Ditemukan 4360 data
231 — 98
LENENG, YUSAK SABEKTIGUNANTO, YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN AliasBEA NDUN, MARTHA KALI KULLA, NIKOLAS LAKE Alias NIKO,TONY PAH, PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI, BENEDIKTUSHim.75 dari Hlm.152, Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2017/PN KpgSANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD dan tidak adahubungan keluarga ; Bahwa saksi sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligus sebagaiKomisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan SubKomisi
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
998 — 1771
Ahli SETO MULYADI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:Bahwa Ahli sebagai Ketua LPAI danBahwa LPAI adalah Lembaga perlindungan anak Indonesia sebelumnya inidipimpin oleh Menteri Sosial tahun 97 setelah Hari Anak Nasional tahun 97dan Presiden Suharto mencanangkan gerakan perlindungan anak.Halaman 78 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.Kemudian juga dibentuk LPALPA di berbagai Propinsi di Indonesia dankemudian pada saat reformasi Menteri Sosial
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak seimbangdengan hasil pembangunan dengan kondisi keuangan yang ada pada APBDKabupaten Seluma dan tidak akan mendapat penghargaan dari PresidenRepublik Indonesia tentang Citra Bhakti Abdi Negara yang dinilai olehMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang PelayananPublik dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan empat tahun sekali yangterpilih 10 Kabupaten/Kota seIndonesia. Kabupaten Seluma peringkat ke7pada tahun 2009 dari 490 Kabupaten/Kota seIndonesia.
94 — 16
aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomian negara:; Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
38 — 5
aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomian negara:; Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
404 — 338
Perkebunan IX dan menanaminya dengan tanaman Kelapi Sawitwalaupun areal Perkebunan tidak diperuntukkan untuk tanaman kelapiSawit ;Bahwa sejak tahun 1997 areal yang dimaksud dalam Objek Sengketatermasuk didalamnya tapak kebun sayur dalam keadaan kosong dantidak produktif (terlantar), dimana Penggugat II (Warga Masyarakat)dan Masyarakat lainnya telah menguasai/menggarap areal yangdimaksud dalam Objek Sengketa dan kemudian pasca reformasi(lengsernya rezim orde baru) pada bulan Mei tahun 1998, untukmenopang
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
87 — 65
Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upayahukum lainnya;17.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggungrenteng semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan PerbuatanMelawan Hukum ini;ATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Klas IB yang memeriksadan memutus perkara ini berpendapat lain, demi peradilan yang baik,peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, danUUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
93 — 55
MM untukDinas dalam rangka melakukan konsultasi kementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Junis/d O1 Juli 2011 yang diketahui olen atas nama RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRDKabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinasoleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempelHalaman 262 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGkementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI
MM untukDinas dalam rangka melakukan konsultasi kKementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 JuniS/d OL Juli 2011 yang diketahui olen atas nama RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRDKabupaten Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinasoleh atas nama EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempelkementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI.641) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal DepartemenDalam Negeri Nomor 05/Kasus/Wil.I/VIII/2008 tanggal 26 Agustus2008 cacat hukum ;Bahwa sungguh sangat memprihatinkan di Era Reformasi saatTim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap insentif upahpungut PSDH yang tidak tercantum pada Surat Perintah, tidakmemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali selaku yangbertanggung jawab atas insentif upah pungut PSDH, pemeriksaanhanya menyadur pendapat JAYADISMAN, SH yang keliru,menggunakan peraturan
47 — 4
Saksi PARIDI Bin (Alm) MARSA69Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa, saksi bekerja sebagai LSM Masyarakat Peduli Reformasi Indramayu.Bahwa, saksi membenarkan sekitar bulan September 2013 bertempat di rumahTerdakwa, saksi bersama dengan Sdr. Johar pernah membantu menjualkan sapiyang dipelinara oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor kepada Sdr.
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
537 — 313
dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategissebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU 28/1999, maka merujukKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 466/KMK.01/2015 tentangRencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 20152019 yangjuga masih dalam jangka waktu tersebut Pemohon menjabat sebagaiDirektur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat JenderalPajak, pada pokoknya salah satu Sasaran Strategis KementerianKeuangan dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara danreformasi administrasi perpajakan serta reformasi
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
213 — 67
menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT WIJAYA RAYAOIL NPWP: 03.099.128.5701.000 untuk jenis pajak PPN tahun pajak2013.Hasil dari pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh PPNS KantorWilayah DJP Kalimantan Barat adalah mengusulkan untuk meningkatkandugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga kuat dilakukan olehsaudara BENNY KURNIAWIJAYA ke tingkat Penyidikan.Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dilakukan di alamat sebuah rumah toko(ruko) di Jalan Reformasi
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
225 — 479
Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan DenganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang BaikBahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintah serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi makaditerbitkanlah UndangUndang Administrasi Pemerintah Nomor 30Tahun 2014.
2475 — 2024
Dalam kesempatan itu PENGGUGATsekali lagi menyatakan siap melaksanakan tugas dan bahkanmenegaskan bahwa dirinya ingin tetap berada dalam partai meskipunditempatkan pada posisi apapun (termasuk bersedia kembali menjadiTenaga Ahli Saudara Sunmandjaja Rukmandis yang saat itu merupakananggota DPR RI dari Partai Keadilan periode 19992004 yang tergabungdalam Fraksi Reformasi DPR RI).Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Saudara SunmandjajaRukmandis sepanjang hari hingga malam berusaha bertemu denganPENGGUGAT
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1146 — 870
Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
86 — 16
268,04 Hektar tersebut oleh Penggugat telah digunakanseluas 111,59 Hektar untuk areal perkantoran, perumahan pegawai, fasilitaspembibitan, kandang ternak, areal rumput pengembalaan ternak, Balai InseminasiBuatan, serta untuk sarana struktur dan infra struktur lainnya, sedangkan sisanyaseluas 155,45 Hektar belum digarap dan dikelola dan oleh Penggugatdiperuntukkan sebagai lahan cadangan bagi Balai Pembibitan Ternak Unggul(BPTU) Sembawa ;3 Bahwa tanah sisa seluas 155,45 Hektar tersebut sejak awal masa reformasi
114 — 17
karena terhadap' terdakwa telahdinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sertauntuk menghindari berbagai macam kemungkinan, makaMajelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telahdinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, makaterhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara.Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal sebagaiberikut:Hal hal yang memberatkan : Dalam era Reformasi
87 — 87
KU.08.08/ 200.000.00)199.481.000, 199.481.00nan PSU Reformasi PKPRKA/ 0, 0,Antar Damai SATKERKawasan di PRNTT/Kab. Alor 2 PSUAKPKA/2/X/ 01tgl. 19Oktober20122. Pembangu Ferbang CV. Karya KU.08.08/ 200.000.00/199.621.000, 199.621.00nan PSU Duta Mulia PKPRKA/ 0, 0,Antar SATKERKawasan di PRNTT/Kab. Alor 3 PSUAKPKA/3/X/ 01tgl. 19Oktober2012Wl. JARINGAN 200.000.0/197.285.000, 197.285.0LISTRIK 00, 00,1. Pembangu Sebanjar CV.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
237 — 43
Fraksi BINTANG REFORMASI, menerima uang ketok palu totalsebesar Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).Sedangkan Pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017dengan rincian sebagai berikut:1. CORNELIS BUSTON, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR;2. ZOERMAN MANAP, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) secara bertahap dari DODY IRAWAN dan ENDRIA PUTRA.Halaman 66 dari 506 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb3. AR.
Fraksi BINTANG REFORMASI, menerima uang ketok palu totalsebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sedangkan Pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017dengan rincian sebagai berikut:1. CORNELIS BUSTON, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR;2. ZOERMAN MANAP, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) secara bertahap dari DODY IRAWAN dan ENDRIA PUTRA.3. AR.
Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)o RUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi menitipkankepada sdr. ARRAHMAT EKA PUTRA Rp. 100.000.000, tahapkedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya.Oo RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saksi menyerahkan Rp.100.000.000, untuk ARRAHMAT EKA PUTRA dan menitipkan uangRp. 200 juta untuk diserahkan kepada sdr.
770 — 886 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut merupakan kelazimandi DPRDProvinsi Riau dari tahun 1999 setelah reformasi sampai saat ini.Saya dengar informasi tersebut dari staf Komisi A. Untuk yangdiajukan mendapatkan prioritas kepemilikan tersebut kepadapara anggota DPRD yang selama ini menggunakannya. Danuntuk kendaraan dinas saya telah saya kembalikan ke Sekwanpada minggu ketiga bulan September 2014;Hal. 35 dari 155 hal.