Surip Caleg No. 2 DPRDBojonegoro Dapil V ( Padangan, Purwosari, Ngasem, Kalitidu, Malo,Kasiman, Kedewan) mohon doa restu dan dukungannya, ingat PKNUcontreng No. 2 H.

Kedewan, Kab.

Bojonegoro yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa ;Nama Lengkap : KASAN Als.PAKE KALIF Bin SARMANTempat lahir : BojonegoroUmur/tgl.lahir : 30 th/11 Agustus 1986Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn.Tawongan Ds.Kasiman Rt.03 Rw.03Kec.Kasiman Kab.BojonegoroAgama : IslamPekerjaan : TaniTerdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat HukumSUROSO, SH, Advokat berkantor di J Kedewan

Km.3 Desa Hargomulyo Rt.03Rw.01 Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 05/AdvPH/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016, yang telahdidaftar register Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor :138/SH/2016 tanggal 17 Nopember 2016 ;Terdakwa ditangkap polisi tanggal 5 Juli 2016 ;Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari:Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26

No. 307 PK/Pid.Sus/2012tentang rancangan Anggran Pendapatan Belanja Daerah, BersamaKetua dan Wakil Ketua memimpin rapat Paripurna untuk mengesahkanrancangan Anggran Pendapatan Belanja Daerah yang disepakati Fraksifraksi menjadi peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja DaerahKabupaten Sampang, bersama Ketua dan Wakil Ketua bersama PanitiaMusyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun jadwalkegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas yang masuk keDewan Perwakilan Rakyat Daerah utamanya

Hati Prima Agro (HPA) saksi bawa keDewan Adat Dayak (DAD) kotim pada tanggal 08 April 2013 menghasilkankesimpulan salah satunya melempar 3 (tiga) opsi, 2 (dua) opsi untuk PT. HatiPrima Agro (HPA) : untuk pola kemitraan atau bagi hasil yang kedua sistemsewa tanah dan 1 (satu) opsi untuk ERWIN GRUP yaitu untuk membelitanaman pohon sawit yang sudah ditanami PT.

Bahwa para pihak yang melaporkan dan mengadukan Penggugat keDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihnan Umum (DKPP)berdasarkan fakta bahwa Penggugat sedang menjalankan tugas danHalaman 8 dari 27 halaman.

No.9/Pdt/2016/PT.PLK.menempuh proses pidana melalui kepolisian atau proses gugatan perdata melaluipengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatanPembanding semula Penggugat yang tidak didahului dengan pengaduan keDewan Pers bukanlah merupakan gugatan yang prematur, sehingga karenanyaeksepsi Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut pada butir ke3 tidakberalasan dan harus ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa di dalam gugatannya Pembanding semula Penggugattelah

Bahwa mekanisme Pembelaan Diri dari Penggugat kepada Tergugat aquo, adalah sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra pada ayat (5), yangmenentukan bahwa :Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri keDewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra;6.

Kedewan dan sekitarnya;Bahwa dalam mengambil beberapa barang alat pengeboran di dalam containergudang bengkel PT. Indopetro Nusantara, terdakwa tidak pernah meminta iinkepada saksi;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 333 /Pid.B/2015/PN BjnBahwa atas kejadian tersebut PT. Indopetro Nusantara milik saksi mengalamikerugian keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ;Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa sehingga PT.

AB 3299 YC, 1 buah dushbook HP Huawei warna gold dan 1 buah HP Huawei warna gold, dikembalikan kepada saksi Wantik ;

media yangmemuat untuk mengklarifikasi berita yang telah dimuat dalam beritatersebut;Bahhwa sampai saat ini belum pernah, pada hal sebelumnya sayasudah hubungi lewat telepon;Bahwa apabila yang bersangkutan merasa dirugikan harus lapor ataumenggunakan hak jawab untuk kKlarifikasi, untuk membantah ataumeluruskan berita yang benar dan yang tidak benar;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN KpgBahwa apabila hak dipergunakan, masalahnya selesai dan bisa jugadianggap selesai atau lapor kedewan

Bahwa Tergugat harus membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000/bulan untuk tiga orang anak;Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut di atas,Pemohon telah mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secaralisan dan tertulis pada sidang tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:Replik dalam Konvensi Bahwa Pemohon tetap padapermohonannya semula; Bahwa Termohon pernah melapor kedewan adat bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah; Bahwa benar Pemohon telah menikah lagipada tahun 2014 lalu

Bontang sejak tahun 2002sampai dengan sekarang, dimana Saksi menjabat sebagai KepalaBidang Pengumpulan Data yang bertugas mengumpulkan data proyekuntuk didaftar dalam DPA (Daftar Pelaksana Anggaran );Bahwa Proses penyusunan APBD hingga terbitnya DPA, usulandimulai dari tingkat RI, kemudian tingkat Kelurahan dan tingkatKecamatan melalui Musrembang, dilanjutkan ditingkat SKPD sertaterakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RancanganKegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) untuk selanjutnya dibawa keDewan

., M.H selaku Teradu keDewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta, telan melanggar Kode EtikAdvokat Indonesia khususnya Pasal 3 (d), Pasal 3 (h), Pasal 5 (c) danPasal 8 (f) dan Pasal 6 (b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat.4.

dikategorikan Pasal 1365 KUH PerdataPerbuatan Melawan hukum dikarenakan bahwa sesuai Undang UndangNomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), dimana segala persoalanyang timbul akibat dari pemberitaan media/pers maka bagi yang keberatanHal 11 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel3terhadap pemberitaan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme yang telah ditentukan dalam UU Pers yaitu dengan menggunakanhak jawab dan apabila tidak puas maka dapat mengajukan pengaduan keDewan

mencederai mantan wakilpresiden Tri Sutrisno, Mantan Kasad Pak Edy Sudrajat dituduh disitu bermain denganjanda berebutan janda dan itu memang sengaja intensi kebencian itu Hakimmemutuskan masuk penjara Dewan Pers bilang silahkan kemudian kalau beritanyacabul sematamata untuk membangun birahi Dewan Pers silahkan masuk penjarakalau lima ini beritanya kandungan 5 (lima ) elemen tadi maka itu tidak dicampurioleh Dewan Pers ;e Bahwa Pers yang dinilai menzhalimi rakyat sudah lebih dari 4000 yang diadukan keDewan

danBambang Harimurti jelas disebut karena kerja Dewan Pers ialah memberikanpertimbangan kalau dipanggil Hakim ataukah berita ini hasil karya jurnalistik kalauiya maka mohon diselesaikan dengan Undangundang Pers, apakah berita ini bersifatmemeras silahkan saja dipenjarakan;e Bahwa Selama 14 tahun ini kita sosialisasi bersama Polisi, Kejaksaan dan Hakim,masyarakat yang mengadu sesuai petunjuk Presiden silahkan mengadu supaya efisienadukan langsung ke Kompas ke media yang bersangkutan Cuma tembusannya keDewan

Bahwa Penggugat juga memberitahukan hal Pergantian Antar Waktu Penggugat keDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), dan diresponoleh DPP PPP dengan keluarnya surat Disposisi Sekjen DPP PPP tanggal 25Oktober 2013 kepada Ketua DPP PPP bidang pemenangan wilayah Jawa bagianTimur untuk mengkaji secara mendalam putusan Pergantian Antar Waktu tersebutdan melaporkan kepada DPP PPP, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkanrekomendasi DPP PPP tersebut dan tetap melanjutkan tahapan Pergantian

Kemudian masalah kejadina pada malam minggusehingga di bawah sampai kedewan adat tawaeli bahwa keputusan dewanadat pada saat itu :Halaman 10 dari 31 HalamanPutusan Nomor 212/Padt.G/2017/PA Dgl.

namaSOEMOLOSO persil 31 seluas kurang lebih 3,8 hektar yang terletak ditengah hutan, karena batasbatas Utara, barat, Selatan dan Timur adalahhutan;Bahwa pada waktu ahli datang menemukan patok/pal bertulis 39sebanyak satu buah dan setahu ahli tidak ada patok lainnya;Bahwa tanah enklave adalah tanah masyarakat yang berada ditengahhutan dan menurut ahli tanah obyek sengketa tersebut termasuk tanahenklave;Bahwa menurut ahli hampir di semua KPH ada tanah enklave,diantaranya yang berada di RPH Beji, BKPH Kedewan

tidakhutan, yang dibuat dari bahan semen (beton) diameter 20 cm, yangmenanam patok tersebut adalah Perhutani pada tahun 1960, dan patokseperti itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya ahli MUGIYANTO di depanpersidangan memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa pada waktu ahli datang menemukan patok/pal bertulis 39 sebanyaksatu buah dan setahu ahli tidak ada patok lainnya; Bahwa menurut ahli hampir di semua KPH ada tanah enklave, diantaranyayang berada di RPH Beji, BKPH Kedewan

FX.BAMBANG ARIS dan ahli MUGIYANTO yang menyatakan di RPH Beji, BKPHKedewan, KPH Cepu terdapat tanah enklave, yang apabila dihubungkandengan keberadaan dan bentuk patok 39 di lokasi tanah sengketa yangdidalilkan sebagai patok enklave, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukanbukti pembanding, utamanya kesamaan bentuk dan keberadaan patok di tanahenklave yang berlokasi di RPH Beji, BKPH Kedewan, KPH Cepu untuk dapatmenyatakan jika patok 39 yang berada di lokasi tanah sengketa merupakanpatok enklave

menunjukkanbahwa tanah sengketa dahulu memang merupakan tanah enklave, namunberdasarkan bukti T1 jo bukti T2 tersebut di atas, tanah sengketa telahdimasukkan ke dalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa sebagai pembanding, di dalam bukti T1 jo buktiT2 tersebut, di nomor urut 14, di kolom uraian tercantum kalimat hakhaktanah sebagian dibeli, sebagian ditukar menurut berita acara 15 Desember1927, yang apabila dinubungkan dengan pendapat ahli MUGIYANTO yangmenyatakan tanah enklave yang berada di RPH Beji, BKPH Kedewan

Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, danperhitungan nilai kKomersial yang aman dan dapat dilaksanakan secararealistis di lapangan.Bahwa pada tanggal 7 September 2015 Direksi PT BGD berkirim surat keDewan Komisaris PT BGD yang intinya permohonan persetujuan Dekom PTBGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC;Menindaklanjuti permintaan Ir.

Azas kehati hatian dan manfaat atas kejasama yang akan dilaksanakan, danperhitungan nilai komersial yang aman dan dapat dilaksanakan secararealistis di lapangan.Bahwa pada tanggal 7 September 2015 Direksi PT BGD berkirim surat keDewan Komisaris PT BGD yang intinya permohonan persetujuan Dekom PTBGD sehubungan dengan pinjaman PT GMC;Menindaklanjuti permintaan Ir.

dan memenuhi unsurpada Pasal 18 ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 1999 tentang Persberbunyi : "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) danayat (2), serla Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah).Bahwa karena Para TERGUGAT tidak mengindahkan hak jawabPENGGUGAT, maka pada tanggal 7 Februari 2007 PENGGUGAT bersamasama dengan Robby Soegara, SS, Siti Asnah, Budi Sucahyono, AdrianSyahalam, dan Adang Sumarna melaporkan tindakan Para TERGUGAT keDEWAN