Ditemukan 4047 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : demokrat
Penelusuran terkait : Amunisi peduli demokrasi vs ketua komisi pemilihan umum republik indonesia;; Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem). Dkk vs ketua komisi pemilihan umum ri;; 73/pdt/2012/ptk Perbuatan melawan hukum Kalabahi 1. ketua dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia (dpppkd indonesia) sekarang berubah menjadi ketua dewan pimpinan pusat partai kesatuan demokrasi indonesia (dpppkdi) di jakarta cq. ketua Adhito harinugroho Dkk vs i. presiden republik indonesia. Ii. menteri dalam negeri republik indonesia dan turut termohon : yayasan perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi);;
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
623 — 3592
  • Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanyaberasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian (Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998Tentang Perbankan); Bahwa Pasal 2 tersebut memerintahkan kepada setiap bankmenerapkan prinsip kehatihatian (banking prudential principle) dalammenjalankan kegiatan usahanya terutama dalam menyalurkan danakepada masyarakat karena dana yang disalurkan tersebut adalahtitipan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro; Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terdakwa:
ZULFADLI, S.E.
200 — 225

  • 29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020.

    30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
83 — 31
  • melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturanperundangundangan.Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :V.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia;meningkatkan kesejahteraan masyarakat;memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;melaksanakan kehidupan demokrasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
96 — 29
  • diberikan Surat Peringatan , keterlambatansampai dengan 30 hari diberikan Surat Peringatan Il danketerlambatan lebih dari 30 hari diberikan Surat Peringatan III.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NABIL RAO Bin SHOLAHUDINbertentangan dengan :1) Pasal2 UndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana diubah dengan UndangUndang RI No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Bahwa prinsip perbankan nasional dalam melakukan usahanya yangberazaskan demokrasi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
140 — 27
  • Namun pada saat Kedaulatan Rakyatditerapkan, negara juga menjadi kacau, Pemerintahan Demokrasi itu bukansuatu Pemerintahan yang ideal menurut Aristoteles, sehingga ketika semuarakyat mau memerintah maka kacaulah negara, kemudian tampillah apa yangdisebut The Ruling Class, pada saat The Ruling Class muncul, negara jugatetap mengatasi individu dengan diwakili kelompok yang disebut The RulingClass, pada saat The Ruling Class ini mulai bermasalah muncullah yangdisebut dengan Kedaulatan Hukum.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
119 — 31
  • Sebagai cirinegara demokrasi, PTUN keluarlan UU 5/1986, 9/2004. Memutussengketa TUN;Mengenai peralihan tanah garapan, menurut ahli berdasarkanPermendagri 6/1972 pernah diatur tapi dengan adanya InstruksiHalaman 209 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN SmrMendagri 59 dilarang karena banyak izin menggarap di kawasanhutan; Menurut ahli mengenai tanah yang di indikasikan terlantar adalahbaru masuk data base, belum masuk panitya.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
250 — 85
  • melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyaikewajiban :a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikHalaman 222 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbIndonesia;Meningkatkan kesejahteraan rakyat;Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Melaksanakan kehidupan demokrasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
187 — 53
  • saksi sebagai tim verifikasi ;Bahwa untuk lima LSM, LMS yaitu Lembaga Keluarga Bahagia,Lembaga Pemberdayaan Sekretaris, Lembaga Pertahanan KeluargaHarapan, Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum dan Politik, LembagaInformasi dan Transparasi Sumatera Utara;Bahwa saksi menverifikasi pada saat pencairan ;Bahwa yang saksi teliti yaitu kelengkapan dokumen berupa akte notaris,surat domisili, NPWP, rekening bank ;Bahwa wujud programnya yaitu seminar untuk meningkatkan nilainilaikebangsaan dalam mempekokoh demokrasi
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 18/PID.TPK/2023/PT TPG
Tanggal 9 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terbanding/Terdakwa : ZULFADLI, S.E.
207 — 228

  • 29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020.

    30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terdakwa:
1.ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN
2.MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. Ruslan
188 — 207

  • 29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020.

    30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terdakwa:
ONY MARDIANSYAH, S.Sos
208 — 211

  • 29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020.

    30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
193 — 33
  • KODEINDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATICINSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase AlokasiAnggaran Pedidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data IndeksDemokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Pusat Stastistik Provinsi Sumatera Utara WienKusdiatmono.1 (Satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana AlokasiBagi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — Drs. KUSHARDJONO Bin KOESNINDAR HADI SOEHARTO
102 — 15
  • Bahwa Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 49.000.000, tertanggalDesember 2004 yang ditandatangani oleh Suwanto tersebut benar tanda tangantsaya dan saya menerima uang tersebut .Bahwa saya menerima uang sebesar Rp. 49.000.000, tersebut dari Ketua FraksiFront Demokrasi Bangsa sdr. Dewor Sukardi dan diminta tanda tangan padakwitansi tanda terima yang waktu itu masih kosong, menurut yang bersangkutanuang tersebut dari sdr. KUSHARDJONO atas perintah Bupati Sragen sdr.Untung Wiyono.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
  • Melaksanakan kehidupan demokrasi dalampenyelenggaraan Pemda. 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasionalserta keutuhan NKRI. 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraanrakyat di daerah. Hal 378 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentinganpribadi, kelompok dan golongan. 8.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
156 — 45
  • PLN (Persero) merupakan salah satu pelakukegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi,mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasionalguna mewujudkan kesejahteraan masyarakat disektor kelistrikan,yang berbentukHalaman 241 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.perusahaan perseroan terbatas, yang modalnya sebesar 51% (lima puluh satupersen) adalah milik Negara Republik Indonesia, oleh karenanya PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
126 — 34
  • 2012tanggal 23 Juli 2012 tentang SOP Produk bjb KPR dan bjb ConsumerMortgage dan SK Direksi No. 1325/SK/DIRPKD/2009 tanggal 9 November2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :1) Pasal 2 UndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana diubah dengan UndangUndang RINo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Bahwa prinsip perbankan nasional dalam melakukan usahanya yangberazaskan demokrasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
181 — 121
  • Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2008 tentang PerseroanTerbatas Wira Usaha Sumekar :1) Pasal 4 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dalam melaksanakan usahanyaberazaskan kekeluargaan menurut dasardasar demokrasi ekonomi dengan prinsipkehatihatian , ikad baik , kKepatutan dan azas mufakat,2) Pasal 26:e Ayat 1 menyatakan bahwa Anggota Direksi yang dengan sengaja maupun tidaksengaja atau melakukan kesalahan karena kelalaiannya menimbulkan kerugianbagi Perseroan terbatas wajib mengganti
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
317 — 88
  • ada Cirebon yang merupakan keturunan dari dinasti Demak,dengan keberadaan dinasti Keraton Agung Sejagat didalam peta politikdan peta genealogi dari rajaraja dijawa merupakan satu fenomena yangbaru bagi saya, karena saya belum tahu banyak dengan hal ini;Bahwa sejarah itu sebagian besar ditulis oleh yang menang, termasukjuga Sumber sumber sejarah yang berupa prasasti itu yang menulispihak yang memenangkan pertarungan dalam konflikkonflik politik tetapidalam penelitian sejarah dimasa modern dimana demokrasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
244 — 161
  • sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyaikewajiban :a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
200 — 451
  • sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyaikewajiban :a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;d) Melaksanakan kehidupan demokrasi