Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH
Tergugat:
DIREKTUR RSUD KMRT. WAONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penggugat:MALANESIA CORRUPTION WATCHTergugat:PIMPINAN MANAJEMEN HOTEL ABADI DAN TOSERBA PT. CAH

seseorang yang ditunjuk untuk mewakili Ormas MELANESIACORRUPTION WATCH tersebut;Akan tetapi tidak demikian adanya dengan gugatan a quo dimana hanyadilakukan oleh Sekretaris sendiri tanpa melibatkan/adanya unsurpengurus lainnya yaitu Ketua, dan tidak juga adanya penunjukan dariPengurus kepada Sekretaris untuk mewakili Ormas MELANESIACORRUPTION WATCH dalam mengajukan gugatan a quo;Oleh karena itu gugatan a quo harus ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima karena Sekretaris/PENGGUGAT sama sekali

Gugatan PENGGUGAT kabur (Abscuur Libel);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Sekretaris organisasikemasyarakatan MELANESIA CORRUPTION WATCH tidak mempunyaikapasitas mengajukan gugatan ini, karena gugatan hanya dilakukan olehSekretaris sendiri tanoa melibatkan/adanya unsur pengurus lainnya yaitu Ketua,dan tidak juga adanya penunjukan dari Pengurus kepada Sekretaris untukmewakili Ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH dalam mengajukangugatan a quo, sehingga

Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari danmencermati Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi MassaMELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat yaitu Surat KuasaKhusus Nomor 055/SE/PH/XI/2019 tertanggal 1 November 2019, telah ternyatabahwa pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Organisasi Massa MELANESIACORRUPTION WATCH dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018,Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN SRLsedangkan penerima

;Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Organisasi massaMELANESIA CORRUPTION WATCH yaitu Akta Pendirian Nomor 08 tanggal31 Mei 2018 pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa suratsurat keluar harusditanda tangani oleh Ketua bersamasama dengan Sekretaris;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikanoleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugathanya ditanda tangani oleh SEKRETARIS PUSAT dan tidak ditanda

tanganioleh KETUA Organisasi Massa sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasayang dibuat oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCHtersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Akta PendirianOrganisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31Mei 2018, dimana seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut harus ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Organisasi Massa MELANESIACORRUPTION WATCH sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26ayat (2) Akta Pendirian Organisasi

Penggugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tergugat:
Indonesia Corruption Watch (ICW),

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA

2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorM.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH

lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH

Pembanding/Penggugat : PERKUMPULAN SUMUT WATCH disingkat SUMUT WATCH diwakili oleh DAULAT SIHOMBING, S.H., M.H Diwakili Oleh : DAULAT SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Ir. ZULKIFLI LUBIS, MT

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;

VS GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW).

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaKantor Sekretariat Daerah KabupatenGarut dan Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pengelolaan PasarKabupaten Garut, beralamat di JalanPembangunan Nomor 185 dan JalanPramuka Nomor 24 Garut.Untuk selanjutnya di sebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN, semula Termohon Informasi: LAWANGARUT GOVERNANCE WATCH (GGW).

Beralamat di JalanSadahurip No. 18 KabupatenPengadilantersebut:Telahmembaca;Yang dalam perkara ini diwakili oleh DediRosadi, Sekjen Garut Governance Watch,yang bertindak untuk dan atasS namaGarut Governance Watch berdasarkanAkta Pendirian Perkumpulan GarutGovernance Watch For AnticorruptionSocial Movement Nomor 01 Tanggal 16Maret 2009 dan Surat KeteranganTerdaftar Nomor : 001110/70/III/2013tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik KabupatenUntuk Selanjutnya

Pemohon:
Kepala Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara
Termohon:
Watch Relation of Corruption

Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH
Tergugat:
SUPRIYATNO
Turut Tergugat:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Perkumpulan Pemantau Pemilihan Umum Sumatera Selatan atau South Sumatera Ellection Watch (Sumsel Wacth);Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

P U T U SS A NNomor : 12/G/2009/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkanPutusan dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut,dalam perkara antaraPERKUMPULAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM SUMATERA SELATAN atauSOUTH SUMATERA ELLECTION WATCH (SumsElWATCH) berkedudukan di Palembang yangdiwakili oleh HEPRIYADI, S.H., Warga NegaraIndonesia

Bahwa Penggugat adalah organisasi masyarakatberbentuk Perkumpulan yang bernama PemantauHalaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor : 12/G/2009/PTUNJKTPemilihan Umum Sumatera Selatan atau SouthSumatera Election Watch (SumsE Watch),berkedududkan di Palembang, Propinsi SumateraS@IATAN . = sce sce s sees cee Seer este Bee Bete SHE S.

Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH
Tergugat:
1.RENO ADI PRIBADI
2.MENTERI PERHUBUNGAN CQ.DIRJEN HUBDAT

GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDI ROSADI

., jabatan Fungsional Umumpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut, beralamat di Jalan PembangunanNomor 185, Garut;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/664/INDAG/2014 tanggal 31Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/TermohonInformasi;melawan:GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDIROSADI, Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, tempatkedudukan di Jalan Sadahurip Nomor 18, Kabupaten Garut;Berdasarkan Akta Pendirian

INDONESIA CORPORATION WATCH VS I. PRESIDEN RI., II. Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH;

PUTUSANNomor 495 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHD,Badan Hukum berbentuk Yayasan, tempat kedudukan di Jalan DiponegoroNomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Alvon Kurnia Palma,selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,kewarganegaraan Indonesia;INDONESIA CORRUPTION WATCH, Badan

Danang Widoyoko, selakuKoordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Bahrain, SH.,MH.Moch. Ainul Yaqin, SH.Ridwan Bakar, SH.Julius Ibrani, SH.Wahyu Wagiman, SH.Donal Fariz, SH.Roni Saputra, SH.Wahyu Nandang Herawan, SH.Jeremiah U.H. Limbong, SH.ees oa a PF YS=Andi Muttagien, SH.11.

pemberantasan korupsi yang dilakukan olehpenyelenggara negara dan lembaga penegak hukum serta mengajukanupaya hukum untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Pengadilanmaupun Mahkamah Konstitusi (Bukti: Annual Report ICW Tahun 2011 dan2012);Bahwa dalam rangka mendukung asasasas umum pemerintahan yang baik,upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusidan nepotisme serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, makaberdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Indonesia Corruption Watch

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusimengakui dan menerima Legal Standing Indonesia Corruption Watch(CW) sebagai organisasi masyarakat yang bekerja di isupemberantasan korupsi; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUIX/2011);Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan MahmamahNomor 27/PUUVII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikanmengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan danNGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian UndangUndang sebagai berikut, Dari praktik Mahkamah

INDONESIACORRUPTION WATCH tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 05 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH..M.Hum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.

Yusuf Sahide, S.H dalam hal ini sebagai Direktur Eksekutif KPK WATCH INDONESIA
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai DEMOKRAT

INDONESIA CORRUPTION WATCH.;

INDONESIA CORRUPTION WATCH, badan hukumberbentukperkumpulan yang terdaftar di Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009/PN. JakartaSelatan, tanggal 31 Agustus 2001, berdasarkan AktaNotaris H. Rizul Sudarmadi, S.H.

Nomor 53 tanggal 11Juni 2009, diwakili oleh Danang Widoyoko,kewarganegaraan Indonesia, selaku Koordinator BadanPekerja Indonesia Corruption Watch, pekerjaan swasta,alamat Jalan Kalibata Timur IV / D Nomor 6, Jakarta Selatan; Keduanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5Agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada :1. Bahrain, S.H., M.H. 2. Moch. Ainul Yaqin, S.H.I.3. Ridwan Bakar, S.H. 4. Julius lbrani, S.H. 5. Wahyu Wagiman, S.H.6. Roni Saputra, S.H. 7. Febri Diansyah, S.H.8.

Berdasarkan Pasal 53 (1) maka isu hukum yang pertamatamaharus dijawab adalah, apakah Penggugat I/Terbanding (Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI) maupun Penggugat Il/Terbanding(Indonesia Corruption Watch) memenuhi kriteria sebagai badan hukumperdata.

pada tanggal 10 Nopember 2011;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akte Pendirian Yayasantersebut (Bukti P 1) serta pengesahannya sebagaimana tersebut diatas,maka Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah memenuhi kriteria sebagai Badan Hukum Perdatasebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 (1) UU Peratun;; Menimbang, tentang status Penggugat Il/Terbanding sebagai badan hukum;Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian gugatannya PenggugatI/Terbanding (Indonesia Corruption Watch

waktu tertentu, yang statutanyaatau reglemennya disetujul, juga setelah habis waktu yang ditentukandalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjutdipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatanperbuatan, dan tingkah laku anggotaanggotanya atau pengurusnyamenunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anggaran Dasarpendirian dan pendaftarannya, kegiatan dan keberadaan PenggugatIl/Terbanding (Indonesia Corruption Watch

4000000 2000000 200000076 MJ WATCH RED 2500000 2000000 50000077 MJ WATCH BLUE 2500000 2000000 50000078 LS BLACK GREEN 4600000 2000000 260000079 FUCHIA 4500000 2000000 250000080 FUCHIA 4500000 2000000 250000081 LS YELLOW BLUE 4600000 2000000 2600000JUMLAH 361250000 164000000 199000000PEMBELIAN TAS BULAN AGUSTUS 2012NO NAMA TAS HARGA SETORAN KEKURANGAN1 SATCHEL POLKA BLUE 4500000 2000000 25000002 CANDY BLACK 4600000 2000000 26000003 CANDY BLACK 4600000 2000000 26000004 BURBERRY WATCH 3500000 2000000

3550000 1000000 255000014 KS STUCCO COCOA 3800000 1000000 280000015 DOMPET STUCCO ACE 1800000 500000 130000016 KS ORENS SIGNATURE 3800000 1000000 280000017 DOMPET KS ORENS 1800000 500000 130000018 MBM WATCH 3145 RGOL 3000000 1000000 200000019 MK WATCH ORENS 3000000 1000000 200000020 FURLA WATCH BLUE 2500000 1000000 250000021 MK ZIPPER TAN 4250000 1000000 325000022 LS 12 BLUEPINK 4200000 1000000 320000023 JUCCO CROCO RED 3550000 1000000 255000024 MK TOSCA 3900000 1000000 290000025 KS ROYAL COBALT

4100000 1000000 310000026 MK HOBO ORENS 3750000 1000000 275000027 OBAG 3800000 1000000 280000028 MBM WATCH 3703 3250000 1000000 225000029 MK JS NAVY 4100000 1000000 310000030 MK JS PINK 4100000 1000000 310000031 KS RILEY CHECKMATE 3500000 1000000 250000032 WATCH MJ 3054 2750000 750000 200000033 WATCH MJ 25535 2650000 750000 190000034 COACH WRINSLET BLACK /1850000 500000 135000035 KS POLKADOT 3800000 1000000 280000036 DOMPET KS POLKA 1800000 500000 130000037 MK JS RED 4400000 1000000 340000038 GUCCI

4100000 1000000 310000026 MK HOBO ORENS 3750000 1000000 275000027 OBAG 3800000 1000000 280000028 MBM WATCH 3703 3250000 1000000 225000029 MK JS NAVY 4100000 1000000 310000030 MK JS PINK 4100000 1000000 310000031 KS RILEY CHECKMATE 3500000 1000000 250000032 WATCH MJ 3054 2750000 750000 200000033 WATCH MJ 25535 2650000 750000 190000034 COACH WRINSLET BLACK 1850000 500000 135000035 KS POLKADOT 3800000 1000000 280000036 DOMPET KS POLKA 1800000 500000 130000037 MK JS RED 4400000 1000000 340000038 GUCCI

JOGJA POLICE WATCH (JPW) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PUTUSANNomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.SImn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwo Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :JOGJA POLICE WATCH disingkat JPW., berkedudukan di Provinsi DaerahIstimewa Yogykarta dengan alamat : Kantor Jogja Police Watch KantorPusat Bantuan Hukum Jogjakarta (PBHJ) Jl. Jenggotan No. 5A, Kal.Bumijo, Kec.

MARYANTO, S.H.,. 5.DADANG ARDANI, S.H.; masingmasing adalah Advokat /Pengacaratergabung dalam TIM ADVOKASI PENCARI KEADILAN UNTUKWARTAWAN FUAD MUHAMMAD SYAFRUDIN Alias UDIN,disingkat Tim Advokasi Pencari Keadilan Untuk Udin (TAPKU),berkedudukan di Kantor JOGJA POLICE WATCH/Kantor PusatBantuan Hukum Jogjakarta (PBHJ) Jl.

, bukti diberi tanda P1 ;2 Foto copy Akta Notaris Zainil Hakim, SH No. 01 tanggal 19 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran dasar Jogja Police Watch bukti diberi tanda P2 ;3 Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. 003400/068/VII/2013 tanggal 15Juli 2013 dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat ( BadanKesbanglinmas) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jogja PoliceWatch telah terdaftar sebagai Ormas menurut Undangundang. bukti diberitanda P3 ;4 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan

(JPW), yaitu organisasikemasyarakatan yang tugasnya mengontrol kerja Polisi dan kalau kerjaKepolisian tidak relevan maka Jogja Police Watch (JPW) dapat mengontrolnya;Bahwa menurut saksi Jogja Police Watch (JPW) adalah Organisasi Masyarakatyang legal dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa yang menjadi Anggota Jogja Police Watch (JPW) adalah dari kalanganWartawan, Pengacara, Aktivis dll ;Bahwa PWI Cabang Yogyakarta pernah mengajukan Pra Peradilan ke PN.Sleman tentang kasusnya wartawan

bukti diberi tanda T.3 ;Buktibukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, kecualibukti T.3 yang berupa aslinya, dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti dalam perkara ini;~ Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi AKPB DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, di persidangan denganbersumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon (Jogja Police Watch

Youtube .com/ watch? v=chERYv33ikc Perdana menteri China kontol,> pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2016 (https:// www. youtube. com/watch ?v=B80gXMofUl!)

v=zj2OFhqDz8Eselamat dating saudara baru china komunis.> https://www.youtube.com/channel/UCzneaid2EQuYFGpE5TIIZrQPenghianatan dan tipuan china komunis,> tanggal 9 November 2016 https://www.youtube.com/watch?v=chERYv33ikcPerdana menteri China kontol,> pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2016 hittps:// www. youtube. com/watch?

v=xZC Hwapsaiq;Halaman 14 put 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL: http://www. youtube.com/watch ?v=0ZxcmgSeMXc;1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL:htto:/;www. youtube.com/watch ?v=R1 3acyaWt5M;1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, = URL:htto:/vww. youtube.com/watch ?

v=xZCHwapsaiq; 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL: http://www. youtube.com/watch ?v=0ZxcmgSeMXc; 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL:htto:/;www. youtube.com/watch ?v=R13acyaWt5M;Halaman 16 put 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, = URL:htto://vwww. youtube.com/watch ?

v=zj2OfhqDz8E; 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL:http://www.youtube.com/watch?v=chERYv33jkc; 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL:http://www.youtube.com/watch ?v=5Koc6H6gcY ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Penggugat:
GCW (Gorontalo Corruption Watch)
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Dinas PUPR Kota Gorontalo

v=xZCHwgqpsaiq; 1 (satu) lembar prnntout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, URL: http://www. youtube. com/watch? v=0ZxcmgSeMXc;Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid. Sus/20181 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL: http://www. youtube.com/watch?v=R13acyaWwt5M; 1 (satu) lembar prnntout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL: http: Awww. youtube.com/watch?v=B80gXMOfu!

v=chERYv33jkc: 1 (satu) lembar prnntout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, URL:http://Awww. youtube. com/watch?

v=xZCHwapsaiq;1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, URL: http://www. youtube. com/watch?v=0ZxcmgSeMXc; 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36,URL:htto:/Awww. youtube.com/watch?v=R13acyvaWt5M; 1 (satu) lembar prnntout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, URL: http://www. youtube.com/watch?v=B80gXMOfUI!

v=chERYv33jkc: 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan akun youtubededetamim36, URL:http:/Awww. youtube.com/watch?v=5Koc6H6gcyY :Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid. Sus/2018Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Sus/20181.httos:/Awww. youtube. com/watch?v=xZChwapsaig:2. https:/Awww.youtube.com/watch?v=5kOc6H6gcY;3. httos:/Awww.youtube.com/watch?