Ditemukan 4170 data
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
437 — 1209
Abdullah, SE, MM);1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakHalaman 28 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI95.96.97.98.99.100.101.102.Asasi Manusia RI nomor: AHU36825.A.H.01.01. Tahun 2009tanggal 03 Agustus 2009 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan (PT.
1100 — 2176
Terbatas PTGorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS yang isinya menyatakan bahwaPT Gorga Duma Sari atau PT GDS didirikan pada tanggal 18 September 2008 dansalah seorang pendiri PT GDS tersebut adalah Jonni Sihotang (Terdakwa), PT GDSberkedudukan hukum di Dusun Hariara, Desa partungko Naginjang, KecamatanHarian, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dan telah disahkan padatanggal 12 November 2008 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU84985.A.H
Terbatas PT Gorga Duma Sari yangselanjutnya disebut PT GDS yang isinya menyatakan bahwa PT Gorga Duma Sari atau PTGorga Duma Sari didirikan pada tanggal 18 September 2008 oleh salah seorang pendiri incasu Terdakwa dan PT Gorga Duma Sari berkedudukan hukum di Dusun Hariara, DesaPartungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utaradan telah disahkan pada tanggal 12 November 2008 dengan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU84985.A.H
132 — 30
Besar A.H.
82 — 42
No.AHU33399.A.H.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan ;Bukti T.IIINT.13Bukti T.II.INT. 14Bukti T.II.INT.15Bukti T.II.INT. 16Bukti T.II.INT. 17Bukti T.II.INT. 18Bukti T.II.INT. 19Bukti T.I.INT. 110135NPWP 02.221.624.6216.000 atas namaPT. Agro Mitra Rokan ;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatasatas nama NPWP 02.221.624.6216.000 atasnama PT.
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 65
Pengembangan Pariwisata Bali dari Kantor Notaris EviSusanti Panjaitan Nomor : 63 Tanggal 24 Maret 2014 dan telahdisahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI melaluiKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU15415.A.H.01.02.Tahun 2014 tertanggal 16 Mei 2014 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / Bali Tourism DevelopmentCorporation (BTDC) secara resmi berganti nama atau berubahnomenklaturnya menjadi PT.
156 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT NOLIMAX JAYA, berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta, Jalan RC Veteran Nomor 8J, Bintaro, Jakarta, 12330,diwakili oleh Direktur Utama Pepen Syarifudin, dalam hal inimemberi kuasa kepada Uzenda Lukman, Manager PT NolimaxJaya, berkantor di Sri Rahayu Rt.050, Rw.024, Kota Gajah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;LawanPEMERINTAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG,berkedudukan di Jalan A.H
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
181 — 157
Dave A.H. Pooroe, SH (BPN Malteng)2 Lodia Limba (Pertanahan Kota)3. Maritje. J. Maiburu (Pensiun)4. Marthinus Matulessy (Pensiun/Jakarta)5. Bravelin. S. Laukon, SH (Aru) Bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah dilakukan melalui 4 (empat )tahap yakni :a. Perencanaan menjadi tanggungjawab instansi yang memerlukantanahb. Persiapan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsiC. Pelaksanaan menjadi tanggung jawab lembaga pertanahan (BPN)RId.
Dave A.H. Pooroe, SH (BPN Malteng)Lodia Limba (Pertanahan Kota)Maritje. J. Maiburu (Pensiun)Marthinus Matulessy (Pensiun/Jakarta) ;Bravelin. S.
353 — 1181
Departemen Keuangan RI DirektoratJenderal Pajak Kanwil DJP Kalimanyan Timur perihal SuratKeterangan Terdaftar Nomor PEM708/WPJ.14/KP.0203/2009 yangditandatangani oleh Rustini Muluk pada tanggal 22 Juli 2009 93.1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT.Sawit Golden Prima dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli2009 ditandatangani oleh Kepala BPPTSP Kota Samarinda (H.Abdullah, SE, MM) 94.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI nomor: AHU36825.A.H
Abdullah, SE, MM) 94.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI nomor: AHU36825.A.H.01.01. Tahun 2009 tanggal03 Agustus 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan(PT.
Abdullah, SE, MM) 94.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI nomor: AHU36825.A.H.01.01. Tahun 2009tanggal 03 Agustus 2009 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan (PT.
180 — 115
., Notaris di Jakarta. selanjutnya diberi tandaBukti P26;Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU19233.A.H.01.01.Tahun 2008 tentang PengesahanBadan Hukum Perseroan PT Mitra Lima R pada tanggal 17 April 2008.selanjutnya diberi tanda Bukti P27;Fotokopi Surat pernyataan dari PT.
234 — 205
AHU3499796.A.H.01.11 Tahun2015, tanggal 30 April 2015, berkedudukan dan berkantor Pusat di JIn.Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C7 No. 1, CengkarengTimur, Jakarta Barat., dalam hal ini diwakili oleh Sinta Kurniati Arifin,selaku Direktur Utama PT.
AHU3499796.A.H.01.11 Tahun 2015, tanggal 30 April 2015, perihalpengesahan PT Wisma Aman Sentosa sebaga Badan Hukum;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 28, tertanggal 03September 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi danPembangunan Proyek PT. Oceania Development yang dibuatoleh F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 75, tertanggal 19November 2010 tentang Addendum, yang dibuat oleh F.X.
83 — 26
YAN A.H. ASMARA, SH., MH., 10.) OCTAVIA MAYASORAYA, SH., 11.) ANDHI A PAGATIAN, SH., 12.)MULIAWANSYAH APRIANDI, SH., 13.) HASIMROKHMAT HARSONO, SH., 14.) NETTI ROKHANA., 15.)RAHAYU KUSUMA RINI., 16.) HAKAM AHMAD., 17.)RAKARIAN W MAYLOVA., kesemuanya adalah pejabatdan Biro Bantuan Hukum dan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surabaya yang berdomisili di GedungDjuanda I Lantai 15 Kementrian Keuangan Jalan Dr.
311 — 313
Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;Dokumen FotoFoto.22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :5755 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untukPembayaran Langsung (LS) 95 % sebesar Rp.92.288.700, besertalampirannya yakni :a.h.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XIl / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun2014 sebesar Rp.93.997.750.;1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan
Konawe utara, besertalampirannya yaitu :a.h. 1.1 (satu) lembar asli Surat Teguran , Nomor : 522/03/2015, tanggal 3Juni 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara a.n. Muhammadu;1 (satu) lembar asli Surat Teguran Il, Nomor : 522/04/2015, tanggal 3Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara a.n.
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :a.h.2).memilin Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, danWalikota/Wakil Walikota.memilin anggota Majelis Permusyawatan Rakyat dari UtusanDaerah.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ WakilGubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota.bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentukPeraturab Daerah.bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.melaksanakan pengawasan terhadap
321 — 107
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU22729.A.H.01.02, Tahun 2012 tentang PersetujuhanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 April 2012 ( Bukti AwalT1B) ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 2016 ( Bukti AwalT2);.
95 — 37
A.H. POOROE, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. --------------------------2. SAYID HASAN ASSAGAF, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon. --------------------------3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T. Kepala Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. -----4. HARRY ISHA FEBRIYANTO. Pengumpul Data Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon. ----------------------------5. TRESIA D. MULDER.
59 — 17
dengan seorang perempuan bernama SUBAIDAH dan telahdikaruniai anak yang bernama INTAN ILMIAH, lahir di Jember, tanggal 25102010 ; bahwa sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai akte kelahiran maka Pemohonsangat membutuhkan akte kelahiran anaknya tersebut ;bahwa Pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran anaknya yang bernama : INTANILMIAH, karena belum punya akte kelahiran tersebut dikarenakan suatu kesibukan ; bahwa akte kelahiran tersebut akan digunakan untuk sekolah dan bekerja ;Saksi ke2 : A.H
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah untukmemperoleh penetapan Akte Kelahiran atas diri anaknya yang bernama : BALQIYATUSSOLEHAH, lahir di Jember, tanggal 04052007 ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : LUTFIYANTOdan A.H
958 — 385
., keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor A.H. MAKKASAU & PARTNERS, Law Office, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 43 c th floor, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Juli 2011 ;1. H. YUSUF MANSYUR, selaku Komisaris Utama dari PT.
866 — 526
AHU 47765.A.H.01.01 TAHUN 2009, tanggal 5 Oktober 2009,tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;Akta No. 4, tanggal 28 Januari 2015, yang dibuat di hadapanaHal. 104 dari 119 halaman, oN a COPat Sas BAIL Eaten iaga.Jkt.Pst.8 Bukti TP 8Bukti TP 910 Bukti TP1011 Bukti TP 1112 Bukti TP1213 Bukti TP1314 Bukti TP14Yunita Sari, S.H., tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Pengganti Rapat Umum ParaPemegang Saham Luar Biasa Perseroan
219 — 267
Dokumen Departemen Keuangan RI DirektoratJenderal Pajak Kanwil DJP Kalimanyan Timur perihal SuratKeterangan Terdaftar Nomor PEM708/WPJ.14/KP.0203/2009 yangditandatangani oleh Rustini Muluk pada tanggal 22 Juli 2009;1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT.Sawit Golden Prima dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli2009 ditandatangani oleh Kepala BPPTSP Kota Samarinda (H.Abdullah, SE, MM);1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI nomor: AHU36825.A.H
145 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bali PerkasaInternasional Nomor 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal13 Juni 2014;Foto copy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas NomorW1600094 HT.01.01TH.2006 tanggal 10 November 2006;Foto copy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan Nomor AHU38994.A.H.01.02 tahun 2009tanggal 12 Agustus 2009;Foto copy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK)Nomor$.2012.049/DIR SMECSME Tanggerang tanggal 10 Februari 2012Halaman 33 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.