Ditemukan 466 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : talat tamat tatan tarat tatag tatar takat
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 27 Juli 2017 — * Perdata - DEVI NOVITA X Ir. JULIUS HADINATA
78 — 69
  • Juli 1997, selanjutnya diberi tanda P37;Fotocopy tanpa asli Surat Keterangan Pelepasan Hak PT.PerkebunanCisarua Selatan tanggal 7 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda P38;Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 77/G/2002/PTUNBDG tanggal 26 Maret 2003, selanjuitnya diberitanda P39;Fotocopy tanpa asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 44/G/2002/PTUNBDG tanggal 30 September 2002, selanjutnyadiberi tanda P40;Fotocopy tanpa asli Putusan Pengadilan Tinggi Tatat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-04-2008 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 338/PDT.G/2007/PN.SBY
Tanggal 28 April 2008 — Drs. SULADI ABDUS SOMAD (PENGGUGAT) VS Drs. SULADI ABDUS SOMAD DKK (TERGUGAT)
65 — 13
  • Gugatan Kedaluwarsa : Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Surat KeputusanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 30 Juni 1998 No.8XI1998 dengan putusan Tatat Usaha Negara DKI Jakarta No.072/G.TUN/1998/PT.TUN.DKI.Jkt yang telah dibatalkan ditingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.Demikian pula SHM No.669/Kel.Dukuh pakis yang tercatat atas nama Drs.Suladi AbdusShomad telah dinyatakan batal dan tidak berlaku dengan putusan No.152/G.TUN/1999/PTTUN.Sby dan telah dicoret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2010
Tanggal 27 Mei 2010 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PATI .dkk
578 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide: Halaman 42 BukuUsaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) ;Bahwa berdasarkan Pasal 53 UndangUndang Pengadilan Tatat UsahaNegara yang mensyaratkan "kepentingan dirugikan sebagai dasarpengajuan gugatan, dan adanya faktafakta bahwa belum adanya22kemungkinan dan atau telah timbulnya kerugian yang akan ditimbulkanakibat adanya penerbitan obyek sengketa dalam gugatan a quo,mengakibatkan gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Agustus 2015 — ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST Alias HERI SIKU
77 — 31
  • Surat dari Panitia Penunjukan Langsung perihal Rapat Persiapan Panitia nomor: PAN/ 54/XI/KIMTAR- 2006 tanggal 6 Desember 2006.6. 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan nomor 55/XII/KIMTAR- 2006 tanggal 6 Desember 2006 .7. 1(satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan Penunjukan Langsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub Dinas Permukiman dan Tatat ruang.8. 1(satu) lembar Daftar hadir Panitia Rapat Persiapan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006.9.
    Penunjukan Langsung,nomor : Pb.600/452/2006 tanggal22 nopember 2006.1(satu) lembar salinan/foto kopy Lembaran Disposisi no.AgendaUM.01.03/ 1420/ 2006 tanggal 25112006.Surat dari Panitia Penunjukan Langsung perihal Rapat PersiapanPanitia nomor: PAN/ 54/XI/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember2006.2(dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan nomor 55/XIl/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember 2006 .1(satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan PenunjukanLangsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub DinasPermukiman dan Tatat
    2006.1(satu) lembar salinan/foto kopy Lembaran Disposisi no.AgendaUM.01.03/ 1420/ 2006 tanggal 25112006.Surat dari Panitia Penunjukan Langsung perihal Rapat PersiapanPanitia nomor: PAN/ 54/XI/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember2006.Halaman 459 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG2(dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan nomor 55/XIl/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember 2006 .1(satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan PenunjukanLangsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub DinasPermukiman dan Tatat
    Surat dari Panitia Penunjukan Langsung perihal Rapat PersiapanPanitia nomor: PAN/ 54/XI/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember2006.6. 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan nomor 55/XII/KIMTAR 2006 tanggal 6 Desember 2006 .7. 1(satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan PenunjukanLangsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub DinasPermukiman dan Tatat ruang.8. 1(satu) lembar Daftar hadir Panitia Rapat Persiapan pada hariRabu tanggal 6 Desember 2006.9.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN RBI
Tanggal 30 Oktober 2018 — 1 NURDIN ALIAS NURDIN DJAFAR MELAWAN 1 HAJI ARIIFN HAJI YASIN 2 H.TAHAR BIN UMAR 3 M.JAFAR BIN UMAR 4 AGEL BIN UMAR, SH 5 MUHAMMAD BIN UMAR 6 IPA SYAMSI BINTI UMAR 7 MUHDI BIN UMAR 8 KHALID BIN TAHAR UMAR 9 BALQIS BINTI TAHAR UMAR 10 UMAR BIN TAHAR UMAR 11 LULU BINTI TAHAR UMAR 12 RATU BINTI TAHAR UMAR 13 NUZUM BINTI TAHAR UMAR 14 ABDUL HARIS ALIAS HARIS MANDOR 15 MUHAMMAD SUBHAN BIN H.DARWIS 16 M.SYAHWAN BIN H.DARWIS 17 dr. EVI YUNIARTI BINTI H.DARWIS 18 FATIMAH H.DARWIS
136 — 108
  • Bima pada tahun 2013 dan telah dilakukan Royaatas (Hak Tanggungan) pada Kantor Agraria dan Tatat Ruang/BPNKabupaten Bima pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagaimana buktisurat permohonan Roya atas (Hak Tanggungan) dari Bank BRI. CabangBima nomor: B.887/KCXI/ADK/04/2013 tanggal 24 April 2013;.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
MARTEN MAIADE
Tergugat:
SALMON TAWAGAMANI
111 — 51
  • Bahwa oleh karena menurut kebiasaan dan tatat cara adat NTT padaumumnya, dan Alor khususnya yang menganut system budayaPatrilineal maka terhadap anak perempuan yang sudah menikah keluar,maka segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan atauketurunannya menjadi hak dan tanggung jawab pihak suaminya, dan iamaupun keturunannya tidak berhak lagi menuntut Ssesuatu hak milikkeluarga asalnya (orang tuanya) baik dalam garis lurus keatas kebawahataupun kesamping yang ada di pihak lain karena adanya penyerahansebelumnya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Sri Mulyani
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
M. MURLIN SINAGA
116 — 67
  • Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melakukan upaya bandingadministrasi kepada Menteri Agraria dan Tatat Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional berdasarkan surat No. 04/JS/IBS/V/19, tertanggal 02 Mei 2019 (bukti P8 dan P9) ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3657 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — YAZID MARZUKI, S.E VS BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEGAL, DKK
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikiansangat jelas dan terang bahwa kewenangan untuk memeriksa apakahKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat dan Tergugat Il) yangmelakukan penolakan terhadap permohonan Penggugat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak adalahbukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, melainkankewenangan Pengadilan Tatat Usaha Negara.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 18-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 18 Mei 2021 — SITI RISTATI ISJA SADAR, S.H.,
126 — 34
  • Penggugat, lebih dani tiga kali, dan pemah bersamadengan kKurator Albert;Bahwa saksi tahu dengan kurator Albert, pernah datang ke rumahPenggugat, saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat;Bahwa yang dibicarkan Albert dan Penggugat masalah pailit tetapi saksikurang paham;Bahwa selama saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi tahu Albertdatang lebin dan lima kali dan selalu yang dibicarkan rencanamempailitkan Penggugat;Bahwa dalam pertemuan tersebut Albert mengatakan kalau kreditumyaCuma dua dari BPR Tatat
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
101 — 125
  • Asas Bertindak Cermat menghendaki agar setiap tindakan dari Badanatau Pejabat Tatat Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat ataudengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaramengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentingan yang terkait;R.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR
Tanggal 25 April 2016 — MANSYUR TALI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU dan THOMAS APDD, Dkk
76 — 29
  • Maka yang menjadi tergugat dalamperkara aquo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkanatau menerbitkan Keputusan Tatat Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketadalam hal ini Sertipikat Hak Milik di keluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanHalaman 69 dari 76 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 18-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pdt.Sus/GLL/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 18 Mei 2021 — SITI RISTATI ISJA SADAR, S.H., lawan MOHAMMAD AHMADI, S.H., , Dkk
140 — 32
  • Penggugat, lebih dani tiga kali, dan pemah bersamadengan kKurator Albert;Bahwa saksi tahu dengan kurator Albert, pernah datang ke rumahPenggugat, saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat;Bahwa yang dibicarkan Albert dan Penggugat masalah pailit tetapi saksikurang paham;Bahwa selama saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi tahu Albertdatang lebin dan lima kali dan selalu yang dibicarkan rencanamempailitkan Penggugat;Bahwa dalam pertemuan tersebut Albert mengatakan kalau kreditumyaCuma dua dari BPR Tatat
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 1/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
1.Asmadeti
2.Fitra
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
Azwar
142 — 60
  • ALBERTO PADMA, S.HKetiganya Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kantor HukumYUNISMAN & REKAN di Komplek Perumahan Pelangi Indah BlokB/4 No. 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Advokat/Pengacara.Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februarai 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tatat Usaha Negara PadangNomor: 07/SK/I/II/2019/PTUNPDG tanggal 14 Februari 2019, dantanggal perbaikan 12 Maret 2019;Selanjutnya di sebut sebagai PARA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 19 Oktober 2016 — -PT. CAKRAWALA NUSADIMENSI -YUDI WIJAYA
478 — 395
  • M.Si Nip. 19720608199803 1 007 31 Desember 2013.Foto copy SK Walikota Pengangkatan menjadi Kepala Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada Bidang PemanfaatanRuang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs. GATOT SUTEJO. M.SiNomor : 820/Kep.108BKD/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada BidangPemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs. GATOTSUTEJO.
    M.SiNip. 19720608 199803 1 007 31 Desember 2013.Foto copy SK Walikota Pengangkatan menjadi Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman padaBidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs.GATOT SUTEJO. M.Si Nomor : 820/Kep.108BKD/XII/2009 tanggal 21Desember 2009.Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman padaBidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs.GATOT SUTEJO.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 27-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G /2012/PTUN.Smg.
Tanggal 30 April 2013 — BUDI DARMAWAN WIBOWO Melawan I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH II. NY. Sukendi Rusli alias Dauw Fang
84 — 53
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tatat Kerja Badan Pertanahan NasionalRepublikIndonesia;. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.SmgNasional dan KantorPertanahan;i.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 22-11-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.HIDAYAH S.H M.Kn
2.FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA, S.H., M.H.
3.MUH. FAHMI MIRZA BARATA, S.H.
Terdakwa:
R. ADE JATMIKO
74 — 32
  • ADE JATMIKO di atas materai 6.000 dan tanda tangan TATAT T.;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000247-5 a.n. RUDDY WIBOWO yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000483-3 a.n.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-07-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G/2012/PTUN.SMG.
Tanggal 22 Nopember 2012 — BUDI DARMAWAN WIBOWO MelawanI. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH dan II. Nyonya SUKENDI RUSLI alias DAUW FANG
69 — 72
  • Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ; Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang BadanPertanahan Nasional ; Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan ; Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasidan Tatat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 11/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
217 — 136
  • Bahwa Penggugat PTUN telah Mengetahui dan menerima salinanSKEP a quo sejak dari tanggal 6 Oktober 2020 dan menerima danmenerima Putusan yaitu Tanggal 15 Oktober 2020, sedang suratgugatan Penggugat terdaftar pada PTUN Makassar tertangal 5Februari 2021, sehingga Gugatan PTUN Penggugat melewati bataswaktu 90 yang telah di tentukan oleh UU, Peradialn tatat Usahanegara, sehingga permohonan Gugatatan Penggugat PTUN telahmelampaui batas Waktu Gugatan (kadaluarsa) sebagaimanadimaksud pada pasal 55 Undangundang
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 314/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.Sanih Binti Sake
2.Wandi Bin Ener
Tergugat:
1.Chandra Anggara
2.Nata
3.PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
1.Nyi. Lamria Merry Simamora, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bekasi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
208 — 125
  • Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangHalaman 40 dari 63 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2020/PN CkrPendaftaran Tanah, Serta TELAH MEMENUHI AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik/ AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle ofgood administration) sehingga Turut Tergugat Il TIDAK menggunakanwewenang yang menyimpan dari maksud dan tujuan pemberian wewenang(detournement de povoir) dan Keputusan Tatat Usaha Negara berupasertifikat obyek sengketa tersebut TIDAK bertentangan dengan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.DR. BAHARUDDIN,MBA,MM,
2.ROMI RAMDON GINANJAR
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG
455 — 504
  • Tangerang, Banten serta dasargugatan yang pada pokoknya penggugat merasa dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa a quo karena penggugat merasa memilikisejarah historis saat memperjuangkan lahan untuk fasilitas ibadah darideveloper (PT Bina Karnada) yang kemudian lahan tersebut diserahkan keBappeda Tangerang pada tahun 1989 dan penggugat merasa dasar Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan AUPB serta penggugat memohon kepadaPengadilan Tatat