Ditemukan 4256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yauris yurid yurio yudis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
120 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUKUM KARENA BERTENTANGANDENGAN PASAL 28 UndangUndang Dasar 1945".Bahwa atas dasar keadaan baru (Novum) sebagaimana dikemukakan diatas maka Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (2)a KUHAP telah berdasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruhdakwaan dan atau melepaskannya dari seluruh tuntutan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke :1.Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusanJudex Yuris
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 57/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Madaniyah
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
100 — 62
  • kepada Terbanding/Penggugat ataumajelis Hakim membenarkan semua bukti surat yang diajukanTerbanding /Penggugat , sementara bukti bukti surat yang diajukan ParaPembanding/Para Tergugat diabaikan / tidak dipertimbangkansebagaimana mestinya bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambimencaricari kelemahannya demi untuk mengabulkan gugatanTerbanding /Penggugat , pertimbangan hukum Majelis hakim PengadilanNegeri Jambi tersebut sesat dan keliru serta bertentangan denganperaturan perundangundangan serta Yuris
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 13 April 2017 — I. WIWIK DAHYANI Binti M ISA MALEM; II. JULIA HERAWATI Binti SUPARDI;
66 — 21
  • kemudianmempelajarinya dan permasalahnnya sangatlah massif dikarenakan banyakdokumen yang dipalsukan sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) debitur apabiladikaitkan dengan prinsip kehatihatian dalam perbankan apabilan yangdipalsukan hanya 2 atau 3 debitur.Bahwa benar Ahli memahami pembelajaran Tindak Pidana Korupsi.Bahwa benar dalam perkara ini Ahli berpendapat masuk kedalam Tindak PidanaKorupsi dimana setelah penyidik memaparkan permasalahan, kemudian Ahlimempelajarinya dan mempelajari beberapa putusan Yudek Yuris
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satpol PP Kabupaten Bulungan Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI

34 — 32
  • Tumpa, SH, MH danDrs H Ahmad Kamil, SH, M.Hum, Halaman 898 s/d 902, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima,Jakarta, Kaidah Hukum : Hak penggugat untukmenggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tegugat tidakterkena kedaluwarsa Bahwa dengan adanya yurisprudensi tersebutdiatas di hubungkan dengan perkara maka walaupun Tergugat II danTergugat III telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat(Mashuri Hasan) lebih dari 24 tahun maka tindakan penggugat untukmenggugat demi mencari keadilan dinegara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Mei 2012 — : AGUS SETIAWAN Bin APUD DJUNAEDI ,dkk
327 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa pada tingkat Banding adalah hal yang kelirumenurut hukum ;Kewenangan pemeriksaan "halhal baru" merupakan kewenangan padapemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dan seharusnya Judex Facti a quoPengadilan Tinggi memeriksa fakta dan hukumnya, khususnya Hukum AcaraPembuktian ;Dengan adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh PengadilanTinggi yang dijadikan dasar mengambil alih pertimbangan hukum tingkatpertama, merupakan pertimbangan hukum yang "onvoldoende gemotiverd"sehingga beralasan Yuris
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-07-2017 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
424 — 362
  • tersumpahSurat dari Tergugat Ill kepada Tergugat IV tertanggal 3Januari 2014;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat IVkepada Tergugat III tertanggal 7 Januari 2014;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpahSurat dari Tergugat IV kepada Tergugat III tertanggal 7Januari 2014;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan MahkamahAgung RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari1973;: Fotocopy sesuai dengan aslinya YurisprudensiMahkamah Agung RI bagian 1: Perdata Umum 19621979, PT Pilar Yuris
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus ITE
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.Drs. YOHANES G., SH. 2.YOKI ADRIANUS, SH. 3.AGUSTINUS OC. M., SH. 4.A. YUSUF IBRAHIM, SH., MH. 5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH. 6.BUDI KURNIAWAN, SH. 7.ANDRI S, SH 8.PRIYO W., SH. Terdakwa: BAGUS BAWANA PUTRA als. bagnatara
698 — 587
  • Seorang ahli Sosiologi hokum padahakiktanya tetap sebagai yuris namun dalam kerja risetnya tidak lagimenggunakan konsep hokum murni, tetapi telah keluar denganmenggunakan konsep, teori dan metode yang digunakan oleh ilmu ilmusosial yang lebih memfokuskan diri pada kajian hokum sebagai fenomenasosial.Bahwa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dimaknaisebagai tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalaminteraksi social dimana menyampaikan peristiwa sosial yang tidak sesuaidengan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
292 — 213
  • Dengandemikian, sudah dapat disimpulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang menyataakan KayakKayak tersebut fiktif telah terbantahkan.Sehingga berdasarkan faktafakta persidangan tersebut adalahmerupakan notoire feitenbagi para yuris. Sehingga dapat kitasimpulkan perkara ini sejak semula merupakan kesalahan Administrasiberdasarkan penjelasan kami diatas.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS/2012/PT.BTN
Tanggal 3 April 2012 — YAKUB SUGIARTO, SH .
75 — 32
  • Lim Tiang Bie ; Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN74wonnnnn Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata tidak adaperbuatan yang melawan hukum dari Terdakwa Yakub Sugiarto, SHtersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair ; Menimbang, bahwa menurut Yuris prudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Desember 2014 — LINDA WANGSA DINATA, DK
134 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama,Tahun 2009, jilid 4, halaman 347 s.d. 350);e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130 K/Kr/ 1974 tanggal30 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkantentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan danPengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeridengan mempergunakan alasanalasan Pengadilan Negeri
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
138 — 57
  • Pilar Yuris Ultima 2009, halaman 146.Fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia melalui Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1970 tertanggal8 Mei 1971 yang terdapat dalam buku HulmanPanjaitan, S.H., M.H., yang berjudul Kumpulan KaidahHukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953 2008 berdasarkan Pengolongannya, cetakan PertamaPrenada Media Group Jakarta Halaman 63.Fotokopi Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia melalui Putusan Mahkamah AgungRepublik
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna
Tanggal 13 April 2017 — SUYANI Binti NGATIMAN (Alm);
83 — 32
  • kemudianmempelajarinya dan permasalahnnya sangatlan massif dikarenakan banyak dokumenyang dipalsukan sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) debitur apabila dikaitkan denganprinsip kehatihatian dalam perbankan apabilan yang dipalsukan hanya 2 atau 3debitur.e Bahwa benar Ahli memahami pembelajaran Tindak Pidana Korupsi.e Bahwa benar dalam perkara ini Ahli berpendapat masuk kedalam Tindak PidanaKorupsi dimana setelah penyidik memaparkan permasalahan, kemudian Abhlimempelajarinya dan mempelajari beberapa putusan Yudek Yuris
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
187 — 47
  • pegawai BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditentukan olehPenggugat tidak dapat dipertimbangkan karena telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 62 ayat (2) huruf (b);Menimbang, bahwa tentang beralihnya status para Tergugat sebagai pegawaidengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ketika terjadi transformasiHalam 121 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdgdari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal Januari 2014, secarade yuris
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
174 — 276
  • yang relevan atau berhubungan dengan riwayat atau asalusul dari tanahobyek sengketa aquo;Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam UUNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) Jo PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menganut sistem publikasi positif(Siapa pemegang hak yang tercantum di dalam setifikat, dialah pemegang haksebenarnya), akan tetapi menganut sistem pendaftaran publikasi yang semi negatifyang mengacu kepada asas nemo plus yuris
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 29/PDT/2020/PT MND
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : RINGKING MARINA KORAH Diwakili Oleh : JUNIUS KOLOAY
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : CLIEF SUMENDAP Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : ESTEFINA KAPOH Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : DIKA WUISAN Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : FERRY MANEUS Diwakili Oleh : Reinhard Mamalu SH
Terbanding/Turut Tergugat I : TINNEKE DUMANAW
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN Provinsi Sulawesi Utara cq KANTOR PERTANAHAN Kabupaten BPN Minahasa Utara
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH DESA WATUTUMOU
167 — 107
  • Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997juga bertentangan dengan asas yang dipakai dalam sistem negatif, yaituasas nemo plus yuris, padahal Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997mengacu kepada asas itikad baik, dimana asas itikad baik ini dipakai dalamsistem pendaftaran positif. sehingga dikuatirkan akan terjadi tumpang tindihhukum.Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 akan membatasi hak seseorangmenuntut pelaksanaan haknya.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 26-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 18 Juli 2019 — Pemohon:
DABSON
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
85 — 70
  • kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal160 dan atau 335 KUHP jadi perkara yang laporkan murni tindak pidana dimana alat bukti yang peroleh oleh penyidik sudah jelas dan mudah pembuktiannya dan bukan sengketa Prejudicieel Geschill (suatu hak ketergantungan) yang proses penyidikan dan putusannya tergantung dari putusan pengadilan perdata karena subjek hukum dan subtansi perkaranya jelas yang harus diputus melalui peradilan pidana dan sampai saat ini tidak gugatan perdata.Selain itu berdasarkan Yuris
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK
Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO MELAWAN 1. PT BARATA INDONESIA (Persero), 2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA 5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT), 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK 7. LURAH DESA SEGOROMADU 8. KUSAENI,
114 — 26
  • ,Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002, hal 85, 86)Bahwa menurut Badan Pertanahan Nasional, menyatakan:Dalam peralihan hak dikenal asas nemo plus yuris, artinya perlindungandiberikan kepadapemegang hak sebenarnya, maka dengan asas ini, selaluterbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orangyang merasa sebagai pemilik sebenarnya.
    Bahwa menurut Badan Pertanahan Nasional, menyatakan:Dalam peralinan hak dikenal asas nemo plus yuris, artinya perlindungandiberikan kepadapemegang hak sebenarnya, maka dengan asas ini, selaluterbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orangyang merasa sebagai pemilik sebenarnya.12439.(Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah,tanpa tahun, tanpa penerbit, hal. 43).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2011 —
54 — 18
  • terpilihmenurut pilihan yang sudah diadakan menurut undangundang umum, demikian pula sekalianorang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan membuat undangundangPemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah,seterusnya sekalian anggota dari DewanDewan daerah dan setempat dan sekalian kepalabangsa Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kekuasaan yang sah; dalam pasal 92KUHP ini memberikan perluasan pada pengertian amtenaar (Pegawai Negeri) ;Menimbang, bahwa menurut Yuris
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
220 — 89
  • yang sudan meninggal dikaitkan dengan Relas Panggilandari Jurusiti tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 dimana didalamRelas Panggilan tersebut menerangkan bertemu dan berbicara denganHalaman 72 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbTergugat dan Relas panggilan tersebut di tandatangani oleh Tergugat XXVIatas nama Lamesa Alias La Halim dan juga Majelis Hakim berpendapatPenggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang dianggap melanggarhak Keperdataanya sebagimana Yuris
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SULEMAN MUSDJAMA. S.AG Diwakili Oleh : FRENGKI ULOLI, S.Pd., S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
175 — 194
  • Perwakilan Provinsi Gorontalo dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor: SR01/PW31/5/2021tanggal 28 Juni 2021 sejumlah Rp4.970.500.000,00 (empat milyar sembilanratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya terdakwadijatuhi pidana sesuai dengan kategori tingkat kesalahan, dampak dankeuntungannya.Untuk lebin menyegarkan wawasan Tim Penasihat Hukum mengenaitindak pidana korupsi dalam perbankan maka dalam kesempatan ini PenuntutUmum merasa perlu menyebutkan beberapa yuris