaksanakan, dan sudah sesuai.Pelaksananya dengan menggunakan107jasa tukang setempat. Yangmencari tukang adalah walinagari. Sedangkan semuapengeluaran baik pembelianbahan maupun pembayaran upahtukang langsung melalui saksi.Saksi membuat SPJ nyaberdasarkan laporan kwitansidan faktur yang ada pada saksi.Bahwa pembangunan kantor BMNdari DAK tahun 2007 sebesarRp.20.000.000, adadilaksanakan.

saksi semuauang DAK penggunaannya adalah kehendak dari walinagari sendiri.Bahwa saksi tahu tentang pemeriksaan oleh BawasdaKabupaten Solok pada Nagari Kacang yaitu padasekira bulan Juni 2009.

Camat Kubung;Jadi apa yang ditentukan dalam pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun2006 telah dipenuhi oleh Walinagari yang bersangkutan;5.

Bahwa mengenai alasan Penggugat Nomor 11, Tergugat 2 menanggapinya sesuaidengan rapat konsultasi PAWN bahwa Calon Walinagari harus menyampaikan Visi danMisi untuk dijadikan dasar RPJMN;Hal 15 dari 50 hal. Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUNPDGSeluruh calon Wali Nagari diharuskan datang.

Untuk itu pelaksanaannya sesuaidengan laporan KPPS kepada P2WN bahwa seluruh kelengkapan pemilihan telahdilaksanakan; 77 = 222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eeBMN/P2WN sebagai pihak yang berwenang juga sudah mengantisipasi denganmengerahkan selebaran secara tertulis dan pemberitahuan pemilihan melalui pengerassuara bersama Walinagari terdahulu dengan kendaraan mobil serta pengeras suaradimasjid masjid di masingmasing jorong;.

Putusan Nomor : 12/G/2013/PTUNPDG4 Bukti P4 : Foto copy Surat Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan WaliNagari tanggal 23 Mei 2013 tentang persyaratan Calon WaliNagari Salayo periode 20132019 tertanggal 24 Mei 2013(fotocopy dari fotocopy) ;5 Bukti P5 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di KenagarianSalayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tertanggal 9 Juli2013 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Solok (fotocopydari fotocopy) 56 Bukti P6 : Foto copy Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutansuara

Bahwa Zainal Bahri (Penggugat) adalah salah satu kandidat peserta Pemilihan WaliNagari Salayo (PILWANA) dengan nomor urut (satu) (Vide bukti P1 = T.I2); Hal 35 dari 50 hal.

WaliNagari Siguntur Mudo, berkedudukan di Kecamatan Koto XITarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;2. Kepala/Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaCq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PropinsiSumatera Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPesisir Selatan, Cq. Kepala Pendidikan Kecamatan Koto XITarusan Cq.

Nagari SigunturMudo, yang pada waktu Pemerintah Nagari Siguntur Mudo dijabat olehAngku Palo Basa;Bahwa sekitar tahun 1940an atau sebelum Negara Indonesia merdekaAngku Palo Basa meminjam kepada Mamak Penggugat yaitu Usuih dengankesepakatan bahwa peminjaman tanah objek perkara tersebut sampaibangunan kantor Wali Nagari lapuk/roboh atau tidak dapat dipergunakan lagidengan layak;Bahwa atas kesepakatan tersebut maka mamak Penggugat (Usuih)menyetujuinya untuk meminjamkan sebagai tempat berdirinya Kantor WaliNagari

Harta Pusaka Tinggi milik Penggugat tersebut pada tahun 1940anoleh Mamak Penggugat yang bernama Usuih dipinjamkan kepadaPemerintahan Nagari Siguntur Mudo yang pada saat itu Wali Nagaridijabat oleh Angku Palo Basa, dengan kesepakatan peminjaman HartaPusaka Tinggi tersebut dipinjamkan sebagai tempat berdirinya kantor WaliNagari sampai bangunan kantor Wali Nagari tersebut lapuk/roboh dantidak dipergunakan lagi sebagai kantor.

berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan daliljawaban Tergugat dan Ill, maka Majelis akan mencantumkan terlebihdahulu halhal yang telah menjadi tetap, yang diakui oleh kedua belahpihak dalam perkara ini, yaitu:Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanahkering yang terletak di Kampung Jirat Kenagarian Siguntur Mudo,Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuranpanjang 30 meter dan lebar 15 meter;Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara terdapat bekas Kantor WaliNagari

Ita;Bahwa bekas kantor Wali Nagari Siguntur tersebut sekarang sudah rusakdan tidak dipergunakan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya yang merupakan pokok masalahyang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Apakahbenar tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi dariPenggugat Tasaruddin yang diperoleh dari mamaknya yang bernamaUsuih, dan dipinjamkan kepada Angku Palo Basa untuk kantor WaliNagari?

; 22 222 nnn nnn nnn nnn cnc nnn creeBahwa apabila hal tersebut di sambung hubungkan dengan Peraturan DaerahKabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, seharusnyaPertimbangan Keputusankeputusan tersebut berdasarkan Pasal 41, 42, 43 bukanberdasarkan kepentingan sekelompok, sebab Keputusan Badan Musyawarah NagariCupak No. 01/BMN/CPK2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat WaliNagari Cupak Kecamatan Gunung Talang adalah tidak berdasar dan surattersebut tidak mencerminkan kepada Peraturan

tersebut dapat dipahami oleh PENGGUGAT gunamelakukan pembersihan terhadap Image negatif TERGUGAT;Bahwa berikut ini PENGGUGAT perlu mengutip beberapa Pasal berkenaanPemberhentian Wali Nagari sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;Pasal 411BMN memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akanberakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnyamasajabatan;2 Atas dasar pemberhentian BMN sebagaimana tersebut pada ayat (1) WaliNagari

yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertuliskepada Bupati melaluiBMN 7 22222 on none enn cnn nnn ncn nnn nn ences3 Permohonan berhenti sebagaimana di maksud ayat (2) oleh BMN diteruskankepada Bupati melaluiCamiat; 4 4 (empat ) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Wali Nagarimenyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatankepada BMN:;5 Selambatlambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan WaliNagari, BMN segera memproses' pemilihan Wali Nagari

dianggap tidak mampu melaksanakantugas dan kewajibannya sebagai WaliSebelum Bupati memberhentikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5)terlebih dahulu Bupati menurunkan Komisi Penyelidik Independen untukmencari fakta tentang ketidakmampuan Wali Nagari dalam melaksanakantugasnya dan Bupati berkewajiban mempertimbangkan hasil KomisiPenyelidikIndependen, Pasal 431Apabila Wali Nagari berhalangan sementara paling lama 7 (tujuh ) hari,Sekretaris Nagari karena jabatannya menjalankan tugas seharihari WaliNagari

Bukti T. 5otocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 1008002013tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat WaliNagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari CupakKecamatan Gunung Talang ( Fotocopy sesuai dengan Aslinya); 6. Bukti T.6Fotocopy Surat Telahaan Staf dari Asisten Pemerintahan SetdaKabupaten Solok untuk Bupati Solok tertanggal 30 September 2013perihal Hasil Sidang BMN Cupak terhadap Jabatan Wali Nagari(Fotocopy sesuai dengan Aslinya); 7.

MUDO
3.YURNIZAR
4.NURDAYATI
5.ZURAIDA SUKI
6.NELFITA WARTI
7.YUNALDI
8.ANWIR SAMAN
9.HERLY ASTUTI
10.MUHAMMAD YUS, SH
11.ARY SUBRATA
12.KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK ALUNG
13.WALINAGARI LUBUK ALUNG
14.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Ansyah,Almarhum Kati anak dari Almarhumah Mandingin tersebut yang di persewakanoleh beberapa orang yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Ahli warisPemberi tanah tersebut, maka pada waktu itu terhadap hal tersebut NiniakMamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai (Masyarakat) Walinagari Sungai AbangLubuk merasa sangat keberatan;16.

Bahwa Tergugat 11 yaitu Ary Subrata pada tahun sekitar 2013 padamasa itu menjabat sebagai Walinagari Lubuk Alung yang mana pada tahun 2013tersebut Nagari Sungai Abang Lubuk belum terjadi pemekaran dan objek perkaramasih termasuk kedalam kewenangan Nagari Lubuk Alung, bahwa Penggugatmenduga Walinagari Lubuk Alung pada masa itu yaitu Tergugat 11 Ary Subratamelakukan kecurangan dalam melakukan penandatangan terhadap pengajuansurat penguasaan fisik yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai salah satusyarat

Bahwa Penggugat menduga adanya kembali kecurangan yangdilakukan oleh Tergugat 11 yaitu Ary Subarata sebagai Walinagari Lubuk Alungpada masa itu karena Nagari Sungai Abang Lubuk Alung masuk dalam wilayahNagari Lubuk Alung sebelum terjadi pemekaran Nagari;40.

Bahwa atas kelalaian yang disengaja yang dialakukan oleh Tergugat 11yaitu Ary Subrata pada saaat itu menjabat sebagai Walinagari maka beralasandan berdasarkan hukum Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat IIyati Ary Subarata untuk membyar biaya ganti kerugian dan atau kopenasasisebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);42.

Bahwa Pemerintahan Nagari Lubuk Alung yaitu Walinagari Lubuk Alungyang sekarang mestinya ikut bertangung jawab terhadap terbitnya sertifikat hakmilik diatas tanah tanah objek perkara;48. Bahwa Tergugat 13 yaitu Walinagari Lubuk Alung dengan lalai tidakmenempelkan Pengumuman hasil pengukuran bidang yang dilakukan olehBadan Pertnahan Nasional (BPN) Kab. Padang Pariaman;49.

Pengangkatan saksi korbansebagai Kepala Jorong Koto Ranah Nagari Lubuk UlangAling (LUA) Induk berdasarkan Surat Keputusan WaliNagari Lubuk Ulang Aling No.140/006/WN/LUAI 2008tanggal 10 = April 2008. Sejak menjabat sebagaiKepala Jorong Koto Ranah pada bulan April 2008,saksi korban mendapat gaji/penghasilan tetapsebanayak Rp.450.000, (empat ratus lima puluh riburupiah) perbulan.

Solok Selatan.Kemudian bendaharawan DPPKAD membuat membuatkwitansi pembayaran dan ditanda tangani oleh WaliNagari.

Nagari Lubuk Ulang Aling daribulan Januari 2009 sampai dengan bulan Agustus2009 oleh BPK.Surat Setoran pengembalian sisa honor perangkat WaliNagari Jorong Koto Ranah Nagari Lubuk Ulang AlingAn.

Fotokopi Surat keterangan Kelahiran Nomor: 140/3651/SK/PT/XI2018,tanggal 13 Nopember 2018 , yang dikelurakan oleh Walinagari PadangTarok, selanjutnya disebut P4;5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor :140/100/5709/SK/PT/XI2018tanggal 23 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerintahanPadang Tarok , selanjutnya disebut P5;6.

Fotokopi Surat keterangan beda nama Nomor: 140/3619/SK/PT/XI2018,tanggal 13 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Walinagari padang Tarok, selanjutnya disebut P7;Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup,sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menuruthukum;Menimbang bahwa disamping suratsurat bukti tersebut pemohon diPersidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi

Asnan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agamditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Walinagari Padang Tarok dan bukti P6yaitu duplikat Kutipan Akta Nikah orangtua kandung Pemohon yang bernamaAsnan (alm) dan Yusmani (Almh) , dan Bukti P7 , yaitu surat keterangan bedanama Nomor :140/8619/SK/PT/XI2018 , dikeluarkan oleh Walinagari PadangTarok yang menerangkan bahwa Pemohon lahir dan berasal dari Padang Tarokdan anak dari orang yang bernama Asnan (alm) ;Menimbang, bahwa dari bukti P5 P7 tersebut

ALASAN DAN DASAR GUGATANAdapun uraianuraian fakta, dalildalil dan alasan hukum gugatan Penggugatadalah sebagai berikut: Bahwa Wali Nagari Anduring membentuk Panitia Tim seleksiPerangkat Nagari Anduring, dengan mengeluarkan Keputusan WaliNagari Anduring Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tim Seleksi CalonPerangkat Nagari, tertanggal 17 Juni 2019; Bahwa setelah terbentuk Tim seleksi calon perangkat nagarikemudian tim seleksi melakukan seleksi terhadap calon perangkatnagari.

Anduring melarang Penggugat masuk kerja karena adanya SKBupati (objek sengketa) dan Wali Nagari Anduring juga telahmengeluarkan nama Penggugat didalam SILTAP (Penghasilan tetap)tahap4 yang akan cair pada bulan Desember 2019, maka dengandemikian Penggugat tidak akan menerima penghasilan selamaPenggugat bekerja yang telah bekerja selama 3 bulan sebagaiPerangkat Nagari; Bahwa karena Penggugat telah dilarang masuk kerja oleh WaliNagari Anduring dan nama Penggugat telah dikeluarkan didalamSILTAP selaku

Perpanjangan waktu pendaftaran 2 : 3 Juli s,d 12 Juli 2019pada pendaftaran ketiga bertambah 2 (dua) orang lagi yang mendaftar(perpanjangan waktu dan perpanjangan ini diminta langsung oleh WaliNagari kepada panitia seleksi)Mengacu pada tahap awal pendaftaran bakal calon perangkat NagariAnduring yang di buka pada tanggal 19 s/d 27 Juni telah mendaftar 2 (dua)orang bakal calon, artinya proses tahapan penseleksian bakal calonperangkat nagari anduring telah bisa dilaksanakan ke tahapan selanjutnyadengan

ketentuan peraturanperundanganundanganya berlaku, setelan Wali Nagari Anduring menerimalaporan akhir dari Tim seleksi perangkat Nagari Anduring, kemudian WaliNagari Anduring mengirim surat tertanggal 7 Agustus kepada Camat 2 x 11Kayu Tanam, Perihal : Konsultasi Pengangkatan Perangkat Nagari.

Bukti T.6 : Surat Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor703/228/Insp/2019, Perihal Pembatalan Keputusan WaliNagari Anduring, kepada Wali Nagari AnduringKecamatan 2 x 11 Kayutanam tanggal 12 November2019 (fotokopi sesuai asli) ;7. Bukti T.7 : Laporan hasil Pemeriksaan Khusus tentang SeleksiPerangkat Nagari pada Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayutanam Padang Pariaman Nomor : LHP/159/Insp2019 (fotokopi sesuai asi) ;8.

Solok sebesar Rp.54.271.363,00 (lima puluh empat juta dua ratustujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;Bahwa dalam melaksanakan tugastugas sebagai WaliNagari Sungai Janiah, terdakwa Ir.

Zulfirman selaku WaliNagari mengakui adanya SPJ fiktif tersebut dan membuatsurat perjanjian pada Inspektorat Kabupaten Soloktanggal 30 Maret 2009 ;Bahwa yang membuat SPJ fiktif tersebut memang adalahsaksi selaku Bandahara Nagari, sebabnya saksi membuatSPJ fiktif tersebut sesuai dengan sistem dan prosedurpengelolaan DAK guna pengajuan DAK pada Tahunberikutnya dan juga karena adanya perintah lisan dariterdakwa Ir.

Solok terhadap Keuangan KenagarianSungai Janiah TA 2007 dan 2008 pada tahun 2009 danhasilnya saksi tidak tahu namun saksi mendengar daripihak bendahara ada masalah yaitu saksi dengar WaliNagari ada menggunakan dana nagari sebesar Rp95.000.000, ; Bahwa setahu saksi selain sebagai Wali Nagari SungaiJaniah, Ir.

Zulfirman) sebesar Rp7.339.605, namun di SPJ kan sesuai RAB;Dana DAK tahun 2007 sebesar Rp 23.000.000, digunakanoleh Walinagari (Ir Zulfirman) tidak sesuai denganRAB dan SPJ yang dinaikan, yang waktu pemeriksaandiakui oleh walinagari dana tersebut terpakai untukkepentingan pribadinya ;Dana DAK tahun 2008 sebesar Rp 54.271.000, digunakanoleh Walinagari (Ir Zulfirman) tidak sesuai denganRAB dan SPJ yang dinaikan, yang waktu pemeriksaandiakui oleh walinagari dana tersebut terpakai untukkepentingan pribadinya

Zulfirman menjabat sebagai WaliNagari, Bendahara PKK Nagari dijabat oleh Ibu NurBasmi yang setelah masa pemerintahan Nagari Ir.Zulfirman Bendahara PKK Nagari dijabat oleh Ibu Anes ;Bahwa PKK Nagari ada mendapat anggaran dari dana DAUNsebesar Rp 2.000.000, yang pemberiannya tidak tentuhanya pada saat dibutuhkan/ jika ada keperluan sajabaru dikasih oleh Bendahara Nagari Sdr.

berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendirike muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya dikarenakanpanggilan sidang tersebut tidak sampai kepada pihak Tergugat dimana dalam beritaacara relaas panggilan tertanggal 10 Februari 2022 disebutkan petugas tidakbertemu dengan Tergugat dan selanjutnya relaas ini petugas teruskan ke kantor walinagari

setempat namun walinagari tidak mau menerima relaas ini karena yangbersangkutan tidak warga nagari Duo Koto;Bahwa atas dalam persidangan Penggugat menyatakan untuk mencabutperkaranya terlebih dahulu dan mencari alamat Tergugat yang pasti dimanapencabutan tersebut dilakukan secara lisan di depan sidang Pengadilan AgamaManinjau tertanggal 17 Februari 2022 yang kemudian mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukupmenunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di gedung pertemuan kantor Walinagari DuaKoto (sidang keliling) dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 17Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh kamiTaufik, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, M.

Sumatera Barat, adalah anak kandung dari DARLINAorang yang tetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Kinalikarena melakukan penganiayaan bersama sama di kantor walinagari persiapan IV Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat,untuk selanjutnya disebut Pemohon.MELAWANNEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq PEMERINTAHAN REPUBLIKINDONESIA, Cq POLRI, Cq POLDA SUMATRA BARAT, CqPOLSEK KINALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. NINA FEBRI LINDA, S.H., Jabatan Kabidkum PoldaSumbar;2. M.

Surat Permohonannya tanggal10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman Barat pada tanggal 10 Desember 2018 dengan nomor register01/Pid.Pra/2018/PN.Psb selengkapnya mengemukan halhal sebagai berikut:Adapun alasan alasan PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaanpraperadilan,Halaman 2 dari 26 HalamanPutusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb Bahwa pada tanggal 22 November 2018 sekira jam 11.00 Wib Orang tuaPEMOHON yang bernama DARLINA datang ke kantor Walinagari

Persiapan IVKoto Kinali untuk menanyakan tentang kenapa jatah raskin tidak diberikan; Bahwa pada bulan bulan sebelumnya ditahun tahun yang lalu, jatahraskin selalu diterima oleh orang tua PEMOHON yang bernama DARLINA; Bahwa pada hari itu juga (22 November 2018) terjadi keributan di halamanKantor Walinagari hanya sebuah kalimat yang dilontarkan oleh adikPEMOHON yang bernama ANDI; Bahwa kalimat yang dilontarkan ANDI berbunyi, Mak, ayo kita pulang, sayasedang bekerja, tanpa Raskin kita masih bisa makan

Bahwa selesai berkata demikian, DARLINA dan ANDI berencana langsungpulang ke rumah; Bahwa ketika DARLINA mau keluar pintu Kantor Walinagari, dilihatnya ANDIsudah dipukuli oleh 3 (tiga) orang pegawai kantor Wali Nagari, DAVIDFERNANDO, ADE dan salah seorang yang tidak diketahui namanya; Bahwa karena dihajar oleh ketiga orang pengeroyoknya, ANDI tidak kuasamelawan.

; Bahwa mendengar kalimat yang diucapkan ANDI Pegawai KantorWalinagari bernama DAVID FERNANDO mengatakan, Kamu mau bikinkeributan disini ya; Bahwa ANDI menjawab, Tidak Bang, saya hanya mau jemput umak; Bahwa selesai berkata demikian, DARLINA dan ANDI berencana langsungpulang kerumah;Halaman 6 dari 26 HalamanPutusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Psb Bahwa ketika DARLINA mau keluar pintu Kantor Walinagari, dilihatnya ANDIsudah dipukuli oleh 3 (Tiga) orang pegawai kantor Walinagari, DAVIDFERNANDO

ELPA MARDIAN, S.Sos sebagai WaliNagari Jambak.Selanjutnya Bamus Nagari Jambak menindaklanjuti hasilpemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman denganmengadakan musyawarah Bamus untuk Pemberhentian WaliNagari Jambak dengan Surat Bamus Nagari Jambak Nomor:12/BamusNJ/2021 tanggal 06 Mei 2021 perihal Laporanpermasalahan Wali Nagari Jambak yang disampaikanHalaman 58Putusan Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN.PDGkepada Bupati Pasaman melalui Camat untukmemberhentikan tetap Wali Nagari Jambak.

, karena pada saat itu beliautidak ada di tempat maka undangan tersebut difoto oleh saksi dandikirim melalui WA oleh saksi ke Walinagari;Bahwa Saksi acara klarifikasi diadakan tanggal 31 Maret pada malamhari, klarifikasi tentang video asusila Penggugat yang beredar dimasyarakat;Bahwa Saksi manyampaikan Klarifikasi dilakukan oleh Bamusterhadap Walinagari yang diadakan di aula Kantor walinagari dari jam20:00 23:00 ;Bahwa Saksi menjelaskan Yang hadir pada acara tersebut adalahBamus (Badan Musyawarah

), LPM (Lembaga PemberdayaanMasyarakat), Ninik mamak, Wartawan, Babinsa;Bahwa diklarifikasi pada saat itu menceritakan isu apa yang terjadipada Walinagari dan kaitannya dengan vidio yang beredar, danPenggugat hadir;Bahwa yang terjadi setelah klarifikasi Bamus minta Penggugat untukmundur dari jabatannya sebagai Walinagari dan juga ada yang mintalangsung untuk memberhentikannya;Bahwa sikap Bamus tentang saat itu tidak menguasai forum sehinggaterjadi demo dari masyarakat yang juga telah hadir di lantai

; Bahwa Saksi hanya diminta untuk hadir di Kantor walinagari malam itukarena terdengar Walinagari akan diberhentikan ; Bahwa yang menyuruh saksi untuk hadir adalah Datuak Rajo Basayaitu ninik mamak Nagari Jambak ; Bahwa Saksi tiba di lokasi rapat jam 20:00 wib dan kondisi sudahramai; Bahwa Saksi tidak tau kenapa Penggugat diberhentikan, yang saksidengar hanya karena Penggugat melakukan perbuatan asusila; Bahwa Saksi tidak mengikiuti rapat sampai selesai dan hanyamengikuti Sampai jam 21.00 Wib kemudian

Jambak yang isinya disebutkan bahwa sambilmenunggu hasil pemeriksaan inspektorat, Walinagari Jambakdinonaktifkan sementara;Bahwa Setelah mendapatkan laporan dari Bamus, saksi melakukanpenelitian dengan mengadakan rapat bersama Bupati dan timInspektorat yaitu pada tanggal 8 April 2021.

OBJEK SENGKETAObjek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keterangan Nomor :598/115/WN/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat;ll.

Bahwa dengan diterbitkan Surat Keterangan Wali Nagari Nomor :598/115/WN/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam,Halaman 11 dari 31 halamanPutusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PDGProvinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan Kontraktor Perumahanbebas memasukan Bahan bangunan melalui jalan kKomplek tanpa harusmendapat izin dari Warga Komplek sehingga mengganggu ketenanganPara Penggugat dan Warga Komplek Lansano Permai.8.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Nomor598/115/WN/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Nomor :598/115/WN/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat;4.

Ampang Gadang tanggal 08 September 2018,bukti P1 (objek sengketa tesebut) dan disebutkan lagi dalambukti P9 yaitu tentang Berita Acara Rapat antara PemerintahKecamatan Ampek Angkek, Walinagari ampang Gadang, KAN danPengurus/warga lingkungan Perumahan Lansano Permai dapatdiketahui bahwa Jalan di komplek Lansano Permai Jorong AmpangGadang adalah fasilitas umum yang sudah tercatat di DokumenNagari yaitu RKP dan RPJM Nagari Ampang Gadang; Bahwa mencermati bukti P8 terkait surat dari KomplekPerumahan

Lansano Permai (termasuk Para Penggugat) yangditujukan kepada Bapak Sekda Kabupaten Agam tanggal 23Oktober 2019 yang menyebutkanterkait permasalahan jalan danpemaksaan kehendak dari Walinagari untuk memakai jalankomplek; Bahwa sesuai keterangan saksi Muski dan Isnadi pada persidangantanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwasaksi tidak mengetahui tanggal berapa Para Penggugat mengetahui objeksengketa, namun seingat saksi objek sengketa diketahui oleh wargaHalaman 25 dari

Melihat kondisi yang demikian rupa, maka pada tahun2007 Tergugat A sebagai Walinagari Nagari Talang mencari dan membelitanah lain yaitu tanah yang berada di Lekok Gadang. Di atas tanah iniHal. 3 dari 19 Hal.

Machudum (Walinagari Talang),Suku Tandjung, bertindak mewakili Nagari Talang (Pinak Kedua);2. Bahwa Surat Djual Beli Tanah Sawah dan Gurun dari Adjidar Dt.Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak, Keduanya Suku Koto, (PihakPertama) kepada Djaasan Dt. Machudum, selaku Wali Nagari Talang,mewakili masyarakat Nagari Talang (Pinak Kedua) telahmembuktikan/menerangkan bahwa Adjidar Dt.

Pamontjak dan SabaruliSutan Pamontjak (Pihak Pertama) telah menerima uang dari Djaasan Dt.Machudum (selaku Walinagari Talang), sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaiuang Pelepasan Hak Atas Tanah;3. Bahwa surat Djual Beli Tanah dan Gurun yang merupakan PelepasanHak Atas Tanah telah diketahui oleh Ninik Mamak Termohon PeninjauanKembali (PK), dalam hal ini Mak Sasi Mhrdj Basa (MS. Mhrdj Basa), danlainnya;4.

Machudum selaku WaliNagari Talang (Pihak Kedua), sekarang Pemohon Peninjauan Kembali,sehingga atas Pelepasan Hak Atas Tanah atas perbuatan hukum jualHal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 500 PK/Pdt/2015beli telah terjadi perbuatan pembayaran sejumlah uang sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan olehDjaasan Dt. Machudum (Pihak Kedua) selaku Walinagari Talang(Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Adjidar Dt.

Machudum selaku Walinagari Talang (Pihak Kedua),sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Hal mana, Adjidar Dt.Pamontjak dan Sabaruli Sutan Pamontjak (Pinak Pertama), beserta ahliwarisnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak lagi atas tanahobjek perkara;6. Bahwa jual beli tanah dalam surat bukti baru (Novum) berupa SuratDjual Beli Tanah Sawah dan Gurun antara Adjidar Dt.

Yatim padatanggal 15 Juni 1977 di buktikan dengan Surat Keterangan MenikahNomor: 472/005/SKM/II2019 yang dikeluarkan oleh Walinagari Bayuapada tanggal 15 Februari 2019;Bahwa ibu Pemohon , Pemohon II, dan Pemohon Ill yang bernamaNurhayati binti Rasad telah meninggal dunia pada tanggal 11 September2015 di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor63/KONS/KK/X/2015 yang di keluarkan oleh Konsulat Jendral RebuplikIndonesia Jeddah pada tanggal 16 September 2015;.

Yatim juga telah meninggal dunia pada tanggal2 Januari 2012 di buktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor:573/011/SKM/II2019 yang dikeluarkan oleh Walinagari Bayua padatanggal 15 Februari 2019;Bahwa ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon Ill yangbernama Nurhayati bin Rasad memiliki anak kandung sebanyak 3 orangyang masingmasing bernama: 1. Anak (Pemohon 1), 2. Anak (PemohonIl), 3.

Yatim dan Nurhayati binti Rasad, yangdikeluarkan oleh Walinagari Bayua, tanggal 15 Februari 2019 telahbermeterai cukup dan di nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkandengan yang aslinya , ternyata sama kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.1;2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor63/KONS/KK/X/2015 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral RepublikIndonesia Jeddah, tanggal 16 September 2019 telah bermeterai cukupHal. 3 dari 11 Hal.

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 573/011/SKMIII2019 yang dikeluarkan oleh Walinagari Bayua, tanggal 15 Februari2019 telah bermeterai cukup dan di nazagelen, setelah diteliti dandicocokkan dengan yang aslinya , ternyata sama kemudia oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3;4.

kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2016;Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding/Pelawantanggal 9 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukBasung tanggal O09 Juni 2016 yang salinannya sudah diserahkan kepadaTerlawan/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlawantanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukBasung tanggal 18 Juli 2016 yang salinannya diserahkan kepada WaliNagari

setempat pada tanggal 18 Juli 2016 karena yang bersangkutan tidakada ditemui dialamat yang dimaksud;Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 10 Mei 2016 Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN.Lbb kepada WaliNagari setempat karena kuasa Pelawan/Pembanding tidak ada ditemuidialamat dan kepada Terlawan/Terbanding masing masing pada tanggal 18Juli 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu,

betulbetul tidak mengetahui tentang DAK di Nagari Sungai Janiahtersebut karena selain sebagai Sekretaris dan Bendahara di BMN saksi juga mempunyaikesibukan sebagai PNS (Guru) yang mana kesibukan saksi tersebut pergi pagi danpulang sore dan setelah dirumah saksi disibukkan dengan urusan keluarga ;Bahwa kalau menurut saksi seharusnya Wali Nagari memang harus adamemberikan laporan pertanggungjawabannya kepada BMN, namun sepengetahuansaksi selama saksi menjalani tugas sebagai bendahara dan sekretaris di BMN WaliNagari

Zulfirman sebagai Wali Nagari Sungai Janiah ; Bahwa untuk pembayaran PBB setahu saksi kurang lancar dimana PBBmerupakan tugas kepala jorong untuk menagihnya yang kemudian jika sudahterkumpul diserahkan kepada Wali Nagari ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapinya dalampleidoi.ksi RINAS YUNIKBahwa saksi diangkat sebagai Kepala Jorong Pandan Permai Nagari SungaiJaniah berdasarkan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walinagari Sungai Janiah(Ur.

Zulfirman) tahun 2007 namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat;Tugas dan wewenang saksi adalah :Memungut PBB dari masyarakat ;Melaksanakan perintah dari walinagari seperti mengumpulkan partisipasimasyarakat untuk melakukan gotong royong di Jorong Pandan Permai Nagari SungaiJaniah ;Memberikan penyelesaian/menjadi penengah (mediator) dalam permasalahanyang timbul di masyarakat Jorong Pandan Permai Nagari Sungai Janiah ; Bahwa pada tahun 2007, Jorong Pandan Permai Nagari Sungai Janiah pernahmenerima

sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)yang digunakan untuk pembangunan sarana air bersih dari hulu air ke mushalaBaitul amal sejauh + 500 M dan pemasangan pipa air tersebut dilakukan secaragotong royong oleh masyarakat, sedangkan pada tahun 2008 pernah dilakukanRehab kantor Kepala Jorong Pandan Permai Nagari Sungai Janiah yang dananyaberasal dari dana DAK Tahun 2008 namun jumlahnya dana tersebut saksi tidakmengetahui karena yang mengelola dana untuk rehab kantor Kepala Jorongditangani langsung oleh Walinagari

Sedangkan bagian kantor Jorong Putusan, nomor: 5129/Pdt.G/2014/PA.Sby Halaman 5 dari 35 Pandan Permai yang di rehab dan pembangunan PAUD adalah tempat yangsama ; Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan sehubungan denganpembangunan sarana air bersih tahun 2007 dan rehab kantor jorong sepertidalam hal pembelian barangbarang yang diperlukan dalam rehab tersebutditangani langsung oleh walinagari dan saksi selaku kepala jorong tidakdilibatkan dalam pembelian barangbarang tersebut, dan jumlah pekerja

permufakatan jahat tanpa hakatau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman yaitu sabusabu dengan berat bersih0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekirapukul 15.00 wib, ketika terdakwa berjalan pulang kerja, ketika sampai di JalanPujorahayu bertemu dengan Sdr DONI (DPO), dimana pada saat itu Sdr DONI(DPO) mengajak terdakwa untuk ke Kantor Walinagari

Sarik untuk mengurusKartu Keluarga, dan pada saat sampai di Kantor Walinagari Sarik, dikarenakanmenunggu terlalu lama, kKemudian terdakwa bersama dengan Sdr DONI (DPO)pergi ke Jambak Jalur IX dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabusabu denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol BA 4963 QW, dan sampaididaerah perkebunan kelapa sawit, kemudian Sdr DONI (DPO) langsungmengeluarkan narkotika golongan jenis sabusabu dari kantong celana kananbagian depan miliknya, dan Sdr DONI (DPO) juga mengambil

Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitarpukul 15.00 wib, ketika terdajwa pulang dari kerja, lalu terdakwaPutusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Psb, hal. ke 14 dari 24 hal.bertemu dengan DONI (DPO) dan mengajak terdakwa kekantor WaliNagari, dikarenakan kelamaan menunggu, selanjutnya DONI (DPO)mengajak terdakwa ke Jambak Jalur IX untuk menggunakan sabudengan sepeda motor Yamaha Mio BA 4963 QW, menuju perkebunankelapa sawit, setelah sampai dilokasi tersebut, lalu DONI (DPO)langsung

Sarik untuk mengurus Kartu Keluarga, dan padasaat sampai di Kantor Walinagari Sarik, dikarenakan menungguterlalu lama, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr DONI (DPO)pergi ke Jambak Jalur IX dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabusabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol BA4963 QW, dan sampai didaerah perkebunan kelapa sawit, kKemudianSdr DONI (DPO) langsung mengeluarkan narkotika golongan jenissabusabu dari kantong celana kanan bagian depan miliknya, dan SdrDONI (DPO) juga mengambil

PENETAPANNomor 38/Pdt.P/2021/PA.MinZo ae bY %KeaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Walinagari Malalak Selatan telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangdiajukan oleh :Bujang Pangeran bin Jalal, tempat tanggal lahir di PaladanganO3 September 1958,umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Jorong

dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelenserta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undangundang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atasnama Masrizal yang dikeluarkan oleh Walinagari

Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Min10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dandapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atasnama Marida yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Selatan Kecamatan Malalaktanggal 05 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok denganaslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undangundang Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dandapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atasnama Lasak yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Selatan Kecamatan Malalaktanggal 05 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok denganaslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undangundang Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dandapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaManinjau Tahun 2021 sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan di Kantor Walinagari Malalak Selatan padahari Kamis, 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1442Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, M.

Tanjung Tengah Nagari, TanjungBonai,Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Walinagari Tanjung Bonai ;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tidak dilakukan penahanan ;4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;

serta melakukan perbuatan, yaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 141/471/PEMNAG2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pemberhentian PejabatWali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari TanjungBonai, Kecamatan Lintau Buo tara, mengangkat Utama Johar sebagai WaliNagari

Nomor : 2218 K/Pid.Sus/2012Berawal pada tanggal 15 November 2011 saksi Syafri, S.Pt. selaku KepalaBidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datarmelakukan pemantauan rutin kegiatan peternakan pada Kelompok Tani BinaMandiri Nagari Tanjung Bonai yang dihadiri oleh Terdakwa selaku WaliNagari Tanjung Bonai, dalam kesempatan tersebut saksi Syafri menyampaikaninformasi akan adanya kegiatan program pengembangan sapi perah dari DinasPeternakan Propinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2012

Nomor : 2218 K/Pid.Sus/2012Berawal pada tanggal 15 November 2011 saksi Syafri, SPt selaku KepalaBidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datarmelakukan pemantauan rutin kegiatan peternakan pada Kelompok Tani BinaMandiri Nagari Tanjung Bonai yang dihadiri oleh Terdakwa selaku WaliNagari Tanjung Bonai, dalam kesempatan tersebut saksi Syafrimenyampaikan informasi akan adanya kegiatan program pengembangan sapiperah dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2012

Pengadaan pakan ternak Rp17.000.000,00 NPATK, Fotokopi, pelaporan plank merk dan Rp4.000.000,00operasional Rp4.000.000,00Heningkatan SDM Kelompok Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 HUSMAN (belum tertangkap/DPO) selakuKetua Kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Terdakwa Utama Joharselaku Walinagari Tanjung Bonai menemui saksi Syafri selaku Ketua TimTeknis untuk mengajukan permohonan pencairan dana untuk pembelianternak sapi perah, kemudian saksi Syafri membawa kedua orang tersebutmenemui saksi Ir.