(BuktiP1);Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel berdirisejak tahun 1978 yang telah mempekerjakan Penggugat berdasarkan suratperjanjian kerja No. File /RLS.SDM.SPK/X/2008 tertanggal 8 Oktober 2008.(bukti P2);Penggugat telah melakukan perundingan dengan Tergugat akan tetapiperundingan tersebut gagal dan dilanjutkan dengan melakukan mediasi di SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.

Jenis Fasilitas Kredit: Pinjaman AngsuranKredit Multi Ritel (PAKMR)takeover plus;1.2. Jumlah : Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);1.3. Bunga : 10 % per tahun;1.4. Jangka waktu : 5 tahun;1.5. Jatuh tempo pembayaran : tanggal 25 bulan berjalan;1.6.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel Nomor : 112/DMI03/PK KURKMK/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang mana Tergugat telahmenerima fasilitas Kredit BNI KUR KMK dengan maksimum kreditsebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah).b.

Rokan Hilir akandilakukan pengikatan Fidusia dengan nilai sebesar Rp.229.330.400, (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tigapuluh ribu empat ratus rupiah).Menyatakan sah Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel Nomor : 112/DMI03/PK KURKMK/2018 tanggal 29 Juni 2018 dan Perjanjian FidusiaNomor : 017/DMI03/FIDUSIA/2018 tanggal 20 Juni 2018.Menyatakan sah seluruh pengikatan agunan dengan bukti kepemilikanberupa Sertifikat Hak Milik tercatat an. Hendra Dharma (Tergugat !)

Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat RITEL BNI No. 112/DMI03/PKKURKMK/2018, diberi tanda bukti T.VI 1;2. Fotokopi Perjanjan Fidusia Nomor: 017/DMI03/FIDUSIA/2018, diberitanda bukti T.VI 2;3. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Nomor DMI/30/113/R tanggal 29 Juni2018, diberi tanda bukti T.VI 3;4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2140 atas nama Hendra Dharmatanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.VI 4;5.

Menimbang, bahwaTergugat VI dalam jawabannya telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah mengenai:Bahwa Tergugat VI sama sekali tidak mengenal para Penggugat dantidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;Bahwa Tergugat VI hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yang tidak lain adalah hubungan hutang piutang antara Kreditur denganDebitur;Bahwa hubungan hukum antara Tergugat VI dengan Tergugat adalahhubungan Kreditur dengan Debitur sebagaimana dimaksud PerjanjianKredit Usaha Rakyat Ritel

Polisi memperlihatkan kepada AHLI,Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 365 /Pid.S/2019/PN Ambkemasan Ayam yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi ;Bahwa selama AHLI bertugas di Dinas Pertanian Propinsi Maluku,AHLI sudah melakukan Audit Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada tigaToko Ritel Pangan Asal Hewan di Propinsi Maluku yaitu :a. Hypermart ACC Passo ;b. Hypermart MCM Tantui ;c.

Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel tanggal 26 Januari 2015 a.n.Taslim Muda.Keterangan singkattelahAlat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugatmelakukan permohonan pemberian fasilitas kredit (dhi.Fasilitas Kredit BNI Griya Multi Guna) secara sukareladan turut diketahui dan disetujui oleh Istri Tergugat yangbernama Misgira.2.

Putusan Nomor 4 P/HUM/2020laranganmenjualdenganmemperlihatkanwujudrokokpada perdakotabogor.html) (Bukti P2a), telah terdapat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangundangan Melalui Jalur Nonlitigasi tanggal 20 September 2018antara Ketua Gabungan Produsen Rokok Putin Indonesia(GAPRINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, danSekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sebagaipemohon serta Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak terkait(Bukti P2b), yang berisi

(GAPRINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, danSekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sebagaipemohon serta Pemerintan Kota Bogor sebagai pihak terkait(Bukti P2b), yang berisi bahwa Pemerintah Kota Bogor sendiritelah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum ataspenerbitan Perda Bogor 12/2009 (in casu Pasal 16).

penjualan yang harusdipotong PPh Pasal 23;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap perjanjian tertulisdengan PT Kelab 21 Retail, Terbanding mengambil kesimpulan sebagai berikut:a) bahwa kedudukan Pemohon Banding adalah sebagai penjual (dalam hal iniproduk fashion dan asesorisnya), sedangkan PT kelab 21 Retail merupakanpembeli dari produk yang dijual oleh pemohon Banding;b) bahwa Pemohon Banding menentukan harga eceran atas produk yang dijualkepada PT Kelab 21 dengan harga bersih ritel

Putusan No.1626/Pdt.G/2020/PA.CmsXXXX yang merupakan kakak dan adik kandung dari Tergugat sertaBangunan yang ada di atas tanah tersebut milik Koperasi Ritel Tambun(KORITAN) karena dibangun dengan biaya KORITAN dan Tanah danbangunan merupakan sewa guna dengan KORITAN dan dibawahtanggung jawab KORITAN.3) Bahwa tidak benar Sebidang tanah danbangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 141 yangterletak di Desa Cintaratu, Kecamatan lakbok, KabupatenCiamis dengan luas 759 M2 dengan batasbatas sebagai

Fotocopy Putusan Rapat Anggota Tahunan XIII Koperasi Ritel Tambun(KORITAN) Tahun 2020, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;17. Fotocopy 1 Bundel berupa NOMOR INDUK BERUSAHA XXXXXXXXDanIZIN LOKASI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap posdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda T.17;18.

Fotoopy Company Profile Koperasi Ritel Tambun (KORITAN), bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaT.18;19. Fotocopy Surat Keputusan Susunan Pengurus & Pengawas KoperasiRitel Tambun Periode 20202024Nomor :XXXXX, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;20.

Fotocopy Laporan Keuangan Koperasi Ritel Tambun Untuk TahunBarakhir 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh Audit Internal Cv. Tri KaryaHal. 50 dari 89 Hal. Putusan No.1626/Pdt.G/2020/PA.CmsBusiness Development Service (BDS), bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;23.

Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat / Debitur telah adaperikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit UsahaRakyat Ritel BNI Nomor MDC/SKC/440/2016 tanggal 24 Juni 2016 (BuktiT 11);b.

Bahwa perlu Terbantah JELASKAN dan TEGASKAN, dalam melakukan analisis kredit terhadappermohonan kredit Terbantah II tersebut, Terbantah telah melakukananalisis kredit secara menyeluruh terhadap Terbantah II yang meliputianalisis karakter, modal, kemampuan, usaha, termasuk analisisterhadap obyek jaminan kredit/obyek sengketa (vide MemorandumAnalisis dan Putusan Kredit Ritel Komersial No. B.3833/114/3/2014 danLaporan Penilaian Jaminan Tanggal 3 Maret 2014).

Pertamina Ritel (GPBU Coco.21.101.02);Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima perjanjian kerja dari PT.Pertamina Training and Consulting (PTC), perjanjian kerja antara Penggugatdengan PT.

Alija.)Keterangan Singkat:Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN PinMembuktikan jika posisi kKewajiban Tergugat dan Il kepada Penggugat pertanggal 02 Juni 2020 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem PayoffBRI Debitur adalah sebesar Rp.296.796.242, (Dua ratus sembilan puluhenam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluhdua rupiah )Saksi :Sofyan Junarto, RM Ritel PT.

pendapatan bunga tersebut sesuai kontrak/perjanjian yang telah diperjanjikan;Bahwa Pada tanggal 24 September 2013, PEMOHON KEBERATANmengeluarkan surat nomor B. 655DIR/ADK/09/2013 tentang KetentuanPelunasan Maju untuk Kredit dengan Perhitungan Bunga Flat yang merupakansatu kesatuan dengan surat nomor B. 564DIR/KPM/08/2013 tanggal 28 Agustus2013;Bahwa Dalam surat nomor B. 655DIR/ADK/09/2013 disebutkanketentuan pelunasan maju berlaku di unit kerja BRI untuk jenis kreditKUPEDES, KUR Mikro, BRIGUNA, KUR Ritel

melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuhtanggungjawab;Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masihharus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepalakeluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupanrumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak ParaPemohon secarafisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkankemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagaikasir di salah satu toko ritel

Dengan uraian pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Para Pelawan sebagai Debitur telah mendapatkan surat keputusankredit Nomor : KLA/04/252/R tertanggal 9 Juni 2017 dari Tergugat,selanjutnya Para Pelawan dengan Terlawan menandatangani PerjanjianKredit Usaha Rakyat Ritel BNI Nomor : 183/KLA207/KMK KUR/2017tertanggal 9 Juni 2017, dengan maksimum kredit Rp500.000.000, (Limaratus juta Rupiah), keperluan tambahan modal kerja usaha perdaganganbuku dan alat tulis, jenis/oentuk kredit aflopend dengan angsuran

Menyatakan tidak sah menurut hukum, Batal Demi Hukum terhadapPerjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI Nomor : 183/ KLA207/KMK KUR/2017 tertanggal 9 Juni 2017, dengan maksimum kredit Rp500.000.000,(Lima ratus juta Rupiah), keperluan tambahan modal kerja usahaperdagangan buku dan alat tulis, jenis/ bentuk kredit aflopoend denganangsuran pokok dan bunga per bulan sebesar Rp12.442.521, (Dua belasjuta empat ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribuRupiah), jangka waktu 48 (empat puluh

Nomor 23 K/Pdt.SusPHI/201610.Bahwa selaku supervisor administrasi upah terakhir yarig di terima Penggugatialah Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah);Bahwa kemudian Penggugat dikembalikan lagi posisinya dari supervisoradministrasi ke sales administrasi ritel, namun atas perpindahan tersebutPenggugat tidak menerima penyesuaian upah/kenaikan upah atau pun komisidengan alasan pihak Tergugat masih mengalami kerugian;Bahwa pada bulan Maret 2012 pihak Penggugat tanpa bukti dan alasan yang jelasdi tuduh

Tbk Nomor S26.DIR/ADK/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang pelaksanaan kreditbisnis ritel. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya :a.Ada pemohon kredit yang sebenar benarnya diajukan oleh pemohonkredit yang bersangkutan.Debitur yang memiliki legalitas usaha.Adanya kemampuan untuk membayar.Memilik pekerjaan yang tetap/ usaha yang jelas.Dilakukan pengecekan melalui sistem debitur (on the spot) kelokasidebitur dan lokasi agunan serta foto usaha.

Kelana Prestasi Bersaudara dan DirekturCV.Tis,ah Watisin, yang bergerak dalam usaha Pengembang Perumahan;Bahwa Terdakwa dalam kasus kredit Debitur 312 orang, awalnya mengajukankredit pengembang perumahan akan tetapi dikabulkan adanya Kredit Usaha Rakyat(KUR), kredit KMK (Kredit Modal Kerja), Kredit Ekspres, Kredit Multi Guna(KMG), Kredit Kendraan Bermotor (KKB), Kredit KMK Ritel;127 Bahwa terhadap Debitur 312 yang dipakai datadata pribadinya untuk pencairankredit 312 mendapat upah sebesar Rp.300.000

KKB (Kredit KendaraanBermotor), Kredit Ekspres, KMK Ritel dan KPR.

Sura Edaran Direksi PT BRI (Persero) tanggal 16 Juni 2009 tentang PelaksanaanKreditBisnis Ritel;juga melanggar ketentuan Undangundang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan Undangundanh No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 29 Ayat (2)yang menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuaidengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas managemen, likuiditas,rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank danwajib melakukan

KMG, K Ekspres dan KPR, sedangkan untuk masa pimpinan Kustiati Isfandarijuga telah disiapkan dokumen kredit Debitur oleh Ishak Suhadi sejumlah 127 Debitur yangjenis kreditnya juga KUR, KMK, KMK Ritel, KKB.

Promosi terhadapatpeluang Perusahaan dan penjualan1 produknya hanya boleh dilakukan melalui Distributor resmidan Produknya tidak boleh dijual/dipamerkandi outlet ritel,pasar,apotik,swalayan, pameran dagang, konvensi ataupertemuan lainnya tanpa izin sebelumnya dari perusahaan. SetiapHalaman 11 dari 68 halaman. Putusan Nomor: 222/PDT/2019/PT.BDG.Distributor yang melakukan hal ini demi keuntungan sendiri akanmengalami terminasi dari perusahaan.18.

Distributor juga dilarang melakukan penjualan kepada orang yang pada3 akhirnya akan menjual produk tersebut melalui toko ritel.38.

*Harga dalam rupiah (Rp)Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menurunkan harga Produk milikPENGGUGAT ini bertentangan dengan Buku Perjanjian Perusahaan atauRule & Regulations milik PENGGUGAT (bukti P6) nomor 2.1 dimanadisebutkan bahwa Harga Ritel semua produk Perusahaan adalahtetap dan Distributor tidak boleh menjual lebih murah atau lebihmahal kepada Konsumen.Bahwa gunanya suatu usaha membuat daftar harga adalahmerupakan acuan bagi si penjual dalam menjual Produk, akan tetapitindakan TERGUGAT telah merubah

Deskripsiumum dan kegiatan ini meliputi: Mempertahankan kualitas aset sementara mendukung agenda pertumbuhan; Menentukan arah strategis untuk risiko kredit termasuk pengembangan kebijakan kredit yang sesuai; Memberikan saran tentang penataan kredit dan halhal terkait, dan Pemantauan dan pelaporan kredit yang sedang berlangsung;Untuk bisnis Ritel yang melibatkan transaksi pinjaman, model keputusan kredit seperti validasi model kreditotomatis dan alatalat lainnya yang digunakan untuk mengevaluasi skor

dibuat dalam AktaPerubahan II Nomor 85, tanggal 21 April 2005 dinadapan Notaris/PPATyang sama;Bahwa atas usaha yang dijalankan Penggugat mengalami penurunanomzet sebagai akibat kenaikan harga barang yang berdampak kepadakurangnya daya beli, sehubungan dengan masalah tersebutmempengaruhi pembayaran pinjaman kepada pihak Tergugat :Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban kepadaTergugat , maka pada tanggal 12 April 2006, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk merestrukturisasi kredit Ritel