Ditemukan 4287 data
79 — 21
merupakanperusahaan milik Terdakwa ;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi saksiHARAPANDI,SP (dalam perkara terpisah) tersebut, maka Negara/Daerah dalamhal ini Badan Lingkungan Hidup yang merupakan Satuan Kerja PemerintahKabupaten Katingan mengalami kerugian Negara/Daerah sebesarRp.316.013.636,36 ( tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tigapuluh enam rupiah tiga puluh enam sen ),sesuai Laporan Hasil Perhitungan116Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatanyang
1099 — 754
(lima ribu rupiah).Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jkt.SelSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, padapokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa serta mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa Terdakwa . AULIA KESUMA alis AULIA Binti TIANTONATANEL dan Terdakwa Il.
61 — 16
Pramuka Banjarmasin yang dananya bersumber dari APBNdengan Kontrak sebesar Rp 4.373.745.000,(empat milyar tiga ratus tujuhpuluh tiga juta tujun ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PU Propinsi Kalimantan Selatanyang ditunjuk selaku Pejabat Penguji SPM (Surat Perintah Membayar)sejak tahun 2011 berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No.650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dalam melaksanakantugasnya saksi bertanggung jawab langsung kepada Atasan saksi yaituPutusan
112 — 18
merupakanperusahaan milik Terdakwa ;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi saksiHARAPANDI,SP (dalam perkara terpisah) tersebut, maka Negara/Daerah dalamhal ini Badan Lingkungan Hidup yang merupakan Satuan Kerja PemerintahKabupaten Katingan mengalami kerugian Negara/Daerah sebesarRp.316.013.636,36 ( tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tigapuluh enam rupiah tiga puluh enam sen ),sesuai Laporan Hasil Perhitungan116Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatanyang
85 — 8
Pramuka Banjarmasin yang dananya bersumber dari APBNdengan Kontrak sebesar Rp 4.373.745.000,(empat milyar tiga ratus tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Putusan Nomor 34/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 65 dari 173Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PU Propinsi Kalimantan Selatanyang ditunjuk selaku Pejabat Penguji SPM (Surat Perintah Membayar)sejak tahun 2011 berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No.650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dalam melaksanakantugasnya
130 — 9
OKI;Halaman 75 dari 154 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa dana Bantuan Gubernur adalah dana yang diberikan oleh PemerintahPropinsi Sumatera Selatan kepada desa/kelurahan di Propinsi Sumatera Selatanyang berasal dari dana APBD Propinsi Sumatera Selatan;Bahwa Tunjangan Perangkat Desa adalah dana yang diberikan oleh PemerintahKabupaten Ogan Komering Ilir Kepada Desa untuk Kesejateraan Perangkat Desadan dibukukan melalui Buku Kas Desa serta dituangkan didalam APBDes;Bahwapencairan dana
121 — 55
terhadapPenggugat Rekonpens'i ;Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya yang disampaikan sekaligusdalam repliknya tertanggal 17 Maret 2015 menolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima jika Tergugat Rekonpensi dikatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan alasan karena tidak terjadi pembelian rumah(dibuatnya akta jual beli) terhadap tanah dan bangunan yang terletak diPerumahan Nuansa Kebagusan Blok B No: 12 A Pasar Minggu Jakarta Selatanyang
86 — 19
PLS dengan Terdakwa, dan dikarenakan adanyatuduhan mengenai tindakan Dinas Kehutanan Tapanuli Selatanyang tidak memberikan SKSKB atas Pemilik IPK PT. PLS lalu46diadakanlah Sharing/Dengar Pendapat di Polda Sumatera Utaramengenai permasalahan tersebut tanggal 19 Mei 2010;e Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Printo/Direktur PT. PLS denganSurat No. 972/PLS/V/2010 telah mengajukan permohonanpersetujuan pengangkutan dan perpanjangan jangka waktu atas5.114,73 M3?
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
255 — 181
Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan suratsurat buktinya berupa :1. BuktiP 12. BuktiP 23. BuktiP 34. BuktiP 45.
297 — 152
JAVA MEDICA) adalah sebagai pelaksana kegiatan sarana danprasarana puskesmas pada Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatanyang bersumber dari APBD TA.2010 dan APBN TA.2010. ;Bahwa terdakwa (PT. JAVA MEDICA) tidak pernah mengikuti prosesLelang dalam melaksanakan kegiatan sarana prasarana di dinaskesehatan kota Tangsel, hanya melalui arahan dan penunjukan darisdr. Tubagus Chaeri Wardana (Komisaris PT.
;Diperoleh temuan perihal adanya penyimpangan pada proses KegiatanPengadaan Alat Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana danPrasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatanyang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2010,dalam hal sebagai berikut :Penyusunan HPS/OE,Pelaksanaan Pelelangan, yaitu dalam hal pemilihan PenyediaBarang/Jasa, danPelaksanaan Pengadaan;Bahwa benar berdasarkan Metode penghitungan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan AlatHalaman 502 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.Kesehatan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang SelatanYang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2010 Nomor:LHPKKN733/PW30/5/2014 tanggal 30 Desember 2014:b.
Chaeri Wardana, yang telah mengambil keuntungan yang tidakwajar pada Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Saranadan Prasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatanyang bersumber dari APBD dan APBN TA 2010, sehingga merugikanKeuangan Negara Cq.
214 — 161
. $.368/MenhutV1/2013tertanggal 19 Juni 2013 regarding PrincipleApproval for use of forest area of 196 Haatas nama PT Sriwijaya Bintang TigaEnergi di Kabupaten Musi Rawas, ProvinsiSumatera Selatan (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Memorandum of Understanding denganPemerintah Provinsi Sumatera Selatanyang pada saat itu diwakili oleh GubernurAlex Noerdin, untuk pengembangan proyekpertambangan, dan proyek infrastrukturtransportasi termasuk jalanan, rel kereta,dan pelabuhan yang terintegrasi.
243 — 146
Perkara : PDM 306/JKTSL/08/2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwayang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini memutuskan:Menyatakan terdakwa AGUS MURDIANTO tidak terbukti bersalahmelakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentangPERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwaoleh
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
246 — 501
rugi di antaranyapada huruf b atas tanah yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB: 30 yangterkena pembebasan seluas 153 m2 dengan nilai ganti rugi bidang tanah,bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah sebesarRp.774.700.000, (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)kepada Tergugat II Intervensi1 dan Para Penggugat, yang dihnubungkan denganbukti surat Til.Intv224 berupa Peta Penggunaan Tanah NomorO8/INVENT/2012, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatanyang
96 — 40
,Bin (Alm) MUHAMMADZAID) telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PDAM TirtaNaga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014, dan telahmenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya selaku Pembina/Ketua Pelaksana ProgramHibah Air Minum PDAM Tirta Naga Tapaktuan Aceh Selatanyang dapatmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang Rp.471.138.645, (empat ratus tujun puluh satu juta seratus tiga puluhdelapan ribu enam ratus empat puluh lima
130 — 38
Gitet 500 KV Surabaya SelatanYang belum tuntas :1. GI 150 KV Jati Rangon 2Halaman 56, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTONO AR OD10.11.12.13.14.15.16.17.. GI 150 KV Fajar Baru Ekstension. GI 150 KV Malimping. GI 150 KV Asahimas.
498 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2012, sebuah LSM yangmenamakan dirinya sebagai Lembaga Investigasi Mafia Peradilan(LemparIN) melakukan demo secara besarbesaran di kantor KomisiPemberantasan Korupsi dan Kantor Lucas, S.H. di WismaMetropolitan Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931 Jakarta Selatanyang konon membuat Pengacara Lucas, S.H., sangat marah,langsung mematikan semua handphone dan kabur ke luar negeri.Bahkan beberapa hari kemudian, beberapa demo susulan juga terjadidi kantor KPK dan Mabes
73 — 18
XL Axiata, Tok di Graha XL lantai XII Mega Kuningan Jakarta Selatanyang terletak di Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Lot E47 JakartaSelatan. Bahwa oleh karena prosedur pembelian barang untuk PT. XL Axiata,Tok. melalui system computer, maka pada tanggal 12 Nopember 2012SONY SUHARWAN atas persetujuan terdakwa TEGUH NUGRAHAmemerintahkan staf pada Unit Power Engineering yaitu saksi MADEWIRANTIKA agar memasukkan 40 (empat puluh) Engineering Work Order(EWO) ke dalam system computer PT.
270 — 232
ROYAL INDUSTRIESINDONESIA, NPWP 02.418.901.1057.000 bersamasama dengan MUHAMMADASIF KHAN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dantanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Desember 2015 sampaidengan bulan April 2016 atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2015 s/dTahun 2016, bertempat di wilayah KPP PMA EMPAT Jalan TMP Kalibata JakartaSelatan atau setidaktidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan
104 — 25
Hakim Maulana Siregar, selaku KepalaSuku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatanyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPropinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 670/2010tanggal 13 April 2010 yang juga ditetapkan sebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SKGubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 130 Tahun 2011tanggal 27 Januari 2011 maupun sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) dalam menyusunpermohonan kebutuhan untuk Pengadaan AlatalatKedokteran Umum tahun 2011 menurut keterangan
68 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Solok Selatanyang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Ardi Lafiza (Direktur PT. RiauRancang Bangun) ;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor:BA.103A/W.3/P41T/2006 tanggal 29 Desember 2006 pekerjaanPenyiapan Lahan lokasi Dusun Tangah Kab. Solok Selatan denganpelaksana PT.