Tulus), gaji dibawa UMP, tak ada PeraturanPerusahaan dan banyak karyawan yang keluar masuk;Bahwa dalam pencarian karyawan sudah Penggugat tempuh berbagaicara tapi hasilnya nihil, karena diketahui para calon karyawan bahwamanagemant perusahaan yang tidak baik dimana pimpinan perusahaanbertindak dengan cara kebijaksanaan pimpinan bukan berdasarkanketentuan dan peraturan yang berlaku;Bahwa sejak itu sering diadakan meeting antara pimpinan dan pekerjadimana dalam meeting hanya ada pelecehan, penghinaan

, emosipimpinan dan yang ditunjukan adalah kekuasaan bukan suatu pembinaanserta dilakukan sampai pulang larut malam;Bahwa banyak laporan dari Penggugat (personalia) tentang keadaanmanagement yang tak sesuai dengan aturan dan tidak ada tindak lanjutdari pimpinan;Bahwa banyak karyawan yang menanyakan pada Penggugat masalahgaji yang tidak sesuai dengan UMP, serta pemotongan gaji karena suatumasalah yang mendasar;Bahwa Penggugat yang berstatus karyawan kontrak dikarenakan masapercobaan, ini tidak sesuai

rincian: Uang pesangon 2 X Rp. 3.000.000, = Rp. 6.000.000,Upah perumahan & pengobatan 15%XRp.6.000.000,= Rp. 900.000.Kekurangan upah bulan Juni 2012 = Rp. 780.000,Upah selama proses Juli 2012 s/d Januari 2013 = Rp. 21.320.000.TOTAL = Rp. 28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah);Ditambah dengan kerugian immaterial yang setara dengan nilaiuang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);e Menghukum Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan/peraturanketenagakerjaan dan memberikan upah dibawah UMP

Bahwa sesuai keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timuruntuk UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 sebesar Rp.850.000. dan tahun 2012 sebesar Rp.925.000, yang wajib dibayarkan oleh Tergugatkepada para Penggugat sebagai hak yang harus diterima;Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timurtentang upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 dan tahun2012 terlihat adanya Upaya pembohongan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap para Penggugat karena secara paksa tergugat

memerintahkan paraPenggugat untuk menandatangani kontak Kerja dan surat pernyataan menerimaupah diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;Bahwa berdasarkan perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugattanggal 14 Januari 2012 yang telah diupayakan penyelesaian secara Bipartitdan juga Tripartit, namun jika tercapai kesepakatan, sehingga para Penggugatmelalui Gugatan pemutusan Hubungan Kerja menuntut agar hakhak merekasegera dibayar seluruhnya oleh Tergugat sesuai ketentuan

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 15, 16, 17 dan 18, mengenaipembayaran upah Para Penggugat yang didalilkan di bawah standar UpahMinimum Propinsi Nusa Tenggara Timur (UMP NTT), hal ini akan kamijelaskan sebagai berikut:a.

Nilai makanan Rp.15.000, setiap hari itu dikali (x) 26 harikerja pokok berarti melebihi UMP NTT.

kerja ;Bahwa benar saya ketemu saudara Aprison dan ia menceriterakan bahwamereka tidak kerja lagi sejak bulan Januari 2012 ;Bahwa saudara Aprison Jabi pernah menceriterakan bahwa ia bekerjapada perusahaan tersebut dengan menerima upah setiap bulan Rp.500.000,ada yang Rp 600.000 dan kadangkadang Rp. 700.000,;Bahwa saya tidak tahu tentang perjanjian kerja ;Bahwa pemberhentian para penggugat adalah masalah penanda tangananKontrak Kerja ;Bahwa penanda tanganan kontrak kerja itu tidak sesuai dengan UMP

Penuntut Umum dipersidangan pada hari : Kamistanggal 05 Januari 2011, yang menuntut agar :1 Menyatakan ia Terdakwa HENDRY KUMULIA terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1)nyakni pengusaha dilarang membayar upah lebih lebih rendah dari upah minimumditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengupahan Propinsi dan /Bupati /Walikota yakni Pengusaha dilarang membayarupah lebih rendah dari upah minimum Propinsi (UMP

Utara, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) yaknipengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimanadimaksud pasal 8 9 ayat (3) yakni upah minimum ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/Bupati/Walikota yakniPengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP

tidak ada pekerjaan/order yangdikerjakan maka perusahaan meliburkan pekerja dengan pengumuman secara lisan danjika ada pekerjaan yang dikerjakan maka pekerja masuk kerja sehingga menyebabkanjumlah upah yang diterima pekerja kurang dari jumlah ketentuan Upah Minimum Provinsidimana pihak perusahaan membayar upah berdasarkan kehadiran pekerja, dan4berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.167 Tahun 2009 tentang UpahMinimum Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa upah minimum Provinsi (UMP

Ltd sejak bulan Nopember1989 dengan jabatan sebagai Tehnisi Komputer dengan tugas dan tanggung jawabmemperbaiki kerusakan mesin jika ada mesin yang rusak ; Bahwa saksi sebagai karyawan tetap tetapi saksi tidak berdasarkan SuratKeputusan dan pengangkatan sebagai karyawan tetap hanya disampaikan secara lisan ;e Bahwa sistem penggajiannya dibayarkan secara langsung tiap bulan, ada gajibawah dan gaji atas jika gaji bawah besarnya UMP dan gaji atas diberikan berdasarkanketrampilan yang dimiliki sedangkan

Siliwangi tersebut tidak ada yang masukasuransi Jamsostek, karena tidak ada kesepakatan antara karyawankaryawandengan perusahaan ;e Bahwa menurut Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota JakartaNomor : 167 tahun 2009, upah minimum propinsi (UMP ) Tahun 2010 di PropinsiDaerah khusus Ibukota Jakarta adalah sebesar Rp. 1.118.000, ( Satu juta seratusdelapan belas ribu rupiah ) ;e Bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumpropinsi tersebut ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut

AR UMP cecccecceccectecteccectectee 25= CANU wee cece eteeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeenPe@Ke(AaN wt a eeeAlam at on. Ahgtrihg'i46, Prajekabdi depan sidang Pengadilan Agama .......... aonclowea* pada hari rialtds tanggal. 28 .03steber. ..19132....Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa 2 eteeeennnneeennns PO rt aS, w.cccscecnseeennsennnnenmnnnnnnn a nerceecececinenemnnettne2.

SYARGAWI; Bahwa benar barangbarang saksi yang hilang lainnya yaituberupa besi UMP sebanyak 20 (dua puluh) batang potongan panjangyang harganya sekira Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), teralis jendelayang terpasang sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar teralis ukuran1,2x1,6 dengan motif ulir yang harganya sekira Rp. 6.000.000, (enamjuta rupiah), seng 6 kaki cap angso duo yang terpasang di atap gudangsebanyak 60 (enam puluh) lembar, sepeda sebanyak 10 (Sepuluh) unitHalaman 7 dari 28 Putusan Nomor 772

Bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi dan saksiARAFIK Als TOFIK Bin ABDUL KARIM serta saksi SADAM HUSEN AlsSADAM Bin RATIMAN tidak ada mengambil besi bangunan UMP danbarang elektronik serta sepeda milik saksi YANTI Alias YANTI Anak dariJONI.

Bahwa terdakwa bersamasama dengan Ahmad Ramli Als AwiBin Samsul Bahri dan saksi ARAFIK Als TOFIK Bin ABDUL KARIM sertasaksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin RATIMAN tidak ada mengambilbesi bangunan UMP dan barang elektronik serta sepeda milik saksiYANTI Alias YANTI Anak dari JONI.

Syargawi dan Terdakwa ARAFIK Als TOFIK Bin ABDUL KARIM sertasaksi Ahmad Ramli Als Awi Bin Samsul Bahri tidak ada mengambil besibangunan UMP dan barang elektronik serta sepeda milik saksi YANTI AliasYANTI Anak dari JONI. Bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi Agustiyadi Als Agus BinA.

Syargawi pada hari Jumat tanggal 14 September2018 sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekirapukul 11.30 WIB telah mengambil barang milik saksi Yanti Alias Yanti Anak dariJoni, berupa berupa besi UMP sebanyak 20 (dua puluh) batang potonganpanjang yang harganya sekira Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), teralis jendelayang terpasang sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar teralis ukuran 1,2x1,6dengan motif ulir yang harganya sekira Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), seng6 kaki

PLN Pembangkitan SUMBAGUT SektorPembangkitan Belawan telah memberikan upah lebih rendah dari Upah MinimumProvinsi (UMP) sebagaimana diatur Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :561/034.K/Tahun 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2008kepada pekerja/buruh yang dipekerjakan di PT.

PLNPembangkitan SUMBAGUT Sektor Pembangkitan Belawan mengabaikan dan tidakmematuhinya sehingga terdakwa diprose lebih lanjut ;Bahwa pekerja/buruh yang menerima upah lebih rendah dari Upah MinimumProvinsi (UMP) di PT.

Jakarta yangberlaku, yaitu sebesar Rp210.173.496 (dua ratus sepuluh juta seratustujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), denganrincian sebagai berikut: RINCIAN KEKURANGAN GAJI POKOKSEJAK 2003 SAMPAI DENGAN 2016Tahun UMR/UMP berlaku Jumlah bulan Total (Rp)2003 631.554 6 3.789.3242004 671.550 12 8.058.6002005 711.843 12 8.542.1162006 819.100 12 9.829.2002007 900.560 12 10.806.7202008 972.604 12 11.671.2482009 1.069.865 12 12.838.3802010 1.118.009 12 13.416.1082011 1.290.000 12

Nomor 243 K/Pdt.SusPHI/2019dengan tahun 2015 sesuai dengan Upah Minimum Regional atau UpahMinimum Provinsi DKI Jakarta yang berlaku setiap tahunnya yaitusebesar Rp16.423.681 (enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribuenam ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: RINCIAN THR SEJAK 2004 SAMPAI DENGAN 2015Tahun UMR/UMP berlaku THR2004 671.550 671.5502005 711.843 711.8432006 819.100 819.1002007 900.560 900.5602008 972.604 972.6042009 1.069.865 1.069.8652010 1.118.009 1.118.0092011

Bahwa, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada tanggal 28 Maret2014 mengeluarkan Surat Anjuran, Nomor B.871/TK4/I/2014 (T8), akantetapi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam,menghilangkan hak Tergugat, yang merupakan Upah Sundulan, dimanaUpah Sundulan adalah tekanan yang terjadi dalam struktur patokan upahterhadap patokan patokan upah yang berada di bagian atas karena upahyang terendah harus dinaikkan mengikuti kenaikan UMP/UMK. akibatkenaikan UMP/UMK maka terjadilah

Bahwa, selanjutnya Mogok Kerja yang di lakukan Tergugat pada tanggal 26Maret 2014, 27 Maret 2014 dan 28 Maret 2014, merupakan tuntutan HakNormatif mengenai Upah sundulan, kenaikan UMP/UMK makaterjadilah pembahasan Upah Sundulan, dengan memperhatikan golonganjabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. namun nilai besaran Upahyang akan diberikan Tidak Normatif, itu adalah Kewenangan Perusahaandengan memperhatikan Kemampuan perusahaan dan produktivitas.

JMS Batam saat iniserta produKtivitas pekerja.Menimbang, selanjutnya menurut dalil Tergugat didalam jawabannyapoint 8 menyatakan bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada tanggal28 Maret 2014(vide bukti P9 dan T 8), menghilangkan hak Tergugat berupaUpah Sundulan, dimana Upah Sundulan adalah tekanan yang terjadi dalamstruktur patokan upah terhadap patokan upah yang berada dibagian atas karenaupah yang terendah harus dinaikkan mengikuti kenaikan UMP/UMK dan akibatkenaikan UMP/UMK maka terjadilah

B-6124-UMP, dikembalikan ke saksi EDDY SETIAWAN ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

KIM RAHAYU SEJAHTERA, telahdiberikan satu unit sepeda motor inventaris jenis Honda 125 tahun 2009, warna hitam, dengannopol: B 6124 UMP Noka: MH1JB91189K731863, Nosin: JB91E1728181 STNK An. PT. KIMDUA SERASI, yang diperuntukkan sebagai penunjang operasional selama terdakwa bekerjamengorder barang, dimana sepeda motor tersebut pada saat terdakwa sudah tidak bekerja, tidakdikembalikan kepada PD. KIM RAHAYU SEJAHTERA;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PD.

Uang tersebut milik perusahaan yaitu hasilpembayaran dari tiga toko yang harus saya serahkan kepada perusahaan;e Bahwa perbuatan terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya itu salah;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);Menimbang, bahwa telah di perlihatkan adanya barang bukti berupa :e 33 (tiga puluh tiga ) lembar faktur;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda tahun 2009 warna hitam Nopol B 6124 UMP;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan

Kekurangan upah berdasarkan UMP Tahun 2013Juli 2013 s/d September 2013 :3 x (Rp2.200.000,00 Rp1.974.000,00) = Rp 1.218.000,00Total upah yang belum dibayar = Rp 5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah)2. Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat yang belum dibayarkan/diterimaa. THR Tahun 2012 = Rp 1.936.000,00b. THR Tahun 2013 = Rp2.200.000,00c. THR Tahun 2014 = Rp2.300.000,00+Total THR = Rp6.436.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh enamrupiah)3.

Kekurangan upah berdasarkan UMP Tahun 2013Januari 2013 s/d Juni 2013: 6 x (Rp2.200.000,00 Rp 1.936.000,00)= Rp1.584.000,00 Juli 2013 s/d September 2013 :3 x (Rp2.200.000,00 Rp1.974.000,00) = Rp1.218.000,00Total upah yang belum dibayar= Rp5.002.000,00 (lima juta dua riburupiah)B. Tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampaisaat ini;C. Tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012, 2013dan tahun 2014;6.

Kekurangan upah berdasarkan UMP Tahun 2013Januari 2013 s/d Juni 2013 : 6 x (Rp2.200.000,00 Rp 1.936.000,00) =Rp1.584.000,00Juli 2013 s/d September 2013 : 3 x (Rp2.200.000,00 Rp 1.974.000,00)= Rp1.218.000,00Total upah yang belum dibayar = Rp 5.002.000,00 (lima juta dua riburupaiah)B. Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat yang belum dibayarkan/diterima :Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 160 k/Pdt.SusPHI/2016a. THR Tahun 2012 =Rp1.936.000,00b.

Kekurangan upah berdasarkan UMP tahun 2013Januari 2013 s/d Juni 2013 : 6x(Rp2.200.000,00Rp1.936.000,00) =Rp1.584.000,00 Juli 2013 s/d September 2013 : 3 x (Rp2.200.000,00 Rp1.974.000,00) = Rp1.218.000,00Total Upah yang belum dibayar = Rp5.002.000,00 (lima juta dua riburupiah)B. Tidak membayar Upah Penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampai saatini;C. Tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012, 2013sampai saat ini;b.

Kekurangan upah berdasarkan UMP Tahun 2013Januari 2013 s/d Juni 2013 : 6 x (Rp2.200.000,00Rp 1.936.000,00) = Rp1.584.000,00 Juli 2013 s/d September 2013 : 3 x (RP2.200.000,00Rp1.974.000,00) = Rp1.218.000,00 Total upah yang belum dibayar =Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah)B. Tunjangan Hari Raya(THR) Penggugat yang belum dibayarkan/diterima :a. THR tahun 2012 =Rp1.936.000,00b. THR tahun 2013 = Rp2.200.000,00c. THR tahun 2014 = Rp2.300.000,00Halaman 15 dari 35 hal. Put.

Membayar kekurangan upah Tergugat berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 (1) Diketahui UMP 2017 Rp.3.355.750Upah yang Penggugat terima Rp.3.100.000Selisih Rp.255.750 x 12 bulan terdapatRp.3069.000Selama setahun pada tahun 2017 dan pada bulan Januari 2018diketahui UMP 2018 Rp.3.648.035Upah yang Penggugat terima Rp.3.100.000Selisih Rp.548.035 x 8 bulan terdapatRp.4.384.280(1 bulan berjalan bulan Januari 2018 dan 7 bulan berikutnya sampaiberakhir kontrak kerja)Total

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi kehilangan sertifikat tanah termasukSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3660/Pondok Bambu dan setelahPenggugat Rekonvensi pada bulan Desember tahun 2008 mulaimembangun di atas tanah tersebut maka Para Tergugat Rekonvensi mulaimencaricari kesalahan Penggugat Rekonvensi hal ini dibuktikan dengancara Para Tergugat Rekonvensi berkirim/Surat Nomor 18/UMP/I11/2009,tertanggal 17 Maret 2009, surat Nomor 13/UMP/VII/09, tertanggal 6 Juli2009, Surat Nomor 29/UMP/I/2010 melalui

menawarkan Kepada Tergugat Rekonvensiuntuk dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)namun ajakan tersebut ditolak oleh pihak Para Tergugat Rekonvensi.Berawal dari ajakan damai dari Para Tergugat Rekonvensi yang ditolakoleh Penggugat Rekonvensi itulah maka Para Tergugat Rekonvensimencaricari kesalahari Penggugat Rekonvensi;Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencaricarikesalahan Penggugat Rekonvensi adalah dengan cara melakukan desakandengan berkirim surat Nomor 18/UMP

/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009, suratNomor 13/UMP/VII/09 tertanggal 6 Juli 2009, surat Nomor 29/UMP/I/2010melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, S.H., kepada Walikota JakartaTimur mem permasalahkan jin Mendirikan Bangunan (IMB) milik PenggugatRekonvensi.

Namun sesuai Pasal 77 ayat (2 ) jo Pasal 78 ( 2 ) dan( 4 ) Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, serta pasal 7 Keputusan Menakertrans No: 102/ MEN/VI/2004, di mana waktu kerja lembur wajib dibayarkan oleh Tergugat (FatihBilingual School);Bahwa Penggugat (Hernelis) berdasarkan anjuran yang dibuat DinasSosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh, yang tertanggal 24 Agustus 2012tidak dapat menyetujui karena hanya kekurangan UMP dan uang goodwilldua bulan upah yang wajib dibayarkan

NamunTergugat (Fatih Billingual School) wajib membayarkan kepada Penggugat(Hernelis) berupa uang pisah yang telah di janjikan satu bulan gaji sertakekurangan UMP tahun 2009 s/d 2010 dan uang pesangon 2 (dua) bulankarja.

Menghukum Tergugat (Fatih Billingual School) untuk wajib membayarkan kepadaPenggugat (Hernelis) berupa upah lembur, uang pisah yang telah di janjikan satu bulangaji oleh Tergugat (Fatih Billingual School) serta kekurangan UMP tahun 2009 s/d 2010dan uang pesangon 3 (tiga ) bulan kerja masa kerja 3 (tiga) tahun.Seperti tertera dalamAnjuran yang di buat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja jumlah keseluruhan adalah sebesarRp31.740.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);5 Menghukum

UNTUNG KUSMAWA Bin PARDI di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangansehubunga dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak ANAK; Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian danketerangan tersebut sudah benar; Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 pernah diperiksa olehPenyidik sehubungan dengan PTPN KX telah kecuian getah karet/ump yangdilakukan oleh anak dan ANAK kawankawan ( tiga

Bahwa anak dan kawankawannya telah mengambil getah karet/ump milikPTPN IX Siluwuk afdeling Kertosari Gringsing, getah karet/ump yang dicurianak dan kawankawannya tersebut ada yang mengambil dari tempatpenampungan yang menempel dipohon dan ada mengambil yang jatuhditanah sesuai pengakuan anak, setelah mengambil getah karet laluHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2017/PN Btgdimasukkan dalam ember yang sudah dipersiapkan lalu dikumpulkan/digabung dari empat orang termasuk anak dijadikan satu

saksikoordinasi dengan saksi Utung Kusmaya juga sebagai koordinatorkeamanan Afdeling Wonorejo Siluwuk, selanjutnya dilakukan penghadangan.Bahwa pada hari Jumat tanggal O07 April 2017 sekira pukul 15.00 Wibdilakukan penghadangan oleh para petugas keamanan PTPN IX diarealperkebunan karet didukuh Wonorejo Desa Sawangan Kecamatan GringsingKab.Batang, dijalan keluar dari perkebunan tersebut termasuk saksi,bersama saksi Zamroni, saksi Untung dll.Bahwa anak dan kawankawannya telah mengambil getah karet/ump

kecilmenempel dipohonnya serta ketiga temannya juga mengambil getah yangmangkuknya menempel dipohonnya selanjutnya dimasukkan dalam emberyang sudah dipersiapkan hingga mendapatkan banyak/ penuh aludikumpulkan jadi satu dan dimasukkan hingga mendapatkan 2 (dua )karung getah karet basah lebih kurang 30 ( tiga puluh) kg getah karet basah; Bahwa selanjutnya dibawa pulang dengan cara dibonceng, pada saatperjalanan pulang diketahui petugas keamanan, kemudian langsung larisepeda motor dan getah karet/ump

Menghukum Tergugat berdasarkan Pasal 95 Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 95 ayat (2)Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untukmembayar selisih upah dengan upah pokok (kekurangan upah) dandenda dengan perhitungan sebagai berikut: No Tahun Upah UMP/K Selisih Jangka Kurang Denda Totalditerima Waktu Bayar1 2010 600.000 745.694 145.694 12 bulan 1.748.328 874.164 2.622.4922 2011 600.000 808.000 208.800 12 bulan 2.496.000 1.2048.00 3.774.0003 2012

Menghukum Tergugat berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh untukmembayar selisin upah dengan upah pokok (kekurangan upah) dandenda Tunjangan Hari Raya dengan perhitungan sebagai berikut: No Tahun UMP/K THR Yang Kurang Bayardibayarkan1 2010 745.694 300.000 445.6942 2011 808.000 300.000 508.000a 2012 892.660 300.000 592.6604 2013 993.484 300.000 693.4845 2014 1.125.500 300.000 825.500 Halaman 2 dari 8 hal. Put.

Bahwa berdasarkan nilai nominalnya, Upah Minimum Provinsi (UMP)Jawa Barat di tahun 2019 menempati urutan ke31 diantara 34provinsi di Indonesia, yaitu sebesar Rp 1.688.372,. Sedangkan UMPtertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973,. Upah MinimumProvinsi Jawa Barat didasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) terendah di Jawa Barat yaitu Kotamadya Banjar. Namundemikian, Upah Minimum Kabupaten Karawang 7,45% lebih tinggidaripada UMP DKI Jakarta yang sebesar Rp 4.234.610. ;.

Surat Keputusan Obyek Sengketa Telah Mengabaikan Asas UmumPemerintahan Yang Baik ;a.Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Gubernur Jawa Barat telahmenetapkan dan mengumumkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 561/Kep.920Yanbangsos/2019 Tentang UMP JawaBarat Tahun 2020. Dengan besaran UMP Jawa Barat naik 8.51%menjadi Rp. 1.810.0351,36.

Bahwa yang berlaku di Provinsi Jawa Barat sejak puluhan tahun yanglalu adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bukan UpahMinimum Provinsi (UMP) sehingga sudah pasti Upah MinimumKabupaten Karawang lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta, karena DKIJakarta sejak dulu menggunakan UMP walaupun presentasekenaikkan sama 8,51% kenaikkan Upah Minimum Tahun 2020 diseluruh Indonesia;g.

, karena SK Gubernurmengenai upah provinsi sudah pas, besar upah pekerja tergantungapa yang sudah diterima, yang tidak boleh kurang itu upah dibawahminimum provinsi, jika melanggar UMP maka akan di pidana.

Pasal 10(1) Gubernur dapat menetapkan UMK ;(2) UMK ditetapkan setelah penetapan UMP ;(3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan haruslebih besar dari UMP ;(4) Penetapan UMK dihitung dengan menggunakan formulaperhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) ;b.

Bahwa upah Penggugat jauh di bawah UMP(upah minimum propinsi), maka sesuaildengan Pasal 96 Undang Undang No. 13 Tahun2003, Penggugat wajar dan berhak menerimakekurangan upah untuk tahun 2006 dan 2007dan upah proses (Maret 2007 sampai denganMaret 2008), rincian sebagai berikuta.Upah yang diterima tahun 2006 sebesar Rp500.000,00/bulan, sedangkan UMP yang berlakutahun 2006 sebesar Rp 819.100/bulan, dengandemikian kekurangannya : Rp 819.100,00 Rp500.000,00 = Rp 319.100,00 ;Total kekurangan tahun 2006

= Rp 319.100,00 x 12bulan = Rp 3.829.200,00 ;b.Upah yang diterima bulan Januari dan Februari2007 sebesar Rp500.000,00/bulan, sedangkan UMP yang berlakutahun 2007 sebesar Rp 900.560,00/bulan, jadikekurangan menjadi Rp 900.560,00 Rp500.000,00 = Rp 400.560,00/bulan ;Total kekurangan tahun 2007 = Rp 400.560,00 x 2 bulan= Rp 801.120,00 ;c.

jabatan Tergugatsebagai Operator, Tergugat menerima gaji/upah sebesar Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa benar pada saat Tergugat sebagai karyawan PT Pan Kuala Masmurni jumlah karyawan pada perusahaan tersebut berjumlah 23 (dua puluhtiga) orang;Bahwa benar selama Tergugat bekerja pada perusahaan PT Pan Kuala MasMurni yang Penggugat pimpin, Tergugat sering sekali terlambat menerimagaji dari Penggugat;Bahwa benar Penggugat juga membayar gaji/upah kepada karyawan/buruhtidak sesuai dengan UMP

dari upah yang tergugat terima Penggugatmelakukan pemotong setiap bulannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluhribu rupiah) akan tetapi setelah Tergugat cek pada PT Astek ternyataPenggugat tidak menyetorkan uang pemotongan tersebut selama 6 (enam)bulan pada PT Astek;Bahwa benar dari perbuatan Penggugat tersebut yang tidak kontinyumenyetor ke Astek maka hakhak Tergugat yang seharusnya Tergugatterima menjadi hilang;Bahwa benar oleh karena Penggugat sering terlambat membayar upah dantidak sesuai dengan UMP

kePengadilan Negeri Langsa adalah tidak tepat dan Pengadilan Negeri Langsatidak berwenang menangani dan menyelesaikan masalah ini karena masalahini adalah kewenangan obsulut PHI (Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa benar di Provinsi Aceh sudah dibentuk PHI (Pengadilan HubunganIndustrial) yaitu di Banda Aceh maka dari itu masalah ini tepatnya diajukan diBanda Aceh bukan di Pengadilan Negeri;Dalam Rekonvensi:Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yangtidak membayar upah/gaji sesuai UMP

Als GustiBin Sutarno dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitambirutahun 2013 dengan Nopol yang terpasang R3893GV dengan NokaMH32BJ001DJ178293 dengan Nosin : 28J177486 menjemput terdakwa Il dilokasi yang disepakati, setelah bertemu dengan terdakwa II Toyo Didiawan AlsKipli Bin M Hasan Basri kemudian terdakwa 11 Gusti Putra Evando Evictor R.G.AAls Gusti Bin Sutarno dan terdakwa II Toyo Didiawan Als Kipli Bin M Hasan Basripergi mencari sasaran kendaraan yang akan diambil di daerah UMP

Rangka : MN328D20CAJ862163, STNK an.SEFI INDRASTUTI;Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN BmsBahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik kakak ipar saksi,yang saksi pakai untuk pergi kuliah di UMP Purwokerto;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016, saksi darikampus pulang kerumah kost Seruni di Desa Dukuhwaluh Rt.005/004Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sekitar pukul 17.45 Wib,setelah memarkirkan sepeda motor saksi masuk untuk mandi dan sholat,sekitar pukul

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak kost saksi yaitu saksiKARMILAH als MILAH yang kuliah di UMP Purwokerto; Bahwa awal kejadiannya waktu itu saksi sedang dirumah mendapat laporananak kost yang bernama KARMILAH als MILAH yang menyampaikanbahwa sepeda motor miliknya yang diparkir dihalaman depan rumah tidakada, ketika ditinggal pergi oleh pemiliknya untuk membeli makanan danwaktu itu perginya dengan temannya yang bernama saksi DESIANAAMELIA; Bahwa Saksi sudah berusaha mencari disekitar rumah

menghubungi terdakwa IITOYO lewat sms untuk mengajak repek (mencari sasaran) lalu terdakwa IITOYO membalas dan menyuruh terdakwa Gusti menjemput di sekitar SDN5 Kranji sebelah barat Moro,sekitar 20 menit kemudian terdakwa menjemput terdakwa II TOYO, saat itu terdakwa Il TOYO sudah berada didepan SD 5 Kranji lalu langsung berangkat mencari sasaran dengan posisiterdakwa II TOYO yang mengendarai motor terdakwa yang memboncengdibelakang, saat itu Para Terdakwa mutermuter cari sasaran langsung diDaerah UMP