Ditemukan 796 data
Tjien Ronny
Tergugat:
1.PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA
2.JONNY HERMAN
3.ARDION HERMAN
4.dr. ROBBY INDRATTO
5.dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR SPOG
6.PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA
7.PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA
8.BORIS JANUAR BUDIJUWONO
9.HUMBERG LIE, SH., SE., MKn
10.MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
1415 — 521
Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara. 59.
Lainlain.Bahwa tidak berhenti sampai disitu, dalam surat yang sama yaitu dalamUndangan RUPSLB PT FBS tersebut telah dijelaskan dalam Poin 5sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalam Perseroan,MAKA SURAT PANGGILAN INI JUGA MERUPAKAN PENAWARANKEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.Bahwa selain melalui Undangan RUPSLB PT FBS tersebut diatas,TERGUGAT V juga sudah
Kemudian masih dalam Undangan Panggiian RUPSLB PT FBStertanggal 19 November 2020 tersebut juga, telah dijelaskan dalam Point5 sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihnan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaldengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.20.Dari Poin 5 Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggal 19November 2020 tersebut sudah jelas
Lainlain.19.Bahwa masih dalam Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggal19 November 2020 tersebut juga, telah dijelaskan dalam Poin 5 sebagaiberikut:Terkait dengan agenda pengalihnan sahamsaham dalamPerseroan, maka surat Panggilan ini juga merupakan penawarankepada pemegang saham lain apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Perseroan sampaldengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.20.Bahwa dalam Poin 5 Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggalHalaman 142 dari 242
Bahwa tidak berhenti sampai disitu, dalam surat yang sama yaitudalam Undangan RUPSLB PT FBS tersebut telah dijelaskan dalamPoin 5 sebagai berikut:Terkait dengan agenda pengalihan sahamsaham dalam Perseroan,MAKA SURAT PANGGILAN INI JUGA MERUPAKAN PENAWARANKEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN apabila hendak membeli sahamdengan syarat dan ketentuanyang tersedia di Perseroan sampaidengan tanggal RUPSLB ini terselenggara.Bahwa selain melalui Undangan RUPSLB PT FBS tersebut diatas,TERGUGAT V juga sudah menyampaikan
Terbanding/Tergugat I : PT. TH INDO PLANTATIONS
Terbanding/Tergugat II : TH. INDOPALMS SDN BHD
Terbanding/Tergugat III : TH. INDO INDUSTRIES SDN, BHD
Terbanding/Tergugat IV : LEMBAGA TABUNG HAJI
Terbanding/Tergugat V : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
201 — 161
TerbatasHalaman 5 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKIyang telah dirubah dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.Bahwa Penggugat juga keberatan dengan Restrukturisasi modalPerseroan Terbatas Tergugat dengan mengalihkan sebagian hutangTergugat pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat , karenamerugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang jugaberhak untuk memperoleh perlindungan hukum.Bahwa konversi hutang Tergugat kepada Tergugat IV menjadi sahamdengan
(vide Putusan PT Gugatan Lama halaman 25) (Penekanan oleh ParaTergugat)Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugatpada Pembanding semula Tergugat terdelusi dari 10% menjadi 5%tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dannilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitusebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar sahamdengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000, (enam belas milyardua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ganesha, Tbk
Terbanding/Tergugat II : TITO ALMAZON
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN DKI JakartaCq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang JAKARTA V
Terbanding/Tergugat IV : Notaris Hannywati Gunawan, S.H.
136 — 100
Gugatan berkaitan dengan tanggungjawab Direksi dalammelaksanakan tugasnya merupakan permasalahan intern Penggugatsebagai Dewan Komisaris dan sekaligus sebagai Pemegang Sahamdengan Tergugat II sebagai Direksi dan Pemegang Saham, yang harusdiselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan mengajukangugatan yang terpisah dengan masalah utang Perseroan (Debitur)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU 40 Tahun 2007;33.3.
restructuring)adalah jika Debitur masih memiliki kemampuan usaha untukmelanjutkan kreditnya, dan memiliki karakter yang dipercaya bank.Debitur dalam hal ini sudah terbukti tidak memiliki Kemampuan usahalagi, usahanya sama sekali tidak berjalan sehingga tidak ada sumberHalaman 38 dari Putusan 85/Pdt/2021/PT DKIpembayaran untuk memenuhi kewajiban, karakter Debitur tidak dapatdipercaya lagi terbukti adanya persengketaan yang terjadi (atau seolaholah terjadi) antara Tergugat II sebagai Direksi/Pemegang Sahamdengan
330 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatasmenyebutkan Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada perseroan;Bahwa dengan demikian jelas terhadap Tergugat yang karenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan,maka Penggugat dapat mengajukan
Nomor 106 PK/Pdt.SusHKI/2017 Gugatan atas nama perseroan dari pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara terhadap anggota direksi (Tergugat I) yang karenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan(seharusnya melalui Pengadilan Negeri).
yangtunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, maka telah terbukti bahwagugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);Gugatan Penggugat Prematur:Bahwa walaupun gugatan Penggugat berjudul gugatan pembatalan mereknamun apabila dicermati secara mendalam, maka sebetulnya gugatanPenggugat terdiri dari 3 jenis gugatan (dapat dilihat dari posita maupunpetitumnya) yaitu: Gugatan atas nama perseroan dari pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat 9 yang mengalihkansahamnya dan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 turut menyetujuiadanya pengalihan saham dalam RUPS LB pada tanggal 7 Nopember2007 yang telah merugikan Para Penggugat melanggar Pasal 9 AnggaranDasar Perseroan Tergugat 15 dan melanggar ketentuan Pasal 57 Undangundangan Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:Ayat (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham yaitu:a. keharusan menawarkan terlebin dahulu kepada pemegang sahamdengan
PT. TIRTA MEDIKA NUSANTARA
Tergugat:
1.PT. TIRTA MEDIKA JAYA
2.CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD
3.PT. GENESIS KAPITAL INVESTAMA
4.Wahdini Syafrina S Tala, S.H., M.Kn
5.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
574 — 631
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarPenjelasan: Cukup jelasPasal 89 ayat 1 UU PT berbunyi:(D) RUPS untuk = menyetujui Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agarPerseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya,dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan
83 — 16
Bahwa penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT yaitu:Pasal 79 ayat (2): "Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menetukan suatu jumlahyang lebih kecil;atau6
SHANKAR SUNDERDAS MANGHWANI
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
200 — 53
Pada tanggal 23 Juli 2018 Terlapor Dkk yang adalah juga pemegang sahamdengan saham 36% mengirim undangan kepada korban untuk dilakukan RUPSLB dan tanpakehadiran Korban telah dilaksanakan RUPSLB dan Korban tidak mendapatkan hakhaknya. Ataskejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan + Rp. 60.000.000.000, dan melapor ke SPKTPolda Jabar guna pengusutanlebih lanjut3.
605 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd. pada Termohon yang jika dihitung dandijumlahkan secara komulatif telah mencapai 340.500.000 (tiga ratusempat puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 %/(tigabelas koma tujuhpuluh delapamn persen) dengan hak suara ataulebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara;3.
99 — 61
Penggugat tidak pernahmenjelaskan adanya perjanjian pinjammeminjam atau utangpiutang danPenggugat tidak pernah menjelaskan bagaimana hubungan jualbeli sahamdengan kewajiban membeli kembali tersebut dianggap menjadi utangpiutang;Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasanterdapat pertentangan antara posita dengan petitum, oleh karenanya adalahrelevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo untuk
81 — 32
sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) ditolakapabila : a bertentangan dengan ketentuan mengenaitata cara perubahan Anggaran Dasar;Pasal 19 ayat (1): Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkanmelalui RUPS; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan
62 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dwimajaya Utama memiliki 2.465 lembar sahamdengan nilai sebesar Rp. 24.650.000.000, (dua puluh empat milyar enamratus lima puluh juta rupiah), sedangkan PT. Bahana Utama Line memiliki65 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 650.000.000, (enam ratuslima puluh juta rupiah);PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT. DMJ) memiliki asset berupa:Sebidang tanah dan gedung di JI. Jend. A. Yani Kav. 67 Cempaka Putih,Jakarta Pusat yang dikenal sebagai Gedung Dwima Plaza 1;Sebidang tanah dan bangunan di JI. Jend. A.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya LANNE TEDJAWINATA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA
Terbanding/Tergugat III : Nyonya MEYKE DJUWITA TEDJA WINATA
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya THE LANNY KENCANA PRAPTI
Terbanding/Tergugat V : Tuan HANDOKO ADIMULYO
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TEGALGONDO UNGARAN
Terbanding/Turut Tergugat II : HADI HARSONO
625 — 3579
sebelummenyelenggarakan RUPS.Selain diatur pada UUPT, kewajiban pemanggilan pemegang sahamtersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Turut TergugatIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSPT TEGALGONDOUNGARAN Nomor: 26 tertanggal: 8 November 2008 yang dibuatdihadapan Andhy Mulyono, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang(selanjutnya disebut Anggaran Dasar), Pasal 9 ayat (2)yangmenyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang sahamdengan
65 — 23
pegawaiperseroan baik sendirimaupun bersamasamaatau kepada orang ataubadan lainnya ; Menghapus bukupiutang macet yangselanjutnya di laporkandan dipertanggungjawabkan dalam laporantahuan ; Menjalankan tindakan tindakan lainnyabaikmengenai pengurusanmaupun mengenaikepemilikan sesuaidengan ketentuanketentuan yanfg di aturdalam Anggaran Dasarini dan yang di tetapkanoleh rapat umumpemegang sahamberdasarkan peraturan1.perundangundanganyang berlaku ; e) Direksi berdasarkan persetujuanrapat umum pemegang' sahamdengan
FAHMI RACHMAN, S.H
Terdakwa:
RIZKY ZAKARIA Alias BONCEL Bin AGUS KUSNAEDI
337 — 717
Pada tanggal 23 Juli 2018 Terlapor Dkk yang adalah juga pemegang sahamdengan saham 36% mengirim undangan kepada korban untuk dilakukan RUPSLB dan tanpakehadiran Korban telah dilaksanakan RUPSLB dan Korban tidak mendapatkan hakhaknya. Ataskejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan + Rp. 60.000.000.000, dan melapor ke SPKTPolda Jabar guna pengusutanlebih lanjut3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
103 — 45
DimintakanPertanggung Jawaban Pidana Karena sangat Jelas berdasarkanKeterangan Keterangan Saksi dan Bukti Bukti Surat Bahwa Terdakwaini hanya melaksanakan Tugas serta Penntah dari Direktur utama danTerdakwa ini juga Bukan merupakan Pemilik Perusahaan, BukanPemegang Saham, dan hanya Direktur IVyang berada dibawah DirekturUtama sehingga seharusnya disini pendukung hak dan kewajiban yangkepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalahDirektur Utama atau Pemilik Perusahaan atau Pemegang Sahamdengan
358 — 133
akan merujuk pada peraturan perundangundangan yang berkaitan denganpembubaran perseroan yaitu Pasal 142 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, dimana menurut ketentuan dalam Pasal tersebut pembubaran perseroan dapatterjadi atas dasar alasanalasan : Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasartelah berakhir ; Berdasarkan Penetapan Pengadilan atas dasar permohonan Kejaksaan,pihak yang berkepentingan atau permohonan dari pemegang sahamdengan
Terbanding/Tergugat : Christian Sandy Rachmat
Terbanding/Tergugat : Sendy Yudhawan, S.H., M.K,
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata
Terbanding/Tergugat : PT Putera Griya Santosa (ÃÂÃÂPT PGSÃÂÃÂ)4. sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ina Megahwati, S.H. No. 4 tanggal 2 Agustus 2004
172 — 90
Bahwa Pasal 57 ayat (1) Undangundaang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahanhak atas saham, yaitu :a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sahamdengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebin dahulu dan OrganPerseroan, dan/atau;c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebin dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
41 — 12
MOCHAMADSUBAIDI (TERGUGAT II) sebanyak 5 (lima) lembar sahamdengan harga seluruhnya Rp. 35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) ;5. Bahwa yang seharusnya keseluruhan harga jual belisaham sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Sahamtanggal 08 September 2005 Akta Nomor : 14, AktaNomor : 15, Akta Nomor : 16, Akta Nomor : 17 danAkta Nomor : 18, tersebut diatas, nilai jual belisaham adalah Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar limaratus juta rupiah) ;6.
37 — 2
= yaitu Nomor: 93/KMK.06/2010 Pasal 27 "'Pembatalanlelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24Tanah dan Bangunan di A Blauran No.22 Surabaya aslinya ada pada Para Pemohon sehinggasudah semestinya Terlawan Ill menunda permintaan lelang hingga perkara ini mempunyai14kekuatan hukum mengikatPermohonan Provisi dari Para Pelawan sudah semestinya dikabulkkan, mengingat permohoneksekusi dari Terlawan tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum atas jual beli sahamdengan