Ditemukan 1327 data
392 — 62
/N/2016/Reskrim, tanggal 02 April 2016, sejaktanggal 02 April bois dengan tanggal 22 April 2016;2. Penangguan Rohe anan Oleh Penyidik, No.Pol. : SP.Han/422/IV/2016/Reskrim 21 April 2016, sejak tanggal 21 April 2016;3. Penah Cry oleh Penuntut Umum, Nomor PRINT : 2147/N.4.14.3/Euh.2/, tanggal 02 Agustus 2016, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampaingan tanggal 21 Agustus 2016;4.
34 — 8
No. 95 /Pdt.G/2019 /PA.Pare.Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturanperundangundangan bagi calon istri harus sudah berumur 19 tahun,sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon istri belum genapberumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengemukakan petunjukQoidah Fighiyyah dalam Kitab Al Asybah wannadhoir yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis sebagai berikut:aabacSl bois auc, SE pLYl 9 paiArtinya Tindakan
12 — 2
calonistrinya mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, padahal dalam kaidahfikin disebutkan:J bec Us ule prado rw Laois yoArtinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkankemaslahatan;Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, majelishakim perlu mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah waalNazha'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:arbadll bois
10 — 2
Jl , >aqJ L.2 JIArtinya : Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripadamendambakan kemasilahatan , maka Itsbat nikah bagi ParaPemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ParaPemohon selayaknya mendapatkan pelayanan dari Penguasa (Pemerintah)yang dalam hal ini melalui Pengadilan Agama sebagai pelayan dalam bidanghukum, hal ini Sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbuny/i: Lb bois ac Jl de oe Lol 9, aArtinya : Tindakan
15 — 12
Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al AsybahWan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi : aabadll bois aus JI le ell 9 paiHal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 10/Pdt.P/2020/PA.
16 — 12
Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqghiyah dalam kitab AlAsybah wa AnNazha'ir halaman 128 sebagai berikut :arbaol lb bois ac JI We el VIS faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud
16 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFiqgih yang berbunyi sebagai berikut :anbadl bois ae JI ule plo a aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Penetapan No. 214/Padt.P/2019/PA.Rbg. hal. 8 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik
15 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois asc JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai
11 — 0
Halaman 8(Lol 8, sas aagiall oacLall) axl oal b bois a sllitArtinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 dan 9 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo.
12 — 3
bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelaiberdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan danpermohonannya telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, maka Majelis Hakim perlu mengemukakankaidah dalam kitab Al Asybah wa al Nadzoir halaman 128 yang berbunyi :Arbadbl bois
8 — 1
ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil denganpatut, tidak menghadap dan pula tidak menyuruh kuasanya yang sah, dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka ada alasanuntuk menganggap ketidak hadirannya Tergugat tersebut karena membangkang/bersembunyi (taazuz), dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksisaksisebagaimana yang dimaksud oleh Kitab AlAnwar juz II halaman 149 yang berbunyisebagai berikut:awh sgcuJl glow jb oj 52) gl ayia oj bois
14 — 0
biodatamengenai nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta NikahNomor: 665/12/XIV97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 09 Desember 1997 patutuntuk dikabulkan, dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segeramencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan AgamaDiwek Kabupaten Jombang;Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0254/Padt.P/2015/PA.Jbg.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidahhukum yang berbunyi:dolaby bois
9 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlacdl bois ac JI de eLYl 6 a5Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
71 — 11
telah berpacaran selama 2 tahun,bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, maka sangat beralasan tentangkeinginan Pemohon segera menikahkan anaknya, terutama yang berkaitandengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yangmasih berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon sertapertalian nasab kepada ayah kandungnya;Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan kaidahFighiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakansebagai berikut : arbass Lb bois
12 — 2
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqihyang berbunyisebagai berikut:a@rladh bois ac JI We pLYl 9,5Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya sesuaidengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuaidengan ketentuan pasal5 huruf(g) Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
13 — 6
Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuksegera mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:a@rbaodh bois ac Jl Se pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada para Pemohon, sehingga biaya seluruhnyadibebankan kepada para Pemhon yang jumlahnya akan disebutkan
10 — 2
anaknyamengalami kesulitan karena Pemohon II yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, tidak sama dengan yang tercantum dalambiodata Pemohon Il, baik dalam Kartu Tanda Penduduk, ljazah;Menimbang, bahwa adanya pembetulan biodata atas KutipanAkta Nikah Pemohon dan Pemohon II Nomor : XXXXXX, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Jombang,tanggal XXXXXX, adalah untuk mengurus AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkankaidah hukum yang berbunyi:drbacdl bois
35 — 2
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
11 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlacbl bois ac JI de pLYl 9 aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanpara Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (g) PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, Kantor Urusan Agama
18 — 11
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadh bois ac JI ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat