Ditemukan 4050 data
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
83 — 44
Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan gugataanPembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Pembanding semulaPenggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawahini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten
169 — 102
ini pun tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapatditerima maka biaya perkara dalam rekonvensi ini ditetapkan nihil;DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan perkara ini;Mengingat, ketentuanketentuan dalam Reglement Buiten Gewesten
490 — 988 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusansela yang dijatunkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokokperkara, dimana perlu dilakukan tindakantindakan pendahuluanuntuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihakdikarenakan adanya alasanalasan yang mendesak;Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisisecara hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan sertamerta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulusebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement TotRegeling van Ret Rechtwezen in de Gewesten
345 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1538 K/Pdt/20093.3.3.4.Regeling van Het Rehctswezen in de Gewesten Buiten Java enMadura (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danMadura) ("Rog") jo Pasal 54 Reglement op de rechtsvordering(Reglemen Acara Perdata) ("Rv).Berdasarkan Pasal 191 (1) Rog, secara tegas dinyatakan bahwa :"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementarakeputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada buktiyang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yangmenurut ketentuanketentuan
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
223 — 117
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Gewesten BuitenJava En Madura Stb.1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawadan Madura (khusus pasal 199 s/d 205);Halaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 372 dari 88 halaman
175 — 434
dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ont vankelijk verklard) ; DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konpensi dinyatakan tidak dapatditerima, maka terhadap biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada pihakPenggugat yang taksirannya sebagaimana akan termuat dalam dictum putusan ini ; Mengingat segala ketentuan dari perundangundang yang berlaku, khususnyaketentuan dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
301 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pokokperkara, dimana perlu dilakukan tindakantindakan pendahuluanuntuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihakdikarenakan adanya alasanalasan yang mendesak.Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisisecara hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan sertamerta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebin dahuluHal. 157 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/20073.3.3.4.sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Reglement TotRegeling van Het Rehctswezen in de Gewesten
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
207 — 144
Reglement tot regeling van het rechts in de gewesten buiten Java en Madura,Stb 1947/227, Rog/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura.4. Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait .MENGADILI Menerima permohonan banding dari para Pembanding (PembandingI/Terbanding semula Penggugat I/ Tergugat Intervensi I,PembandingIl/Terbanding Il semula Penggugat II/Tergugat Intervensi Il.
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
228 — 151
pertimbanganpertimbangan diatas, maka terhadap petitum ke1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian danditolak untuk selain dan selebihnya.Hal 440 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMemperhatikan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement tot Regelingvan het Rechtswezen in de Gewesten
336 — 441
karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetapberada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugatsepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkatperadilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkatbanding;Memperhatikan Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten