gugatanPenggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi secara arif dan bijaksanaserta menyeluruh, contohnya dengan tegas dalam petitum gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi dengan tegasmeminta kepada Badan Pertanahan Nasional/Tergugat I untuk menghukumTergugat Il untuk memperpanjang kepemilikan Penggugat atas bangunandiatas SHGB Nomor 595, dari hal tersebut jelas dalam gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi masuk dalamwilayah hukum Tata Negara, mengenai kewajiban pejabat

Negara untukberbuat sesuatu;.

sebagai alasan menolak eksepsikompetensi absolute adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karenatindakan penerbitan maupun perpanjangan adalah samasama suatutindakan dari pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II, KepalaKantor Pertanahan Nasional Kota Semarang;14.Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat/Pembanding dansekarang Termohon Kasasi pada intinya adalah mengenai perpanjanganSertifikat HGB Nomor 595, dengan Tergugatnya adalah Kantor PertanahanKota Semarang sebagai pejabat

Negara, karena itu berdasar hukum yangberhak dan berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 20 September 2016 dankontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanak para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sependapatatau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam SuratTuntutan, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap paraterdakwa ternyata terlalu ringan ; Bahwa hukuman yang dijatunkan kepada para terdakwa selain untukmembuat jera dan membina para terdakwa juga untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan perbuatan pidana pemilu seperti yang dilakukanoleh para terdakwa dan memberikan pendidikan berpolitik kepadamasyarakat khususnya Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;Halaman 5 dari 8 halamanPutusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PT PAL Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntan kami ; Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkaratidak mempertimbangkan Surat Tuntan kami khususnya terhadap halhalyang memberatkan dan meringankan seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan YangBaik ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa jelasjelas bertentangan dengan ketentuanperundangundangan tentang tata cara pendaftaran tanah,sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupunmateri yang tercantum didalam objek sengketa sehinggaperbuatan Tergugat menerbitkan HGU tersebut adalahmerupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruanglingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makaoleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3 dan P4 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah, membetulkanatau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor :xx tanggal xx, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalilsyariah, atau sependapat dengan kaidah fiqh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lbgic asc ,JI Je pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

dan materil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makaoleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3dan P4 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta)yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon (bukan atau tidakmengenai data pelaksanaan perkawinan

Ibu Sariani AmiradenSIP@Qar f 2422 sees see 2 sme sche oe eee ees ohms Ge eee See Ss ome @ omeObyek gugatan ini merupakan hasil produk yang dikeluarkanoleh salah satu Pejabat Negara RI yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara sebagai awal persoalan Penggugat mengajukanpermohonan Gugatan Tata Usaha Negara (Tergugat) inibersifata.

Ghazali Amna karena saksi yakinPemohon jujur dan amanah mengingat Pemohon samasama sebagaipensiunan pejabat Negara ; 222 2no nn nnnoe2. Mahfud Mujibuddin, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal JI.Pattimura No. 49, Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut5Bahwa Saksi tidak ada hubungan family dengan Pemohon ;e Saksi kenal dengan Pemohon:e Bahwa saksi kenal Tgk. H.

fakta bahwa kebebasan akademik di Unsrat telah dibatasi olehTergugat untuk mengungkapkan halhal yang baikbaik saja dari kebijakanTergugat, dan merupakan kebebasan yang tidak boleh mengungkapkan halhal yang jelekjelek dari kebijakan Tergugat, dan hal ini sudah terbuktidengan adanya 2 (dua) kali penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukanTergugat secara membabibuta dan semenamena kepada Penggugat dandilakukan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan pula padahal Tergugat adalah Pejabat

Negara yang mempunyaifungsi strategis dimana dalam melakukan tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKNsebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, danTergugat wajib melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 1 (fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan), angka 2 (menaati asasasasumum penyelenggaraan negara

Hal ini nyatanyata bertentangandengan Asas Legalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, danAsas Profesionalitas;Objek Gugatan02 diterbitkan berdasarkan pemeriksaan Tim BINAPyang anggotaanggotanya berpangkat lebih rendah dari yang diperiksa.Hal ini nyatanyata bertentangan dengan Asas Legalitas, Asas TertibPenyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas;ObjekObjek Gugatan a quo diterbitkan oleh Pejabat Negara yang antikritik.

Hal ini nyatanyata bertentangan dengan AsasLegalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan AsasProfesionalitas;ObjekObjek Gugatan a quo diterbitkan oleh Pejabat Negara yangmeminjam ketentuan peraturan perundangundangan untuk tujuanmenindas bawahannya (Penggugat).

mempunyai anggota keluarga (istri dan anak), telah memenuhisyarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkaraini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama,Pemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 danP3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai Sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon

Wali Kota (dalamhal ini Kendari) sebagai Pejabat Negara hanya berstatus mewakiliPemerintah Kota (dalam hal ini Kota Kendari), dimana dalam ajaranperwakilan terdapat prinsip bahwa orang yang mewakili bertindak untukdan atas nama orang yang diwakili, sedang yang bertanggungjawab atasorang yang diwakili, tetap pada orang yang diwakilinya.

dan saat itu Terdakwa menjawab Siantar, Simalungun, GMNI, GMKI,Himmah, BEM dan lain lain. mengutuk tindakan refresif Oknum Polri,copot Kapoldasu; Bahwa setelahmemperoleh screenshoot percakapan grub Whatsapp Barubara tersebutkemudian Saksi langsung membuat surat kuasa kepada Aiptu Akhiriantoagar membuat laporan pengaduan ke Piket SPKT Polda Sumuatera Utarakarena Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa; Bahwa Saksimemang merupakan seorang pejabat Negara yang sah, yang manajabatan Saksi saat

ini adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor: Kep/1184/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018; Bahwa Saksimerasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa karena perbuataTerdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat Negara yang sah, perbuatan Terdakwadapat memprovoksi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacuan kamtibmas diwilayah Poldasu dan secara pribadiSaksi

tanggal 5 Nopember 2018 sekirapukul 08.40 WIB, Saksi menerima screenshot percakapan grup whatsappBerita Batubara Online tersebut, kemudian setelah mendapat screenshottersebut Saksi membuat surat kuasa kepada Saksi Akhirianto agarmembuat laporan karena Saksi merasa keberatan atas perbuatanTerdakwa tersebut;Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis Bahwa Saksi Agus Andrianto, SH, MH, merasa perbuatan Terdakwadapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi, kelompok,organisasi dan pejabat

Negara yang sah, perbuatan Terdakwa dapatmemprovoksi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacuan kamtibmas diwilayah Poldasu dan secara pribadiSaksi merasa harkat dan mertabatnya telah direndahkan oleh Terdakwa; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE yaitu Mohammad FadlySyahputra, Bsc.Msc, Ahli ada melakukan analisa menggunakan error outpostingan adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambarpostingan Terdakwa dan perbuatan tersebut memenuhi unsurmenyebarkan dan mentransmisikan

Bahwa Penggugat Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat ini,sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 131.61/987 tanggal 30 Oktober 2005 TentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Jembrana adalah sebagai Bupati Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang sehari harinyamelaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana,jadi kedudukan Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat iniadalah sebagai Pejabat Negara yang baru akanberakhir masa jabatannya tanggal 16 November 2010dan bukan bekerja sebagai

KabupatenJembrana, yang telah memangku Jabatan sejakdilantik tanggal 16 Nopember 2005 untuk masajabatan 5 (lima) Tahun dan akan berakhir padatanggal 16 Nopember 2010, ini artinya bahwakedudukan Penggugat saat ini masih sebagai PejabatNegara (Bupati Jembrana) ;12.Bahwa....12.Bahwa dalam posita 2 Gugatan Penggugat , Penggugatjuga mengakui kedudukannya sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang semestinya menghormati KPUKabupaten Jembrana sebagai Lembaga Negara dan KetuaKPU Kabupaten Jembrana sebagai Pejabat

Negara yangsah dan samasama melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku, bukan malah sebaliknya selalu) = menghambat32kinerja KPU Kabupaten Jembrana dan Penggugat yangsaat ini masih menjabat sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana (bukan pekerjaan sebagai Bupati)berkewajiban membantu) memberikan fasiltas khususnyamasalah anggaran di dalam penyelenggaraan PemiluKada oleh Tergugat;13.

Bahwa tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tersebutadalah Surat Keputusan tentang penundaan Pemilu KadaKabupaten Jembrana Tahun 2010, tetapi Keputusantersebut mengatur tentang Penetapan Tahapan, Programdan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten jembrana Tahun 2010, pascadicabutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenJembrana Nomor : 01 Tahun 2010 sebagai akibatdari ulah Penggugat sebagai pejabat Negara(Bupati Jembrana

dalam UU tentang Kepegawaian, dimaksud dalam KUHP, orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah , orangyang menerima gaji atau upah dari suatu koperasi yang menerima bantuandari kKeuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upahdari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negaraatau masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No. 31Tahun 1999, sedangkan pengertian penyelenggara negara pada Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat

negara pada lembaga tertinggi negara,pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubemur, hakim,pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangyang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandapat diketahui secara jelas bahwa yang telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa menurut Pasal

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; = === 225 25 22a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn cen4. Gubermur ; 5. Hakim ; = 77+ == 2 2= #222222 2222 22222 ===6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; === $= 2 = 22 an nnn nnn on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ron nnn nnn nnn nnn nnn enn1267.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 2

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; = 22+ 2 222 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn4. Gubermur ; 5. Hakim ; 2 = 25 202222 22 22 ono enon ===1296. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; == 2+ n= 22 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn enn nee7.

negara baik ditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semuahak dan kewajiban Negara yang dapat

TPS)Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Bahwa Surat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Surat biasa yangbersifat Dinas, yang ditujukan kepada suatu Pejabat Negara yaitu MenteriKehutanan RI yang memegang suatu Departemen yaitu DepartemenKehutanan.Oleh karena Surat Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa dan ditujukankepada Pejabat Negara yaitu Menteri Kehutanan RI, maka dengan demikianSurat tersebut tidak

TPS) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan R.1 : Bahwa oleh karena Surat yang dijadikan Obyek Sengketa ditujukankepada Menteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, adalahsangat keliru kalau Penggugat menyatakannya Surat Tergugat tersebutmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Oleh karena Surat Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Negarasehingga tidak dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, olehkarena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketatersebut ;5.3.Sejauhmana

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013antara Tergugat yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara denganMenteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, tidak adakerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka adalahberdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan Gugatan tidak diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor34/G/2011/PTUNSMD, Tanggal 12

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkandipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuHalaman 41 dari 59 halaman.

Bahwa definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkanHalaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau sengketa antara para pihak. Maka untuk itu diharapkanputusan hakim yang dijatunkan hendaknya mencerminkan nilai Keadilandan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnyaoleh kedua belah pihak;7.

Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat NegaraDari ketentuan yang disebutkan diatas, bahwa Rumah Negara Golongan Illdapat dialihkan haknya hanya kepada Penghuni bukan kepada orang lain.Penghuni Rumah Dinas dimaksud mencakup Pegawai Negeri, PensiunanPegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, Pejabat Negara/Duda PejabatNES eee eee eee ea ASE. Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugat adalahpenghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri Janda/Duda,Pahlawan, Pejabat Negara atau janda/dudapejabat Negara. Dalam hal penghuni telahmeninggal dunia, surat izin penghunian diberikankepada anak sah yang ditetapkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;13 Pasal 17 ayat (1) ..........Pasal17 ayat(1) : Persyaratan Penghuni yang dapat mengajukanhuruf b permohonan pengalihan hak rumah NegaraGolongan Ill sebagai berikut :b. Pensiunan Pegawai Negeri :1.

ataupengosongan rumah sebagaimana maksud objek sengketa aquo ;Bahwa tindakan Penggugat tidak menyerahkan penguasaan dan pengusahaanrumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera selaku pemilik yanghak pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat merupakan pelanggaran nyataterhadap ketentuan dan atau peraturan penghunian terhadap rumah dinas/ rumahNegara dan dengan demikian penerbitan surat yang menjadi objek sengketatersebut telah memberikan bukti atas pembangkangan Penggugat terhadapperintah pejabat

negara, padahal Penggugat sebagai seorang intelektual danmengetahui secara jelas aturan hukum mengenai rumah Negara sebagaimanadiuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut patut mengetahui rumahdinas tersebut masih akan dipergunakan untuk sarana pelayanan umum dalammenjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tindakan Tergugatdimaksud bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum dan atau asasasas umum pemerintahan yang baik melainkan merupakan tindakan yangtepat dan dibenarkan hukum

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah,membetulkan atau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam AktaNikah Nomor : XXX 1980, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawahini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalisyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lboygic ac ,JI se pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama ayahPemohon dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohondengan suaminya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon dan tahunlahir Pemohon (bukan atau tidak mengenai data